Oleh : Dodik Prasetyo )*

Habib Rizieq disemprit karena mengundang kerumunan dan melanggar PSBB. Pelanggaran ini dilakukan berulang kali dan membuat masyarakat geram. Walau ia mengaku sudah membayar denda, namun tetap saja bersalah. Karena ia tidak pernah meminta maaf dan dengan sengaja melanggar protokol kesehatan.

Kedisiplinan masyarakat diperlukan agar pandemi segera berakhir. Namun sayangnya banyak yang melanggar protokol kesehatan dan PSBB, termasuk Habib Rizieq. Baru saja menginjakkan kaki di Bandara, sudah menggemparkan karena disambut oleh ribuan orang. Padahal prosedurnya ia harus karantina 14 hari, baru boleh bertemu dengan orang lain.

Habib Rizieq menolak karantina mandiri namun langsung ngegas dan menghadiri berbagai undangan. Mulai dari peresmian tempat hingga mengisi acara pengajian. Bahkan ia juga mengundang 10.000 orang untuk menghadiri pesta pernikahan anaknya. Padahal sudah jelas melanggar aturan jaga jarak dan dikhawatirkan ada klaster corona baru.

Masyarakat langsung geram karena Habib Rizieq tidak pernah berusaha mencegah datangnya ribuan orang yang datang untuk melihatnya berceramah, dan sengaja mengundang banyak orang serta menyelenggarakan pesta besar-besaran. Sebagai pemimpin ormas seharusnya ia memberi teladan, namun malah memberi contoh yang jelek.

Habib Rizieq melanggar Perbup nomor 60 tahun 2020 tentang PSBB di masa adaptasi kebiasaan baru. Karena ia mengundang kerumunan saat menghadiri acara di Bogor. Sanksinya adalah denda 50.000 hingga 50 juta rupiah. Hal ini dikemukakan oleh Iwan Setiawan, Wakil Bupati Bogor.

Sanksi sebesar itu wajar sebagai efek jera agar Habib Rizieq tidak mengulanginya. Selain itu, ada pula sanksi progresif yang nilainya bisa 2 kali lipat, agar semua orang pikir-pikir saat akan mengadakan acara yang mengundang keramaian. Karena di masa pandemi ini kita masih harus mematuhi protokol kesehatan, agar semua orang selamat dari corona.

Lagipula, jika melanggar protokol kesehatan lalu membayar denda, maka orang akan menggampangkan saja. Sediakan uang sampai 50 juta untuk membayarnya, habis perkara. Padahal efek ke belakangnya sangat besar. Bisa-bisa makin banyak acara yang diadakan karena mereka mencontoh pernikahan anak Habib Rizieq yang tidak dibubarkan oleh aparat.

Mereka beralasan tidak apa-apa mengadakan pesta yang mengundang banyak orang. Toh tidak akan ada aparat atau tim satgas yang menghalau, karena buktinya tidak ada yang menegur saat acara di rumah Habib Rizieq diselenggarakan. Jangan sampai ada anggapan petugas hanya berani pada orang biasa tapi takut menyemprit seorang Habib.

Jika ada banyak yang menyelenggarakan pesta besar-besaran, maka pandemi tidak akan berakhir. Karena makin banyak yang terkena corona dan imunisasi vaksin covid-19 belum diadakan. Apa mau kita sakit dan tidak tertolong lagi, hanya karena mencontoh tokoh yang salah? Jangan terlalu cinta pada seseorang jika ia tidak memberi teladan yang baik.

Memang setelah kegemparan di acara pernikahan putrinya, Habib Rizieq mengaku tidak akan melakukan safari ceramah. Dikabarkan ia kelelahan dan semoga saja bukan terkena corona. Karena lurah Petamburan sudah positif covid-19 setelah menghadiri acara tersebut. Hal ini membuktikan bahwa terbentuknya klaster corona baru bisa ada saat ada kerumunan.

Kalau misalnya Habib Rizieq positif covid-19, maka akan sangat runyam. Karena akan ada puluhan ribu orang yang berpotensi tertular. Selain proses tracing-nya sulit, mereka juga bisa kesusahan karena menolak untuk rapid test atau swab. Padahal tes itu dimaksudkan demi keselamatan bersama.

Kerumunan yang disebabkan Habib Rizieq sanagt menyusahkan karena corona akan terus menyebar jika mereka tak mau ditertibkan. Seharusnya ia diam-diam saja di rumah dan karantina 14 hari, serta tidak ceramah terlebih dahulu. Namun malah melanggar PSBB dan protokol kesehatan.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)

Oleh : Lisa Pamungkas )*

Saat pandemi covid-19, pengangguran jadi masalah besar karena makin banyak yang kehilangan pekerjaan. Krisis ekonomi global menyebabkan perusahaan rontok karena daya beli menurun. Pemerintah berusaha menyerap pengangguran dengan membuat UU Cipta Kerja yang memudahkan masuknya investasi asing, sehingga membuka lowongan kerja.

Pengangguran adalah problem yang mengerikan karena jika diteruskan akan membuat beberapa masalah sosial. Di antaranya, tingkat kejahatan akan meningkat karena ada yang frsutrasi bagaimana cara mencari uang. Selain itu, banyak pengangguran akan meningkatkan kemiskinan, karena tidak ada sumber uang. Jika banyak yagn menganggur maka Indonesia bisa merosot jadi negara miskin.

Menteri Airlangga Hartarto menyatakan bahwa jumlah pengangguran saat ini 5% dari angkatan kerja. Pengangguran tak hanya mereka yang lulus dari perguruan tinggi, namun juga alumni SMK. Maka dari itu, pemerintah mengeluarkan UU Cipta Kerja sebagai solusi untuk mengatasi tingginya angka pengangguran.

Airlangga menambahkan, sebanyak 2,5 juta pengangguran akan mendapatkan pekerjaan baru, berkat UU Cipta Kerja. Dalam artian, akan ada domino effect yang positif ketika UU ini diterapkan di lapangan. Karena ada klaster investasi, klaster kemudahan berusaha, dan klaster-klaster lain yang memajukan dunia bisnis.

Investasi asing sangat penting karena mereka punya modal yang kuat untuk membuat perusahaan. Jadi ketika pengusaha UMKM punya gagasan namun masih belum punya uang untuk mewujudkannya, caranya adalah dengan menggandeng penanam modal asing. Dengan begitu maka perusahan akan berdiri dan menyerap banyak pengangguran, karena mereka butuh pegawai.

Rosan Roeslani dari Kadin menyatakan bahwa UU Cipta Kerja menyehatkan dunia bisnis dan memperbaiki iklim usaha. Dalam artian dalam pasal-pasalnya, akan ada kemudahan yang membuat pengusaha bisa berbisnis dengan lancar. Sehingga efeknya, perusahaannya makin maju dan merekrut banyak karyawan baru, sehingga pengangguran berkurang.

Rosan menambahkan, UU Cipta Kerja yang memudahkan investasi bisa mendorong investor untuk masuk. Karena faktanya selama ini mereka lebih memilih Thailand, Malaysia, dan negara tetangga lain untk menanamkan modal. Namun dengan adanya kemudahan investasi, mereka jadi masuk ke Indonesia tanpa ragu-ragu.

Investor tidak hanya fokus untuk membuat perusahaan yang mengolah sumber daya alam, namun juga di bdang lain seperti IT. Seperti 2 buah perusahaan start up yang akhirnya berhasil jadi Unicorn, berkat adanya dukungan investor. Sehingga masuknya investor adalah hal yang positif, karena mereka juga bisa menyerap pengangguran di Indonesia.

Selain itu, UU Cipta Kerja juga memiliki klaster kemudahan berusaha. Sehingga pengusaha UMKM dipermudah untuk mendapatkan izin usaha. Izin ini sangat penting karena saat akan mengekspor sangat dibutuhkan. Ketika berhasil mengekspor maka perusahaannya bertumbuh besar, butuh karyawan lagi, dan pengangguran akan berkurang.

Saat semua orang punya pekerjaan tetap dan gaji bulanan, maka mereka akan bahagia. Karena tak lagi bingung saat akan membeli sembako. Kriminalitas jadi turun karena tak ada lagi yang gelap mata dan nekat mencuri karena kehabisan uang di dompet. Negara akan jadi aman, makmur, dan damai sentosa.

Selain itu, daya beli akan naik karena semua orang punya uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akibatnya pasar jadi ramai kembali dan roda ekonomi bergerak dengan cepat. Indonesia akan aman dari ancaman krisis ekonomi jilid 2 dan kita optimis akan kembali ke keadaan sedia kala.

UU Cipta Kerja berdampak positif untuk menyerap pengangguran, karena ada beberapa regulasi yang memudahkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Dengan begitu, Indonesia akan selamat dari resesi. Kita akan bangkit lagi dalam hal finansial dan sosial, juga berjuang agar jadi negara maju di kemudian hari.

)* Penulis adalah aktif dalam Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Yusak Rumborias)*

Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata di Papua menujukkan tindakan yang semakin keji, bagaimana tidak, mereka kembali menunjukkan kesombongannya dengan melakukan penembakan beberapa waktu lalu. Kelompok separatis Papua pun tidak mendapat simpati orang Papua asli karena aksi kejinya tidak dapat dibenarkan.

Situasi di Papua juga semakin memanas pada akhir tahun karena adanya aksi teror dari KKSB. Mereka yang berafiliasi dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) memang sengaja melakukan hal tersebut sebagai sebuah tradisi tahunan jelang 1 Desember. Dimana Kelompok separatis tersebut akan turung gunung dan memprovokasi warga Papua, serta melakukan berbagai cara agar permintaannya dipenuhi oleh pemerintah daerah.

Nyatanya, kelompok separatis seperti KKSB gagal dalam mencari simpati masyarakat di Tanah Papua, hal ini dikarenakan mereka selalu bertindak sembarangan dalam melakukan aksi. Mereka tega menghabisi saudara sesuku, oleh karena itu tentu wajar apabila mereka dicari oleh aparat. Karena keberadaannya selalu meresahkan warga Papua, mulai dari yang tinggal di Merauke, Sorong hingga Mimika.

Belum lama ini aksi teror di Nduga yang dilakukan oleh KKSB telah menumbangkan 1 orang tewas. Korban tewas tersebut bernama Yulius Watepo, seorang warga asli Papua. Dirinya sempat dilarikan ke Rumah Sakit namun nyawanya tidak tertolong. Kematian Yulius ini tentu sangatlah miris, dimana KKSB sangatlah kejam dengan menembak saudaranya sendiri.

Dalam penembakan tersebut, sebenarnya yang disasar adalah Pos TNI Satgas Penyangga Yonif PR 330/TD Pasar Baru Kenyam, Kabupatan Nduga. Namun sayangnya yang menjadi korban adalah warga sipil. Banyak pihak yang menyayangkan peristiwa ini karena KKSB benar-benar kejam dan berani menembak orang yang tidak bersenjata.

Jika KKSB berhasil ditangkap, maka mereka akan beralasan bahwa Yulius merupakan aparat berpakaian preman. Namun mereka yang biasa bergerilya tentu tidak tahu beda antara aparat berseragam dengan aparat sedang menyamar. Sehingga dengan membabi-buta mereka langsung melontarkan peluru.

Peristiwa penembakan ini rupanya bukanlah aksi teror yang pertama. Sebelumnya ada tukang ojek yang menjadi korban kekejaman KKSB. Mereka juga berani menembaki para pekerja bangunan yang berada di Intan Jaya. Sehingga mencatat rekor sebagai kelompok bersenjata yang bertindak ala preman dan dibenci oleh warga asli Papua.

Saat OPM merayakan ulang tahunnya, maka KKSB juga akan mengeluarkan segenap rayuannya kepada warga Papua. Mereka berupaya untuk meyakinkan warga untuk bersepakan membuat negara federal Papua Barat daripada bergabung dengan Indonesia.

Mereka menganggap bahwa Indonesia adalah negara penjajah. Namun KKSB rupanya tidak tahu bahwa masyarakat Papua sudah lebih cerdas sehingga tidak mudah tergoda oleh bujuk rayu kelompok separatis, walaupun sudah diiming-imingi materi.

Masyarakat khususnya Orang Asli Papua (OAP) telah menunjukkan sikapnya dalam membenci KKSB yang telah melakukan kekejaman dan menyalahgunakan dana desa. Di Intan Jaya misalnya, oknum pejabat desa telah terbukti menggunakan uang bantuan untuk membelikan senjaga baru untuk KKSB. Kesalahan ini tentu tidak bisa ditolerir, karena seseorang yang memiliki jabatan telah terbukti pro KKSB, walau dirinya mengaku melakukan hal tersebtu dibawah ancaman.

Tingginya rasa nasionalisme masyarakat Papua membuat mereka menolak ketika diajak mengibarkan bendera bintang kejora, mereka juga tidak ingin menurunkan bendera merah putih.

Sebelumnya Pentolan Separatis Papua Barat Benny Wenda juga sempat mencari perhatian kepada PBB dan Australia terkait dengan kerusuhan di Expo Waena dan Wamena, Papua. Dimana sekitar 27 orang tewas dalam kerusuhan tersebut.

Benny Wenda merupakan pimpinan dari United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang diberi suaka di Oxford, Inggris. Di kota tersebut, ia terus mengkampanyekan kemerdekaan untuk Papua Barat.

Benny mengklaim bahwa negara Indonesia telah bertujuan untuk sepenuhnya menghilangkan perjuangan damai dalam penentuan nasib sendiri, dan memenjarakan serta membunuh anak-anak remaja sekolah menengah dan mahasiswa.

Faktanya, Pemerintah Indonesia justru telah mengerahkan pasukan militer dan polisi untuk melindungi warga sipil dan mengamankan fasilitas-fasilitas publik di Papua dan Papua Barat.

Masyarakat Papua tentu sudah semakin cerdas, dimana permasalahan di bumi cenderawasih masih sangat kompleks, yang mana permasalahan itu tidak bisa diselesaikan dengan memisahkan diri dari Indonesia, tetapi dengan cara musyawarah untuk menentukan titik temu solusi yang dapat diterapkan demi kemajuan tanah Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali

Oleh : Raavi Ramadhan )*

Pemerintah sedang merancang RUU BPIP yang mengatur tentang pancasila dan lembaga BPIP. Awalnya masyarakat heran mengapa pancasila perlu dibikinkan Undang-Undang. Namun kini mereka paham bahwa RUU ini sangat penting sebagai pelindungan bagi pancasila.

RUU BPIP sedang dibuat agar posisi pancasila dan lembaga BPIP makin kokoh. Sebagai dasar negara, pancasila memang tak tergantikan. Namun selama ini pancasila hanya dilindungi oleh peraturan presiden. Untuk lebih memperkokoh lagi posisinya, maka diperlukan payung hukum yang lebih kuat, yakni dengan membuat rancangan undang-undang.

Jika pancasila dilindungi oleh Undang-Undang, maka tempatnya makin mantap. Karena jika hanya ada peraturan presiden tentang pancasila, dikhawatirkan akan ada perubahan ideologi negara. Jika suatu saat presidennya ganti dan ia berbuat curang dengan mengganti dasar negara. Maka diperlukan sebuah UU untuk melindunginya dari perbuatan jelek itu.

Ideologi negara adalah suatu hal yang sangat krusial, karena sebagai prinsip dasar Indonesia. Menurut Muradi, guru besar Universitas Padjajaran, RUU BPIP diperlukan sebagai panduan untuk menjaga pancasila sebagai ideologi bangsa. Jangan sampai ideologi ini diracuni oleh paham lain dan bahkan mendapat pengaruh dari kaum radikal.

Melindungi ideologi pancasila sangat penting karena saat ini rawan ada pengaruh dari para oknum. Sudah jelas Indonesia adalah negara demokrasi, namun mereka ngotot ingin mengubahnya jadi negara syariah. Padahal kita hidup di masyarakat yang heterogen, sehingga tidak bisa mengubah ideologi negara seenaknya sendiri.

Sejak era reformasi, masyarakat memang bebas berpendapat tapi sayangnya ada yang ngawur dan meminta ideolog Indonesia diubah. Setelah ada serangan dari pihak yang ingin mengubah jadi negara khalifah, maka ada pula yang ngotot ingin jadikan negeri ini komunis.

Hal ini sangat berbahaya karena paham komunis menyelusup tak hanya di masyarakat tapi sampai ke sekolah. Kaum muda bahkan mengibarkan bendera palu arit sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah yang mereka anggap zalim. Padahal mereka sama sekali tak mengetahui sejarah dari gambar yang ada dalam bendera tersebut.

Dengan adanya RUU BPIP maka hal ini bisa dicegah, karena ia meningkatkan nasionalisme dan kecintaan pada pancasila. Masyarakat akan diajak lagi untuk menghayati pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan taat beribadah dan rajin bantu sesama. Apalagi saat ini masih pandemi sehingga kepedulian masyarakat ditingkatkan untuk menolong yang membutuhkan.

Selain mengatur tentang kedudukan pancasila, maka RUU BPIP juga melindungi BPIP sebagai lembaga yang melestarikan pancasila. BPIP adalah lembaga negara yang sudah lama sekali berdiri, bahkan sejak orde baru. Namun bukan berarti RUU ini mengajak Indonesia untuk bernostalgia dengan orde baru. Karena eranya jelas berbeda.

BPIP jaman dulu memang mengatur tentang pancasila dan membuat penataran P4 bagi tiap pegawai dan mahasiswa. Namun sekarang tentu ada cara lain untuk mensosialisasikan pancasila. Misalnya melalui media sosial untuk membidik kaum muda. Karena cara ini akan lebih efektif dalam mempromosikan rasa nasionalisme dan cinta pancasila.

Jika pancasila terus disosialisasikan pada masyarakat maka tidak hanya dihafal di lisan, tapi juga meresap sampai ke hati. Banyak orang akan melakukan sila-sila dalam pancasila dengan senang hati. Sehingga kehidupan bermasyarakat akan lebih tenang dan damai, karena semua orang saling menghormati.

RUU BPIP sangat penting untuk memperkuat posisi pancasila sebagai dasar negara. Payung hukumnya akan lebih kuat, sehingga tidak ada yang bisa mengubah ideologi Indonesia. Selain itu, dengan memperkuat lembaga BPIP, akan ada usaha baru dalam melestarikan pancasila dan menanamkan cinta tanah air.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Pemerintah Kota Jayapura terus berkomitmen mengajak masyarakat untuk mewujudkan kota aman dan damai supaya bebas beraktivitas. Hal ini penting untuk menjaga kerukunan dan keutuhan NKRI.

Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano, mengatakan siapapun yang tinggal di Tanah Papua wajib menjaga kedamaian agar hidup rukun dengan tidak melakukan tindakan kekerasan dan merusak NKRI. Warga Papua harus menjadi panutan dan teladan bagi masyarakat lainnya.

“Saya mengajak seluruh lapisan komponen masyarakat, mari tolak tindakan anarkis. Kedamaian di Tanah Papua mahal karena harus dibayar dengan korban jiwa. Ini rumah kita. Istana kita, dan honai kita sesuai visi dan misi Pemerintah Kota Jayapura, yaitu bersatu, mandiri, modern, dan berbasis kearifan lokal,” katar Tomi Mano.

Benhur Tomi Mano menilai penting untuk menjaga keamanan ini. Terlebih untuk membantu Pemerintah untuk membangun Papua dan mensejahterakan warga Papua.

Hal itu pun didukung oleh Kapolda Papua, Irjen Pol. Paulus Waterpauw. Dirinya meminta kepada para pemuda dan mahasiswa di Papua membantu aparat keamanan untuk menjaga kedamaian guna melindungi keutuhan NKRI.

“Jadi, saya meminta kepada ade-ade mahasiswa untuk membantu kita aparat keamanan untuk menjaga dan melindungi keutuhan NKRI,” kata Paulus Waterpauw.

Kapolda Papua ini juga mengingatkan kepada mahasiswa untuk mengikuti perkembangan dan situasi terkini, agar jangan terpengaruh dengan berita-berita hoax yang berkembang.

“Saya sampaikan bahwa pendidikan itu suatu hal yang sangat besar. Kalian kemarin ada yang mengikuti teman-teman exodus, terjebak dalam politik praktis karena mereka adalah penyakit yang akan mempengaruhi kalian nanti, sampai mereka pulang ke Papua dan tidak mau kembali ke studi mereka lagi,” tegasnya.

Oleh : Moses Gobai )*

Kedaulatan NKRI di Papua tidak perlu diperdebatkan lagi mengingat wilayah tersebut sejak dahulu merupakan bagian dari Indonesia. Masyarakat pun mendukung upaya Pemerintah dalam menjaga keutuhan NKRI di wilayah tersebut, utamanya dalam memberantas kelompok separatis yang selalu merongrong kewibawaan negara.

Dalam kesempatan dialog, Rumah Nusantara kembali mengangkat tema Gerakan Separatis Papua Merdeka, yang tengah mengancam kedaulatan NKRI. Gerakan separatis yang menjadi musuh bersama bangsa Indonesia tersebut dibahas di Best Western The Lagoon Hoten Manado.

Diskusi ini menghadirkan empat pembicara yakni Kepala Badan Kesbang Pol Sulut Evans Steven Liow, Guru Besar Ilmu Politik di Sulawesi Utara Prof Ishak Pulukadang, Akademisi Unsrat Jhony Peter Lengkong, dan Wakil Koordinator Rumah Nusantara Arcelinocent Emile Pengemanan.

            Dialog ini bertujuan untuk menjamin wilayah Sulut agar menjadi tempat yang aman, damai serta terbuka bagi semua pihak. Kebebasan menyampaikan pendapat tetap dilindungi undang-undang, tetapi tidak ada ruang untuk hal-hal yang dapat mengancam disintegrasi bangsa. Hal ini ditegaskan karena ada kecenderungan dimanfaatkannya ratusan Mahasiswa Papua yang menuntut ilmu di Sulut untuk mengangkat ide yang dapat mengancam disintegrasi bangsa Indonesia. Pada 1 Desember sering dimanfaatkan untuk menggelar aksi-aksi yang mengarah ke disintegrasi bangsa Indonesia.

            Kegiatan yang mengangkat studi kasus teror KKB/KKSB terhadap sesama bangsa menghasilkan kesepakatan bahwa di Sulut memang tak ada gerakan separatis tetapi landasan yang dilakukan oknum-oknum mahasiswa berlandaskan polarisasi gerakan separatis. Pernyataan tersebut sebagaimana ditegaskan oleh Risat Sanger selaku Koordinator Rumah Nusantara.

            Dalam keterangan pers-nya, Risat mengatakan bahwa negara tengah mengungkap fakta sejujurnya tentang penembakan terhadap salah satu tokoh agama. Tetapi masih ada dua kemungkinan, yakni diduga keterlibatan aparat dan diduga ada keterlibatan KKB/KKSB.

            Risat menyampaikan apabila ada keterlibatan KKB/KKSB sebaiknya jangan dilindungi. Sebaiknya perlu melindungi mahasiswa Papua yang diduga diancam oleh oknum gerakan separatis untuk mengikuti unjuk rasa yang mengarah  kepada disintegrasi bangsa Indonesia. Salah satu contohnya adalah harus bergerak cepat dalam merespon apa yang menjadi kebutuhan Mahasiswa Papua.

            Pada kesempatan yang sama Wakil Koordinator Rumah Nusantara Arcelinocent Emile Pangemanan memaparkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa resolusi PBB menyatakan bahwa Indonesia sudah melakukan langkah strategi pembangunan nasional. Ini sama saja dengan pemerintah Indonesia dianggap mampu membangun wilayah Papua.

            Kini, dengan munculnya ancaman kejahatan transnasional rupanya telah dimanfaatkan oleh kelompok separatis seperti OPM untuk menyelundupkan senjata bagi mereka.

            Menyikapi hal tersebut pemerintah tidak tinggal diam, namun menjalin kerjasama dengan sejumlah negara tetangga seperti yang ada di Asia Tenggara agar membatasi pergerakan separatis.

            Ia juga menyampaikan bahwa, untuk mencapai Indonesia emas pada tahun 2045 mendatang, maka diperlukanlah peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan masyarakat agar bisa menumpas habis radikalisme. Hal ini ditujukan supaya paham tersebut tidak memiliki ruang di Indonesia.

            Pada kesempatan berbeda, Kapolda Papua, Irjen Pol. Paulus Waterpauw telah meminta kepada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Cenderawasih Jayapura untuk dapat menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

            Paulus mengingatkan kepada seluruh Mahasiswa untuk dapat mengikuti perkembangan dan situasi yang ada karena konflik Negara – Negara besar untuk saling membantai dan jangan terpengaruh dengan berita-berita hoax yang berkembang.

            Ia menyampaikan kepada para Mahasiswa, bahwa pendidikan adalah sesuatu yang sangat besar. Tuntutlah ilmu setinggi-tingginya sampai ke Negeri China.

            Paulus mengaku bahwa dirinya juga ingin menambah ilmu dalam proses belar supaya dapat mengelola materi yang strategis.

            Dirinya juga mengajak kepada para mahasiswa untuk tetap bersyukur karena masih memiliki orang tua dan harus bangga karena masih bisa menempuh perkuliahan sampai mencapai semester yang tinggi.

            Dirinya mengatakan bahwa pihaknya sangat setuju agar acara perkumpulan untuk bertukar informasi digalakkan agar terwujud kemajuan anak-anak Papua.

            Apalagi dengan adanya pertukaran informasi tentu saja diharapkan akan muncul diskusi yang sehat dengan harapan muncul pula ide-ide brilian yang bisa diterapkan demi kemajuan Papua.

            Persatuan yang terjaga tentu akan menumbuhkan kerukunan dalam kehidupan dan kedamaian dalam bermasyarakat, apabila persatuan bisa terawat dengan baik, maka bukan tidak mungkin akselerasi pembangunan diwujudkan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

            Dalam membangun Papua tentu diperlukan rasa persatuan dan kesatuan, bukan lantas ingin memisahkan diri hanya karena hasutan dari kelompok separatis.  )* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Manado

Oleh: Dini Arimbi (Ketua Forum Pegiat Media Sosial Independen Regional Tangerang)

Sudah saatnya generasi milenial menunjukkan aksi nyata mendukung upaya pemerintah melawan virus berbahaya, Covid-19, dan ikut menjaga stabilitas ekonomi dengan membeli produk dalam negeri utamanya produk UMKM.

Presiden Jokowi dalam sambutannya di acara pembukaan Festival UMKM Oktober 2020 lalu berpesan bahwa generasi Milenial bisa jadi motor penggerak UMKM dan perekonomian saat pandemi ini.

Situasi pandemi saat ini tak membuat negara berhenti untuk hadir di segenap pelosok Tanah Air. Pemerintah memastikan pembangunan harus berjalan di segala sektor hingga terwujudnya keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintahan Presiden Joko Widodo – Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin akan terus memastikan pembangunan merata di semua wilayah Indonesia demi terwujudnya Indonesia Maju.

Pemerintahan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin diharapkan dapat terus menjaga amanah seluruh rakyat Indonesia, juga di saat yang sama ikut memajukan anak-anak muda Indonesia menjadi generasi emas yang berhasil menjadikan Indonesia negara adidaya. Oleh karena itu l, peran milenial hingga warganet perlu ikut menyukseskan berbagai kebijakan dan program pemerintah melalui langkah literasi dan edukasi yang dilakukan di media sosial.

Peran warganet dan milenial dapat membantu menyebarkan informasi valid dan kampanye kreatif mengajak masyarakat untuk saling membantu dengan membeli produk dalam negeri, terkhusus produk UMKM serta melawan berita hoaks.

Bersama membangun optimisme melalui narasi positif di media sosial mendukung kebijakan pemerintah demi kemajuan bangsa. Bangsa Indonesia pasti mampu melewati situasi sulit karena pandemi Covid-19 ini dan segera mengakhirinya dengan kemenangan, sehingga Indonesia kembali pulih, SDM Unggul, menuju Indonesia Maju! 

Oleh : Ade Istianah )*

UU Cipta Kerja yang telah diresmikan pada 8 Oktober lalu, rupanya diharapkan dapat mengubah wajah perekonomian di Indonesia agar menjadi lebih baik. Apalagi, UU ini berkontribusi positif terhadap Pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Salah satunya adalah urusan perizinan yang tidak lagi harus berhadapan dengan birokrasi yang berbelit-belit seperti dulu.

UU Cipta kerja memang didesain pemerintah untuk meringankan beban pengusaha kecil, karena ada beberapa pasal dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja yang dapat mengubah nasib mereka menjadi lebih baik lagi di masa depan.

            Pada pasal 91 UU Cipta Kerja disebutkan bahwa perizinan UMKM akan lebih mudah. Jika sebelumnya pengusaha harus datang mengurus langsung ke Dinas Perizinan dan melewati birokrasi yang berliku-liku, maka saat ini bisa didaftarkan via online. Dengan syarat harus melampirkan surat izin usaha dari Ketua RT serta KTP yang masih berlaku.

            Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, menyatakan bahwa perizinan yang dipermudah juga mencakup sertifikasi halal dan izin edar. Karena pemerintah peduli pada masyarakat yang mayoritas beragama islam, sehingga permasalahan sertifikasi akan dipermudah. Tentunya dengan pendampingan dari MUI, sehingga produk UMKM yang diuji benar-benar teruji kehalalannya.

            Sertifikasi halal tentu sangat penting bagi usaha di sektor makanan, minuman dan kosmetik. Dengan memiliki sertifikat halal, maka produk mereka akan lebih dipercaya masyarakat dan penjualannya akan terus naik. Karena banyak orang yang merasa aman saat mengonsumsinya atau menggunakan produk kosmetiknya. Sehingga usahanya bisa mendapatkan repeat order.

            Keberadaan Omnibus Law UU Cipta Kerja ini juga bertujuan  bagi pengusaha kecil dengan modal yang minim. Karena mereka bisa membuka usaha dengan izin resmi tanpa ditarik biaya. Sehingga pengusaha tidak perlu merasa khawatir ketika hendak mengekspor produknya, karena rekanan di luar negeri akan menanyakan legalitas usahanya.

            Pengubahan aturan pengurusan izin yang memperbolehkan melalui jalur daring juga meminimalisir pungli oleh oknum pejabat. Sehingga pengusaha kecil yang bermodal minim tidak perlu mempersiapkan uang pelicin untuk memuluskan perizinan usahanya. Hal ini tentu akan mempersempit ruang bagi pelaku KKN.

            Selain itu, konsolidasi UMKM yang selama ini diurus oleh 18 kementerian juga menjadi lebih mudah dengan adanya kebijakan satu pintu dibawah Kementerian Koperasi dan UKM.    

            Menteri Komunikasi dan Informatikan (Menkominfo) Johnny G Plate menyebutkan, adalah hal yang keliru apabila UU Ciptaker hanya ditujukan untuk para pengusaha besar.

            Menurutnya, pembukaan ruang investasi melalui UU Ciptaker jangan hanya dikonotasikan hanya untuk investor Penanaman Modal Asing (PMA). Padahal, UU ini juga menyasar penanaman modal di dalam negeri dan secara khusus memiliki keberpihakan pada UMKM.

            Johnny mengingatkan bahwa UMKM merupakan penopang dan penyumbang 97% tenaga kerja dan memberikan kontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)

            Oleh karena itu, berbagai insentif diberikan untuk UMKM melalui UU Cipta Kerja. Selain beberapa hal tersebut, Johnny mencontohkan perihal sertifikasi halal untuk UMKM diberikan secara Cuma-Cuma atau ditanggung oleh negara.

            Pengusaha kecil seperti pelaku bisnis UMKM haruslah menjadi bagian dari supply chain yang besar. Keberpihakan terhadap industrial estate, misalnya, keberpihakan dimana harus tersedia fasilitas dan kemudahan bagi koperasi dan UMKM.

            Keberpihakan ini yang selama ini belum dilakukan. Pasalnya selama ini UMKM dan Koperasi berada dalam persaingan yang sama dengan perusahaan besar.

            Oleh karena itu, pemerintah menyayangkan berbagai disinformasi yang beredar tentang UU Cipta kerja ini, baik di media massa ataupun media sosial.

            Selain itu di masa pandemi Covid-19, pemerintah juga membantu melalui program relaksasi pinjaman. Dalam hal ini, pengusaha kecil diberikan jeda 6 bulan untuk tidak membayar cicilan.

            Sedangkan bagi pengusaha kecil yang belum memiliki akses perbankan, pihaknya mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan hibah modal kerja. Program ini ditujukan kepada usaha produktif untuk usaha mikro yang belum pernah mengajukan pinjaman ke bank.

            Dengan disahkannya UU Cipta Kerja, tentu kita patut merasa optimis bahwa pengusaha kecil utamanya pelaku UMKM bisa terus bangkit dan naik kelas, sehingga dapat tetap bersaing di tengah krisis. )* Penulis adalah warganet tinggal di Bandung