Oleh : Alfisyah Kumalasari )*

Banyak masyarakat yang tertolong oleh bansos pemerintah, karena mendapatkan uang tunai atau paket sembako. Mereka tak usah khawatir ketika masih belum stabil finansialnya, karena progam ini akan dilanjutkan sampai 2021. Pemerintah paham karena pandemi belum berakhir dan banyak yang membutuhkan, jadi memperpanjang bansos.

Situasi finansial masyarakat sekarang masih belum terlalu kondusif. Memang setelah dbukanya era adaptasi kebiasaan baru, pelan-pelan roda ekonomi Indonesia dijalankan lagi. Namun belum maksimal karena terjadi krisis global. Akan tetapi, kita harus tetap optimis dan bekerja sama agar pandemi lekas berakhir.

Pemerintah mengetahui situasi ini dan bansos akan diperpanjang hingga tahun depan, agar makin banyak masyarakat yang menikmatinya. Karena efek pandemi begitu dahsyat sehingga merontokkan mulai dari pengusaha kecil hingga besar, juga karyawan sampai ibu rumah tangga. Sehingga bansos masih akan diperlukan.

Bansos yang diperpanjang masa pemberiannya adalah bantuan kepada pengusaha UMKM, senilai 2,4 juta rupiah. Bantuan ini masih didapatkan oleh mereka tahun depan, namun dengan syarat jika program ini berhasil dan tepat guna. Sehingga uang itu benar-benar digunakan untuk menambah modal, bukan untuk konsumsi pribadi.

Selain itu, bansos yang juga diperpanjang adalah bantuan kepada karyawan swasta, sebesar 2,4 juta rupiah. Bedanya, jika bansos untuk pebisnis UMKM harus digunakan untuk usaha, bansos yang ini malah disuruh untuk dibelanjakan. Karena jika dihabiskan di pertokoan, akan bisa menaikkan daya beli masyarakat dan menghindarkan Indonesia dari resesi.

Para guru juga masih akan mendapatkan bansos dari pemerintah sebagai bentuk apresasi. Mereka mendapat bansos senilai 1,8 juta rupiah, dengan syarat harus belum diangkat jadi ASN alias masih berstatus honorer. Bantuan ini sangat tepat, karena saat sekolah online, tugas guru malah lebih berat. Mereka juga harus membayar pulsa atau wifi agar pembelajaran lancar.

Lantas sampai kapan bansos akan diberikan? Menurut Menteri Sosial Juliari P Batubara, rencananya bansos akan disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan sampai pertengahan 2021. Tujuannya untuk menjaga perekonomian nasional. Dalam artian, kondisi finansial rakyat memang belum terlalu stabil, sehingga butuh bantuan dari pemerintah.

Pemberian bantuan bukan berarti memanjakan rakyat Indonesia. Namun karena banyak orang terdampak badai corona dan mereka kesusahan untuk sekadar makan nasi berlauk tempe goreng. Sehingga pemberian bansos paket sembako berupa beras, mie instan, minyak, dan telur (atau sarden) masih akan diberi kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Bansos untuk pekerja juga diberikan karena ternyata banyak yang gajinya belum sesuai UMR. Atau, mereka sebenarnya bergaji UMR tapi terpaksa dipangkas jadi setengahnya. Karena kondisi finansial perusahaan yang limbung akibat pandemi covid-19. Sehingga mereka memang butuh bansos senilai 2,4 juta rupiah, untuk menyambung hidup.

Pengawasan dalam penyaluran bansos juga diperlukan agar tidak ada penyelewengan di lapangan. Jangan sampai ada yang tega mengkorupsinya. Untuk itu diperlukan kerja sama antara pemerintah daerah, KPK, dengan warga sipil. Agar ketika ada oknum yang mengemplang bansos, bisa langsung dicokok aparat.

Bagi mereka yang mendapat bansos berupa paket sembako juga diharap akan langsung mengkonsumsinya, bukannya dijual. Karena harganya bisa turun drastis. Selain itu ketika dijual, terkesan tidak menghargai pemerintah sebagai pemberi bansos. Lebih baik memasak beras jadi nasi daripada menukarnya dengan lembaran uang, yang membuat harga diri Anda turun.

Pemberian bansos yang akan diperpanjang sampai tahun 2021 menunjukkan perhatian pemerintah kepada rakyatnya. Karena pemerintah sadar banyak kalangan masyarakat yang terdampak badai corona. Bantuan berupa uang tunai dan sembako sangat diperlukan, agar mereka bisa menyambung hidup dan bertahan di tengah pandemi covid-19.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Sabby Kosay )*

Terjadi lagi peristiwa berdarah yang membawa korban di Papua. Sebanyak 3 anggota TNI ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB). Untung saja mereka selamat dan masih dalam perawatan intensif di RS. Kekejaman KKB membuat masyarakat geram, karena mereka melakukannya berulang-ulang.

Jelang ulang tahun organisasi Papua merdeka (OPM) tanggal 1 desember selalu jadi momen yang mendebarkan karena ada tradisi untuk ‘turun gunung’. Banyak anggota KKB terang-terangan muncul setelah sebelumnya bergerilya, lalu mereka memamerkan senjata sebagai bentuk kepongahan. KKB juga tak segan menunjukkan kemampuan menembak, agar ditakuti warga sipil Papua.

Kogabwilhan III Kol Czi IGN Suriastawa menjelaskan bahwa tanggal 26 november 2020 KKB melakukan kontak senjata dengan aparat yang berjaga. Ada 3 anggota TNI jadi korban luka tembak. Mereka adalah Kopda Subair, Serda Abriadi, dan Prada Fajar Rosadi. Ketiga anggota TNI itu langsung dibawa dengan helikopter menuju RSUD Mimika, untuk mendapat pertolongan pertama.

Kolonel IGN Suriastawa melanjutkan, peristiwa ini terjadi sekitar pukul 15.15 WITA, di Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga. Pasukan gabungan dari Yonif R 700/ WYC sedang berpatroli, lalu tiba-tiba ditembak oleh KKB. Dalam kontak senjata selama 30 menit ini, KKB dipimpin oleh Egianus Kogoya.

Meski tidak memakan korban jiwa, namun tetap saja KKB bersikap kurangajar dengan menembak aparat. Mereka terbukti melawan negara dengan menjadi pemberontak dan ingin mendirikan republik federal papua barat. Padahal warga sipil Papua sudah cinta NKRI dan tidak mau untuk diajak bergabung dengan organisasi papua merdeka.

Penembakan oleh KKB juga membuat mereka melanggar hak azasi manusia (HAM). Karena menembak orang lain dengan emosional. Pasukan TNI sedang berpatroli, malah ditembak seenaknya. Dengan alasan mereka adalah perawakilan Indonesia, sehingga harus dijadikan musuh.

KKB juga melanggar HAM karena mereka bisa didakwa pasal pembunuhan berencana. Karena jelas memiliki senjata api dan merencanakan strategi untuk menyerang anggota TNI, kalau bisa semua ditembak hingga kehilangan nyawa. Jika mereka tertangkap akan bisa dibui karena kesalahannya yang fatal.

Mereka juga bisa didakwa pasal lain yakni pelanggaran kepemilikan senjata api ilegal. Karena di Indonesia, orang yang memiliki pistol dan senjata api lain harus memiliki izin. Misalnya khusus anggota polri dan TNI. Masyarakat sipil yang memiliki senapan dan bazooka ilegal akan digelandang ke meja hijau.

Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh KKB perlu untuk di-blow up agar beritanya viral. Karena selama ini mereka playing victim dan menuduh bahwa aparatlah yang melanggar HAM dengan menembak KKB, atau tega menembak warga sipil. Padahal itu hanya fitnah. Jika aparat menembak KKB, itu dem meringkus kaum separatis dan melindungi diri.

Selama ini di ajang internasional seperti rapat dewan PBB, ada oknum dari Vanuatu yang mencampuri urusan internal Indonesia dan menganggap negara kita melanggar HAM, dengan menjajah Papua. Seharusnya mereka belajar dulu sejarah Papua (dulu Irian Jaya), yang bergabung dengan Indonesia pasca pepera, dengan sukarela. Jadi tidak ada yang namanya penjajahan.

Isu pelanggaran HAM seperti ini yang seharusnya dilawan, karena untuk membersihkan nama Indonesia di mata dunia internasional. Karena pemerintah dan aparat tidak bersalah. Lagipula, masyarakat Papua tidak mau ikut OPM dan mengibarkan bendera bintang kejora. Mereka tetap setia dan cinta Indonesia, karena Papua adalah bagian dari NKRI.

Penembakan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata sangat keji dan membuat masyarakat makin antipati terhadap mereka. KKB dan OPM juga selalu playing victim dan menuduh Indonesia yang melanggar HAM, padahal yang terjadi adalah sebaliknya. Dunia internasional wajib mengetahui fakta ini dan negara lain diharap tak usah ikut campur mengenai Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh : Lisa Pamungkas )*

Omnibus law UU Cipta Kerja tak hanya mengubah iklim ketenagakerjaan dan investasi, tapi juga pertambangan. Akan ada efek positif dalam dunia pertambangan, karena UU ini mengundang minat investor asing untuk masuk ke Indonesia. Bisnis pertambangan akan makin semarak dan membuat kondisi ekonomi kita naik kembali.

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki banyak sumber daya alam, mulai dari emas, perak, sampai batubara. Bahan tambang yang disebut dengan ‘emas hitam’ ini harganya cukup lumayan dan membuat bisnis batubara banyak diminati orang. Sayang ada beberapa regulasi yang menyulitkan mereka, dan membuat mundur karena modalnya juga sangat besar.

UU Cipta Kerja akan mengatasi beberapa masalah di sektor pertambangan. Pertama, ada pemberian royalti 0% bagi pengusaha yang akan menambah nilai tambah batubara (hilirisasi). Permasalahan hilirisasi sangat penting, karena bisa mempercepat batubara sebagai economic booter, dibanding revenue driver. Sehingga mempercepat penyerapan tenaga kerja.

Penyerapan tenaga kerja sangat penting karena akan mengurangi jumlah pengangguran. Saat masa pandemi, pegawai yang di-PHK memang meningkat tajam. Jika ada industri pertambangan baru yang akan dibuka, berkat UU Cipta Kerja, mereka bisa melamar ke sana dan mendapatkan pekerjaan tetap. Sehingga punya penghasilan dan asap dapurnya masih bisa mengepul.

Muhammad Faukhan, ketua KADIN Kebumen menyatakan bahwa setelah diresmikan, omnibus law UU Cipta Kerja bisa menaikkan harga saham batubara. Memang bahan tambang yang satu ini punya pola unik, di saat tertentu sahamnya bisa naik. Ketika ada momen UU Cipta Kerja mamu mengatrol harga saham, maka pemegang saham akan gembira, karena untung besar.

Jika harga saham batubara naik maka pemerintah juga diuntungkan, karena mendapat keuntungan berlipat ganda. Juga bisa menambah devisa negara. Pendapatan ini sangat penting, agar pertumbuhan finansial Indonesia bisa naik kembali, dan menjauhkan negeri kita dari jurang resesi. Kelesuan ekonomi akan berangsur-angsur sembuh dan kita bisa maju lagi.

Saat ini batubara juga akan dikenai pajak pertambahan nilai. Namun hal ini dirasa wajar karena bahan mineral lain seperti emas, perak, dan mangan juga sudah kena PPN. Pajak ini bisa berguna bagi negara karena bisa dipakai untuk keperluan lain. Misalnya untuk program pemulihan ekonomi nasional, yang akan memperbaiki kondisi finansial masyarakat.

Terlebih, RRC dikabarkan akan memborong batubara produksi Indonesia karena mengetahui kualitasnya yang bagus. Tak tanggung-tanggung, pembelian batubara ini seberat 200 ton atau senilai 20,6 trilun rupiah. Mereka juga senang karena UU Cipta Kerja memperbaiki regulasi pertambangan, sehingga makin teratur dan birokrasinya dimudahkan.

UU Cipta Kerja juga menguntungkan karena izin usaha tambang dipermudah. Aturan awalnya adalah nomenklatur perpanjangan perjanjian karya pengusaha pertambangan batu bara, menjadi izin usaha izin usaha pertambangan khusus. Dengan perubahan ini maka langkah para pengusaha pertambangan akan dilancarkan dan mereka tak lagi pusing akibat birokrasi yang panjang.

Investor asing juga akan mau masuk ke Indonesia karena aturan dalam dunia pertambangan diubah jadi lebih baik. Mereka akan membuat perusahaan tambang dengan sistem kerjasama, dan membuat dunia bisnis dan pertambangan jadi makin semarak. Jika ada suntikan dana dari investor, maka usaha pertambangan akan makin modern dan maju, karena alat dan ilmunya baru.

Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mampu memperbaiki bidang pertambangan karena mengubah birokrasinya menjadi lebih mudah. Sehingga penanam modal asing akan mau masuk ke Indonesia dan bekerja sama dengan pengusaha tambang lokal. Kolaborasi ini akan menguntungkan dunia tambang dan membuat Indonesia makin maju.

)* Penulis adalah kontributor Milenial Muslim Bersatu

Oleh : Zakaria )*

Rizieq Shihab dikabarkan pernah dirawat di sebuah RS swasta di Bogor. Desas-desus berkata bahwa ia dan istri kena corona, namun belum ada keterangan resmi tentang hal ini. Seharusnya sejak dulu ia mau dites swab dan karantina mandiri, serta disiplin pakai masker, sehingga fisiknya tidak mudah kena corona.

Kabar sakitnya Rizieq Shihab membuat publik mengaitkannya dengan terbentuknya klaster corona baru di Petamburan dan Bogor. Karena di 2 tempat itu pernah ada kegiatan yang mengundang keramaian dan dihadiri oleh panglima FPI tersebut. Jika ada banyak orang terjangkiti virus covid-19, mungkinkah sang habib juga tertular corona?

Jika benar ia kena corona maka amat disayangkan, karena sebenarnya sudah banyak yang memperingatkannya untuk tes swab, sepulang dari Arab Saudi. Namun Rizieq Shihab menolaknya dengan alasan sudah melakukan tes tersebut sebelum naik pesawat. Ia juga ngotot tak mau karantina mandiri 14 hari, namun langsung tancap gas melakukan safari ceramah.

Masyarakat juga menyesalkan mengapa pihak manajemen Rumah Sakit terkesan menutup-nutupi kondisi kesehatan Rizieq Shihab? Malah para pengurus FPI yang memberi keterangan bahwa ia kelelahan dan hanya melakukan general check up bersama sang istri. Sehingga harus dirawat di Rumah Sakit selama beberapa hari.

Tentang tes swab juga belum ada keterangan yang jelas. Jika benar Rizieq Shihab akhirnya sudah melakukan tes swab, mengapa hasilnya tidak dipublikasikan? Maka publik makin menduga bahwa ia positif corona namun sayangnya malu mengakuinya, karena sudah terlanjur percaya diri untuk tidak isolasi mandiri.

Walikota Bogor Bima Arya mencak-mencak dan mengancam akan melaporkan manajemen RS swasta itu, karena dianggap tidak kooperatif. Seharusnya tiap tes swab diketahui olehnya, sehingga bisa diadakan tracing dan menelusuri siapa ODP dan OTG selanjutnya. Namun karena pihak Rumah Sakit malah terkesan melindungi Rizieq Shihab, maka bisa dipermasalahkan.

Masyarakat tidak bersimpati akan kabar sakitnya Rizieq Shihab. Mereka malah terkesan lega karena jika ia sakit, maka akibat dari perbuatannya sendiri. Rizieq Shihab bertindak arogan dan tak mau tes swab karena tak percaya dengan hasil tes di Indonesia. Ketika ia sakit maka salahnya sendiri karena tak mau isolasi mandiri, padahal itu adalah protokol wajib bagi ODP.

Ia juga tak tertib memakai masker. Karena saat dijemput oleh jamaahnya di bandara, Rizieq Shihab melakukan orasi dan menurunkan maskernya. Padahal hal itu sangat bahaya, karena bisa menularkan virus covid-19 lewat droplet. Juga ada kumpulan massa yang bisa menyebarkan virus, karena mereka melanggar aturan jaga jarak.

Keluarga Rizieq Shihab juga tidak mau melakukan tes swab. Padahal status mereka juga ODP karena telah menyelenggarakan pesta besar, yang mengundang 10.000 orang. Mereka juga berkontak dengan Rizieq Shihab yang saat itu statusnya belum pasti kena corona atau tidak, tapi kena resiko tinggi karena habis bepergian dari luar negeri.

Masyarakat juga ikut gemas karena saat ini rumah sang habib malah dijaga oleh anggota FPI. Apa mereka takut keluarga habib akan ditangkap aparat? Sehingga bertindak berlebihan dan terkesan paranoid. Padahal ketika ada petugas yang datang, mereka hanya ingin menjemput untuk lakukan tes swab dan menyemprot disinfektan ke dalam rumah.

Ketika Rizieq Shihab diduga kena corona, maka masyarakat tak menunjukkan simpati. Karena ia terbukti bandel dan melanggar banyak protokol kesehatan. Mulai dari menolak tes swab, ogah karantina mandiri, melepas masker, sampai mengumpulkan massa. Tingkah laku sang habib yang sudah keterlaluan membuat banyak orang malah mem-bully-nya saat ia sakit.

)* Penulis warganet tinggal di Bogor

Berbagai provokasi desakan referendum Papua terus dilakukan oleh sejumlah tokoh separatis. Mereka terindikasi melakukan hal itu jelang peringatan HUT OPM 1 Desember 2020. Tidak hanya didalam Negeri, suara refrendum itu juga diutarakan ke seluruh dunia.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) Letjen TNI Joni Supriyanto menegaskan kembali bahwa Papua sudah sah menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak 1969.

“Kita mampu menyampaikan bahwa referendum di Papua sudah selesai dengan Pepera-nya, dengan Resolusi 2504, Majelis Umum PBB menyatakan bahwa Papua adalah bagian tak terpisahkan dari bagian NKRI,” kata Joni. Hasil Pepera itu kemudian selalu digaungkan oleh TNI kepada masyarakat Papua dan di luar Papua.

Lanjut Joni, dirinya juga menyadari bahwa desakan gerakan separatisme, seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM), perlu diwaspadai. Apalagi saat ini, gerakan itu sudah memasuki ranah dunia maya atau bergerak melalui media sosial. “Untuk itu, tugas kitalah menjelaskan kepada khalayak banyak bahwa yang terjadi di Papua tidak seperti yang muncul di media sosial. Jadi, hari ini adalah perang opini yang dibentuk oleh kelompok-kelompok propaganda, khususnya OPM, kita juga harus mampu membalas atau meluruskan,” tegasnya.

Tokoh muda Papua Ondo Yanto Eluay yang merupakan putra mendiang Dortheys Hiyo Eluay Tokoh Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) Papua tahun 1969. Dia menceritakan bahwa hasil Pepera telah diserahkan kepada Sekjen PBB kemudian disahkan dalam Sidang Umum PBB. Tidak hanya itu, Belanda yang waktu itu masih menjadi negara kolonial juga menerima hasil Pepera, sehingga pada saat itu Belanda mengakui bahwa Papua sah menjadi bagian dari NKRI.

“Pepera sudah Final karena Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Yanto.

Sebelumnya Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Beny Wenda mengajak seluruh rakyat Papua untuk memperingati hari kelahiran deklarasi manifesto politik West Papua pada 1 Desember dan mendesak kemerdekaan bagi Papua. “Saya mengajak seluruh rakyat West Papua dari Sorong sampai Samarai, dari seantero Melanesia dan dari seluruh dunia untuk mengadakan doa bersama pada tanggal 1 Desember 2020, untuk memperingati hari bersejarah bangsa kita ini,” kata Beny Wenda.

Lanjut Beny, dia menginginkan bahwa diplomat-diplomat dari Australia dan Belanda menyaksikan keinginan kemerdekaan Papua. “Kita tidak akan tunduk kepada permintaan dan tawaran dari Jakarta, kecuali permintaan itu melibatkan referendum untuk kemerdekaan bangsa kita. Hukum-hukum yang datang dari Jakarta tidak berlaku untuk kita,” ajak Wenda.