Pernyataan Ketua Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (United Liberation Movement for West Papua /ULMWP) Benny Wenda yang menyatakan diri sebagai Presiden Papua Barat mendapat kecaman berbagai pihak. Selain tidak mewakili Papua, Benny Wenda dinilai tidak memiliki peran penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.

Ketua Presidium Putra-Putri Pejuang Pepera (P5) 1969, Yanto Eluay, mengatakan tegas menolak pernyataan Benny Wenda itu. Langkah Benny Wenda itu hanya untuk mencari panggung atau perhatian simpatisan Papua merdeka.

“Sehubungan dengan apa yang dilakukan oleh Benny Wenda kami menolak dan menilai itu suatu hal dalam mencari panggung karena dia mulai dianggap gagal. Jadi hal itu semacam pola yang dilakukan untuk mendapatkan perhatian mencari simpatisan Papua merdeka,” ujar Yanto. Dirinya juga meminta masyarakat untuk tidak terprovokasi pihak-pihak yang ingin memecah belah Papua.

Pemerintah Indonesia yang diwakili Deputi V KSP Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM, Jaleswari Pramodawardhani, menyatakan bahwa klaim Benny Wenda itu tidak sah menurut hukum internasional karena bukan pihak yang bersengketa.

Terang Jaleswari Pramodawardhani, hingga saat ini satu-satunya yang memiliki kendali atas Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat adalah Pemerintah Republik Indonesia. Secara politik tindakan ULMWP ini dapat dianggap sebagai melawan hukum nasional NKRI dan dapat ditindak sesuai hukum nasional yang berlaku.

“Berdasarkan argumentasi di atas, maka secara politik tindakan ULMWP ini dapat dianggap sebagai melawan hukum nasional NKRI dan dapat ditindak sesuai hukum nasional yang berlaku,” ungkap perempuan yang disapa Dhani ini.

Sementara itu Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyebut, Benny Wenda tidak mempunyai kewenangan untuk mendeklarasikan kemerdekaan dan pembentukan pemerintahan sementara Papua Barat.

Menurut Agus, apa yang dilakukan pimpinan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) itu akan menjadi sorotan karena dia dianggap melanggar hukum nasional. Aparat bisa menindak Benny Wenda. “Tentu ini akan jadi perhatian karena merupakan pelanggaran terhadap sistem hukum di Indonesia, kalau ada pelanggaran dia akan dapat tindakan dari aparat penegak hukum,” jelas Agus.

Oleh : Sabby Kosay )*

Benny Wenda menjadi sorotan karena tiba-tiba mendeklarasikan negara Papua Barat dan mengklaim dirinya sendiri sebagai presiden. Pernyataan Benny otomatis membuat banyak orang tertawa karena tidak mendapat pengakuan dari manapun termasuk internal Organisasi Papua Merdeka (OPM). 

Desember adalah bulan yang krusial di Bumi cendrawasih, karena ada ulang tahun organisasi Papua Merdeka (OPM). Kumpulan separatis ini merayakannya dengan mengibarkan bendera bintang kejora. Mereka ingin berpisah dari Indonesia sejak puluhan tahun lalu.

Cita-cita Papua merdeka tak hanya dilakukan oleh separatis di Indonesia, tapi juga luar negeri. Benny Wenda mendeklarasikan kemerdekaan negara Papua Barat. Bukan hanya itu, ia menyebut dirinya sendiri menjadi presidennya. Sontak banyak orang yang kaget sekaligus kegelian, karena bagaimana seorang presiden terpilih tanpa ada pemilihan umum?

Selain itu, deklarasi Benny juga cacat hukum. Pertama, ia menyatakan kemerdekaan saat berada di Inggris, bukan di Indonesia. Kedua, negara Papua Barat tidak diakui oleh hukum internasional, karena faktanya ia masih bagian yang sah dari Indonesia. Setelah perang dunia kedua, wilayah Indonesia yang diakui hukum adalah bekas jajahan Belanda, termasuk Papua.

Masyarakat Indonesia jadi heran dengan deklarasi Benny. Apakah ia menyatakannya dalam keadaan sadar? Atau sudah amnesia dadakan mengenai hukum deklarasi sebuah negara dan pengangkatan presiden? Jika benar ia ingin jadi pemimpin, seharusnya belajar hukum ketatanegaraa terlebih dahulu, bukannya mempermalukan diri sendiri seperti ini.

Rupanya deklarasi Benny tak hanya membuat masyarakat Indonesia kaget, tapi juga OPM sendiri. Jefrey Bomanak dari tentara pembebasan Papua barat (gengnya OPM) menolak keras pernyataan Benny Wenda. Karena ia melakukannya di Inggris, bukan di Indonesia. Deklarasi ini juga dilakukan secara sepihak dan tak berkoordinasi dengan OPM terlebih dahulu.

Jeffrey menambahkan, OPM tidak mengakui deklarasi Benny karena ia tidak melibatkan jajaran pemimpin organisasi Papua merdeka. Juga tak berkonsultasi terlebih dahulu dengan masyarakat di 7 wilayah adat di Bumi Cendrawasih. Jadi Benny dianggap hanya angin lalu dan malah mempermalukan OPM.

Pertikaian antar anggota OPM membuat masyarakat Indonesia terbelalak, karena kelompok separatis ini malah menunjukkan ketidak harmonisan antar pengurus. Apakah ini sebuah dagelan belaka atau drama yang terjadi akibat miskomunikasi antar anggota OPM? Ketika ada yang ngotot ingin jadi presiden, malah tak diakui oleh kelompoknya. Masyarakat tak jadi iba, namun tertawa.

Penolakan OPM terhadap pernyataan Benny menunjukkan ketidakmampuan mereka dalam mengatur sebuah negara. Bagaimana bisa mereka minta untuk merdeka jika mengatur 1 orang pengurus saja tidak becus? Jika memang ingin membuat negara sendiri, maka harus berkaca dan latihan dulu untuk menertibkan pengurusnya, bukannya membuat drama baru yang menggelikan.

Pertengkaran antara Benny dan pengurus OPM lain juga memperlihatkan bagaimana isi otaknya. Jika yang ada hanya nafsu untuk memerdekakan Papua, tapi tak disertai dengan kecerdasan dan strategi, apa bisa untuk mengurus Papua Barat? Jangan termakan ambisi yag membutakan tapi tidak bisa mengukur diri sendiri.

Jangan lupa fakta jika pulau Papua wilayahnya besar. Meski bagian dari Indonesia tak sampai semuanya, karena ada negara Papua Nugini, namun juga butuh waktu, tenaga, dan uang untuk mengurusnya. Jika untuk koordinasi antar anggota saja gagal, bagaimana bisa menertibkan sekian banyak warga sipil di Papua? Dipastikan mereka akan keteteran dan kehabisan dana.

Dekalarasi kemerdekaan Papua barat oleh Benny Wenda membuat masyarakat Indonesia kaget, karena ia lari ke Inggris tapi bisa membuat pernyataan seperti itu. Ditambah lagi ada drama antara OPM dan Benny, sehingga malah membuat penontonnya tertawa. Karena mereka terbukti tidak kompak dan tak punya kapabilitas untuk mengatur sebuah negara.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua Tinggal di Yogyakarta

Oleh: Putu Prawira )*

Vaksinasi nasional adalah harapan baru untuk mengakhiri pandemi Covid-19. Pemberian imunisasi wajib bagi seluruh masyarakat, tanpa kecuali. Kita tentu tidak mau tertular corona. Sehingga masih harus mematuhi protokol kesehatan, walau sudah diberi vaksin.

Pandemi covid-19 sudah kita lalui selama 8 bulan. Selama ini masa suram terus menghantui, karena pasien corona gugur satu-persatu. Virus covid-9 memang menyerang semua orang, tak peduli kaum tua maupun muda. Bahkan yang berusia lebih dari 50 tahun lebih beresiko, karena mereka punya komorbid alias penyakit bawaan. Sehingga jika terserang virus covid-19 lebih susah sembuh.

Masyarakat bisa bernapas lega karena vaksin Sinovac hadir untuk mengatasi segala problema ini. Meski kedatangannya masih awal tahun depan, tapi ada harapan baru untuk mengakhiri masa pandemi. Sehingga kita bisa melanjutkan hidup secara normal dan tak lagi dibayang-bayangi ketakutan akan penularan corona. Kondisi ekonomi juga akan membaik karena krisis global berakhir.

Dokter Reisa Broto Asmoro menyatakan bahwa ketika ada vaksin, penularan penyakit tertentu dapat dicegah, orang-orang terlindungi dari wabah penyakit, dan kekebalan komunitas akan muncul. Sehingga wabah dapat dikendalikan. Ketika pandemi berakhir maka masyarakat bisa kembal produktid. Oleh karena itu, vaksinasi menjadi hal yang sangat penting.

Lanjut Dokter Reisa, orang-orang yang nantinya mendapatkan vaksin tak hanya melindungi dirinya sendiri, tapi juga orang lain. Karena ada herd immunity atau kekebalan lingkungan. Sehingga vaksin wajib dilakukan agar kita bisa keluar dari pandemi dan semua orang mendapat perlindungan.

Jangan ada yang menolak vaksin dengan alasan haram, karena MUI sudah menjamin kehalalannya. Vaksin Sinovac terbuat dari gelatin sapi, bukan babi. Lagipula, MUI dan beberapa lembaga pemerintah juga turut mengawasi proses pembuatan vaksin. Jadi sudah dijamin aman dan halal. Kaum anti vaksin tak bisa berkelit lagi, karena semua orang wajib diimunisasi.

Pemberian vaksin akan diberikan secara bertahap. Pemerintah akan memberikan prioritas penyuntikan kepada para tenaga medis, karena mereka lebih beresiko tertular corona dari para pasien. Setelah itu baru warga sipil yang akan diimunisasi. Pemberiannya diprioritaskan ke wilayah zona hitam dan merah. Namun jangan khawatir karena semua WNI akan mendapatkannya, hanya butuh kesabaran.

Selama masih menunggu datangnya vaksin covid-19, kita masih wajib menerapkan protokol kesehatan. Jangan malah merasa lelah dan melepa masker, karena menyerah dengan pandemi yang berlangsung hampir setahun. Justru ketika belum diimunisasi, masker harus selalu dipakai di luar rumah, agar tidak tertular corona. 

Ingatlah sekarang masih banyak OTG yang berkeliaran. Mereka tak tahu bahwa sedang membawa virus covid-19, jika tak dites swab terlebih dahulu. Lagipula, gejala corona pada orang yang terinfeksi tidak terlalu kelihatan pada fisiknya. Berbeda dengan penyakit lain seperti cacar ar, yang pasiennya punya bintk merah di sekujur tubuh.

Kita masih wajib untuk pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak, karena situasi di lapangan agak kacau. Ada OTG yang merahasiakan bahwa ia positif corona, namun nekat bekerja karena bosan saat karantina mandiri. Sehingga ia bisa menularkan pada rekan sekantor yang tidak bersalah. Jika teman kerjanya disiplin menjaga protokol kesehatan dan menjaga imunitas, tak akan mudah tertular.

Selangkah lagi kita akan mendapatkan vaksinasi corona. Imunisasi ini wajib diberikan agar mendapatkan herd immunity, sehingga pandemi covid-19 segera berakhir dan kita bisa beraktvitas lagi seperti biasa. Ingatlah untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan jangan pernah melepas masker, agar tak ada lagi penularan corona dan jumlah pasiennya menurun.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini 

Oleh : Zakaria )*

Masyarakat kembali dikejutkan dengan langkah Presiden Jokowi yang membubarkan 10 lembaga negara. Karena hal ini bukan untuk pertama kalinya. Pembubaran ini dilakukan untuk menyederhanakan birokrasi yag terlalu gemuk. Sehingga tidak ada tumpang tindih antara kementrian dengan lembaga non struktural.

Akhir tahun ini ada 10 lembaga negara yang dibubarkan oleh Presiden Jokowi. Pembubaran ini janganlah dilihat sebagai sesuatu yang negatif, melainkan harus dilakukan agar ada perampingan pada lembaga non struktural. Karena jika jumlahnya terlalu banyak, akan ada kepusingan tersendiri dalam mengaturnya.

Politisi Mardani Ali Sera mengapresiasi langkah Presiden Jokowi dalam membubarkan kesepuluh lembaga non struktural tersebut. Menurutnya, penghapusan ini perlu dilakukan demi pelayanan publik yang cepat. Juga mendukung percepatan birokrasi. Namun ia juga menigngatkan agar pembubaran juga diiringi dengan reformasi birokrasi.

Mardani Ali menambahkan, selama ini masih ada kekacauan karena fungsi lembaga non struktural yang tumpang tindih dengan kementrian. Padahal lembaga tersebut dibentuk di bawah kementrian, sehingga dasar hukumnya juga kuat. Selain itu, pembubaran juga didasarkan oleh desain yang kuat, sehingga tidak terkesan gali lubang tutup lubang.

Jika 10 lembaga itu akhirnya dibubarkan, maka kementrian tak lagi pusing karena ada 2 macam aturan yang membingungkan masyarakat. Sehingga mereka akan menuruti aturan dari kementrian saja, dan tak lagi bersebrangan dengan lembaga tersebut. Maka pembubaran itu harus disikapi sebagai sesuatu yang positif.

Selama ini kata ‘birokrasi’ masih menjadi momok bagi masyarakat. Karena jika akan  mengurus perizinan dan urusan lain yang berkaitan dengan pemerintahan, sudah terbayang betapa panjang dan pening prosesnya. Kadang mereka malah dipingpong oleh para oknum. Sekarang ketika ada lembaga yang dibubarkan, maka diharap birokrasi yang bobrok menjadi lebih baik lagi.

Selain itu, dari kesepuluh lembaga juga ada yang sudah bisa di-handle oleh kementrian. Jadi tidak ada 2 pihak yang mengurus 1 hal yang sama. Misalnya masalah telekomunikasi bisa langsung diurus oleh Kementrian Telekomunikasi dan Informatika, karena Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia sudah dibubarkan.

Sementara masalah olahraga, pengurusan PON, dan para atlet bisa langsung saja ke Kementrian Pemuda dan Olahraga. Penyebabnya karena lembaga Badan Olahraga Profesional Indonesia sudah dibekukan. Untuk mengurus ketahanan pangan, bisa ke Kementrian Pertanian, karena Badan Pertahanan Pangan sudah dibubarkan.

Dewan Riset Nasional juga dibubarkan dan dialihkan ke Kementrian Riset dan Teknologi. Juga ada beberapa lembaga non struktural lain yang juga dialihkan ke kementrian. Para pegawainya juga otomatis dimutasi ke kementrian terkait. Jadi mereka tidak usah galau, karena sudah berstatus abdi negara dan tak mungkin dipecat hanya karena lembaganya dibubarkan.

Selain itu, pembubaran lembaga negara juga akan menghemat anggaran. Efisiensinya juga sangat besar, mencapai 221 milyar rupiah. Karena jika 10 lembaga negara dibubarkan, anggran untuk merawat gedung dan biaya operasionalnya otomatis akan dihapus. Penghematan ini sangat penting karena kita wajib mengencangkan ikat pinggang di masa pandemi.

Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan beberapa tahun lalu juga pernah mengungkapkan usulan untuk membubarkan beberapa BUMN, karena dianggap tidak sehat. Ia juga beralasan harus ada efisiensi, sehingga menghemat uang negara. Namun diurungkan karena banyak hal.  Ketika ada lembaga negara yang dibubarkan dengan alasan efisiensi maka ini sejalan dengan pemikiran Dahlan Iskan.

Pembubaran lembaga negara jangan dilihat sebagai sesuatu yang jelek. Karena mereka dibekukan karena alasan penyederhanaan birokrasi. Kepengurusan pada lembaga-lembaga non struktural tidak terlalu gemuk, sehingga akan makin efektif, efisien, dan menghemat pengeluaran negara.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor