Oleh : Putu Prawira )*

Pemerintah merancang aturan turunan UU Cipta Kerja berupa rancangan peraturan presiden dan rancangan peraturan pemerintah. Kementrian keuangan dan 19 kementrian atau lembaga lain bekerja keras menyelesaikannya. Masyarakat tak hanya bisa membaca RPP dan RPerpres, tapi juga memberi masukan melalui portal resmi UU Cipta Kerja.
Meski sudah diresmikan bulan oktober 2020 lalu, UU Cipta Kerja belum bisa dilaksanakan 100% di lapangan.
Pemerintah membuat 44 rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan rancangan peraturan presiden (Rperpres) sebagai aturan turunan dari UU tersebut. Pemerintah juga tak merahasiakan aturan turunan tersebut, karena bisa diakses melalui website.

Selain bisa dibaca, masyarakat juga bisa memberi masukan agar nantinya RPP dan Rperpres bisa dilaksanakan dengan baik. Hal ini menunjukkan betapa pemerintah memperhatikan rakyat karena mau mendengar suara mereka. Juga memperlihatkan pemerintahan yang demokratis dan ada transparansi ketika suatu aturan turunan Undang-Undang dibuat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa target selesainya RPP dan Rperpers adalah november atau paling lambat desember 2020. Sebanyak 19 lembaga dan kementrian bekerja sama dengan kementrian keuangan menggodok aturan turunan itu.

Ada 40 RPP dan 4 Rperpres yang akan membuat pelaksanaan UU Cipta Kerja di lapangan jadi lancar. Namun ada RPP dan Rperpres yang memang tidak di-upload ke portal resmi UU Cipta Kerja, karena tidak semua butuh masukan masyarakat. Namun jumlahnya hanya 30% dari total RPP dan Rperpres.

Penggodokan aturan turunan UU Cipta Kerja memang melibatkan berbagai kementrian dan pihak lain yang terkait aturan tersebut. Misalnya tentang pengaturan haji dan umroh. Kementrian Keuangan bekerja sama dengan Kementrian Agama dan berbagai biro haji dan umroh. Sehingga akan ada koordinasi yang menghasilkan aturan turunan yang berkualitas baik.

Kolaborasi memang dibutuhkan agar 44 RPP dan Perpres dibahas oleh ahlinya, lalu siap di-launching ke masyarakat. Tujuannya agar aturan turunan ini lekas selesai dan diterapkan di lapangan. Masyarakat juga akan menyetujuinya, karena paham bahwa RPP dan Perpres ini akan memperbaiki semua sektor. Mulai dari ekonomi, agama, hingga pertanian dan investasi.

Jika UU Cipta Kerja sudah siap beserta dengan peraturan presiden dan peraturan pemerintah, maka diharap akan ada perubahan positif, terutama di bidang ekonomi. Jika ada pebisnis yang akan mengajukan izin usaha, maka maksimal akan keluar dalam 10 hari. Beda dengan yang dulu, yakni 14 hari, itupun masih bisa molor.

Selain itu, usaha perorangan pun bisa mengajukan izin usaha berbasis resiko. Pebisnis hanya perlu untuk mengisi data berupa identitas asli, NPWP, rencana lokasi, data kepemilikan lahan, jangka waktu, dan data-data lain. Izin akan keluar dan pebisnis bisa lega karena usahanya memiliki legalitas, sehingga tidak akan kena masalah ke depannya.

Percepatan pembentukan aturan turunan UU Cipta Kerja juga dimaksudkan agar selesai tepat waktu dan bisa menangkap momen, ketika sudah ada banyak investor asing yang bersiap masuk ke Indonesia. Mereka mengikuti dinamika UU Cipta Kerja dan merasa lega karena akan dimudahkan langkah bisnisnya.

Investor asing tersebut bergerak di bidang manufaktur, elektronik, karet, dan lain-lain. Masuknya mereka akan sangat baik karena pabrik yang dibangun akan mengurangi jumlah pengangguran. Sehingga efeknya, daya beli naik karena semua orang punya pekerjaan dan tak lagi putus asa karena jadi korban PHK.

Akselerasi aturan turunan UU Cipta Kerja sangat ditunggu masyarakat karena akan ada perubahan di berbagai bidang. Mulai dari perbaikan birokrasi, pembangkitan sektor ekonomi, kehutanan, dan lain-lain. Indonesia akan selamat dari krisis ekonomi jilid 2 dan bisa bangkit lagi.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiwa Cikini

Oleh : Sabby kosay )*

Bumi Cendrawasih saat ini jadi bagian Indonesia yang maju, berkat pesatnya pembangunan di sana. Ketika Papua sudah sejahtera bersama Indonesia, maka tak ada lagi alasan kaum separatis untuk memberontak. Karena buktinya di Papua sudah berbeda jauh dengan 20-30 tahun lalu, dan Jayapura jadi kota modern dan metropolitan.

Indonesia terdiri dari berbagai provinsi, termasuk Papua dan Papua Barat. Dari Pulau berbentuk burung cendrawasih tersebut, tersimpan hasil bumi dan sumber daya alam yang menakjubkan. Tanah Papua menyimpan potensi kekayaan yang besar dan mereka sangat senang karena saat ini pemerintah sangat mendukung untuk pengolahannya.

Keadaan di Papua saat ini memang jauh berbeda dengan di zaman orde lama atau orde baru. Sekarang di Bumi Cendrawasih, sudah terlihat berbagai kemajuan. Mulai dari Jalan Trans Papua, gedung sekolah yang sangat layak, hingga infrastruktur lain. Sehingga di Papua tak hanya ada hutan belantara, tapi juga kota metropolitan yang maju pesat.

Alberth Norotouw, eks anggota Organisasi Papua Merdeka menyatakan jika Papua sudah sejahtera, maka pemberontakan harus dihentikan. Menurut pria yang akrab disapa dengan panggilan John, dulu kaum separatis ingin Papua merdeka karena ingin mensejahterakan wilayah tersebut. Namun sekarang ternyata di Bumi Cendrawasih banyak orang kaya dan makmur.

Sehingga OPM seharusnya tidak unjuk gigi saat ulang tahunnya tanggal 1 desember mendatang. Karena buat apa bercita-cita Papua merdeka, jika saat ini wilayah Bumi Cendrawasih sangat diistimewakan oleh pemerintah pusat? Sudahi saja mimpi untuk membangun Republik Federal Papua Barat, karena saat bersatu dengan NKRI justru Papua maju pesat.

Jadi saat ini tidak usah ada provokasi untuk bersatu dengan kaum separatis dan kompak mengibarkan bendera bintang kejora saat ulang tahun OPM. Karen sudah tidak ada faedahnya. Yang ada malah masyarakat sipil bisa kena tangkap karena dianggap mendukung OPM, jadi jangan sampai hanya ikut-ikutan tapi tak tahu artinya.

Menurut John yang sekarang aktif di rumah peribadatan, Papua sudah sejahtera karena ada program otonomi khusus. Dalam artian, pemberian keistimewaan oleh pemerintah pusat ini membuat rakyat Papua mendapat kucuran dana segar sampai trilyunan rupiah untuk membangun wilayahnya. Selain itu, gubernur dan walikotanya harus warga asli Papua.

Program otsus memang terbukti mensejahterakan rakyat Papua karena tak hanya digunakan untuk membangun infrastruktur, namun juga ada pemberian dana di bidang pendidikan. Sekolah yang layak dibuat agar putra Papua makin cerdas. Mereka juga mendapat dana beasiswa sehingga bisa sekolah dan kuliah setinggi-tingginya.

Selain itu, otsus juga membuat warga Papua makin sehat. Karena banyak Rumah Sakit yang dibangun dan dilengkapi dengan fasilitas kesehatan yang bagus. Ada pula Puskesmas di Desa dan Distrik, sehingga saat ada masyarakat yang sakit, tak harus membawa sepeda motor kencang-kencang ke Jayapura untuk berobat. Mereka tinggal pergi ke Puskesmas yang menyediakan nakes andal.

Saat ini, justru kaum separatis harus membuka mata lebar-lebar atas kemajuan di Papua. Sehingga mereka menghentikan aksinya dan kembali lagi ke pangkuan NKRI. Jika menyerahkan diri baik-baik maka tidak akan diapa-apakan oleh aparat. Buktinya sekarang banyak separatis yang bertobat dan mereka hidup dengan damai, tanpa repot harus bergerilya lagi.

Ketika Papua sudah makin sejahtera berkat program otonomi khusus, maka masyarakatnya makin maju dan bahagia. Mereka bisa lewat jalur Trans Papua dan Jembatan Youtefa dengan lancar. Kaum separatis sebaiknya melihat kemajuan di Bumi Cendrawasih dan menghentikan aksinya, agar di Papua makin rukun, damai, dan modern.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh : Putu Raditya)*

Kehadiran RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) memang sempat menuai kritik. Regulasi tersebut-pun lantas digantikan dengan adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Masyarakat pun mendukung RUU BPIP karena dianggap mampu memperkuat eksistensi Pancasila yang berpotensi tergerus oleh ideologi asing.

Pemerhati Politik Saddam Al Jihad menilai, RUU BPIP perlu mendapatkan dukungan dan dibuka ruang intelektualisasi agar masyarakat tidak kembali terprovokasi.

Dalam sebuah keterangan resminya, Saddam mengatakan bahwa RUU BPIP menjadi paket komplit untuk memperkuat Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ia lalu mengungkapkan bahwa terdapat 2 hal yang menjadi keharusan mendukung RUU BPIP yang pertama, RUU ini berlandaskan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pelarangan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan ajaran Komunisme, Marxisme dan Leninisme.

Artinya fondasi kelembagaan menjadi kuat dan tegas dengan mengangkat landasan tersebut dan hal ini menunjukkan keberpihakan negara terhadap Pancasila.

Selanjutnya, RUU BPIP bisa menjadi kekuatan untuk setiap elemen masyarakat dalam berkolaborasi. Bahkan secara legal bisa memperkuat Permenristekdikti 55 tahun 2018 untuk pembinaan Ideologi Pancasila di kampus.

Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada celah bagi siapapun yang anti Pancasila di Indonesia, dan apabila nadanya masih menolak RUU BPIP itu tandanya reaktif dan provokatif oleh segelintir pihak.

Pada tahun 2018, Saddam juga pernah mengusulkan tentang pembinaan ideologi Pancasila di Kampus untuk memperkuat kultur Pancasila di Kampus. Hal ini kemudian menjadi pendorong bagi penerbitan Permenristekdikti 55 tahun 2018 tentang UKM pembinaan ideologi bangsa di kampus.

Perlu diketahui bahwa RUU tersebut dianggap akan memberikan kepastian bagi BPIP, keberadaan BPIP juga diperlukan untuk menjaga Pancasila dan mengajarkan nilai-nilai Pancasila kepada seluruh anak bangsa.

Mantan Wakil Presiden RI Tri Sutrisno secara tegas mengatakan bahwa RUU BPIP mengatur BPIP yang memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila. Dengan RUU tersebut, BPIP tidak bisa semata-mata ditentukan oleh selera rezim yang berkuasa.

Oleh karena itu keberadaan BPIP memerlukan payung hukum yang kokoh agar dapat memfasilitasi dan mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa.

Penanaman nilai-nilai Pancasila, khususnya kepada generasi muda merupakan hal yang sangat penting. Hal ini disebabkan karena saat ini banyak anak muda yang menjadi sasaran dan mudah terpapar oleh ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.

Hal ini merupakan akibat dari terabaikannya Pancasila sejak era reformasi dengan dihapuskannya BP7. Pancasila juga tidak masuk dalam mata pelajaran mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

Sehingga kerap kita temui generasi muda yang tidak kenal dan tidak hafal pancasila. Kesadaran kolektif tentang Pancasila menjadi kabur. Bahkan ditengarai ada aparatur negara yang abai, jika dibiarkan tentu hal ini amat berbahaya.

Keberadaan RUU BPIP tentu diharapkan akan mengisi kembali kekosongan kepada generasi muda. Dengan memahami Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, generasi muda dapat menyaring semua nilai-nilai luar yang mereka terima.

Upaya pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila merupakan tanggungjawab semua pihak, termasuk masyarakat dan penyelenggara negara.

Lahirnya BPIP melalui Perpres Nomor 7 tahun 2018 juga tidak terlepas dari political will presiden Jokowi agar anak bangsa dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.

Polemik RUU HIP yang sempat bergulir di tengah masyarakat merupakan hal yang biasa dan justru menunjukkan kepedulian mereka terhadap Pancasila.

Asalkan, jangan sampai hal tersebut menjadikan pembelahan sosial akibat adu domba dari segelintir pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan sesaat. Hal ini tentu akan sangat ironis jika pembahasan tentang Pancasila justru menyebabkan masyarakat terlarut dalam konflik sosial.

Pancasila juga tidak cukup menjadi haluan dan pembina, tetapi juga harus dapat diterapkan agar semua sistem kehidupan berbangsa dan bernegara dapat selaras dengan Pancasila.

Sehingga diharapkan RUU BPIP yang telah resmi dibahas di DPR RI, untuk tidak lagi dipermasalahkan oleh pihak tertentu.

Kita perlu meyakini bahwa apabila RUU BPIP disahkan menjadi undang-undang, maka nantinya akan ada acuan hukum yang tegas yang dapat menjadi legalitas BPIP.

Pancasila adalah nafas dan semangat bagi NKRI, sehingga ideologi ini perlu mendapatkan kekuatan hukum sebagai ideologi negara yang sudah final.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Deka Prawira )*

Cluster covid-19 di Jakarta terbentuk lagi, dari 2 acara yang dihadiri oleh Habib Rizieq Shihab. Hal ini miris karena memperlambat masa berakhirnya pandemi. Jumlah pasien corona makin bertambah dan masyarakat takut akan tertular dari OTG yang ternyata pernah menghadiri acara ceramah Habib Rizieq Shihab.

Sejak awal kehadiran massa yang menggerombol saat akan menyambut Habib Rizieq yang baru datang di Bandara Soekarno Hatta, ahli epidemiologi sudah memperingatkan tentang kemungkinan terbentuknya klaster corona baru. Namun sayang mereka tak mengindahkannya, dan melanjutkan pengawalan Habib Rizieq ke rumahnya di Petamburan.

Habib Rizieq juga tidak berusaha membubarkan kerumunan tersebut. Ia malah sengaja mengundang 10.000 orang untuk datang ke pesta pernikahan putrinya. Juga menghadiri safari ceramah di Bogor dan beberapa tempat lain. Tingkahnya yang jelas melanggar protokol kesehatan membuat masyarakat makin geram.

Setelah 10 hari dari pesta pernikahan di kediaman Habib Rizieq, muncul cluster corona baru. Ada 30 orang di sana yang positif covid, yang sama. Sementara di kawasan Tebet ada 50 orang yang kena corona. Hasil ini didapatkan dari tes PCR secara acak. Hal ini dinyatakan oleh Pelaksana Tugas Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementrian Kesehatan, Budi Hidayat.

Munculnya cluster ini sudah diprediksi, setelah lurah Petamburan juga kena corona, beberapa hari setelah ia menghadiri pesta tersebut. Bahkan Habib Rizieq sendiri juga sakit sampai tidak bisa menerima tamu, namun belum dipastikan ia kena covid atau tidak, karena belum juga melaksanakan tes swab. Padahal mulai dari aparat sampai Gubernur Anies sudah merayunya untuk tes.

Budi Hidayat melanjutkan, masyarakat yang pernah hadir dalam kerumunan Habib Rizieq, baik di Petamburan, Tebet, maupun wilayah lain, segera isolasi mandiri. Akan lebih baik lagi jika mereka inisiatif untuk tes rapid atau swab, atau melapor ke tim satgas penanganan covid-19. Tes tersebut bisa dilaksanakan di RS atau Puskesmas terdekat.

Saat ini di wilayah Petamburan diadakan penyemprotan disinfektan massal oleh petugas. Penyemprotan tak hanya dilakukan di luar tapi sampai ke bagian dalam rumah. Masyarakat tidak perlu khawatir dengan biayanya, karena digratiskan oleh pemerintah. Penyemprotan ini sebagai upaya mencegah penularan corona ke daerah lain.

Saat ada cluster corona baru, masyarakat yang menghadiri acara Habib Rizieq baru menyesal. Padahal sejak awal tim satgas, para nakes, dan ahli epidemiologi sudah memperingatkan untuk tidak berkerumun di masa pandemi. Namun mereka ngotot untuk menghadirinya dan nekat melanggar protokol kesehatan.

Jika sekarang mereka kena corona dan harus isolasi mandiri, maka akan sangat rugi, karena tidak bisa bekerja di luar rumah. Kalau gagal mengajukan cuti atau izin work from home, maka terpaksa mengundurkan diri. Sayang sekali gara-gara ngotot ingin bertemu Habib Rizieq sampai kehilangan mata pencaharian utama.

Kalau sudah begini, siapa mau bertanggung jawab? Apakah mau menuntut Habib Rizieq untuk membayar biaya pengobatan corona? Padahal Habib sendiri juga sakit parah. Kebanyakan orang bukannya evaluasi atas kesalahannya sendiri, namun malah menyalahkan pihak lain, termasuk pemerintah. Padahal sejak awal pemerintah dan tim satgas sudah melarang.

Hentikan saja kerumunan di mana-mana dan masyarakat diharap berkaca dari terbentuknya cluster corona baru ini. Jangan ada lagi yang nekat mengadakan pesta besar. Ingatlah bahwa di masa pandemi, undangan di acara akad nikah hanya maksimal 30 orang. Jangan sampai nekat melanggar dan malah kehilangan nyawa setelah kena corona.

Korban yang kena corona akibat kerumunan Habib Rizieq diharap sadar dan karantina mandiri sampai benar-benar sembuh. Rumah mereka juga harus disemprot disinfektan. Jangan ikuti tindakan beberapa orang di Petamburan yang tak mau disemprot oleh petugas.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Tangerang

Berbagai pihak mengapresiasi Pemerintah terkait pembangunan infrastruktur di wilayah Papua. Salah satu program yang diapresiasi masyarakat yakni pembangunan Jalan Trans Papua. Langkah Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) fokus pada pembangunan infrastruktur di Papua, diketahui memiliki tiga tujuan utama. Pertama, untuk menciptakan keadilan. Kedua, mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesenjangan antar wilayah, dan ketiga mengurangi tingginya harga di masing-masing wilayah.

Ketua Barisan Aktivis Timur (BAT), Priskolin Mare, mengatakan Pemerintah Indonesia telah berusaha membuat masyarakat Papua sejahtera dan merasakan kehidupan yang maju, dengan membangun berbagai infrastruktur, seperti pembangunan jalan Trans Papua. “Sudah banyak kemajuan di bumi Cendrawasih. Sekarang sudah ada jalan Trans Papua,” kata Priskolin.

Lebih lanjut, dia menyebutkan bahwa berkat pembangunan ini, Papua bukan lagi Provinsi yang terpinggirkan. Sehingga masyarakat secara sadar mendukung pembangunan infrastruktur di Papua yang belum tuntas, akan diselesaikan. Jadi tidak ada proyek yang mangkrak. Manfaat pembangunan infrastruktur ini sudah dirasakan masyarakat.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP), Universitas Warmadewa Dr.Toto Nurasto, mengatakan dirinya mengapresiasi program Pemerintah seperti pembangunan infrastruktur jalan trans Papua.

“Perhatian pemerintah Jokowi saat ini terhadap Papua harus diakui, banyak pembangunan sudah dilakukan baik itu Infrastruktur maupun pembangunan SDM. Pembangunan jalan Trans Papua juga menjadi hal penting bagi peningkatan kesejahteraan warga kedepannya,” kata Toto.

Ditempat terpisah, tokoh Papua Izak Randi Hikoyabi, semenjak masifnya pembangunan infrastruktur segala akses jadi mudah. Beragam sektor merasakan dampak dari pembangunan infrastruktur. “Infrastruktur itu urat nadi pembangunan kesejahteraan Papua secara berkelanjutan. Untuk itu, Papua harus maju dan sejahtera,” ujar Izak Randi Hikoyabi.