Sejumlah pihak menilai langkah Pemerintah terus membangun wilayah Papua mampu sejahterakan warga Papua. Tidak hanya di pusat kota, bahkan Pemerintah membangun infrastruktur di sejumlah titik-titik penghubungan agar mampu membantu masyarakat.

Tokoh Papua, Izak Randi Hikoyabi, mengatakan pembangunan infrastruktur yang terus dilakukan oleh Pemerintah di wilayah Papua akan berdampak pada banyak sektor. Hasil dari pembangunan ini memajukan dan meningkatkan kesejahteraan warga Papua. “Infrastruktur itu urat nadi pembangunan kesejahteraan Papua secara berkelanjutan. Untuk itu, Papua harus maju dan sejahtera,” ujar Izak Randi.

Menurutnya, dengan pertumbuhan penduduk membutuhkan banyak akses penunjang. Ia mengungkapkan, dampak ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain. Dengan tersambungnya akses mulai dari jalan, jembatan, listrik dan lainnya maka akan berdampak pada kemudahan masyarakat.

Di lain pihak, Pengurus Paguyuban Mahasiswa Dewata Sorong dan NTT, Vladimir Johan, mengatakan strategi Pemerintah Pusat membangun infrastruktur di Papua membuat masyarakat Papua lebih sejahtera. Menurutnya, ini perlu diakui dan diapresiasi semua pihak.

“Masyarakat Papua saat ini sudah lebih mudah membuka akses antarkabupaten. Banyak jalan dibangun, bahan bakar yang dulu mahal kini sudah sama harganya, ini saya kira sudah adil,” ungkap Johan.

Apresiasi itu juga didukung oleh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Warmadewa Dr.Toto Nurasto. Menurutnya pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) saat ini patut diapresiasi sebagai bagian dari pemerataan pembangunan di Indonesia.

“Perhatian pemerintah Jokowi saat ini terhadap Papua harus diakui. Banyak pembangunan sudah dilakukan baik itu infrastruktur maupun pembangunan SDM,” ungkap Dr.Toto.

Dewan Perwakilan Rakyat RI (DP RI) telah mengesahkan Omnibu Law RUU Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui rapat paripurna pada Oktober lalu. Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerjasebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja serta para pengangguran.

Hal tersebut diyakini bakal mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, termasuk peran penyiaran digital.

Penyiaran digital merupakan perkembangan yang sangat pesat di dunia penyiaran, dimana terdapat peningkatan kapasitas layanan melalui efisiensi pemanfaatan spektrum frekuensi radio. Termasuk sistem penyiaran televisi digital yang bukan hanya mampu menyalurkan data gambar dan suara tetapi juga memiliki kemampuan multifungsi dan multimedia seperti layanan interaktif dan bahkan informasi peringatan dini bencana.

Dengan demikian, melalui UU Cipta Kerja yang baru disahkan diharapkan dapat memperkuat peran lembaga penyiaran, seperti adanya Pasal 60A UU Cipta Kerja menyebut bahwa penyelenggaraan penyiaran harus dilaksanakan dengan mengikuti perkembangan teknologi, termasuk migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital.

Untuk itu, kembali Indonesia Care Forum (ICF) berencana menggelar Webinar melalui aplikasi Zoom dengan mnengangkat tema ‘ UU Cipta Kerja Dorong Peran Penyiaran Digital’.

Diskusi virtual atau webinar bakal dilaksanakan pada Selasa, 24 November 2020 pukul 13.00-14.00 WIB, dengan menghadirkan narasumber Bapak Yuliandre Darwis yang saat ini menjabat sebagai Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Bapak Geryantika Kurnia, Direktur Penyiaran Kemenkominfo RI. –