Oleh : Yusaac Wakum )*

Salah satu pentolan gerakan separatis Papua, Benny Wenda terus memprovokasi masyarakat untuk lepas dari Indonesia utamanya jelang 1 Desember yang sering diperingati sebagai HUT OPM. Masyarakat Papua pun menolak provokasi Bennya Wenda yang merupakan bagian gerakan utopis.
Benny Wenda selaku Ketua dari United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mengatakan bahwa dirinya menolak untuk tunduk pada NKRI dan menolak otonomi khusus (Otsus) dari Indonesia.

ULMWP justru mengadopsi konstitusi sementara untuk sebuah negara demokratis. Organisasi tersebut sedang mengupayakan referendum di Papua Barat tentang kemerdekaan dari Indonesia.

Konstitusi sementara itu akan membentuk pemerintahan yang berpedoman pada aturan dan norma demokrasi, hak asasi manusia dan penentuan nasib sendiri. Gerakan tersebut mengatakan, bahwa setiap elemen dari Konsitusi Sementara itu demokratis dan dirancang untuk melindungi budaya dan cara hidup Papua Barat.

Namun rupanya masyarakat baik di Papua dan Papua Barat justru sempat mempertanyakan eksistensi Benny Wenda baik di Indonesia maupun di luar negeri, walaupun sempat muncul opini dan agenda-agenda propaganda politik di luar negeri, termasuk di negara-negara Ras Melanesia, namun tidak begitu penting bagi warga masyarakat Papua dan Papua Barat.

Benny Wenda juga pernah mengkampanyekan isu kolonialisme di tanah Papua yang terus dilakukan para aktifis dan pendukung kemerdekaan Papua Barat. Namun rupanya kampanye tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan karena hampir seluruh negara di dunia mengakui bahwa Papua merupakan bagian integral dari Indonesia.

Direktur Eropa I Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Ida Bagus Made Bimantara (Sade) secara tegas mengatakan bahwa berbagai isu di Papua seutuhnya merpakan urusan dalam negeri dan semua negara memahami dan menghormati posisi Indonesia.

Sade memaparkan, hampir 99,5% pemerintah di dunia mengakui dan menghormati keutuhan Indonesia, menegaskan bahwa Papua bagian Indonesia, dan hanya ada satu negara yang masih mempertanyakan yakni Vanuatu.

Ia juga menegaskan, bahwa Papua saat ini sudah memiliki kebebasan secara politik, karena di bumi cenderawasih ini juga telah dijalankan pilkada, pilpres serta kebijakan otonomi khusus yang sangat membantu kemajuan tanah Papua.

Salah satu tokoh Papua yang bermukim di Manokwari Wilson mengatakan, bahwa Benny Wenda bukanlah bagian dari masyarakat Papua atau bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ia menegaskan justru masyarakat Papua menginginkan keadilan dan kesejahteraan, bukan ide yang dicetuskan oleh Benny.

Wilson juga mengatakan bahwa Benny Wenda telah menjadi warga negara Inggris, Oleh karena itu pihaknya sudah tidak peduli dengan apa yang menjadi langkah-langkahnya, namun yang diharapkan adalah kesejahteraan, bukan kata-kata provokasi.

Ia menilai bahwa Benny Wenda merupakan provokator kelas tinggi. Namun Wilson menyatakan bahwa dirinya tidak terprovokasi kembali karena apa yang disampaikan oleh Benny tidak sesuai dengan persoalan aktual bangsa Papua, sehingga akan lebih baik apabila Benny Wenda menjadi warga negara yang baik, entah warga negara Inggris atau warga negara Indonesia.

Benny perlu mengetahui bahwa pemerintah telah menghadirkan BBM dengan harga sama seperti di daerah lain di Indonesia, akses transportasi dan infrastruktur terus dibangun seperti fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan.

Sementara sosok Benny Wenda yang terus menggembar-gemborkan kampanye kemerdekaan Papua, justru sejatinya Benny tidak pernah berkontribusi ke Papua, bahkan sebaliknya meminta donasi untuk terbang ke luar negeri.

Kita haruslah mengingat sejarah bangsa, bahwa Papua merupakan bagian dari Indonesia yang telah diperjuangakan oleh seluruh Pahlawan bangsa dari berbagai suku, ras, agama dan bahasa. Selama ini, berbagai kelompok dan ormas yang tidak pro-NKRI telah melakukan kebohongan serta provokasi terhadap masyarakat Papua untuk mendukung referendum.

Ondoafi Waena yang merupakan Ketua dari Barisan Merah Putih Papua mengatakan, pihaknya menolak dengan tegas seluruh kegiatan dan aktifitas kelompok politik maupun kelompok bersenjata serta ormas-ormas yang tidak pro-NKRI yang bertujuan untuk memecah belah dan merusak rasa persaudaraan kami masyarakat Papua dan Bangsa Indonesia.

Ray Tanji menuturkan bahwa anggota separatis Papua tersebut ditolak oleh warga Papua Nugini. Hal tersebut dikarenakan kehadiran kelompok separatis tersebut kerap menimbulkan masalah bagi warga yang tinggal di perbatasan.

Benny Wenda tidak mendapatkan simpati masyarakat Papua Barat karena provokasinya. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat di Papua memiliki keteguhan untuk tetap setia pada NKRI dan pancasila.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Surabaya

Oleh : Deka Prawira )*

Ketika pandemi sudah kita lewati selama lebih dari 8 bulan, ada harapan baru untuk mengakhirinya. Vaksin Corona diperkirakan siap pada Desember 2020 atau paling lambat awal tahun depan. Adanya imunisasi ini disambut baik oleh masyarakat, karena mereka tak ingin tertular virus covid-19.

Rencana masuknya vaksin Corona ke Indonesia sudah ditunggu oleh masyarakat. Walau saat ini status vaksin masih dalam masa pengujian dan penyempurnaan, namun dipastikan beberapa bulan lagi akan dimulai imunisasinya. Vaksin sangat penting agar daya tahan tubuh kita makin kuat dari serangan Corona, sehingga pasiennya berkurang dan pandemi lekas berakhir.

UNICEF mengadakan survey mengenai penerimaan vaksin covid-19 di Indonesia. Hasilnya, 65% responden mengaku mau diimunisasi ketika vaksinnya sudah tersedia. Sementara yang menolaknya hanya 7,6%. Lantas, sudah ada 75% masyarakat yang mengetahui bahwa vaksin Corona akan tersedia dalam waktu dekat. Hal ini dinyatakan oleh Rizky Ika, UNICEF communication development specialist.

Rizky melanjutkan, penerimaan vaksin tergantung dari geografis, ekonomi, status sosial, dan pendidikan. Penerimaan vaksin terbanyak ada di Papua, yakni 75%. Sedangkan terendah ada di Aceh, yakni 45%. Survey ini dilakukan agar pemerintah melakukan strategi komunikasi dan pelaksanaan berdasarkan data. Jadi yang menolak vaksin akan didekati dan diyakinkan keamanannya.

Masyarakat yang menolak vaksin karena beranggapan imunisasi ini haram. Hal ini yang masih perlu diluruskan. Karena dalam pembuatannya, vaksin covid-19 tidak mengandung zat yang terbuat dari babi. Karena dalam proses pembuatannya, diawasi oleh berbagai pihak. Mulai dari pemerintah, tim satgas covid-19, sampai pemuka agama.

Di sinilah perlunya peranan pemuka agama dalam mendukung program pemerintah. Mereka diharap ikut mendukung gerakan imunisasi Corona dan mempergunakan pengaruhnya, agar makin banyak masyarakat yang mau disuntik vaksin. Karena statusnya sudah halal dan aman. Sehingga 100% masyarakat mau divaksin oleh pemerintah.

Pemberian vaksin ini sangat penting karena setelah disuntik, masyarakat akan kebal dari Corona. Sehingga kita bisa mengakhiri masa pandemi dan beraktivitas dengan normal. Jika pandem berakhir maka diharap keadaan ekonomi membaik kembali dan Indonesia selamat dari krisis ekonomi jilid 2. Efek domino positif ini perlu diketahui oleh masyarakat.

Jadi, diharap semua masyarakat mau disuntik vaksin covid-19. Sebagai warga negara yang baik, mereka tertib dan mau menaati aturan pemerintah, termasuk imunisasi Corona. Lagipula, selama ini kita sudah familiar dengan imunisasi, mulai dari campak, hepatitis, sampai polio. Jadi jangan ada lagi yang menolak vaksin covid-19.

Setelah semua divaksin, maka masyarakat masih diharap untuk tetap menjaga imunitas dan higienitas, agar tubuh sehat dan lingkungan bersih. Sehingga kebiasaan baik untuk tertib mencuci tangan dan pakai masker akan terus membudaya, walau pandemi sudah berakhir. Karena terbukti menyehatkan badan.
Pemberian vaksin covid-19 rencana akan dilakukan secara bertahap, mulai desember 2020 atau januari tahun depan.
Nantinya, pihak yang akan disuntik imunisasi Corona pertama kali adalah tenaga medis, karena mereka yang beresiko tinggi untuk tertular dari pasien. Juga pihak yang sering berhubungan dengan orang lain, misalnya yang bekerja di ranah pelayanan publik.

Masyarakat diminta untuk tidak khawatir, karena nanti semua orang akan diberi vaksin covid-19. Pemberian prioritas kepada tenaga medis diberikan karena mereka memang membutuhkannya sebegai benteng pelindung, bukannya menganak-emaskan.
Sekaligus sebagai bentuk penghormatan, karena mereka rela bekerja dalam APD selama berjam-jam tanpa lelah.
Imunisasi Corona memang baru akan diadakan beberapa bulan lagi. Namun sudah dipastikan mayoritas masyarakat menyetujuinya. Mereka ingin agar pandemi covid-19 cepat selesai dan beraktivitas dengan normal, tanpa takut resiko tertular Corona di luar rumah.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Dodik Prasetyo )*

Rizieq Shihab membuat ulah dengan sengaja mengundang 10.000 orang dalam pesta pernikahan putrinya, dengan alasan sekalian memperingati maulid. Ia juga masih sempat mengisi acara di Bogor dan tempat lain. Buntut dari peristiwa-peristiwa ini adalah terbentuknya klaster corona baru di Petamburan dan Bogor.

Setelah Rizieq Shihab kembali ke Indonesia awal november 2020, setiap hari ada saa berita tentangnya. Sayang narasi beritanya selalu negatif, karena ia ngotot melakukan safari ceramah dan membuat pesta besar-besaran. Padahal sudah jelas melanggar protokol physical distancing. Ia juga bandel dan tak mau tes swab di Indonesia dan menolak karantina mandiri.

Sekitar 10 hari setelah acara pernikahan di rumah Rizieq, dilaporkan ada 80 orang yang kena corona. Mereka adalah orang-orang yang diundang oleh pemimin FPI ke pesta, dan sebagian adalah hadirin dalam ceramah yang mendatangkan Habib Rizieq. Terbentuknya klaster corona ini sudah diprediksi oleh ahli epidemiologi.

Lurah Petamburan juga dikabarkan hasil tes swab-nya positif setelah ia menghadiri pesta tersebut. Bahkan Rizieq dan istrinya saat ini masuk IGD di sebuah Rumah Sakit swasta di Bogor. Keluarganya pun akan melakukan tes swab massal. Namun anak-anaknya mengelak jika mereka kena corona, alasannya hanya medical check up biasa.

Sayangnya publik tak mempercayai omongan mereka karena cek medis tahunan mengapa harus menginap di IGD? Mungkin ia malu karena jika terbukti positif corona, karena terbukti keras kepala dan tak mau tes swab beberapa saat setelah mendarat di Bandara Soekarno Hatta, dan mengabaikan protokol untuk karantina mandiri selama 14 hari.

Lain lagi dengan jamaah dan tamu pada acara yang dihadiri Rizieq. Ada beragam reaksi saat mereka dinyatakan positif corona. Ada yang biasa saja dan mau isolasi mandiri sekeluarga, dan ada yang malah tidak percaya dengan hasil tesnya. Sementara orang lain ada yang shock berat karena tak menyangka akan mengidap penyakit berbahaya.

Jika sudah terlanjur sakit massal, apa mereka masih mau menyalahkan orang lain dan pemerintah? Padahal mereka mendatangi acara tersebut atas kesadaran sendiri, jadi tidak boleh menyalahkan orang lain. Walau sudah pakai masker namun pada ceramah tersebut tidak ada penerapan aturan jaga jarak, sehingga membuat penularan corona makin cepat.

Apalagi pada pesta dan ceramah tersebut, ada sesi makan bersama. Saat itulah virus mengintai, karena banyak orang yang melepas masker dan mulai menyuapkan hidangan. Ditambah lagi jika mereka tidak sengaja memakai perangkat makan yang sama atau kurang higienis, penularan virus covid-19 akan lebih cepat terjadi.

Wakil Sekjen MUI Najamuddin Ramli menyesalkan kerumunan yang terjadi pada acara yang dihadiri oleh Rizieq. Menurutnya, kerumunan itu telah merusak kerja keras tim satga penanganan covid-19 selama berbulan-bulan. Karena massa memadat saat Rizieq datang di bandara, saat acara di Petamburan, Bogor, dan tempat-tempat lain.

Seharusnya masyarakat tertib dan tetap menaati protokol kesehatan, walau saat ini sudah fase adaptasi kebiasaan baru. Janganlah membuat pesta atau acara peringatan akbar, karena masih sangat berbahaya. Karena siapa tahu pada tempat itu ada orang tanpa gejala yang tak sengaja menularkan corona. Lebih baik menahan diri agar semua aman dan sehat.

Kerumunan pada acara yang dihadiri Rizieq telah membuat bom klaster corona baru dan mencengangkan publik. Mereka yang sakit akhirnya menyesal karena bandel dan tak mengindahkan larangan tim satgas covid untuk tertib melakukan physical distancing. Nasi telah menjadi bubur. Semoga tidak ada lagi acara serupa yang memakan banyak korban.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Lisa Pamungkas )*

Pemerintah berusaha membangkitkan kembali ekonomi Indonesia, dengan meresmikan UU Cipta Kerja. UU ini akan memudahkan rakyat untuk membuka usaha, mereformasi regulasi sehingga memudahkan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Perekonomian kita yang sempat jatuh karena serangan badai corona berusaha dinaikkan kembali oleh pemerintah. Salah satunya dengan membuat omnibus law UU Cipta Kerja. Undang-undang ini akan mengubah kehidupan masyarakat jadi sejahtera, karena ada perubahan di bidang investasi, ketenagakerjaan, perizinan, dan lain-lain.

Salah satu hal yang akan diperbaiki pemerintah untuk pemulihan ekonomi adalah investasi. Kementerian Bidang Perekonomian mengungkapkan bahwa UU Cipta Kerja memberi kepastian dan perizinan investasi, juga kepastian hukum, jika ia udah diresmikan dan jadi efektif. Dalam artian kita masih menunggu Perpres dan Peraturan Pemerintah sebagai aturan turunannya.

UU Cipta Kerja membuat langkah penanam modal untuk masuk ke Indonesia dipermudah, sehingga pegusaha UMKM bisa memintanya jadi investor. Bisnis UMKM akan berkembang dengan baik, sehingga mampu merekrut karyawan dan mengurangi pengangguran. Selain investor asing, UU ini juga menguntungkan investor lokal karena aturannya lebih disederhanakan.

Jika pengangguran berkurang maka rakyat akan sejahtera, karena punya mata pencaharian. Daya beli akan naik karena banyak orang mampu membeli sembako dan berbagai kebutuhan lain, tanpa harus berhutang. Karena mereka sudah punya gaji bulanan sebagai pegangan.

Pebinis UMKM uga diuntungkan oleh UU Cipta Kerja, karena ada aturan bahwa ketika sebuah lembaga negara butuh suatu barang, 40% produk wajib produksi UMKM. Dengan begitu, UMKM akan mendapat banyak pesanan, karena sudah ada market yang jelas, sehingga mereka tak lagi bingung akan memasarkan barang ke mana.

UU Cipta Kerja juga mensejahterakan masyarakat karena mempermudah mereka untuk membuka usaha dan memperoleh perizinan. Peraturan tentang perizinan usaha diubah menjadi berbasis resiko: tinggi, rendah, dan sedang. Bisnis yang beresiko rendah seperti toko kelontong juga bisa mendapat izin usaha, sehingga mereka lega karena punya legalitas.

Pengurusan izin usaha juga sangat mudah karena bisa via situs resmi, dan prosesnya hanya maksimal 7 hari. Setelah memasukkan data dan hasil scan berkas, akan dievaluasi dan diputuskan, apakah izin bisa keluar atau tidak. Jika semuanya lengkap dan valid pasti legalitasnya didapatkan dengan mudah.

Jika usaha kecil punya izin resmi dari pemerintah (bukan sekadar surat keterangan usaha dari RT), maka jika akan mengambil kredit ke Bank, akan dipermudah. Karena mereka sudah melengkapi syarat-syaratnya. Dengan begitu, toko bisa berkembang berkat suntikan modal tambahan. Dari level toko kecil menjadi minimarket yang menyediakan lebih banyak kebutuhan masyarakat.

Saat pengusaha toko kelontong naik level, maka ia akan mendapat keuntungan yang lebih besar. Karena di minimarketnya menjual berbagai barang dan lebih dipadati pembeli. Tempatnya juga lebih luas dan bersih, sehingga pembeli suka berbelanja di sana. Pengusaha kecil juga bisa sejahtera berkat UU Cipta Kerja.

Oleh karena itu seluruh rakyat Indonesia wajib mendukung UU Cipta Kerja, karena sangat berguna bagi kehidupan kita. Mulai dari sektor investasi, UMKM, sampai perizinan, aturan-aturannya akan diubah jadi lebih baik. Birokrasi yang dipangkas akan memudahkan semuanya, dan tak lagi memusingkan.
UU Cipta Kerja dibuat untuk kesejahteraan masyarakat.
Diresmikannya UU ini pada momen pandemi memang disengaja, agar kehidupan ekonomi rakyat jadi lebih baik, karena banyak yang menggelepar akibat hantaman badai corona. Semoga ujian pandemi ini cepat berlalu dan penerapan UU di lapangan dilakukan dengan baik, sehingga rakyat makin sejahtera.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Sejumlah masyarakat secara terang-terangan menolak keberadaan kelompok separatis di wilayah Papua. Selain memang menciptakan ketidakstabilan situasi keamanan di Papua, berbagai aksi kelompok tersebut sering diupayakan untuk menghambat berbagai proyek pembangunan yang sedang dikerjakan Pemerintah.

Kepala Suku Dani, Kabupaten Puncak Ilaga, Papua, Jembatan Murib, mengatakan bahwa sekarang Marga Alom-Magai Suku Damal sudah menolak kehadiran OPM di Kabupaten Puncak. Mereka takut menjadi korban serangan kelompok separatis ini.

“Sekarang Marga Alom-Magai Suku Damal sudah menolak kehadiran OPM di Kabupaten Puncak. Kami trauma setelah perang suku 2010-2011 yang mengakibatkan adanya anggota Suku Damal yang ditembak oleh OPM, sehingga kami Suku Damal menolak kehadiran OPM di Ilaga,” ucap Jembatan Murib.

Selain itu, dia mengungkapkan bahwa hidup mereka penuh dengan ancaman OPM. “Setiap hari kami dipaksa mendukung kegiatan mereka. Mereka tidak segan untuk membunuh kami jika keinginannya ditolak,” tegasnya.

Sementara itu, Mantan Anggota KKSB, Tenius Tebuni, mengatakan aksi separatis di wilayah Papua sering kali memeras dan menyakiti masyarakat, bahkan membunuh masyarakat yang tidak mau membantu.

“Yaa, mereka itu kerap kali memeras dan mengancam masyarakat, serta menyakiti bahkan membunuh masyarakat yang tidak mau membantu,” kata Tenius Tebuni. Bahkan dirinya merasa tertipu dengan narasi perjuangan kelompok separatis ini.
Anggota Komisi I DPR RI Willy Aditya menegaskan negara tidak boleh kalah dengan tindak kekerasan yang dilakukan pihak mana pun, termasuk KKB. Untuk itu, diperlukan penanganan yang lebih baik.

“Perlu ada perbaikan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menyelesaikan masalah KKB di Papua. Bertahun-tahun kita selalu disuguhi berita demikian ini, tapi pendekatan untuk menyelesaikan masalah KKB ini belum juga komprehensif,” ujar Willy.

Oleh : Zakaria )*

 Rizieq Shihab tiba di Indonesia dan bersemangat untuk melakukan safari ceramah. Namun sayang niatnya ditolak mentah-mentah oleh banyak orang di berbagai kota. Mereka melarang sang Rizieq untuk berceramah, karena dianggap sebagai pembuat onar dan pemecah-belah persatuan Indonesia.

Pimpinan FPI  Rizieq Shihab dikenal sebagai sosok yang berorasi tanpa tedeng aling-aling. Karakternya yang keras terbaca dari isi ceramah yang sangat provokatif dan mengajak pengikutnya untuk melakukan jalan kekerasan. Tak peduli siapa musuhnya, anggota ormas diperbolehkan untuk melakukan kekejaman. Ia juga menggunakan kata yang sangat kasar dan tak pantas didengar.

Ceramah  Rizieq yang provokatif membuat masyarakat menolak kedatangannya. Memang ia merencanakan safari ceramah dari kota ke kota. Rupanya setelah 3,5 tahun lari ke Arab,  Rizieq rindu pidato di depan jamaahnya. Namun sayang penolakan dari berbagai elemen masyarakat membuatnya harus pikir-pikir sebelum berangkat.

Di Medan, massa yang menamakan diri sebagai Laskar Front Pembela Pancasila melarang Habib Rizieq untuk datang ke Sumatera. Mereka cukup emosi sampai menjadi perhatian publik. Aksi yang diadakan di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara dilakukan, karena Habb Rizeq dianggap sebagai pemecah belah umat dan suka melakukan hate speech.

Zulkarnain, koordinator aksi, menyatakan bahwa seharusnya Habib Rizieq tidak mengabaikan protokol kesehatan. Selain itu, sebagai keturunan Nabi seharusnya ia meniru teladannya. Namun Habib Rizieq malah menghina umat lain. Pria ini juga meminta Gubernur Sumut Edy Rachmayadi untuk tak memberi izin jika Habib Rizieq akan singgah ke Medan.

Selain di Medan, di Banten juga ada gelombang penolakan yang sama. Bahkan ada beberapa kelompok yang kompak melakukannya, dari Anshor, Banser, dan Laskar Pendekar Banten Sejati. Komariha, koordinator aksi, menyatakan bahwa mereka menolak kedatangan Habib Rizieq karena akan membuat keresahan di Banten. Rizieq juga suka mengumbar kebencian ke pihak lain.

Penolakan massal di daerah ini sayangnya ditanggapi negatif oleh FPI. Mereka tak gentar dan berencana akan terus melakukan safari ceramah, dan tak mempedulikan kelompok yang melarang kedatangan Habib Rizieq. Sayangnya ormas ini tetap nekat dan jika benar-benar melakukan safari, akan ada penolakan yang lebih besar lagi.

Jika ada kelompok masyarakat yang menolak kedatangan Habib Rizieq untuk berceramah, memang sangat wajar. Karena ia tak pernah memberi kesejukan pada jamaahnya, namun malah mengajak untuk berperang melawan musuh. Padahal kita sudah merdeka. Siapa lagi musuhnya? Sebenarnya musuh manusia adalah hawa nafsunya sendiri.

Ceramah Habib Rizieq juga kontroversial karena sangat provokatif dan menggunakan diksi yang kasar. Bagaimana bisa di acara keagamaan muncul kata yang terlarang? Seharusnya ia menghaluskannya dan menggunakan istilah lain. Namun ngotot berceramah dengan gayanya yang urakan dan arogan, dan meresahkan masyarakat.

Penolakan safari ceramah ini juga terjadi karena Habib Rizieq sering melakukan hate speech dan menyerang pemerintah, ulama lain, bahkan berani menghina aparat. Apakah tidak malu, seorang keturunan Nabi melakukan hal negatif seperti ini? Betul-betul jauh dari akhlak seorang habib yang artinya ‘kesayangan’, karena bukannya dicintai, ia justru dibenci banyak orang.

Jika Habib Rzeq sadar, maka ia akan beristirahat saja dan melakukan karantina mandiri selama 2 minggu, karena baru pulang dari Arab. Bukannya ngotot bepergian dengan alasan safari ceramah. Karena sudah ada banyak orang yang berdemo, jadi lebih baik dibatalkan saja.

Penolakan pada safari ceramah Habib Rizieq menunjukkan masyarakat Indonesia yang masih ingin bersatu dan cinta damai. Mereka tak mau situasi kondusif ini dikotori oleh ulah Habib Rizieq yang melakukan safari ceramah padahal sebenarnya ia menebar teror dan provokasi dari kota ke kota.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Agnes Lokbere )*

Kaum separatis terus memprovokasi agar warga asli Papua mau membelot ke kelompoknya. Mereka menggunakan berbagai cara, mulai dari gerilya, intimidasi, hingga provokasi di dunia maya. Namun sayang aksi mereka gagal karena masyarakat sudah cerdas dan tahu bahwa seruan OPM hanya modus dan berujung dusta.

Jelang ulang tahun OPM tanggal 1 desember, situasi di Papua makin memanas. KKB dikabarkan akan sering ‘turun gunung’ alias berkeliling ke berbagai distrik, setelah sebelumnya gerilya di hutan dan pegunungan. Tujuan mereka adalah untuk menakuti masyarakat, agar mau ikut mendukung OPM dan mengibarkan bendera bintang kejora.

Selain itu, OPM juga memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan kelompoknya dan melancarkan propaganda. Mereka sudah paham kekuatan internet yang bisa membuat suatu berita jadi viral. Maka dari itu, berbagai hoax dan propaganda dibuat, agar masyarakat mau bekerja sama dengan OPM dan tak lagi menuruti pemerintah Indonesia.

Provokasi yang dibuat oleh OPM di media sosial beragam wujudnya. Ada sebuah akun Facebook yang sengaja menyebar berita bohong bahwa misi pemerintah Indonesia adalah memberantas ras melanesia, sehingga seluruh warga asli Papua jangan mau ikut NKRI. Padahal hoax ini salah besar, karena tidak ada praktik seperti ini di Bumi Cendrawasih.

Fitnah dengan topik SARA sengaja dibuat agar masyarakat Papua antipati terhadap pemerintah pusat. Karena OPM paham, topik tersebut sangat sensitif dan membuat banyak orang jadi emosional. Ketika mereka sudah terpicu, maka akan jarang mengecek apakah berita itu benar atau bohong. Tak heran akhirnya ada yang terjeblos hoax.

Padahal seharusnya tiap orang paham cara mengecek suatu berita, itu hoax dan tidak. Biasanya hoax diawali dengan kalimat provokasi, berisi berita dengan hal yang mengejutkan, dan diakhiri dengan kata ‘sebarkan’. Janganlah kita terburu-buru percaya. Sebagai warga Papua yang baik, maka perlu cek dan ricek sebelum mengeshare berita, apalagi yang berkaitan dengan OPM.

Selain itu, OPM juga memprovokasi agar masyarakat ikut merayakan ulang tahunnya dan menjadi warga negara Republik Federal Papua Barat. Alasannya karena jika Papua merdeka, maka keadaan ekonomi dan sosial akan lebih baik. Selain itu, mereka juga bisa mengelola hasil bumi dan sumber daya alam serta pertambangan sendiri.

Padahal masyarakat sudah paham  bahwa saat ini perusahaan tambang sudah milik pemerintah Indonesia, sehingga hasilnya juga untuk seluruh WNI, termasuk warga asli Papua. Mereka juga merasa perhatian pemerintah melalui program otonomi khusus, yang berhasil membangun infrastruktur seperti Jalan Trans Papua, yang memudahkan transportasi.

Masyarakat juga bersyukur akan adanya progam otsus karena memberi beasiswa kepada banyak murid dan mahasiswa, sehingga bisa sekolah dan kuliah dengan lancar. Selain itu, pemuda Papua yang ingin jadi anggota TNI diperbolehkan melalui jalan khusus, yakni jalur otsus. Sehingga mereka bisa melindungi wilayah Bumi cendrawasih yang dicintai.

Mereka juga menolak mentah-mentah rayuan OPM yang seringkali membujuk para remaja, agar mau direkrut jadi pasukan KKB. Walau OPM menjanjikan hidup enak dan senjata api, namun par ABG paham bahwa organisasi itu terlarang dan merupakan kelompok pemberontak. Sehingga harus dihindari jauh-jauh.

Provokasi OPM terus dihindari walau mereka melakukan intimidasi. Masyarakat tidak takut karena makin banyak anggota TNI yang berjaga, khususnya di daerah rawan seperti Intan Jaya. Sehingga merasa aman dan melanjutkan kehidupan sehari-hari, tanpa takut akan ada baku tembak dan pemaksaan dari OPM dan KKB.

Masyarakat Papua sadar bahwa OPM hanya segelintir orang yang ingin merdeka dari Indonesia. Namun mereka tak sadar bahwa saat ini wilayah Bumi Cendrawasih telah maju pesat, berkat adanya program otsus dan perhatian pemerintah pusat yang lain. Buat apa merdeka jika Papua jaya? Masyarakat Papua cinta NKRI dan tidak mau terpengaruh OPM.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Solo

Oleh : Dodik Prasetyo )*

UU Cipta Kerja yang diresmikan oktober 2020 lalu baru bisa dijalankan sekitar 3 bulan lagi. Penyebabnya karena saat ini peraturan presiden dan peraturan pemerintah yang jadi aturan turunan UU tersebut masih digodok oleh pemerintah. Masyarakat tetap menunggu penerapan UU Cipta Kerja dengan antusias, karena bisa memperbaiki berbagai sektor.

Omnibus law UU Cipta Kerja sempat menghebohkan karena baru kali ini ada Undang-Undang yang mengatur berbagai sektor, mulai dari investasi sampai kehutanan. Sampai UU ini disebut dengan aturan ‘sapu jagat’. Pemerintah memang sengaja membuat belasan klaster pada UU Cipta Kerja untuk merombak aturan, agar memudahkan kehidupan rakyatnya.

Namun penerapan UU Cipta Kerja baru bisa dilakukan tahun 2021, karena sekarang masih ada penyusunan peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Harapannya, sebelum bulan februari tahun depan, 40 RPP dan 4 Rperpres sebagai aturan pelaksana UU itu ditandatangani Presiden. Hal ini dinyatakan oleh Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso.

Susiwijono melanjutkan, implementasi dari UU Cipta Kerja diharap bisa jadi game changer untuk memulihkan ekonomi. Sehingga bisa memperbaiki kondisi finansial negara. Selain itu, tahun 2021 sudah ada vaksin covid-19. Dalam artian, masa pandemi akan berakhir dan semoga keadaan ekonomi Indonesia membaik lagi.

Masyarakat sudah menunggu penerapan UU Cipta Kerja di lapangan, karena ada harapan baru bagi mereka. Misalnya pada klaster investasi, ada banyak investor yang masuk ke Indonesia. Mereka akan membuka pabrik manufaktur dan industri padat karya, sehingga mengurangi pengangguran. Masyarakat gembira karena mendapatkan pekerjaan kembali.

Selain itu, masyarakat juga dimudahkan ketika akan membuka usaha. Mereka bisa mendapatkan legalitas dengan mudah dan cepat, hanya 7 hari setelah pengajuan. Izin usaha berdasarkan resiko, jadi walau warung kecil sekalipun bisa mengurus legalitas. Selain itu, pengurusannya bisa via online, sehingga memudahkan dan menghemat biaya transportasi.

Jika dulu masyarakat harus setor 50 juta rupiah saat akan membuka perseroan terbatas, maka sekarang aturannya dihapus. Sehingga aturan ini sangat disyukuri masyarakat yang punya bisnis UMKM dan ingin meningkatkan statusnya jadi PT. Mereka bisa punya usaha yang lebih berkembang, berkat pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja.

Pengusaha UMKM juga bisa naik kelas dengan menggandeng investor. Karena para investor juga tak sabar akan masuk ke Indonesia. Kolaborasi yang saling menguntungkan ini akan membuat bisnis makin berkembang dan jika banyak UMKM yang maju, diharap mampu membangkitkan perekonomian Indonesia.

Pemerintah juga mempermudah pelaku usaha kuliner untuk mendapat sertifikat halal. Sehingga masyarakat senang karena sertifikat ini didapatkan tanpa birokrasi yang berliku-liku. Sertifikat halal sangat diperlukan karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Selain itu, jika ingin mengekspor ke negara mayoritas muslim lain, juga harus punya sertifikat halal.

Masyarakat merasa sangat dimanjakan oleh aturan-aturan dalam UU Cipta Kerja, karena akan mempermudah birokrasi, menambah lapangan kerja, dan memperbaiki kondisi ekonomi. UU ini bukan sekadar aturan, namun jika diaplikasikan akan membuat keadaan finansial Indonesia membaik. Karena semua sektor dalam kehidupan masyarakat diperbaiki pemerintah.

Selain itu, UU Cipta Kerja juga membuat semua lapisan masyarakat diperhatikan, bahkan para pengangguran sekalipun. Karena mereka yang di-PHK masih diberi jaminan kehilangan pekerjaan. Berupa santunan uang, kelas untuk menambah keterampilan, dan informasi lowongan melalui bursa kerja.

Masyarkat menanti UU Cipta Kerja dengan sangat antusias karena diharapkan ada perubahan yang positif di masa depan. Aturan lama dan birokrasi yang berliku akan digebrak oleh UU ini, sehingga kehidupan kita akan jadi makin baik. Kondisi ekonomi juga akan berangsur meningkat.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)

Oleh : Andi Atgas )*

Pandemi covid-19 telah kita lalui selama berbulan-bulan, namun kita tak boleh menyerah. Justru saat ini waktu yang tepat untuk terus bekerja sama untuk menanggulangi corona. Adanya kolaborasi antara pemerintah, tim satgas penanganan covid, organisasi masyarakat dan kelompok agama, membuat penanganan corona makin cepat.

Saat ini semua orang sudah terbiasa untuk memakai masker dan melakukan protokol keehatan lain. Namun kadang juga merasa lelah karena durasi pandemi yang sudah lebih dari 6 bulan. Untuk menghentikan keadaan ini, seharusnya semua pihak bekerja sama untuk menangani corona. Bukannya malah mengabaikan protokol kesehatan dan menyalahkan pemerintah.

Salah satu pihak yang digandeng oleh pemerintah dan tim satgas covid-19 adalah ormas. Penyebabnya karena mereka punya anggota yang cukup banyak sehingga ketika ketua ormas didekati, akan berpengaruh terhadap anak buahnya. Mereka akan menurut ketika diajak sang ketua untuk menaati protokol kesehatan dan disiplin pakai masker.

Ketua ormas juga wajib untuk menaati protokol kesehatan dan mau bekerja sama dengan pemerintah. Pertama, karena menunjukkan bahwa ia adalah warga negara yang baik. Kedua, sebagai orang yang cukup berpengaruh, ia seharusnya memberi contoh positif kepada anggotanya. Sehingga makin banyak orang yang tertib dan akibatnya, jumlah pasien corona menurun.

Selain ormas, kelompok agama juga wajib bekerja sama dengan tim satgas covid-19. Saat rumah ibadah dibuka lagi, semua harus melalui protokol kesehatan. Misalnya harus pakai masker, ada tempat cuci tangan, jaga jarak, dan jika perlu ada pengecekan di pintu rumah ibadah dengan menggunakan thermo gun.

Saat berceramah, maka pemuka agama juga memberi seruan untuk ikut menaati protokol kesehatan dan pro pemerintah. Bukannya memberi pidato kacau tentang teori konspirasi corona. Ia punya pengaruh terhadap jamaahnya dan diharap bisa berkata dan bersikap bijak, agar semua orang tertib dan disiplin dalam menghindari corona.

Karena sekarang masih masa pandemi, maka saat ceramah juga wajib mematuhi aturan jaga jarak. Kalau bisa, kegiatan itu diganti dengan versi online via Zoom, agar menghindari kerumunan dan kontak fisik. Janganlah memaksakan untuk mengadakan acara peringatan massal, karena sebagai pemuka agama seharusnya bersikap bijak dan menuruti pemerintah.

Ada seorang sesepuh pemuka agama yang viral di media sosial karena berani membubarkan jamaahnya. Penyebabnya karena hadirin yang datang jauh lebih banyak dari perkiraan, padahal seharusnya acara itu hanya untuk keluarga dekat. Ia dipuji karena tidak mementingkan diri sendiri dan kelompoknya, namun selalu taat aturan dan disiplin menjaga jarak.

Sikap tegas ini yang seharusnya ditiru oleh pemimpin kelompok agama lain, karena tetap kukuh mematuhi protokol kesehatan. Jangan malah sengaja membuat ceramah akbar dengan puluhan ribu hadirin, dengan berbagai alasan yang kurang masuk akal. Ingatlah bahwa saat ini masih masa pandemi, sehingga takut ada klaster corona baru.

Kerja sama antar pemuka agama dan ormas wajib dilakukan agar kita semua selamat dari corona. Jangan ada salah satu pihak yang egois dan memaksakan kehendak. Namun akibatnya fatal karena muncul klaster corona baru dan membawa korban sampai puluhan. Jumlah itu belum termasuk dari orang tanpa gejala atau yang lolos dar tes rapid acak.

Sekali lagi, kolaborasi adalah kunci kesuksesan dalam menangani corona. Karena tim satgas covid dan tenaga medis tak bisa bekerja dengan maksimal, jika tidak ada dukungan dari masyarakat, ormas, dan kelompok agama. Jika kita semua taat protokol kesehatan, maka jumlah pasien covid-19 akan berkurang dan pandemi segera berakhir. )* Penulis aktif dalam Gerakan Mahasiswa (Gema) Jakarta