Oleh : Rebecca Marian )*

Bumi Cendrawasih adalah wilayah Indonesia yang menjadi salah satu dari kesayangan Presiden Jokowi. Untuk membangun Papua, maka segala upaya dilakukan, termasuk menegakkan hukum dan HAM. Karena di sana memang agak rawan, ketika ada konflik antara aparat dengan kaum separatis.

Pembangunan di Papua akhir-akhir ini berlangsung dengan sangat pesat. Didirikannya berbagai infrastruktur juga diiringi dengan peningkatan di bidang lain. Seperti di bidang ekonomi, sosial, dan juga keamanan. Bidang keamanan menjadi prioritas, karena ada kaum separatis yang ingin berpisah dari NKRI.

Mereka merasa di atas angin, karena ada oknum di luar negeri yang membelanya, dengan alasan pemerintah tidak menegakkan hak asasi manusia di Papua. Padahal data yang dibaca adalah berita palsu. Kelompok separatis juga selalu menarasikan bahwa Indonesia adalah penjajah yang melanggar hukum.

Padahal faktanya, pemerintah berusaha keras untuk menegakkan hukum dan hak asasi manusia di tiap wilayah Indonesia, termasuk Papua. Apalagi di Bumi cendrawasih, ada saja pihak yang usil dan mempertanyakan keadilan di sana. Misalnya Veronica Koman, seorang penggiat HAM yang sekarang beraktvitas di luar negeri, dan menyatakan untuk membela rakyat Papua.

Aneh sekali ketika Veronica yang asli orang Indonesia malah berkoar-koar tentang pelanggaran HAM di Papua, di luar negeri. Wanita itu bercuap-cuap, bahwa ada banyak warga Papua yang ditembak oleh aparat. Padahal mereka bukanlah masyarakat sipil, melainkan kelompok separatis, sehingga jika menyerang tentu akan diserang balik.

Veronica juga mempromosikan tagar #PapuaLivesMatter, meniru #BlackLivesMatter. Padahal permasalahan di Bumi Cendrawasih bukanlah isu SARA seperti yang ia gaungkan. Karena pemerintah tak pernah melanggar hak asasi dari warga asli Papua, yang berbeda suku dengan para pejabat di Jakarta.

Justru melalui program otonomi khusus, warga asli Papua diperbolehkan untuk membangun daerahnya sendiri, dengan menjadi gubernur, walikota, atau pejabat lain. Mereka bekerja keras memajukan Bumi Cendrawasih dan meratakan modernitas, tak hanya di kota bear seperti Jayapura dan Manokwari, tapi juga sampai ke pelosok Papua.

Pejabat asli Papua juga menegakkan hukum di Bumi Cendrawasih. Ketika ada separatis yang berbuat kriminal, maka ia ditangkap atas nama keadilan. Maka tidak ada oknum, baik di Indonesia maupun di luar negeri, yang menganggapnya sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Bagaimana bisa keamanan terjaga, kalau kejahatan dibiarkan begitu saja?

Ketika polisi dan tentara bersiaga dan menangkap kaum separatis, maka itu adalah bentuk dari penegakan hukum di Papua. Karena jika tak dicokok, mereka akan merajalela dan mempengaruhi masyarakat untuk membelot ke Republik Federal Papua Barat. Masyarakat Papua juga paham, sebenarnya OPM dan KKB sangat merugikan dan sering berbuat onar.

Jangan ada lagi yang malah playing victim dan menganggap penangkapan anggota OPM sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Mereka ditangkap, karena memang bersalah dan terkena pasal separatisme. Jangan malah dibela oleh orang seperti Veronica Koman. Karena ia juga tak paham sejarah masuknya Papua menjadi provinsi di Indonesia.

Indonesia adalah negara hukum dan selalu ditegakkan, agar situasi kondusif. Jika tiap kasus dikaitkan dengan pelanggaran HAM, maka akan salah besar. Karena orang yang bersalah malah dibela dan diminta untuk dibebaskan begitu saja. Era reformasi bukan berarti kebebasan disalahkan menjadi kebablasan dan malah melanggar hukum.

Pemerintah menginginkan penegakan hukum dan HAM di Papua, dan menerjunkan polisi dan tentara untuk menjaga keamanan di sana. Mengingat wilayah itu masih sering didatangi oleh kelompok separatis, yang mengganggu pembangunan infrastruktur seperti Jalan Trans Papua. Ketika mereka ditangkap, jangan ada yang membela dan menganggapnya sebagai pelanggaran HAM, karena justru ini bentuk penegakan hukum.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Oleh : Deka Prawira )*

Investor dibuat optimistis setelah Undang-undang (UU) Cipta Kerja mampu memberi sentimen positif ke pasar. Hal tersebut terlihat dari kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang menuai tren penguatan atau bullish sejak awal November 2020, setelah UU Cipta Kerja disahkan.

Pengamat pasar modal Moh Fendi Susiyanto dalam sebuah kesempatan Webinar UU Cipta Kerja Dampak Positif bagi Investasi dan Alih Teknologi mengatakan, IHSG memulai tren penguatan atau bullish sejak awal November setelah UU Cipta Kerja disahkan. Menguatnya indeks merupakan respon dari undang-undang tersebut. Sehingga investor sangat optimistis.

Tak hanya IHSG, dia menambahkan, kinerja nilai tukar Rupiah juga positif. Nilai tukar rupiah sudah dapat menguat hingga ke level Rp 14.000 per dolar Amerika Serikat (AS).

Rupiah juga sudah bagus, meski hal ini disokoh oleh rendahya suku bunga dan melemahnya dolar AS karena kebijakan Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang tidak ketat.

Fendi memandang, nilai ekonomi yang terjadi saat ini di Indonesia kondisinya lebih baik jika dibandingkan dengan negara lainnya seperti Filipina, Malaysia, Singapura, Vietnam, Kamboja dan lainnya. Bahkan, ada negara-negara maju yang ekonominya terperosok jauh lebih dalam.

Ia menegaskan, jika kita melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia melebihi ekspektasi. Di tengah pandemi sekalipun real instrumennya itu, menjadi sangat atraktif bahkan kalau kita melihat sangat menarik jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Lebih bagus, jadi fokus ke depan yakni pertumbuhan ekonomi.

Founder & CEO, Finvesol Consulting ini juga menilai, Indonesia dari sisi monetary stability itu luar biasa kuat. Hal inilah yang menjadikan para investor makin optimistis.

Di samping jalannya penyusunan dan pembahasan UU Cipta Kerja yang tidak terlalu menimbulkan konflik yang luar biasa. “Ini point yang terpenting sehingga para investor cukup optimistis di masa yang akan datang.

Dia juga menyoroti klaster-klaster dalam UU Cipta Kerja yang berkaitan dengan penyederhanaan perizinan; persyaratan investasi; ketenagakerjaan; kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan UMKM; investasi dan proyek pemerintah dan kawasan ekonomi khusus (KEK).

Intinya adalah bagaimana membuat investasi Indonesia. Kalau bicara investasi berarti tidak hanya dalam jangka pendek, juga tidak bisa mengatakan apabila investasi sesuatu yang eksklusif karena dampaknya sangat menyeluruh sebagaimana sektor-sektor lainnya.

Tidak hanya Indonesia, negara-negara lain juga sudah melakukan hal serupa, yakni melakukan sinkronisasi dan kolaborasi untuk mencapai satu tujuan yang lebih efektif dan efisien di tengah-tengah lingkungan yang selalu berubah.

Ekspektasi yang paling penting dari UU Cipta Kerja adalah implementasi, bagaimana implementasi ke depan ini harus dikawal agar dapat mencapai beberapa perbaikan di indikator-indikator ekonomi utama di Indonesia.

Saat ini, pemerintah tengah menyusun rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan rancangan peraturan presiden (Rperpres) yang merupakan aturan turunan UU Cipta Kerja. Nantinya, aturan turunan tersebut bisa digunakan untuk implementasi dari poin-poin yang sudah dituangkan dalam UU Cipta Kerja.

Ia juga menyatakan, minimum harus tercipta 3 juta lapangan kerja per tahun. Itu komitmen yang harus dikawal. Karena terciptanya lapangan kerja menjadi kunci sukses keberhasilan UU Cipta Kerja. Meningkatnya produktifitas kerja dan menurunnya angka pengangguran. Hal ini tentu ada rasio yang harus diukur.

Sebagai terobosan baru di bidang hukum, UU Cipta Kerja bisa menjadi instrumen hukum untuk mendongkrak ekonomi Indonesia di tengah penurunan ekonomi global. Kesempatan strategis dan peluang pembangunan ini bisa diambil Indonesia dan harus dimanfaatkan secara maksimal.

Pengesahan UU Cipta kerja diharapkan agar dapat mengurai kompleksitas persoalan ketenagakerjaan di Tanah Air. Pandemi Covid-19 dapat menjadi momentum untuk melakukan pembenahan dan penataan ulang atas berbagai persoalan di sektor ekonomi sehingga Indonesia tidak kehilangan momentum untuk terus bangkit pasca pandemi covid-19.

UU cipta kerja juga diharapkan dapat memnawa peningkatan investasi sebesar 6.6% hingga 7.0% guna membangun usaha baru maupun mengembangkan usaha exixting.

Regulasi yang telah mendapatkan dukungan dari Bank Dunia ini tentu menjadi terobosan bagi pemerintah untuk meningkatkan investasi dan memberikan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Jakarta

Oleh : Raavi Ramdhan )*

Munculnya organisasi massa yang meresahkan seperti FPI, membuat masyarakat resah. Pasalnya mereka selalu membuat onar dan menentang banyak kebijakan pemerintah. Bahkan juga mencaplok tanah milik negara seenaknya sendiri. Daripada mengacau lagi, lebih baik ormas nakal itu dibubarkan saja.

Indonesia adalah negara yang multi budaya dan multi agama. Namun sayangnya, sejak tahun 1998, perdamaian antar umat dirusak oleh organisasi massa yang sering bertindak di luar batas. Mereka ngotot mengganti ideologi negara dengan sistem kekhalifahan, dan bersikap radikal. Bahkan sangat intoleran dan menolak pluralisme.

Masyarakat dibuat resah dengan keberadaan FPI dan ormas lain, karena melakukan ceramah dengan isi yang kasar dan penuh kebencian. Apalagi ceramah itu dilakukan di acara keagamaan. Penghasutan tak seharusnya dilakukan oleh mereka yang mengaku sebagai ulama, karena seharusnya mereka menjalankan hadis nabi yang berbunyi: berkatalah baik atau diam.

Pemerintah bersikap tegas agar masyarakat tak lagi diganggu oleh ormas yang bermasalah. Mahfud MD, Menko Polhukam, menyatakan bahwa pemerintah melarang aktivitas FPI dan menghentikan semua kegiatannya. Karena mereka tak punya legal standing¸ baik sebagai ormas maupun organisasi biasa.

Faktanya, FPI memang tak punya izin, karena perpanjangan legalitas ormas tersebut ditolak sejak tahun 2019. Menteri Dalam Negri Tito Karnavian dan Menkopolhkam Mahfud MD tidak pernah memberi izin pada mereka, sehingga surat keterangan perpanjangan organisasi tak berlaku lagi. Sehingga FPI bisa dikatakan ilegal, dan jika ia membuat kegiatan, boleh saja dibubarkan.

Masyarakat bersorak gembira melihat ketegasan pemerintah dalam membubarkan FPI. Karena mereka sudah pusing dengan keberadaan ormas tersebut yang makin meresahkan. FPI melampaui kewenangan polisi dengan melakukan sweeping pada warung makan, di bulan ramadhan. Padahal mereka tidak berhak untuk melakukannya, dan bertindak bagaikan preman.

Selain itu, FPI dan ormas lain dianggap menghancurkan kerukunan antar umat dengan keyakinan yang berbeda. Tingkah anggotanya sangat melampaui batas, dengan melakukan sweeping di Mall dan tempat keramaian yang memajang dekorasi natal. Tindakan mereka sangat intoleran dan melukai hati masyarakat yang sedang merayakan natal.

Apa mereka lupa kalau di Indonesia ada 6 agama yang diakui negara? Jika mereka ngotot untuk mendirikan negara kekhalifahan, maka keluar saja dari Indonesia. Karena sejak merdeka tahun 1945, kita sudah kompak dengan prinsip bhinneka tunggal ika. Namun FPI dan ormas pengacau lain tidak pernah mengakui perbedaan yang ada di masyarakat.

Sulaiman Haikal dari kumpulan aktivis reformasi 98 menyatakan bahwa pembubaran FPI wajib dilakukan, karena mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Penyebabnya karena sifat intoleran mereka, maka perdamaian dan kerukunan di negeri ini akan hancur-lebur. Dalam artian, jika dibiarkan akan sangat berbahaya, karena masa depan Indonesia jadi rusak.

Sulaiman melanjutkan, ormas yang meresahkan sangat berbahaya karena radikal dan melakukan aksi terorisme. Mereka juga merekrut generasi muda sebagai kader baru, untuk menyebarkan radikalisme dan separatisme. Bahkan ormas ini juga menggaet para wanita. Padahal hal ini berbahaya, karena anak-anak mereka akan dididik jadi radikal juga dan anti nasionalisme.

Oleh karena itu, pembubaran FPI sangat didukung, baik oleh warga sipil maupun aktivis 98. Mereka sudah lelah dengan tingkah ormas itu dan konco-konconya yang berbuat onar dan melakukan hate speech. Namun ketika ditindak, malah berakting playing victim dan meminta simpati masyarakat.

Ketika FPI dan ormas lain yang bermasalah akhirnya dibubarkan, bukan berarti pemerintah main hakim sendiri. Karena FPI adalah organisasi massa yang tidak berizin, karena perpanjangan legalitasnya ditolak sejak tahun 2019. Masyarakat malah gembira ketika mereka dibubarkan, karena tak ada lagi yang melakukan sweeping dan bertindak intoleran.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Parung Bogor

Oleh : Muhammad Zaki )*

Pandemi Covid-19 telah menuntut pemerintah bekerja cepat dalam situasi darurat. Aneke beleid juga diterbitkan sebagai payung hukum. Anggaran dihitung ulang untuk menyesuaikan kondisi pandemi. Ibarat kendaraan melaju kencang dalam situasi darurat, gas dan rem tentu harus berjalan secara proporsional. Keselamatan dan kesehatan menjadi prioritas utama, berbarengan dengan pemulihan ekonomi.

Selama wabah Covid-19, pemerintah telah mengantisipasi kemungkinan terburuk. Kampanye protokol kesehatan mulai digiatkan seperti 3M memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Pada saat bersamaan, pemerintah juga telah menyiapkan ketersediaan alat tes dan melakukan pelacakan. Sekaligus memastikan ketersediaan rumah sakit dan kesiapan tenaga medis.

Pemerintah juga mengubah alokasi anggaran secara besar-besaran demi menangani wabah Covid-19. APBN 2020 yang disusun sebelum pandemi, terpaksa direvisi karena tidak bisa menjawab kebutuhan darurat penanganan situasi. Payung hukum-pun disiapkan dari Perppu No 1 Tahun 2020 soal kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19.

Pemerintah juga telah menaikkan alokasi anggaran penanganan Covid-19 dari Rp 677,2 triliun menjadi Rp 695,2 triliun.

Optimalisasi pemerintah dalam menangani pandemi juga tampak dari adanya produksi dan distribusi APD, sekurangnya ada 11 juta APD berhasil dihimpun dari belasan negara dan lembaga-lembaga nonpemerintah. Produksi APD dalam negeri digenjot. Sejumlah sekolah kejuruan dan industri rumahan juga digandeng untuk memenuhi kebutuhan. Hasilnya produksi APD saat ini mencapai 17 juta per bulan.

Selain produksi APD, pemerintah juga telah menyiapkan RS Darurat Covid-19, pemerintah menyiapkan Wisma Atlet Kemayoran dan RS Darurat Covid-19 di Pulau Galang untuk tempat isolasi dan perawatan pasien Covid-19.

Bantuan sosial sembako, Bantuan Sosial Tunai, BLT Dana Desa, Insentif Tarif Listrik, Kartu Prakerja, Subsidi Gaji Karyawan, BLT Usaha Mikro dan Kecil, Bantuan pulsa untuk siswa dan Guru, Apresiasi bagi pelaku Budaya, Insentif bagi Industri Media, Insentif Korporasi serta insentif pajak.

Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terdampak Covid-19.

Awalnya besaran yang diterima sebanyak Rp 600.000 yang diterima setiap bulan. Namun, seiring banyaknya bantuan lain, kini besaran bantuan tersebut sebesar Rp 300.000.

Bantuan ini juga akan diperpanjang hingga tahun 2021, bantuan ini akan diberikan kepada keluarga penerima manfaat PKH (program keluarga harapan) yang belum menerima bansos lainnya.

Selain sektor perekonomian, sektor pendidikan juga terdampak akibat pandemi Covid-19. Menteri Pendidikan Nadiem Makarim telah memerintahkan kepada seluruh sekolah maupun kampus untuk menyelenggarakan pendidikans secara daring.

Tentu saja, hal ini bukan berarti berjalan mulus, karena terdapat beban biaya tambahan bagi masyarakat yang kurang mampu, salah satunya adalah untuk membeli kuota internet.

Pemerintah menyadari bahwa tidak semua warga memiliki kemampuan finansial untuk membeli kuota internet. Beberapa orangtua khususnya yang kurang mampu tentu saja cukup terbebani dengan adanya pembelajaran jarak jauh (PJJ), sehingga pemerintah melalui Kemendikbud memberikan bantuan kuota internet sebesar 20GB – 30GB, yang diberikan kepada siswa, mahasiswa, guru dan dosen.

Selain itu ada pula Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar, Bantuan ini sebenarnya sudah berlangsung dari beberapa tahun yang lalu. Namun, saat Covid-19 melanda, pemerintah menaikkan besaran dana yang diterima oleh siswa menjadi Rp 450.000 hingga Rp 1 juta

Sadar akan efek domino dari penyebaran virus corona, pemerintah Indonesia tidak ragu untuk mengucurkan dana guna membantu masyarakat dan memutar kembali roda perekonomian di Indonesia.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menggalang Inovasi di bidang teknologi. Tidak kurang dari 60 inovasi hasil riset dikembangkan untuk menghadapi Pandemi. Produk Inovasi Utama di antaranya Robot Dekontaminasi atau Rapid Diagnostic Test Microchip, Robot Medical Assistant ITS –UNAIR (RAISA) hingga Mobile Ventilator Low Cost berhasil ditemukan untuk memudahkan perlawanan pada pandemi.

Sementara itu, ada juga hasil produk inovasi pendukung yang menghasilkan produk-produk makanan dan minuman dengan bahan alami untuk menjaga kesehatan tubuh.

Penangangan terhadap wabah Covid-19 merupakan hal yang membutuhkan koordinasi dari banyak pihak, pemerintah tentu telah mengerahkan segala upayanya demi membebaskan Indonesia dari jeratan pandemi Covid-19.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Tangerang

Jelang perayaan momen pergantian tahun di wilayah Papua, aparat keamanan setempat memperketat pengawasan situasi dan keamanan. Sejumlah pasukan ditugaskan untuk menjaga kondusivitas wilayah.

Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih, Letkol Arm Reza Nur Patria, mengatakan pasukan TNI akan melaksanakan giat patroli baik yang bersifat rutin ataupun insidentil guna menjaga stabilitas keamanan wilayah Papua jelang perayaan Tahun Baru 2021.

Langkah ini mendukung mendukung Operasi Lilin Matoa 2020 yang digelar Polda Papua dalam rangka pengamanan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. “Sebanyak 4.850 personel tersebar di seluruh wilayah Papua mem-back up Polda Papua,” kata Letkol Arm Reza Nur Patria.

Reza mengatakan Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono menegaskan pihaknya siap mendukung Pemerintah Daerah dan Polda Papua dalam menciptakan stabilitas situasi keamanan. “Upaya itu agar kita semua dapat menyambut tahun baru 2021 dengan seraya berdoa agar Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melindungi dan memberikan yang terbaik kepada kita semua,” ujarnya.

Ditempat terpisah, Kapolsek Muting Kabupaten Merauke, Ipda Hamado, mengatakan dirinya meminta masyarakat dapat membantu menciptakan kamtibmas yang aman dan kondusif jelang pergantian malam tahun baru. Polisi juga akan merazia sejumlah pedagang minuman keras oplosan yang menjadi pemicu aksi keributan.

“Kami berharap masyarakat menciptakan kamtibmas yang aman dan kondusif, terlebih jelang pergantian malam tahun baru,” kata Hamado.

Sementara itu, Ketua Umum PGPI Provinsi Papua dan Ketua III PGGP Provinsi Papua Pendeta MPA. Mauri. STh mengatakan akan terus menghimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas di Kota Jayapura tetap aman dan kondusif. Hal ini diperlukan agar warga dapat menyambut pergantian tahun dengan aman dan khidmat.

“Saya menghimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas di Kota Jayapura tetap aman dan kondusif. Sehingga kita dapat merayakan pergantian tahun dengan aman dan damai,” tutur Pendeta MPA. Mauri. STh.

Oleh : Timotius Gobay )*

Keamanan menjadi masalah krusial di Wilayah Papua, terutama jelang Tahun Baru karena biasanya dalam momen tersebut banyak masyarakat beraktifitas untuk memenuhi segala kebutuhannya. Masyarakat pun diimbau untuk ikut menjaga keamanan di Papua, sehingga momentum tersebut dapat berlangsung aman tanpa menimbulkan gangguan Kamtibmas maupun penambahan kasus baru Covid-19.

Demi menjaga keamanan di wilayah Papua, Kepolisian Resor Mimika Papua melarang warga setempat untuk membunyikan petasan dalam menyambut Tahun Baru 2021.

Kapolres Mimika AKBP IGG Era Adhinata memngatakan, sesuai aturan tidak diperbolehkan untuk menjual dan membunyikan petasan, kecuali bunga api atau kembang api.

Masyarakat harus bisa membedakan mana yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan. Jika petasan itu dilarang. Ada aturannya. Yang diperbolehkan itu hanya kembang api, tutur Era Adhinata.

Sehubungan dengan hal tersebut, jajaran kepolisian setempat akan mengecek di tempat-tempat yang menjual petasan dan bunga api yag ada di kota Mimika.

Petasan dilarang karena menimbulkan bunyi yang besar sehingga sangat mengganggu kenyamanan warga. Izin produknya juga tidak ada.

Dirinya juga meminta dukungan dari seluruh komponen warga Mimika agar ikut terlibat aktif dalam upaya menjaga dan menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan damai di kota Mimika selama bulan Desember, utamanya saat perayaan Tahun Baru.

Sementara itu, ratusan ribu personel gabungan baik TNI, Polri bersama instansi terkait akan bertugas mengamankan pergantian tahun.

Dalam pelaksanaan pengamanan Natal dan Tahun Baru (Nataru), Polri telah menerjunkan 83.917 personel Polri, 15.842 personel TNI, serta 55.086 personel instansi terkait lainnya.

Personel tersebut akan ditempatkan pada 1.607 pos pengamanan untuk melaksanakan pengamanan terkait gangguan kamtibmas dan kamseltibcar lantas, serta 675 pos pelayanan untuk melaksanakan pengaman di pusat keramaian, pusat belanja, stasiun, terminal, bandara, pelabuhan.

Sedangkan personel yang terlibat dalam operasi lilin Matoa 2020 sebanyak 1.873 personel Polda Papua dan Polres Jajaran diantaranya Polda Papua sebanyak 313 personel dan Polres jajaran sebanyak 1560 personel.

Hal tersebut terpantau saat Polda Papua beserta Polres jajaran dengan didukung instansi terkait dan mitra kamtibmas lainnya melaksanakan operasi kepolisian terpusat dengan Sandi Operasi “Lilin-Matoa-2020” yang dilaksanakan selama 15 hari di seluruh wilayah hukum Polda Papua.

Perayaan Natal dan Tahun Baru oleh masyarakat secara universal dirayakan melaui kegiatan Ibadah dan perayaan pergantian tahun di tempat-tempat wisata, yang akan meningkatkan aktifitas pada pusat keramaian.

Terhadap peningkatan aktifitas masyarakat ini tentu saja sangat berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas, gangguan kamseltibcar lantas dan pelanggaran terhadap protokol kesehatan Covid-19.

Oleh karena itu, Polri menyelenggarakan Operasi Lilin-2020 yang akan dilaksanakan selama 15 hari, mulai dari 21 Desember 2020 hingga 4 Januari 2021, dengan mengedepankan kegiatan promotif dan preventif secara humanis, serta penegakan hukum secara tegas dan profesional.

Tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19, sehingga masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan rasa aman dan nyaman.

Kapolri menegaskan, bahwa pengamanan ini tidak boleh dianggap sebagai agenda rutin tahunan biasa, sehingga menjadikan kita cenderung underestimate dan kurang waspada terhadap setiap dinamika perkembangan masyarakat, apalagi di masa pandemi Covid-19 saat ini, kita harus lebih peduli.

Ia mengingatkan, agar kegiatan perayaan Natal dan Tahun Baru tidak menimbulkan klaster-klaster baru penyebaran Covid-19.

Sementara itu, masyarakat di Kabupaten Yakuhimo, Papua diminta untuk tidak mengadakan pesta saat malam perayaan Tahun Baru 2021. Tujuannya adalah untuk menjaga kondusifitas daerah dan mencegah penyebaran Covid-19. Karena itu protokol kesehatan harus tetap diterapkan di setiap aktifitas masyarakat.

Kapolres Yakuhimo, AKBP Deni Herdiana mengatakan, saat ini daerahnya masih berada dalam status Pndemi Covid-19. Oleh karena itu, protokol kesehatan harus tetap diterapkan di setiap aktifitas masyarakat.

Kemudian, untuk menjaga agar situasi di wilayah Yakuhimo agar tetap kondusif dan aman, AKBP Deni berharap, masyarakat tidak mengonsumsi minumal beralkohol (miras) serta menyalakan petasan atau kembang api.

Keamanan di wilayah Papua merupakan hal yang sangat penting untuk menjadi perhatian, hal ini dikarenakan banyaknya potensi yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan di wilayah Papua.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Gorontalo

Oleh : Deka Prawira )*

UU Cipta Kerja akan makin lengkap dengan aturan turunannya, yang terdiri dari 44 peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Pemerintah akan mempercepat penerapan aturan ini, agar masyarakat lekas mendapat manfaatnya. Sehingga mereka akan memiliki kehidupan dan perekonomian yang lebih baik.

UU Cipta Kerja sudah diresmikan sejak oktober 2020 lalu, namun penyusunan aturan turunannya masih belum selesai. Karena dalam pembuatannya, masih berkoordinasi dengan lembaga terkait. Dalam penyusunan ini, maka masyarakat bisa membaca sebagian draft dari 44 peraturan presiden dan peraturan pemerintah, di situs resminya.

Setelah disusun, maka pemerintah akan berusaha mempercepat proses pembuatannya, agar lekas diterapkan di lapangan. Menurut Suswijono Moegiarso dari Kantor Staf Presiden, target selesainya aturan turunan dari UU Cipta Kerja adalah maksimal 1 februari 2021. Sedangkan draft perppu dan perpres akan ditandatangani Presiden Jokowi pada pertengahan januari 2021.

Aturan turunan UU Cipta Kerja menjadi pelengkap, dan disusun oleh lembaga dan kementrian yang berkaitan. Sehingga hasilnya benar-benar akurat dan memudahkan kehidupan masyarakat, untuk memperbaiki perekonomian mereka. Karena pemerintah menolong melalui klaster kemudahan berusaha, UMKM, klaster investasi, dan lain-lain.

Proses pembuatan aturan turunan dibuat transparan, sehingga tidak ada oknum yang menyudutkan, dan berkata bahwa pemerintah membuat peraturan secara diam-diam. Bahkan masyarakat juga boleh memberi masukan terhadap aturan turunan UU Cipta Kerja, di kolom yang disediakan, sampai batas waktu tertentu. Hal ini menunjukkan sisi demokratis pemerintah.

UU Cipta Kerja menjadi UU yang spektakuler karena mengubah berbagai sektor, mulai dari investasi, ekonomi, hingga UMKM. Oleh karena itu, masyarakat menanti aturan turunan dari UU tersebut, agar segera diterapkan di lapangan. Sehingga ada proses pemotongan alur birokrasi yang bisa memangkas aturan menjadi lebih simple dan memudahkan banyak orang.

Pemotongan alur birokrasi memang menjadi janji Presiden Jokowi, setelah beliau dilantik jadi Presiden di periode 1 lalu (2014). Peraturan yang terlalu rumit akan berdampak buruk, karena masyarakat akan malas untuk mengurus legalitas, akibatnya usaha mereka tak berizin. Banyak orang juga malas menaati aturan karena sudah terbayang birokrasi yang memusingkan.

Ketika brokrasi dipangkas dan aturan turunan diterapkan, maka akan memperkecil peluang untuk korupsi. Karena tak ada lagi oknum yang meminta uang pelicin, agar izin usaha pebisnis lekas keluar. Sehingga aturan turunan memang harus diselesaikan secepatnya, agar KKN diberantas dan sistem pemerintahan menjadi jauh lebih baik. Tak ada lagi koruptor yang berani nakal, karena dijewer oleh UU Cipta Kerja dan aturan turunannya.

Selain itu, jika UU Cipta Kerja dan aturan turunannya lekas diterapkan, maka kita optimis akan melewati pandemi dengan berhasil. Karena berkat pasal-pasal dan perpres serta perppu tersebut, investor asing akan masuk ke Indonesia. Mereka tertarik akan membangun pabrik baterai dan produk lain, sehingga membuka banyak lapangan kerja baru, karena merupakan industri padat karya.

Mereka yang di-PHK akibat efek pandemi akan punya pekerjaan baru. Akan ada efek domino positif, di mana masyarakat sekitar pabrik juga kecipratan rezeki. Misalnya pemilik warung makan, tukang parkir, pedagang asongan, pebinis kos-kosan, laundry, dan lain-lain. inilah efek dari dahsyatnya UU Cipta Kerja dan 44 aturan turunannya, yang bisa mengalirkan rezeki ke mana-mana.

Percepatan aturan turunan dari UU Cipta Kerja membawa harapan baru di tengah birunya pandemi. Penyebabnya karena mereka akan membawa masuk investor asing, yang akan membuka usaha baru dan mengurangi jumlah pengangguran. Selain itu, jika UU ini dan aturan turunannya diterapkan, akan memotong alur birokrasi menjadi lebih simple.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Zakaria )*

Penemuan corona jenis baru di Inggris, membuat kita makin waspada, agar tak ada korban yang tertular. Pemerintah berusaha keras mengantisipasi agar virus covid-19 varian baru ini tidak masuk ke Indonesia, dengan melarang kedatangan warga negara Inggris. Selain itu, masyarakat harus lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

Pandemi yang dimulai bulan maret 2020 lalu, belum juga usai. Angka pasien corona di Indonesia masih di atas 5.000 orang per hari. Malah sekarang ada virus jenis baru yang ditemukan di Inggris, dan mereka bermutasi jadi lebih ganas. Bahkan diklaim menyerang 70% lebih cepat daripada covid-19 versi lama.

Corona jenis baru ini sudah menyebar, tak hanya di negerinya Ratu Elizabeth, namun menular sampai ke Afrika Selatan, Israel, bahkan Singapura. Masyarakat makin takut akan tertular virus ini, karena posisi Singapura dekat dengan Indonesia. Pemerintah mencegah kepergian corona jenis baru ke Indonesia, dengan beberapa cara.

Letjen TNI Doni Monardo, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 menyatakan bahwa untuk mengantisipasi masuknya corona jenis baru adalah dengan melarang warga negara Inggris atau yang habis bepergian dari sana, untuk masuk ke Indonesia. Jika dulu mereka yang habis dari Inggris wajib dites swab dan karantina 14 hari, maka sekarang dilarang keras untuk masuk ke negeri ini.

Pelarangan ini bukan berarti sebuah diskiriminasi, namun sebuah upaya pencegahan agar corona jenis baru tidak masuk ke Indonesia. Karena bisa jadi virus ini belum terdeteksi oleh alat tes swab, karena jenisnya berbeda. Selain itu, mutasi virus sangat berbahaya, karena bisa menular ke orang lain 70% lebih cepat dari biasanya. Bahkan bisa menyebabkan kematian.

Netty Prasetiyani, anggota Komisi IX DPR RI meminta pemerintah untuk lebih waspada ketika ada virus corona jenis baru. Jangan sampai terlambat untuk mengatasinya, karena lebih berat efek klinisnya. Bahkan mengurangi efektivitas vaksinasi. Dalam artian, Menteri Kesehatan yang baru (Budi Gunadi Sadikin) wajib bergerak cepat dalam menahan laju virus corona jenis baru.

Pernyataan Netty menjadi sebuah peringatan keras, agar tidak ada serangan corona gelombang kedua. Meskipun belum ada laporan pasien corona yang terkena virus covid-19 jenis baru, namun tidak boleh lalai sedikitpun. Karena orang tanpa gejala semakin banyak dan mereka tak tahu bahwa terkena corona, jika tidak dites rapid atau swab.

Publik wajib paham apa saja gejala corona jenis baru. Jika dulu pasien covid tidak memiliki kemampuan mencium aroma dan suhu badannya tinggi, maka sekarang ada beberapa ciri lagi. Mereka merasakan kelelahan yang amat sangat, kehilangan nafsu makan, dan delirium. Delirium adalah sebuah kondisi di mana tubuh mengalami kebingungan, bahkan linglung dan halusinasi.

Masyarakat juga wajib mencegah penularan corona dan selalu disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan. Pemerintah sudah sering mensosialisasikan gerakan 3M: memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Jangan lupa bawa masker cadangan, tisu basah beralkohol, dan hand sanitizer di dalam tas, saat keluar rumah.

Ingatlah pepatah lama: mencegah lebih bak daripada mengobati. Lebih baik repot sedikit dengan mencuci masker kain tiap hari atau membeli lusinan masker siap pakai, menyediakan hand sanitizer di dalam tas tiap anak, dan jarang keluar rumah kecuali untuk urusan yang penting. Daripada nantinya kena corona karena tidak disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan.

Mutasi virus covid-19 membuat masyarakat semakin waspada akan penularan corona, dan kita wajib mengantisipasi agar tidak ada serangan gelombang kedua. Penerbangan dari Inggris dihentikan untuk sementara. WN Inggris atau orang yang habis berkunjung ke sana, tak boleh masuk ke Indonesia saat pandemi. Masyarakat juga diminta disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan, agar tidak ada lagi penularan corona.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Made Raditya )*

FPI kembali berbuat onar karena ketahuan mencaplok lahan milik negara. Mereka mengklaim bahwa tanah itu sudah dibeli, namun tidak ada sertifikat sebagai bukti. Publik makin tidak bersimpati pada ormas itu, karena bertindak seenaknya sendiri dan merugikan negara.

Setelah sang panglima dicokok, FPI kembali jadi headline. Kali ini mereka terciduk dengan semena-mena mengambil alih tanah milik PTPN VII di area Afdeling Cikopo Selatan Perkebunan Gunung Mas, Megamendung, Kabupaten Bogor. Tak tanggung-tanggung, luas tanah yang diserobot sebesar 30,91 hektar. Di atas tanah itu sudah berdiri bangunan untuk Markaz FPI.

Pengambilalihan tanah milik perusahaan negara itu tentu melanggar hukum, karena sertfikat tanahnya masih atas nama PTPN. Mereka bisa ditindak karena membuat bangunan tanpa izin dan merugikan aset PTPN. Gedung yang sudah berdiri bisa diancam dirubuhkan, karena dianggap bangunan liar.

Perwakilan tim kuasa hukum FPI mengelak tuduhan penyerobotan, karena mereka sudah membayar tanah tersebut kepada petani yang mengolah lahan tersebut. Namun buktinya hanya selembar kuitandsi dan surat tanda oper alih lahan dari warga bernama Beni. Spontan pernyataan itu ditertawakan masyarakat, karena mereka tak memiliki sertifikat seperti HGB dan HGU.

Bagaimana bisa seseorang membeli tanah sedemikian luasnya tanpa meminta sertifikat resmi? Jangan-Jangan mereka yang ditipu oleh orang yang mengaku pemilik lahan? FPI katanya punya tim ahli hukum, tapi tidak memahami hukum. Walau sudah tak difungsikan, bukan berarti jadi lahan liar, karena status hukum tanah itu tetap milik negara.

PTPN lalu mensomasi FPI karena mengambil tanah negara tanpa izin, dan markaz syariah milik mereka terancam digusur. Namun ormas itu ngotot dan berkata bahwa lahan itu sudah tak digunakan selama 25 tahun. Padahal menurut sejarahnya, lahan milik PTPN itu yang dulunya diambil alih oleh warga, lalu dibeli oleh FPI.

Gunara, mantan Direktur Manajemen Aset PTPN VII menerangkan bahwa lahan milik FPI itu, menurut sejarahnya, adalah kepunyaan negara yang diserobot oleh penduduk sekitar. Dari total 1.623 hektar lahan itu, yang diambil alih secara sepihak mencapai 352 hektar. Mereka tak bisa mengelak, karena di BPN, sertifikat tanah itu masih atas nama PTPN.

Kasus ini membuat masyarakat heran karena ormas seperti FPI mendirikan markas sekaligus tempat pengajaran di atas lahan yang ternyata berstatus ilegal. Bagaimana bisa mereka mendapatkan keberkahan, jika mengambil alih tanah seenaknya sendiri? Tak heran makin banyak orang yang ingin ormas ini dibubarkan, karena berkali-kali merugikan negara dan berbuat onar.

FPI juga tak bisa beralasan jika banyak lahan negara yang diserobot karena tak difungsikan lagi, dan menanyakan mengapa hanya mereka yang dipermasalahkan? Penyebabnya karena bukan kapasitas mereka untuk mengurusinya. Untuk apa mencampuri masalah negara jika tidak punya jabatan apa-apa di pemerintahan? Mereka hanya bisa menyerang tanpa memiliki bukti otentik.

Indonesia adalah negara hukum, jika FPI melanggar hukum, maka harus ditindak. Mereka tak bisa lagi playing victim dan berakting kembali sambil meminta belas kasih publik, bahwa kasus di Megamendung ini adalah kriminalisasi pemuka agama. Karena yang bersalah adalah seorang warga negara biasa. Menjadi pemuka agama bukan berarti otomatis kebal hukum.

FPI harus mau mengembalikan lahan yang mereka rebut dari PTPN, karena walau tanahnya belum difungsikan lagi, tetap masih sah milik negara. Mereka tak boleh beralasan macam-macam, karena dalam sertifikat terbukti milik PTPN. Masyarakat makin antipati terhadap ormas ini karena selalu menyalahkan negara dan berani menyerobot aset milik pemerintah.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Tangerang

Sejumlah pihak menilai aksi penyerangan dan kekerasan yang dilancarkan oleh kelompok separatis bertujuan untuk mengganggu upaya pembangunan di wilayah Papua. Tidak hanya menghambat proses pembangunan, juga membuat warga semakin khawatir dan takut menjadi korban aksi kekerasan itu. Bahkan kabar terakhir, kelompok separatis ini tidak sungkan menyerang anak dibawah umur.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), John Wempi Wetipo, setuju bahwa hambatan terberat dalam proses pembangunan di Papua adalah masalah keamanan. Beberapa kasus terjadi selama proses pembangunan, sepeti penembakan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di beberapa wilayah pegunungan Papua.

“Masalah keamanan yang menghambat operasi pekerjaan yang diharapkan tuntas satu tahun, tidak bisa terjadi. Ini karena terhambat masalah keamanan,” ucap Wempi. Dia mengungkapkan salah satu cara untuk mengurangi konflik yang terjadi adalah dengan melibatkan masyarakat serta melakukan sosialisasi mengenai pekejaan tersebut.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Danrem 172/PWY Brigjen TNI Izak Pangemanan. Ia mengatakan serangkaian aksi penyerangan kepada aparat keamanan maupun masyarakat sipil merupakan bukti nyata bahwa kelompok separatis Papua tidak menghendaki daerahnya dibangun.

“Serangkaian gangguan yang terjadi akhir-akhir ini merupakan bukti nyata bahwa KKSB tidak menghendaki daerahnya untuk dibangun dan tidak menghendaki masyarakat untuk hidup yang lebih baik dan memiliki masa depan yang cerah,” tegas Izak Pangemanan.

Dengan kejadian ini pula, kata Danrem, semakin menunjukkan dan semakin terbukti bahwa KKSB tidak memihak pembangunan dan tidak memihak masyarakat, mereka (KKSB) hanya mementingkan kepentingannya sendiri dan semakin biadab.

Padahal pembangunan infrastruktur jalan, merupakan upaya meningkatkan konektivitas, membuka daerah terisolasi, dan mengurangi harga barang-barang, terutama di wilayah pegunungan.