Penggunaan media sosial oleh kelompok separatis semakin masif. Mereka mempergunakan media sosial untuk memprovokasi masyarakat dan menyebar hoaks untuk menyerang Pemerintah. Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto membenarkan hal tersebut.

Dia mengungkapkan bahwa medsos kerap kali dijadikan medium untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Gerakan separatisme di Papua berpendapat jika media sosial sama efektif dengan perjuangan bersenjata, bahkan lebih masif. Kelompok tersebut, kata dia, berupaya menyudutkan pemerintah dengan membawa narasi ketertinggalan Papua.

“Upaya separatisme di dunia maya, akan terbentuk opini negatif di pemerintah, bisa membelokkan upaya pemerintah dalam pembangunan nasional dan mendukung gerakan separatisme,” ungkap Hadi Tjahjanto.

Upaya kelompok separatis itu memliki tujuan tertentu, seperti perhatian dunia mengenai kondisi Papua. “Guna memengaruhi dunia untuk kepentingannya. Memanfaatkan panggung internasional untuk provokatif,” lanjutnya.

Sementara itu, tokoh masyarakat di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Hengky Heselo meminta polisi mengusut kelompok berseberangan yang menyebarkan fitnah pengganggu kesatuan NKRI melalui media sosial, seperti kelompok separatis OPM.

Dirinya menegaskan kelompok itu terus berkoar di dunia maya dan menyebarkan fitnah penganggu Kamtibmas di Papua. Menurut Hengky, pernyataan yang diunggah di media sosial ini dapat mengganggu situasi Kamtibmas di Papua. “Sehingga kami mennyatakan sikap untuk harus diproses, tidak bisa tidak. Harus proses pidana atau lakukan tindakan hukum terhadap dia,” sambungnya.

Oleh : Gracia Gunawan )*

Keberhasilan program pemerintah dalam menangani corona tergantung pada sikap masyarakat. Sayangnya ada yang menolak untuk pakai masker dan bandel melanggar protokol kesehatan. Sikap oknum ini bisa dicegah jika ada aksi literasi di media publik, sebagai bentuk kampanye agar masyarakat mau mengikuti peraturan dan taat protokol.

Durasi pandemi yang sangat lama membuat masyarakat jenuh dan akhirnya melanggar berbagai protokol kesehatan. Di akhir tahun ini, banyak yang menyelenggarakan pesta pernikahan yang mengundang banyak orang, dan lupa sekarang masih ada corona. Banyak yang mengelus dada dan sedih karena kelalaian seperti ini.

Saat pandemi memang membuat masyarakat terbagi jadi 2 kubu.  Mereka ada yang tetap kukuh mematuhi protokol kesehatan, namun ada yang malas-malasan. Generasi muda sebenarnya bisa mengubah keadaan tersebut dengan mendukung kebijakan pemerintah dan memanfaatkan media sosial. Tujuannya agar yang lalai dan termakan hoax jadi patuh kembali.

Forum Pegiat Media Sosial Independen (FPMSI) membuat gerakan sebar konten positif dukung kebijakan pemerintah. Rusdil Fikri, ketua FPMSI menyatakan bahwa ia mendukung upaya penanganan pandemi covid-9 guna suksesnya program kebijakan nasional. Dalam artian, media sosial digunakan kaum muda untuk meng-upload status positif, bukannya hoax.

Rusdil melanjutkan, generasi milenial adalah kaum muda yang punya semangat tinggi. Oleh karena itu patut untuk disalurkan agar mereka semangat juga dalam melawan hoax dan penyebaran coroa. Juga mendukung program pemerintah. Ia juga membuat program penyebaran konten positif dan kreatif di media sosial agar ada literasi edukasi di masyarakat.

Mengapa harus melalui literasi edukasi? Karena buktinya, tingkat literasi di Indonesia masih sangat rendah. Banyak orang yang malas membaca buku dan tidak pernah lagi membelinya, setelah lulus sekolah. Membaca dianggap sebagai pekerjaan cendikiawan, dosen, dan pekerja kelas tinggi lainnya. Padahal membaca adalah sebuah keterampilan hidup yang wajib dimiliki semua orang.

Bahaya dari rendahnya tingkat literasi adalah banyak orang yang termakan oleh hoax. Karena mereka termakan oleh judul berita yang heboh. Padahal judul dan isi berita bisa berbeda jauh. Mereka termakan hoax dan malas membaca seluruh isi beritanya. Misalnya ketika ada hoax bahwa vaksin corona itu mengandung babi, akan sangat bahaya jika dpercaya.

Oleh karena itu kaum muda bisa jadi penggerak agar tidak ada lagi yang terjebak hoax semacam itu. Tujuannya agar program pemerintah untuk menangani corona berhasil 100%. Masyarakat jadi patuh dan mau menaati protokol kesehatan, mau divaksin, serta tak percaya hoax mentah-mentah.

Cara agar generasi milenial menjadi pendukung program pemerintah adalah dengan membuat konten positif di media sosial. Jangan hanya membuat status galau yang tidak jelas. Namun buatlah status untuk mendukung penanganan corona dan hanya share berita dari media online yang terpercaya, agar tidak terlanjur menyebar hoax.

Konten itu juga bisa berupa poster, meme, atau infografis. Gambar-gambar tersebut bisa di-upload di Instagram dan Twitter agar lebih banyak yang melihat dan mendukungnya. Ketika banyak konten positif untuk dukung langkah pemerintah dalam mengatasi corona, maka akan di-share ulang (retweet atau regrann) dan jadi viral.

Jika sudah viral maka kampanye konten positif akan berhasil. Hoax diberantas karena tenggelam oleh konten lain yang mendukung penanganan corona. Generasi muda berhasil jadi penggerak untuk menyokong program pemerintah, dan berjuang agar pandemi lekas berakhir.

Di media sosial, jangan asal share suatu berita tentang corona. Cek dulu apakah itu hoax atau bukan. Kaum muda juga bisa mendukung program pemerintah dalam mengatasi pandemi covid-19, dengan membuat berbagai konten positif. Tujuannya agar banyak yang melihatnya dan ikut mendukung program itu juga.

)* Penulis adalah warganet aktif dalam Forum Literasi di Semarang

Oleh : Ahmad Prasetyo )*

UU Cipta Kerja yang diresmikan oktober lalu membawa perubahan positif. Tak hanya di bidang ketenagakerjaan, tapi juga bisa mengembangkan industri daerah. Ada banyakperaturan baru yang bisa membuat industri daerah makin maju dan bisa naik level menjadi industri level nasional, bahkan internasional.

Industri menjadi hal yang bisa menyebabkan Indonesia maju, karena jika banyak pebisnis yang memiliki industri (walau kelas kecil), ia akan membuka pekerjaan bagi orang lain. Namun selama ini pengembangan industri, terutama di daerah, masih stagnan. Karena ada peraturan yang malah membuatnya susah untuk maju, misalnya masalah rumitnya perizinan usaha.

Pemerintah berusaha keras agar industri di daerah juga maju, agar mereka bisa selevel dengan industri di Jakarta, serta berkembang jadi industri nasional. Bila perlu, naik level jadi industri internasional. Oleh karena itu, dibuatlah UU Cipta Kerja yang bisa mengatur agar industri daerah makin maju. UU ini memangkas birokrasi yang memusingkan.

Salah satu hal yang diubah oleh UU Cipta Kerja adalah  penghilangan aturan izin gangguan. Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Prmanto Bhakti menyatakan bahwa retribui izin gangguan dihapuskan. Izin gangguan alias HO adalah surat yang menyatakan tidak ada keberatan dan gangguan atas lokasi usaha yang dijalankan.

Jika tidak ada retribusi izin gangguan, maka pemilik industri di daerah tidak akan pusing lagi. Karena tak ada pungutan uang yang harus diberikan ke Dinas, agar usahanya berjalan dengan lancar. Mereka bisa menggunakan uang itu untuk keperluan lain, misalnya menambah modal usaha atau biaya pengembangan riset produk.

Dihapuskannya retribusi bagi industri daerah adalah bukti bahwa UU Cipta Kerja sangat pro kepada wong cilik. Karena rata-rata industri di daerah dikendalikan oleh kalangan masyarakat bawah. Mereka senang karena diperhatikan oleh pemerintah. Sehingga cita-cita untuk berubah jadi kalangan atas atau minimal menengah, bisa cepat tercapai.

Selain dihapuskannya retribusi izin HO, UU Cipta Kerja juga mengatur adanya intensif fiskal ke daerah, yang akan diatur oleh kepala daerah. Intensif fiskal berarti pemanfaatan pengeluaran dan pendapatan negara untuk mempengaruhi keadaan ekonomi. Contohnya adalah intensif pajak dan intensif bea masuk dan keluar. 

Ketika pajak di daerah diberi intensif maka pengusaha kecil akan lega, karena nominalnya berkurang. Pemerintah paham mereka sedang masa kritis akibat pandemi covid-19, jadi diberi bantuan berupa pengurangan pajak. Intensif pajak ini pernah juga dilakukan tahun 2009, dan hasilnya ada pertumbuhan ekonomi sebesar 6%.

Jika peraturan di daerah diubah dengan memberi intensif fiskal dan menghapus izin HO, maka akan membuat para investor asing yakin untuk masuk ke  Indonesia. Apalagi dalam UU Cipta Kerja ada klaster investasi yang memudahkan langkah mereka dalam menanamkan modal dan berbisnis di negeri kita.

Iika ada investor asing masuk maka diharap akan memajukan industri di daerah. Smbiosis mutualisme antara penanam modal dengan pengusaha akan membuat kolaborasi yang dahsyat. Ketika ada suntikan dana investor, maka pebisnis bisa mengembangkan usahanya dengan membuat branding baru, kemasan produk yang cantik dan instagrammable, dan variasi produk.

Pebisnis di industri daerah juga bisa membuat situs untuk memasarkan produknya, bahkan memesan aplikasi agar para pelanggan semakin dekat dengan mereka. Semua langkah marketing ini bagus untuk memasarkan produk agar lebih diminati banyak orang. Namun juga butuh dana yang tidak sedikit, yang tentunya diberikan oleh para penanam modal.

UU Cipta Kerja mendorong majunya industri di daerah karena ada kebijakan intensif fiskal yang sangat meringankan pengusaha cilik. Selain itu, pemerintah menghapus izin HO, sehingga tidak ada lagi biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar izin gangguan. UU Cipta Kerja juga membuka peluang bagi investor asing untuk mennamkan modal pada pebisnis di industri daerah, karena ada klaster investasi.

)* Penulis adalah kontributor Milenial Muslim Bersatu

Oleh : Delina Tokoro)*

OPM dan KKB sebagai kelompok separatis Papua melakukan berbagai cara agar mereka bisa berpisah dari NKRI. Jika cara gerilya gagal, maka saat ini mereka menggunakan media sosial seperti Facebook untuk membuat propaganda. Tujuannya agar warga sipil Papua mau bergabung dengan OPM, dan juga menarik perhatian dunia internasional.

Kelompok separatis menebar jala ketakutan di media sosial agar makin banyak warga asli Papua yang menghormati mereka. Selain itu, mereka juga menggencarkan propaganda agar makin banyak yang memihak OPM daripada pemerintah Indonesia. Permainan psikologis ini disengaja agar OPM berkibar di dunia maya, karena cakupannya sampai ke luar negeri.

Masyarakat sudah diimbau agar waspada terhadap propaganda OPM. Mereka yang berakal sehat pasti tidak percaya dengan hoax tersebut. Karena propaganda itu minus logika dan terkesan dibuat-buat. Warga asli Papua juga tak mau diajak bergabung dengan OPM dan Republik Federal Papua Barat, karena lebih cinta NKRI. 

Salah satu propaganda OPM tahun 2020 ini adalah tentang pandemi covid-19. Mereka membuat status yang berisi berita seolah-olah pemerintah Indonesia sengaja tak melakukan lockdown ketika corona menyerang negeri ini, bulan maret. Lantas OPM sengaja mengabarkan bahwa bandara dan pelabuhan terus dibuka, sehingga pemerintah abai.

Selain itu, ada pula propaganda tentang KKB (kelompok kriminal bersenjata) berhasil mengelabui aparat dan merampas beberapa jenis senjata api seperti Bazooka. Sehingga kini mereka makin ditakuti karena peralatan perangnya banyak dan lengkap. Padahal dari redaksi kalimatnya ada kejanggalan, karena TNI tidak pernah memiliki senjata seperti itu.

Propaganda yang sudah terlanjur tersebar ini membuat masyarakat asli Papua makin waspada, karena mereka berusaha agar tak terpecah-belah. Jangan sampai ada golongan yang membelot ke OPM dan menghianati NKRI. Karena kaum separatis akan sangat gembira dengan banyaknya kader baru mereka, yang rela memberi uang dan dukungan lain agar Papua merdeka.

Pemerintah sudah mengusut dan menemukan setidaknya 74 akun media sosial yang menyebarkan propaganda. Sebagian dari akun tersebut sudah dinonaktifkan. Pemecahan kasus ini juga bekerja sama dengan pihak perusahaan Facebook dan Twitter dan mereka mau inisiatif untuk membekukan akun tersebut. Karena terbukti menyebar hoax dan propaganda.

Penonaktifan ini dilakukan agar tak ada efek negatif ke depannya. Karena salah satu keuntungan dari propaganda adalah adanya simpati dari masyarakat internasional. Karena mereka membaca berita tentang penembakan warga sipil di Papua dan ditulis bahwa pelakunya adalah aparat. Padahal itu hoax dan sengaja dibuat OPM agar mereka pro pembebasan Papua.

Masyarakat internasional yang memiliki jabatan akan mencoba mengangkat propaganda ini ke Dewan PBB. Sehingga ada narasi seolah-olah Indonesia berbuat kejam di Papua. Padahal pelaku sebenarnya adalah anggota OPM dan KKB. Seharusnya mereka juga tak mencampuri urusan intern negara lain, apalagi mendukung kemerdekaan Papua. Karena tidak punya hak sama sekali.

Warga negara Indonesia yang ada di luar Papua juga jangan sampai termakan propaganda OPM, karena mereka selalu playing victim dan menyalahkan aparat. Padahal anggota TNI sedang melakukan tugasnya, bukan berbuat kekejaman. Jangan malah pro OPM dan malah mengibarkan bendera bintang kejora, karena sama saja dengan menghianati kesetiaan pada NKRI.

Propaganda yang dibuat oleh OPM dan KKB di media soial sengaja dibuat untuk membuat narasi seolah-olah pemerintah menjajah di Papua. Padahal pemerintah pusat sudah memberi banyak fasilitas untuk warga di Bumi Cendrawasih. Seluruh WNI baik di Papua maupun pulau lain jangan percaya dengan propaganda tersebut, karena terbukti hoax.)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Batam