Jelang peringatan HUT OPM yang jatuh pada 1 Desember 2020, aktivitas kelompok separatis itu meningkat. Mulai dari penyeranga kepada aparat keamanan, masyarakat sipil, hingga ke pelajar di Papua. Untuk itu, Pemerintah meminta aparat keamanan meningkatkan kewaspadaan terhadap provokasi OPM.

Asops Kaskogabwilhan III, Brigjen TNI Suswatyo, mengatakan pasukan TNI dan Polri tetap melanjutkan operasi penegakan hukum terhadap OPM di wilayah Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua. “Kami tetap melanjutkan operasi sampai daerah Sugapa kompleks menjadi lebih aman lagi ke depan. Kami tidak akan mundur, tetap melaksanakan tugas operasi di sana,” kata Brigjen Suswatyo.

Lanjutnya, kehadiran aparat TNI dan Polri di wilayah Intan Jaya semata-mata dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat di wilayah itu agar bisa kembali melakukan aktivitasnya sehari-hari tanpa rasa takut dan terancam keselamatan jiwa mereka akibat ulah KKSB yang terus melakukan teror penembakan baik kepada warga sipil, petugas pemerintah maupun aparat keamanan.

Upaya aparat meningkatkan pengamanan di wilayah Papua, didukung oleh Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi). Direktur Eksekutif Lemkapi Dr Edi Hasibuan, mengungkapkan penempatan TNI dan Polri di Papua dilakukan untuk melindungi rakyat setempat. Karena itu, pihaknya tidak setuju jika ada usulan TNI dan Polri ditarik.

“Kami tidak setuju jika ada usulan pihak lain yang meminta TNI dan Polri ditarik. Setelah melihat situasi keamanan yang kurang kondusif atas ulah KKB, kami melihat perintah Kapolri dan Panglima TNI yang mempertebal pasukan di Papua sudah tepat,” ujar Edi Hasibuan.

Edi Hasibuan menegaskan bahwa rakyat Papua sangat membutuhkan kehadiran TNI dan Polri untuk melindungi masyarakat dari kelompok KKB yang mengacau. “Untuk itu, kami mendukung sepenuhnya penebalan penempatan pasukan di daerah ini demi Papua yang aman. Karena kewajiban negara adalah melindungi semua masyarakatnya,” katanya.

Oleh : Sabby Kosay )*

Jelang Hari Ulang Tahun (HUT) Organisasi Papua Merdeka yang biasa diperingati pada 1 Desember mendatang, Polri Bakal menggelar Patroli besar-besaran. Masyarakat Papua pun mendukung upaya tersebut sebagai bentuk pencegahan aksi brutal OPM jelang ulang tahunnya.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Awi Setiyono mengatakan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan TNI dalam menjaga keamanan di Papua.

            Selain itu, Polri juga akan menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh agama, masyarakat dan suku dengan tujuan membuat situasi keamanan tetap kondusif.

            Dirinya tidak merinci berapa banyak personel yang dilibatkan dalam patroli keamanan jelang peringatan ulang tahun OPM. Dirinya hanya berharap agar situasi tetap kondusif di Papua. Sehingga tidak ada yang berusaha melaksanakan acara-acara yang memperingati 1 Desember yang merupakan HUT OPM.

            OPM sendiri merupakan organisasi yang dipelopori oleh sejumlah tokoh Papua. Mereka ingin agar Papua mendapatkan kemerdekaan dan menjadi negara sendiri untuk berpisah dari NKRI.

            Selama ini, OPM kerap terlibat kontak senjata dengan aparat keamanan seperti TNI/Polri di Papua. Hal ini-pun menyebabkan beberapa warga Papua menjadi korban. Aksi seperti ini juga sudah berlangsung bertahun-tahun.

            Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) melalui laporannya yang berjudul The Current Status of the Papuan Pro-Independence Movement pada tahun 2015 lalu menyebutkan bahwa tidak sedikit kelompok pecahan OPM yang berbasis di luar negeri seperti di Pasifik, Amerika Serikat dan Eropa.

            Organisasi tersebut memiliki upaya dalam menghimpun dukungaan internasional untuk kemerdekaan Papua. Dimana salah satunya adalah West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

            Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane menyatakan, pembantaian demi pembantaian terhadap anggota TNI, Polri dan masyarakat sipil terus terjadi di Papua yang diduga merupakan ulah dari kelompok separatis OPM.

            Neta menilai, kondisi ini tentu memprihatinkan bagi bangsa Indonesia, dia menuturkan bahwa di Papua tentara dan pendeta dibunuh serta TNI ditantang perang oleh kelompok teroris Papua.

            Dirinya pun berharap agar pemerintah segera mengambil sikap tegas dan segera mengirimkan Densus 88 yang diback up oleh TNI antiteror.

            Menurutnya, sikap tegas yang terukur diperlukan agar para teroris tidak bersikap seenaknya dan semena-mena terhadap masyarakat Papua maupun TNI/Polri.

            Oleh karena itu, persoalan di Papua haruslah dipandang secara serius. Munculnya kelompok separatis menggunakan media sosial untuk melancarkan aksi perlu diwaspadai. Sehingga kita perlu  hati-hati dan tidak mudah terprovokasi oleh ajakan kemerdekaan Papua.

            Menurut Letjen TNI Joni Supriyanto, narasi yang harus ditampilkan melawan propaganda adalah tentang kinerja pemerintah yang terus memajukan tanah Papua, baik dari bidang fisik maupun sumber daya manusia.

            Ia juga menegaskan, untuk menjaga Papua agar tidak memisahkan diri dengan NKRI merupakan tugas semua pihak. Karenanya, masalah Papua tidak bisa hanya diselesaikan oleh TNI tapi harus bersama-sama.

Dalam, menghadapi kelompok OPM yang kembali berulah, pengamat militer dan intelijen, Connie Rahakundini menilai sudah waktunya TNI diberikan peran operasi dalam Undang-undang (UU). Connie menilai, tindakan kelompok OPM ini sudah melewati batas. Sehingga pemerintah melalui aparat keamanan TNI/Polri harus mengambil langkah tegas terhadap mereka.

            Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut bahwa negara tidak akan tunduk terhadap pelaku segala bentuk tindak kriminal dan gangguan keamanan. Ia mengatakan, secara jelas TPNPB OPM merupakan kelompok kriminal yang harus segera mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

            Propaganda Papua Merdeka yang dilakukan oleh OPM melalui media online menjadikan pesa-pesan organisasi itu menyebar cepat dan luas ke masyarakat global. Sehingga mereka cenderung mendapat perhatian dan dukungan dunia internasional.

            Dari hasil riset juga menunjukkan bahwa OPM tidak pernah berhenti menggambarkan Indonesua dengan citra kurang baik. Sekalipun yang diberitakan adalah kekerasan dengan pelakunya OPM sendiri dan korbannya bukan orang Papua.         

            OPM sendiri tidak segan-segan dalam melakukan penyerangan terhadap siapapun, jelang 1 Desember 2020 tentu pemerintah patut meningkatkan kewaspadaan dimana pada momen tersebut kelompok OPM kerap membuat kericuhan dan mengibarkan bendera bintang kejora.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh : Dodik Prasetyo )*

Pemerintah terus bekerja keras untuk menyediakan obat dan vaksin  guna memutus mata rantai penularan Covid-19. Pemerintah pun memastikan bahwa produksi vaksin tersebut telah melalui uji klinis, sehingga aman dan efektif untuk didistribusikan kepada masyarakat.

Prof Wiku Adisasmito selaku Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 menegaskan bahwa vaksin virus corona yang akan digunakan di Indonesia dipastikan aman dan lolos uji klinis. Ia mengatakan hal ini disebabkan karena masih adanya pemberitaan dan informasi yang simpang siur seputar vaksin.

Dalam sebuah kesempatan konferensi pers, Prof Wiku mengatakan bahwa dirinya ingin menghimbau kepada masyarakat untuk tidak resah dan khawatir, karena pemerintah sudah pasti akan menyediakan vaksin yang terbukti aman dan lolos uji klinis sesuai dengan rekomendasi WHO (World Health Organization).

            Hingga kini, WHO tetap merasa optimis bahwa para peneliti akan mampu mengembangkan vaksin Covid-19 yang aman dan efektif.

            Ada beragam jenis vaksin Covid-19 yang potensial dan sedang dikembangkan di berbagai belahan dunia. Sejumlah jenis vaksin ini juga telah masuk dalam uji klinis fase 3.

            Pemerintah Indonesia saat ini juga tengah mengakselerasi persiapan logistik dan SDM untuk penyediaan vaksin Covid-19 dan distribusinya dalam kegiatan vaksinasi.

            Pendistribusian vaksin tersebut akan disesuaikan dengan urutan prioritas, seperti kelompok beresiko serta penduduk di wilayah yang memiliki resiko tinggi penularan.

            Adapun Kementerian Kesehatan kini berfokus dalam menyelesaikan perumusan peta jalan (roadmap) vaksinasi Covid-19 di tanah air.

            Roadmap ini akan menjadi panduan dalam pelaksanaan vaksinasi, termasuk rujukan alur distribusi vaksin, jadwal imunisasi, hingga pemilihan masyarakat yang menjadi sasaran vaksinasi.

            Meski demikian, Wiku menghimbau agar masyarakat di tanah air untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan tidak hanya berharap pada vaksinasi.

            Pada akhir Oktober lalu, Airlangga Hartarto selaku Ketua Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) mengatakan, jutaan dosis vaksin Covid-19 akan masuk ke Indonesia pada bulan Desember 2020.

            Airlangga mengatakan, dari Sinovac akan ada vaksin sebanyak 3 Juta dosis, dan hal itu akan masuk ke Indonesia secara bertahap.

            Selain mengirim vaksin dalam bentuk jadi, Sinovac juga akan mengirimkan sejumlah bahan baku kepada Bio Farma. Jumlah bahan baku vaksin Covid-19 tersebut setara dengan 15 juta dosis.

            Perlu diketahui bahwa Sinovac merupakan perusahaan farmasi asal China yang kini tengah menuntaskan proses uji klinis tahap 3 vaksin Covid-19 di beberapa negara, termasuk Indonesia. Di tanah air, perusahaan ini juga telah menggandeng Bio Farma untuk pelaksanaan uji klinis tahap III vaksin Covid-19.

            Airlangga menegaskan, pengadaan vaksin dari Sinovac tetap harus melalui proses verifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI. Setelah terdapat izin dari BPOM, vaksin Sinovac baru dapat digunakan di Indonesia.

            Oleh karena itu untuk mendapatkan izin berupa emergency use authorization (UEA) dari BPOM, vaksin buatan Sinovac haruslah memenuhi sejumlah persyaratan terkait keamanan penggunanya serta memenuhi semua prosedur uji klinis.

            BPOM jug akan melakukan evaluasi dan menganalisis laporan yang menunjukkan hasil uji klinis vaksin sinovac, termasuk dari negara-negara lain. Apabila seluruh syarat terpenuhi, maka barulah akan dilakukan imunisasi dengan perencanaan yang matang.

            Kehadiran vaksin tentu akan menjadi harapan utama demi meredam Pandemi Covid-19. Selama ini, vaksin terbukti efektif mencegah infeksi beragam penyakit.

            Di Indonesia, kabar baik justru datang dari Lembaga Biologi Molekuler Eijkman yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan penelitian dalam upaya membuat antigen Covid-19. Peneliti Vaksin Covid-19 Prof Herawati Sudoyo, mengaku, apabila sesuai waktu yang dijadwalan maka Indonesia bisa memproduksi vaksin Covid-19 secara massal pada bulan Februari 2021.

            Pembuatan vaksin juga tidak mudah, karena proses ini harus dimulai dari pembuatan bibit vaksin lalu diujikan kepada hewan dan manusia.

            Pengujian vaksin kepada manusia dilakukan melalui uji klinis tahap I, II, III. Rangkaian pengujian itu bertujuan untuk memastikan bahwa vaksin adalah pengobatan yang aman dan tidak memberikan efek negatif pada kesehatan manusia.

            Kabar gembira ini tentu saja perlu mendapatkan perhatian dari banyak kalangan, keberadaan vaksin nantinya diharapkan menjadi angin segar bagi seluruh masyarakat yang selama ini merasa terkungkung oleh beragam protokol kesehatan yang memaksa banyak aktifitas tertunda seperti sekolah, perkuliahan hingga konser musik yang selama ini menjadi agenda yang belum diperbolehkan. )* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswi Cikini

Oleh : Abdul Rozak )*

Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kontribusi industri halal nasional. Hal ini tercermin dari berbagai instrumen peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan industri halal yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Salah satunya adalah dengan hadirnya jaminan produk halal yang terdapat dalam UU Cipta Kerja.

            Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijiono Moegiarso menuturkan, UU Cipta Kerja dapat memberikan perlakuan khusus kepada pelaku usaha UMKM terkait pengurusan sertifikasi halal yang sangat diperlukan.

            Mengingat pengenaan biaya untuk pelaksanaan sertifikasi halal akan memberatkan pelaku usaha UMK.

            Dalam kesempatan webinar, Ia mengatakan bahwa untuk memudahkan pelaku UMK, maka diterbitkanlah panduan atau standar self declare produk halal yang diharapkan menjadi solusi sertifikasi halal bagi produk UMK yang jumlahnya mencapai 64,19 juta.

            Selain itu, UU Cipta Kerja mempunyai semangat dalam membebaskan biaya sertifikasi halal bagi pelaku UMK atau dengan istilah nol rupiah. Memberikan kemudahan pelaku usaha dalam memperoleh sertifikasi halal dengan tidak meninggalkan aspek dasar kehalalan produk.

            Sekaligus memberi ruang peran serta masyarakat melalui ormas Islam untuk memdirikan lembaga pemeriksa halal (LPH), penyiapan auditor halal, penyelia halal dan pengawasan penyelenggaraan jaminan produk halal.

            Dirinya menjelaskan, sertifikasi halal pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) bisa didasarkan atas pernyataan diri atau self declare  berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

            Self Declare bagi produk UMK tidak bermakna pelaku usaha dapat begitu saja menyatakan produknya halal tanpa dasar, tetap terdapat persyaratan yang harus dipenuhi sebagai dasar kehalalan produk, kaidahnya jelas, yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Produk dengan no risk dan low risk diperbolehkan untuk melakukan self declare.

            Selain itu, ia juga mengungkapkan akan adanya peluang industri halal di kawasan khusus. Di antaranya dengan mengembangkan kawasan khusus di satu lokasi untuk menampung seluruh industri halal, seperti makanan, minuman, fashion, keuangan, wisata, hiburan dan media, farmasi serta kosmetik.

            Peluang lainnya adalah dengan mengembangkan klaster industri halal di kawasan khusus yang sudah ada. Misalnya industri FnB dan kosmetik di KEK Sei Mangkei dan KEK Kendal, industri fashion di KEK Kendal dan Industri serta rekreasi di KEK Singhasari.

            Hal itulah yang menyebabkan Sapta Nirwandar selaku Anggota Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), mengatakan bahwa UU Cipta Kerja akan memudahkan masyarakat, khususnya UMKA dalam membuka usaha baru. Semua itu diharapkan dapat membuka ekspor industri halal. Apalagi keberadaan sertifikasi halal sangatlah penting untuk ekspor, karena hal tersebut dapat memberikan jaminan kepada klien asing.

            Pada kesempatan berbeda, Direktur Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia Erwin Noekman berharap agar pelaksanaan kawasan industri syariah bisa mendorong perkembangan asuransi syariah. Tentunya hal tersebut dapat terwujud apabila pemerintah memberikan dukungan dengan menerbitkan aturan agar seluruh aktifitas di kawasan industri halal juga mempergunakan berbagai hal untuk mendukung aktifitas halal, seperti misalnya asuransi syariah.

            Sementara itu, Sekretaris Lembaga Dakwah Khusus PP Muhammadiyah Faozan Amar mengatakan, regulasi dalam industri dalam industri halal itu penting. Untuk itu, negara perlu hadir untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Salah satunya melalui UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja.

            Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UHAMKA ini mengaku optimis dengan regulasi yang tertuang dalam UU Cipta Kerja mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Ia pun meminta kepada Kementarian Koordinator Bidang Perekonomian untuk dapat menggandeng semua elemen untuk mensosialisasikan undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

            Ketika undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sudah disetujui, maka sebaiknya hal ini menjadi landasan untuk berupaya meningkatkan perekonomian rakyat.

            Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, sertifikasi halal tentu merupakan sesuatu yang penting, sehingga pemerintah harus memiliki andil dalam menyederhanakan regulasi tentang kehalalan suatu produk.

            Oleh karena itu, UU Cipta Kerja menjadi sebuah harapan baru bagi para pelaku Usaha Kecil Mikro untuk memiliki label resmi kehalalan produk secara mudah dana tidak berbelit-belit.)* Penulis aktif dalam Milenial Muslim Bersatu Bandung