Oleh : Alfa Mayora )*

Pemerintah sedang gencar memulihkan ekonomi nasional agar tak lagi terjebak dalam krisis ekonomi jilid 2. Oleh karena itu, UU Cipta Kerja diresmikan di tengah masa pandemi dan menjadi penyelamat, agar kondisi finansial kita bangkit kembali. UU ini akan mengubah aturan pada bidang perizinan dan koperasi.

Ada beragam permasalahan ekonomi di Indonesia yang muncul akibat pandemi covid-19. Banyak pengangguran bermunculan karena perusahaan merugi. Pedagang kecil dan besar tumbang. Kemunduran di bidang ekonomi ini muncul karena daya beli menurun, dan terjadi juga di pasar global. Namun kita harus bangkit agar tak berlarut-larut dalam masalah.

Peresmian UU Cipta Kerja oktober 2020 menjadi titik penting karena UU ini akan menggebrak berbagai aturan yang selama ini merintangi pengusaha. Birokrasi dan perizinan juga akan dipermudah, sehingga kehidupan masyarakat akan makin baik. Sementara pebisnis UMKM juga diperhatikan pemerintah, karena ada kemudahan dalam pemberian izin usaha.

Permasalahan izin sangat penting karena sangat dibutuhkan, agar usaha jadi lancar. Karena jika seorang pengusaha sudah mendapat legalitas, ia bisa ekspansi ke luar negeri. Ketika akan mengekspor barang jualannya, pembeli selalu mensyaratkan adanya izin usaha, agar ada kepercayaan antar kedua belah pihak. Pebisnis bisa mengembangkan usahanya jadi berskala internasional.

Izin usaha juga penting karena saat ini banyak yang melakukan usaha mikro daripada makro. Hal ini dinyatakan oleh Karuniana Dianta Sebayang, akademisi dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Jadi diharap ada banyak lulusan SMK dan SMA yang mau jadi pengusaha, walau hanya skala mikro. Bukannya berburu pekerjaan di pabrik atau perkantoran.

Jika izin usaha dipermudah maka para alumni SMK dan SMA akan semangat berbisnis, karena sudah ada legalitas yang jelas. Ketika mereka misalnya berjualan di pinggir jalan (untuk sementara) karena belum punya tempat menetap, maka ketika digelandang petugas akan bisa membela diri. Karena usahanya sudah punya izin dan bukan sekadar pedagang liar.

Selain itu, UU Cipta Kerja juga mempermudah pembentukan koperasi, yakni hanya butuh 9 orang saja. Koperasi bukanlah sesuatu yang ketinggalan zaman. Justru saat ini masyarakat butuh koperasi untuk berkolaborasi, agar usahanya makin maju. Caranya dengan membentuk koperasi entrepreneur.

Dengan kolaborasi dalam koperasi, maka mereka akan bekerja sama, alih-alih bersaing. Nanti akan bisa sharing dalam strategi bisnis, cara marketing online dan pembuatan website bisnis, cara melakukan branding, informasi alamat dan telepon supplier, dan lain-lain. Sehingga usahanya bisa berjalan dengan pesat dan menambah pundi-pundi uang.

Para pengusaha akan mampu bertahan walau dalam keadaan pandemi dan mendapatkan manfaat dari koperasi. Karena selama ini ada yang mengira koperasi hanyalah untuk simpan pinjam atau koperasi unit desa, namun ada pula jenis koperasi yang lain. Sehingga membuat para pengusaha bisa saling dukung, bukannya menjungkalkan satu sama lain.

Jika usahanya maju maka para pengusaha akan bisa menambah karyawan sehingga membuat banyak pengangguran berganti status, menjadi pekerja tetap. Maka akan ada efek domino positif, yakni naiknya daya beli masyarakat, karena jumlah pengangguran berkurang drastis. Semua orang punya gaji dan bisa memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri tanpa harus menggadaikan barang di rumah.

UU Cipta kerja membuat roda ekonomi berputar cepat, karena mempermudah perizinan. Efeknya memang baru terasa beberapa bulan ke depan. Namun masyarakat akan merasakannya. Ketika izin usaha dipermudah maka bisnis berjalan lancar dan membuat pengusaha untung. Masyarakat juga diuntungkan karena bisa melamar kerja di perusahaan miliknya dan menaikkan daya beli. Sehingga kita terhindar dari krisis ekonomi.

)* Penulis adalah kontributor Pemuda Peduli Bangsa

Oleh : Deka Prawira )*

Rizieq Shihab dikecam karena nekat menyelenggarakan pesta pernikahan putrinya dan mengundang 10.000 orang. Selain itu, tanpa rasa bersalah ia langsung semangat untuk safar ceramah, dan tak mengindahkan protokol kesehatan. Atas kesalahannya, ia terancam denda progresif dan sanksi lain karena bandel, tak mau isolasi mandiri.

Berita tentang Rizieq Shihab sejak dulu memang selalu menggemparkan. Sebelum berangkat ke Arab, ia memang terjerat beberapa kasus. Sepulang dari sana, ia tak bertobat, malah membuat masalah lagi dengan melanggar physical distancing. Mengapa seolah-olah selalu cari gara-gara dan akhirnya dipanggil kepolisian?

Namun sayang Habib Rizieq menolak panggilan polisi dengan alasan sedang kurang enak badan. Memang beberapa hari ini ia pernah dirawat di sebuah RS swasta di Bogor, karena general check up sekaligus rehat karena kelelahan. Namun ia tak mau dijenguk kecuali oleh keluarganya sendiri.

Sayangnya kabar Rizieq berakhir buruk, karena ia malah diam-diam kabur lewat pintu belakang RS. Ia juga menutupi hasil tes swab-nya dan diduga positif corona. Kaburnya Rizieq membuat publik heran, mengapa seakan dilindungi oleh pihak RS? Bahkan walikota Bogor Bima Arya marah dan mengancam pihak manajemen mereka karena menutupi proses dan hasil swab itu.

Sesakit apa kondisi Rizieq, ia tetap harus mau datang ketika dipanggil oleh pihak kepolisian. Karena ia berkali-kali melanggar protokol kesehatan, dengan tak membubarkan kerumunan massa yang menjemputnya di bandara, saat baru mendarat dari Arab. Ia juga membuat pesta besar dan menghadiri ceramah yang dipenuhi ribuan orang.

Anak-anak Rizieq dipanggil juga ke kepolisian terkait dengan pesta yang melanggar protokol kesehatan, namun mereka menolak dengan alasan ada keperluan lain. Sementara Rizieq sendiri juga belum juga datang saat dipanggil oleh aparat, setelah pulang dari RS. Padahal saat ini statusnya baru saksi, jadi tidak usah takut akan ditangkap. Mereka beralasan sudah bayar denda.

Denda dari pelanggaran protokol phyical distancing ini senilai maksimal 50 juta rupiah, dan berlaku progresif. Artinya setelah membayar dan melakukan kesalahan lagi, maka dendanya maksimal 100 juta rupiah alias 2 kali lipatnya. Meskipun anak Habib Rizieq mengaku sudah membayar denda tersebut, namun keluarganya masih terjerat masalah lain.

Rizieq melanggar pasal 216 KUHP tentang kekarantinaan. Ia sangat bandel karena menolak untuk isolasi mandiri 14 hari sepulang dari Arab. Juga menolak untuk dites swab karena beralasan sudah melakukannya di negeri padang pasir. Padahal bisa saja tertular di dalam perjalanan. Jika pengadilan memutuskan ia bersalah, maka bisa kena kurungan setahun.

Janganlah playing victim dan merasa dizolimi, karena karantina mandiri adalah prosedur wajib bagi siapa saja yang habis bepergian ke luar negeri. Karena saat ini siapa saja bisa berstatus sebagai ODP, bahkan OTG. Karena tanda-tanda kena corona tak terlihat secara jelas ketika virusnya belum berinkubasi di dalam tubuh.

Hukuman yang menanti Rizieq membuatnya harus pikir-pikir lagi saat akan berbuat onar. Karena publik sudah sangat lelah dengan tingkahnya yang selalu melanggar aturan dan menyepelekan protokol kesehatan. Janganlah bangga dengan punya banyak pendukung, karena jika ia benar kena corona, keselamatan jiwanya yang sangat terancam.

Masyarakat menanti keberanian Habib Rizieq untuk mendatangi kepolisian saat ada pengusutan kasus keramaian di beberapa tempat yang ia datangi. Janganlah bertindak pengecut dan melarikan diri lagi dan lagi. Karena sebaga warga negara yang baik harus taat aturan. Jika ia mengaku tidak bersalah, tentu tak akan gentar jika dipanggil oleh pihak kepolisian.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh: Heru Rianto (Pegiat Literasi Komunikasi dan Blogger Kota Solo)

Jumlah kasus aktif virus Corona di Indonesia hingga Jumat (27/11/2020) mencapai 54.427 kasus atau 12,7 persen dari yang terkonfirmasi. Meskipun terjadi tren penurunan persentase kasus aktif, penting bagi masyarakat untuk tetap disiplin protokol kesehatan karena saat ini Indonesia masih dalam kondisi pandemi Covid-19.

Ketidakpastian akibat pandemi Covid-19 saat ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi global negatif. Semua negara, termasuk Indonesia, merasakan langsung ekses dari ketidakpastian itu. Berbagai sektor ekonomi mengalami kesulitan, baik dalam beroperasi maupun dalam segi penjualan.

Karena itu, banyak negara mulai mencoba upaya pemulihan dengan pendekatan pola hidup baru yang diatur dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Indonesia pun tengah menerapkan pola hidup baru itu bernama Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

Sayangnya, ditengah persiapan itu, masyarakat dihadapkan pada fakta dan data tentang lonjakan jumlah pasien Covid-19 yang cukup signifikan sepanjang Oktober dan November 2020. Lonjakan jumlah pasien terjadi karena sebagian masyarakat tidak peduli akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

Penerapan 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak termasuk menghindari kerumunan seharusnya bisa dilaksanakan dengan disiplin, sebab kegiatan tersebut merupakan hal vital dalam penanganan pandemi Covid-19. 3M terbukti ampuh untuk menekan penularan virus Corona, salah satunya dapat mencegah penularan melalui droplet yang dikeluarkan seseorang dari mulut atau hidung ketika bersin, batuk, atau saat berbicara.

Protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19 hendaknya dipahami sebagai upaya bersama mewujudkan kepastian baru. Sebab, dengan menerapkan protokol kesehatan sepanjang era pola hidup baru, kepatuhan mutlak menjadi landasan bagi terwujudnya kepastian baru. Masyarakat tidak boleh pasrah dengan keadaan, justru terus berjuang menghadapinya dengan sikap pantang menyerah. Ketidakpatuhan pada protokol kesehatan hanya akan mengakibatkan durasi ketidakpastian menjadi berkepanjangan.

Vaksinasi dan Disiplin Protokol Kesehatan Solusi Suksesnya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Kehadiran vaksin dapat menjadi solusi terhindar dari infeksi virus Covid-19 dan tentunya menghentikan penularannya. Sebenarnya masyarakat tidak asing dengan vaksin. Sejak kecil, setiap orang sudah menerima vaksin melalui program imunisasi. Hanya saja terdapat oknum yang mencoba menyebarkan bahwa vaksin Covid-19 tidak aman bahkan tidak halal. Masyarakat harus menepis isu tidak benar itu agar pandemi segera berakhir melalui vaksinasi.

Pemerintah Indonesia berencana mulai menyuntikkan vaksin Covid-19 secara bertahap mulai Januari 2021. Presiden Jokowi berulang kali mengingatkan pentingnya mengenai komunikasi publik dan jangan ada lagi isu hoaks ataupun isu liar soal vaksin ini. Presiden Jokowi tidak ingin ada kesalahpahaman serupa isu UU Cipta Kerja.

Oleh karena itu, bersama kita lawan hoaks dan konten negatif seputar kebijakan protokol kesehatan dan vaksinasi nasional lewat literasi edukasi konten positif dengan mengawal situasi kondusif di lini media publik seputar kebijakan pemerintah membangun ketahanan dan kesehatan masyarkat menuju Indonesia yang tangguh.

Oleh : Agustinus Mareo )*

1 Desember sering diperingati sebagai HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM). Kelompok separatis itu selalu merayu warga asli Papua untuk ikut merayakannya dan mendirikan negara sendiri. Masyarakat adat menolak untuk bergabung dengan OPM, karena mereka lebih cinta NKRI.

Permasalahan separatisme di Papua sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu. Penyebabnya mereka tak mau mengakui hasil pepera (penentuan pendapat rakyat) dan menolak bergabung dengan Indonesia. Sehingga mendirikan organisasi Papua merdeka (OPM). Kaum separatis ini ingin berdikari dan membuat Republik Federal Papua Barat dan menganggap Indonesia adalah penjajah.

Padahal warga asli di Bumi Cendrawasih menolak OPM mentah-mentah karena mereka punya rasa nasionalisme yang tinggi. Kepala Suku Dani, Jembatan Murid, menyatakan bahwa ia dan masyarakatnya tetap memegang teguh kepada kedaulatan NKRI. Bahkan Murid menganggap pemerintah adalah wakil Tuhan di bumi, sehingga wajib dipatuhi.

Muid menambahkan, selama ini pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian khusus kepada masyarakat Papua. Bentuknya berupa pembangunan fisik hingga atensi kepada masyarakat di Bumi Cendrawasih. Saat ini banyak anak-anak Papua yang jadi pejabat pemerintah, baik di wilayahnya sendiri maupun di luar Papua (dalam artian di pemerintahan pusat).

Selain itu, Murid juga berterima kasih kepada anggota TNI yang telah menjaga wilayah Papua dengan baik dari serangan KKB dan OPM. mereka rela mengorbankan fisik dan pikiran, agar ada perdamaian di Bumi Cendrawasih. Murid juga menyeru kepada warga Papua lain agar jangan mau bergabung dengan OPM, karena sama saja menghianati kesetiaan pada NKRI.

Pernyataan Kepala Suku Dani ini memukul telak OPM. Karena di saat mereka makin gencar untuk merayu masyarakat Papua agar mau membelot, namun sang kepala suku malah terang-terangan memihak Indonesia. Hal ini membuktikan masyarakat adat di Bumi Cendrawasih tidak mau ikut OPM, karena mereka punya rasa cinta tanah air yang tinggi.

Selama ini OPM memang gencar melakukan berbagai cara agar warga asli Papua mendukung mereka. Mulai dari menakut-nakuti masyarakat dengan senjata api, membagikan bendera bintang kejora, sampai tega melakukan kekerasan di lapangan. Bahkan sampai memakan korban jiwa. Semua dijalankan agar mereka punya kader dan simpatisan baru.

OPM juga melakukan provokasi di dunia maya agar masyarakat Papua percaya akan hasutan mereka. Nantinya jika banyak yang terpengaruh, maka akan beralih jadi pro OPM dan mendukung segala aktivitas mereka. Namun sayang usaha ini gagal karena sudah banyak warga sipil yang cerdas dan bisa membedakan, mana yang hoax dan mana yang berita aslinya.

Rupanya OPM lupa ketika masyarakat di Papua dengan mudah mengakses internet, akan muncul banyak berita mengenai kekejaman KKB. Kelompok separatis bersenjata yang berafiliasi dengan OPM telah membunuh banyak warga sipil Papua. Sehingga mereka tak mau jika diajak memberontak, karena kelompok ini terbukti melakukan kekejian kepada saudara sesuku.

Masyarakat di Papua juga bangga jadi bagian dari Indonesia, karena selama ini sudah banyak perhatian dari pemerintah pusat, terlebih di era Presiden Jokowi. Papua berubah dari wilayah terpencil menjadi sangat modern, dengan adanya Jalan Trans Papua, Jembatan Hamadi-Holtekam, dan Bandara Internasional Sentani. Anak-anak juga mendapat beasiswa agar bisa belajar sampai perguruan tinggi.

Provokasi OPM untuk memisahkan Papua dari Indonesia sudah gagal total. Karena warga asli di Bumi Cendrawasih mencintai NKRI dan menolak bergabung dengan mereka. Masyarakat adat juga lebih memilih bergabung dengan Indonesia, karena pemerintah sudah memberi banyak perhatian khusus kepada Papua. Sehingga kehidupan mereka makin maju dan sejahtera.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Bandung

Pihak Kepolisian mengamankan sekitar 36 orang terkait aksi kerusuhan demo yang dilangsungkan di wilayah Manokwari dan Sorong Kota, Papua Barat. Puluhan orang itu ditangkap usai melakukan unjuk rasa memperingati Hari Ulang Tahun West Papua New Guinew National Congress (HUT WPNGNC).

Kepala Bidang Humas Polda Papua Barat, AKBP Adam Erwindi, mengatakan penangkapan itu karena aksi unjuk rasa yang dilakukan telah melanggar berbagai peraturan, termasuk mengganggu ketertiban umum dan menghalangi jalanan sehingga membuat pengguna jalan lain tidak dapat melintas.

“Polres Manokwari di-backup Brimob Polda Papua Barat sudah mengamankan dan mengambil keterangan,” kata Adam Erwindi. Menurut Adam, unjuk rasa itu tidak berizin. WPNGNC tidak melayangkan surat pemberitahuan ke kepolisian sehingga pihak yang berwenang membubarkan aksi tersebut.

Atas aksi demonstrasi itu, setidaknya dua anggota Brimob Polda Papua Barat terluka akibat terkena lemparan batu saat membubarkan aksi tersebut. Pembubaran aksi itu menimbulkan kericuhan. Massa yang tidak terima dibubarkan melempar aparat kepolisian dengan batu dan botol.

Kepolisian akhirnya mendorong mundur massa aksi dengan tembakan gas air mata. Massa semakin pun semakin brutal dan menembakkan kembang api ke arah aparat kepolisian. Pengunjuk rasa juga berteriak ‘Papua Merdeka”‘ sekaligus melempar batu ke arah aparat kepolisian.

Melihat peristiwa ini, Pimpinan Cabang (PC) SAPMA PP Sinjai tegas mengecam aksi pro separatis ini. Pengurus PC SAPMA Sinjai, Rola Suryanama, mengatakan aksi unjuk rasa seperti ini tidak boleh dibiarkan. Hal ini dapat meronrong keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Kami kader Pemuda Pancasila sangat mengutuk keras apa yang dilakukan oknum mahasiswa Sinjai tersebut,” ungkap Rola Suryanama.

Walaupun kebebasan mengungkapkan pendapat dimuka umum memang sudah diatur dalam Undang-undang, namun lanjut Rola Suryanama jika menganggu kedaulatan Negara sebaiknya ditindak tegas. “Jika mengenai hal hal yang mengganggu kedaulatan Negara, memecah belah dan mencoba merusak keutuhan NKRI, kami juga sebagai Satuan Pelajar dan Mahasiswa yang akan berdiri paling depan untuk melawan khusunya di Kabupaten Sinjai,” tegasnya.

Oleh : Rebecca Marian )*

Demo yang rusuh di Sorong dan Manokwari menggegerkan wilayah Bumi Cendrawasih pada 27 November 2020. Mereka menuntut agar Papua merdeka dari Indonesia. Massa mulai beringas dan melempari anggota brimob dengan batu dan botol. Demo ini sangat disesalkan karena mengapa ada yang masih pro dengan kaum separatis.

OPM adalah kelompok separatis yang selalu ingin memerdekakan Papua. Mereka menggunakan berbagai cara, mulai dari kekerasan dengan mengutus kelompok kriminal bersenjata, sampai melakukan provokasi di dunia maya. Jelang ulang tahun OPM 1 desember, mereka kembali menggencarkan aksinya untuk membelot dari NKRI.

Kumpulan oknum yang pro OPM juga mendukung dengan cara melakukan demo di Sorong dan Manokwari. Kegiatan itu dilakukan karena mereka menuntut kemerdekaan Papua sambil mengibarkan bendera bintang kejora. Mereka berunjuk rasa sambil berteriak dan menyampaikan aspirasi yang sayangnya salah besar.

Pada peristiwa itu terjadi kerusuhan, karena para pendemo tak terima saat aksi protesnya ditertibkan oleh aparat. Sebanyak 2 anggota Brimob Polda Papua Barat terluka karena kena lemparan batu oleh ulah pendemo, sehingga aparat terpaksa mengeluarkan gas air mata. Situasi makin tak kondusif karena mereka melempar apa saja, mulai dari botol sampai batu untuk melawan.

Kepala Bidang Humas Polda Papua Barat AKBP Adam Erwindi menyatakan ada 36 orang yang ditangkap setelah demo. Mereka ditertibkan karena melakukan unjuk rasa tanpa izin. Para pengunjuk rasa juga melanggar pasal 6  UU nomor 9 tahun 1998, karena menghalangi orang lain di jalan dan mengganggu ketertiban umum.

Unjuk rasa seperti ini memang terjadi setiap jelang 1 desember. Massa yang merupakan simpatisan OPM selalu menuntut Papua merdeka. Lantas mengajak orang lain untuk ikut bergabung dengan kaum separatis dan mendirikan Republik Federal Papua Barat. Padahal negar tersebut tidak sah karena tidak ada yang namanya negara di dalam negara.

Para pendemo juga menutup mata dengan kemajuan Papua. Sudah jelas Bumi Cendrawasih sudah dimakmurkan oleh pemerintah pusat, berkat program otonomi khusus. Ada pembangunan infrastruktur yang pesat sehingga wilayah Papua jadi modern. Ada pula pemberian beasiswa sehingga putra Papua makin cerdas.

Penangkapan pendemo separatis ini hendaknya dilihat dengan cermat. Jangan malah ada negara lain yang mendukung kemerdekaan Papua, padahal mereka tidak berhak mencampuri urusan internal Indonesia. Urusan Papua memang agak pelik sehingga cukup menyita perhatian dunia internasional.

Masyarakat juga wajib wapada dengan berita yang beredar, terutama di media sosal. Karena bisa saja setelah ini muncul hoax bahwa pemerintah Indonesia tidak memperbolehkan rakyatnya menyampaikan aspirasi. Padahal itu hanya berita palsu yang dibuat oleh OPM, yang sengaja dibuat agar mereka playing victim dan menyalahkan pemerintah.

Jika ada separatis yang berdemo, amat wajar jika ditangkap. Apalagi mereka berunjuk rasa sambil mengibarkan bendera bintang kejora. Para pengunjuk rasa terbukti tidak cinta NKRI, sehingga hukuman di bui menanti. Ini bukanlah pelanggaran hak azasi, melainkan sebuah pelajaran penting agar setiap WNI mencintai negerinya dan jangan mau ikut kaum separatis.

Aparat makin waspada dalam berjaga di Papua, karena detik-detik jelang 1 desember selalu mendebarkan. Masyarakat juga diminta untuk bekerja sama. Jangan malah sengaja mengibarkan bendera bintang kejora pada tanggal itu, karena sama saja dengan menghianati kedaulatan NKRI.

Demo menuntut kemerdekaan Papua sangat disayangkan karena mayoritas warga asli di sana sudah cinta NKRI. Mereka tak mau diajak bergabung dengan OPM meski ditakut-takuti oleh KKB. Papua sudah sangat istimewa di hati pemerintah dan masyarakat di Bumi Cendrawasih bangga jadi bagian dari Indonesia. Jangan ada lagi yang berdemo dan mengajak orang lain untuk membelot. )* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Oleh : Aditya Rahman )*

Di dunia maya sedang viral video ceramah Rizieq Shihab yang mengejutkan. Ia memprovokasi jamaah untuk bertindak kejam, dengan alasan membela agama. Masyarakat jadi makin antipati dengan Rizieq Shihab, karena ceramahnya dipenuhi dengan kata-kata kasar dan penuh provokasi.

Rizieq Shihab memang dikenal sebagai tokoh yang kontroversial. Sebagai pemimpin ormas, ia memanfaatkan popularitasnya untuk menggalang jamaah dan berceramah. Namun sayang sejak dulu ia tak pernah berubah. Gaya ceramahnya sangat berapi-api, menyinggung banyak pihak, dan menggunakan banyak kata yang tidak senonoh.

Gaya ceramahnya yang tak berubah padahal sudah pernah bermukim di Arab ini disesalkan banyak orang. Kepergiannya ke negeri padang pasir seolah tidak membekas. Karena katakata yang terucap dalam ceramah tak pernah disaring terlebih dahulu. Masyarakat jadi malas menonton ceramahnya karena ia memprovokasi banyak orang untuk berbuat kejahatan.

Ketua PBNU KH Marsyudi Syuhud menyatakan bahwa seharusnya ketika kiai atau ustaz melakukan ceramah agama, tidak memecah-belah umat. Karena tugasnya adalah mengajak umat ke arah yang baik. Bukannya mencaci-maki. Jika isi ceramahnya provokatif dan menebar kebencian, maka akan ada akibat buruknya.

KH Marsyudi Syuhud menambahkan, jangan sampai ada ceramah yang menyakiti umat, karena seharusnya pemuka agama tugasnya membangun umat. Dalam artian seorang penceramah seharusnya memotivasi untuk berbuat baik. Bukannya menyuruh dan memperbolehkan tindak kejahatan dilakukan di jalanan, dengan alasan yang emosional.

Seorang pemuka agama seperti Rizieq Shihab seharusnya sadar bahwa isi ceramahnya akan sangat mempengaruhi jamaahnya. Seperti pepatah guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Maka jika ia berorasi dengan diksi kasar, akan ditiru dengan cara yang jauh lebih buruk oleh para jamaahnya. Sungguh sangat disayangkan.

Ceramah Rizieq Shihab juga sangat memalukan karena ia menggunakan diksi kasar untuk menyebut seorang wanita tuna susila. Padahal ada kata lain untuk menghaluskannya, tapi ia ngotot untuk memakai kata yang paling kasar. Perkataan seseorang sesuai dengan isi kepalanya, jadi kita bisa menebak apa sebenarnya yang ada dalam kepala sang habib.

Masyarakat juga antipati terhadap Rizieq Shihab karena memecah-belah persatuan antar umat beragama. Bukannya menyejukkan, ia malah memprovokasi dan sengaja membenturkan antara muslim dan umat agama lain. Ia melakukannya karena emosi dengan kasus gambar Nabi di Prancis.

Padahal situasi di Prancis beda jauh di Indonesia dan tidak bisa disamaratakan, karena tidak apple to apple. Keadaan sosial masyarakatnya berbeda jauh, karena di sana muslim jadi minoritas. Berbeda dengan Indonesia. Jadi ketika ada kasus di Prancis, tak bisa dianalogikan dengan keadaan masyarakat di negeri kita.

Masyarakat di Indonesia walau terdiri dari 6 agama, sudah hidup rukun dan damai. Namun Rizieq Shihab malah sengaja mengobarkan peperangan dengan alasan jihad. Untuk apa jihad karena Indonesia sudah merdeka? Kata-kata jihad sudah tidak relevan lagi dengan zaman sekarang, di mana tidak ada peperangan melawan penjajah.

Seharusnya jika Rizieq Shihab mengajak untuk jihad, maka masyarakat dimotivasi untuk berperang melawan kemalasan dan kemiskinan. Bukannya malah diprovokasi untuk merusak perdamaian dan kerukunan antar umat di Indonesia. Karena jihad adalah memerangi sesuatu yang merugikan. Bukannya menyerang orang lain dengan alasan dendam pribadi.

Sudahi saja ceramah Rizieq Shihab karena ia tak pernah mau menyaring isi mulutnya. Seharusnya seorang yang mengaku keturunan Nabi berbuat dan berkata-kata baik. juga memberi teladan dan kesejukan, serta tidak memecah-belah persatuan antar umat. Namun ia malah sengaja memakai diksi kasar dan memprovokasi jamaah untuk bertindak kejahatan. )* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Alfisyah Dianasari )*

Di tengah hantaman badai corona, pemerintah berjuang agar bangkit, terutama di bidang finansial. Oleh karena itu, UU Cipta Kerja diresmikan agar ada reformasi di bidang birokrasi, investasi, dan lain-lain. Agar keadaan ekonomi kembali membaik dan membuat Indonesia jadi negara maju, bukan sekadar menengah.

Omnibus Law UU Cipta Kerja adalah Undang-Undang yang mengeutkan banyak orang, karena mengatur hampri segala sektor, mulai dari ekonomi, investasi, pertambangan, sampai kehutanan. Tujuan utama dibuatnya UU ini adalah untuk memperbaiki finansial negara. Karena kita sempat terseok-seok akibat krisis yang terjadi di seluruh dunia akibat corona.

Kita tentu tidak mau terperosok lagi ke dalam krisis ekonomi seperti tahun 1998. Justru saat pandemi adalah momen yang tepat sebagai turnng point, agar keadaan finansial bisa membaik, bahkan maju. Bukan tak mungkin Indonesia berubah status dari negara kelas menengah menjadi maju, berkat adanya UU Cipta Kerja.

Iskandar Simorangkir, Deputi Bidang Keoordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian menyatakn bahwa UU Cipta Kerja merupakan momentum besar reformasi birokrasi untuk lompatan ekonomi nasional. Indonesia bisa bebas dari status middle income , namun statusnya naik jadi negara maju.

Lanjut Iskandar, perubahan status dari negara menengah ke negara maju terjadi karena adanya modal yang masuk ke Indonesia. Sumbernya adalah dari investasi asing, yang bisa lancar masuk berkat UU Cipta Kerja. Karena dalam UU Cipta Kerja ada klaster investasi yang memudahkan masuknya penanaman modal asing ke Indonesia.

Sejalan dengan Iskandar Simorangkir, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyatakan bahwa kemajuan ekonomi Indonesia tergantung dari kapital yang masuk. Kapital ini berasal dari investasi asing. Jadi UU Cipta Kerja sangat penting karena jika investor dipermudah untuk masuk, akan memperbaiki kondisi perekonomian di Indonesia. Agar tidak terperosok dalam resesi.

Investasi asing juga bisa mengubah status Indonesia menjadi negara maju, karena salah satu indikator kemajuan sebuah negara adalah dari jumlah investasinya. Ketika banyak penanam modal di Indonesia maka mereka akan membawa kemajuan karena membuat berbagai pabrik dan industri padat karya. Sehingga mengurangi pengangguran dan menaikkan daya beli masyarakat.

UU Cipta Kerja juga memiliki klaster kemudahan berusaha dan UMKM, sehingga memudahkan para pebisnis untuk mengelola usahanya. Pengangguran yang ingin jadi pengusaha juga bisa berkarya dengan gembira, karena birokrasi dan regulasi tidak sepelik dulu. Izin usaha bisa keluar dalam 7 hari dan bisa diurus secara online. Mengurus sertfikasi halal juga dipermudah.

Jika ada banyak pengusaha maka otomatis Indonesia akan jadi negara maju. Karena salah satu indikator negara maju adalah minimal memiliki 14% pebisnis, dbanding pekerja di bidang lain. Sayangnya saat ini jumlah pebisnis di negara kita baru berkisar 3%. Ketika regulasi berbisnis dimudahkan, maka akan lebih banyak pengusaha yang lahir dan membuat negara maju.

Kita masih berjuang agar keadaan ekonomi negara stabil setelah turun drastis karena efek pandemi covid-19. Jangan galau dan risau, karena pemerintah punya UU Cipta Kerja yang mengubah banyak peraturan di bidang investasi, ekonomi, dan lain-lain. Ada perubahan positif di bidang finansial dan bisnis, sehingga Indonesia bisa melenting, dari negara menengah ke negara maju.

Perubahan Indonesia menuju ke status negara maju membutuhkan peran serta masyarakat. Oleh karena itu seluruh WNI wajib mendukung UU Cipta Kerja. Agar peraturan-peraturan dalam UU tersebut ditaati dan bisa membuat keadaan sosial dan ekonomi membaik. Adanya ujian pandemi bukan berarti harus menyerah, melainkan jadi lecutan motivasi agar terus maju. )* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Tasya Camila )*

Vaksin corona sudah dinanti-nanti oleh masyarakat agar pandemi lekas berakhir. Mereka tak perlu ragu atas statusnya, karena vaksin Sinovac yang akan didatangkan oleh pemerintah sudah halal MUI. Sehingga masyarakat akan mau diimunisasi dan mendapatkan kekebalan dari serangan virus covid-19.

Imunisasi corona rencananya akan diberikan pemerintah bulan desember atau januari mendatang. Karena vaksin yang didatangkan amat banyak, untuk seluruh WNI, sehingga butuh waktu untuk mendatangkannya dari luar. Pemerintah juga mempersiapkan rencana imunisasi dengan matang, seperti pemberian prioritas dan pengadaan sarana, sehingga akan berjalan lancar.

Masyarakat tak perlu khawatir tentang aspek kehalalan vaksin Sinovac. Menurut Penny K Lukito, Kepala BPOM, vaksin ini sudah memenuhi syarat untuk mendapat label halal dan sesuai aspek obat yang baik. Aspek tingkat halalnya juga sudah diperiksa oleh MUI. Inspeksi vaksin tak hanya dilakukan oleh MUI, tapi juga Biofarma dan BPOM.

Penny menambahkan, vaksi Sinovac sedang dalam masa uji klinis fase III di Bandung. Selain itu, MUI sedang dalam proses membahas soal fatwa vaksin covid-19 dalam musyawarah nasional (munas), tanggal 25-27 november 2020. Jadi tinggal menunggu waktu saja keluarnya fatwa MUI tentang kehalalan vaksin Sinovac dan juga sosialisasinya ke masyarakat.

Sosialiasi ini amat penting karena MUI dan ulama berperan banyak dalam kesuksesan imunisasi corona. Mereka memiliki power untuk mengajak masyarakat muslim agar mau divaksin karena sudah berstatus halal. Sehingga ketika seluruh WNI sudah diimunisasi corona, akan ada kekebalan massal dan pandemi covid-19 bisa segera berakhir.

Selama ini memang ada ganjalan dari kaum antivaks alias anti vaksin yang ngotot tidak mau disuntik apapun, dari imunisasi BCG, typhoid, hepatitis, sampai covid-19. Alasan mereka adalah karena imunisasi itu haram, karena terbuat dari bahan yang terbuat dari babi. Memang ada stabilizer yang ternyata berbahan gelatin babi, sehingga ada vaksin yang non halal.

Namun selama ini vaksin yang masuk ke Indonesia sudah dipastikan halal, karena pemerintah paham bahwa sebagian besar WNI adalah umat muslim. Apalagi vaksin corona yang notabene wajib disuntikkan ke semua orang, jadi harus berstatus halal. MUI juga sudah menjaminnya, jadi mereka tak usah mengkhawatirkan status vaksin tersebut.

Kehalalan status vaksin buatan Sinovac diperoleh karena tidak ada bahan yang mengandung gelatin babi. Biasanya zat itu diganti dengan gelatin sapi, sehingga benar-benar halal dan siap untuk disuntikkan. Janganlah kaum antivaks menuduh semua vaksin itu haram, termasuk buatan Sinovac, karena sama saja tak mempercayai pemerintah.

Pemberian imunisasi corona juga wajib karena dalam situasi pandemi vaksin ini tidak bisa digantikan oleh bahan lain. Jika ada yang ngotot untuk menggunakan herbal seperti jahe dan rimpang lain, fungsinya hanya untuk menambah stamina, bukan untuk menggantikan vaksin. Jangan pula percaya hoax dan overclaim oleh penjual suplemen yang katanya bisa menggantikan vaksin.

Selain itu, antivaks juga tak bisa beralasan ada herd immunity alias imunitas lingkungan. Karena saat pandemi imunitas seperti ini mustahil terjadi. Penyebabnya adalah virus covid-19 bisa menular lewat udara pengap dan kotor. Sehingga saat di luar ruangan dan kita berkontak dengan OTG, bisa dengan mudah tertular, kalau tubuh tak mendapatkan vaksin.

Jangan ada lagi yang menolak diimunisasi corona dengan alasan tidak halal, karena MUI sudah menjamin kehalalannya. Selama proses pembuatan vaksin Sinovac juga sudah diawasi penuh oleh MUI, sehingga sudah dipastikan tidak mengandung bahan gelatin babi. Masyarakat bisa lega karena akan mendapat vaksin corona yang halal dan tubuhnya aman dari corona. )* Penulis adalah kontributor Milenial Muslim Bersatu