Deklarasi Ketua ULMWP Benny Wenda terkait kemerdekaan Negara Papua Barat mendapatkan kecaman berbagai pihak. Publik menilai bahwa deklarasi itu melanggar hukum dan menjadi sejarah buruk bagi masyarakat Papua yang menginginkan tetap bersama Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md menegaskan, Papua sudah secara final sah masuk wilayah Indonesia. “Papua itu melalui referendum 1969 sudah final dan sah menjadi bagian NKRI,” ujar Mahfud.

Menurut dia, referendum yang dilakukan pada November 1969 itu telah disahkan Majelis Umum PBB dan menegaskan, Papua sah bagian dari Indonesia. Sehingga sebaiknya tidak ada lagi pihak-pihak yang menginginkan terpisahnya Papua dari pangkuan bumi pertiwi. Mahfud juga menyebutkan, Papua tak masuk dalam daftar Komite 24 PBB. Komite 24 merupakan daftar negara-negara yang dianggap memiliki peluang dan mandiri untuk merdeka.

Terpisah, Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, juga mendukung bahwa Provinsi Papua sudah final menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak 1969.

“Bila dilihat sejarahnya, Belanda melepas Papua pada Agustus 1962 dengan syarat harus didahului dengan referendum. Referendum yang dikenal dengan penentuan pendapat rakyat (Pepera) dilaksanakan pada 1969 disaksikan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB),” TB Hasanuddin.

Dalam referendum itu, kata Hasanuddin, rakyat Papua yang dikuasai Belanda menyatakan memilih bergabung dengan Indonesia. Hasil itu diakui Perserikatan Bangsa–Bangsa (PBB). Dunia internasional juga mengakui secara sah Papua merupakan bagian Negara Indonesia setelah dilakukannya Pepera. Untuk itu, sebaiknya kegaduhan dan polemik soal kedudukan Papua dihentikan.

Sementara itu, Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Papua dan Papua Barat, Willem Frans Ansanay, menegaskan bahwa Pemerintah harus tegas terhadap Benny Wenda yang berusaha menganggu kedaulatan Indonesia perihal Papua. “Hal ini penting untuk membantah adanya sekelompok pihak yang memperingati 1 Desember sebagai Hari Proklamasi Papua Barat,” tegas Frans Ansanay.

Oleh : Abner Wanggai )*

Kemerdekaan Papua untuk berpisah dari NKRI adalah sesuatu yang mustahil untuk diraih, selain karena Papua sudah diakui sebagai bagian dari Indonesia secara konstitusi, kelompok separatis rupanya juga tidak memiliki sinergitas untuk mewujudkan perjuangannya.

Beberapa waktu belakangan ini, masyarakat diramikan oleh deklarasi elit separatis Papua, Benny Wenda yang saat ini kabur ke Inggris. Namun, deklarasi tersebut kemudian di bantah oleh pihak separatis Papua lain yang menganggap deklarasi Benny WEnda ilegal.

OPM sendiri menilai bahwa klaim kemerdekaan yang digaungkan oleh Benny justru dapat merusak persatuan rakyat Papua yang tengah berjuang secara langsung.

Sebby juga menunding bahwa Benny tengah bekerja untuk kepentingan kapitalis asing Uni Eropa, Amerika dan Australia. Hal ini menurutnya bertentangan dengan prinsip-prinsip revolusi bangsa Papua.

Ia juga tak segan mengatakan bahwa klaim yang digaungkan oleh Benny merupakan bentuk kegagalan pejuang kemerdekaan Papua yang kini menetap di Inggris.

Apalagi deklarasi pemerintahan oleh Benny tersebut tidak dilakukan di tanah Papua, namun di luar negara. Sehingga Sebby menilai bahwa hal tersebut tidak memiliki legitimasi mayoritas warga Papua.

Hal ini tentu menunjukkan bahwa kedua kelompok separatis tersebut tidak kompak dalam perjuangannya. Jika mereka tidak kompak, tentu saja kemerdekaan adalah hal yang mustahil untuk diraih.

Sebelumnya, Benny juga telah memastikan bahwa pemerintahan sementara yang ia pompin tersebut menolak kehadiran Indonesia. Bahkan dirinya menyebutkan bahwa kehadiran Indonesia di Papua sebagai gerakan ilegal.

Alih-alih tunduk pada Indonesia, Benny menyebutkan bahwa pemerintahan yang ia bentuk tersebut memiliki hukum dan konstitusi sendiri. Dia juga akan segera mengumumkan jajaran kabinet dan perdana menteri dalam pemerintahannya.

Benny sendiri merupakan salah satu tokoh separatis yang sejak lama memperjuangkan kemerdekaan papua dari Indonesia. Kini ia tinggal di luar negeri dan aktif menggalang dukungan internasional.

Deklarasi oleh Benny Wenda rupanya dibantah oleh Pakar Hukum Internasional yang juga merupakan Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan kini menjabat sebagai rektor Universitas Jenderal Achmad Yani Prof Hikmahanto Juwana mengatakan bahwa deklarasi pemnerintah ini apabila dilihat dari kaca mata hukum internasional tentu tidak memiliki dasar.

Dalam keterangan tertulis, Juwana menuliskan bahwa deklarasi tersebut tidak ada dasarnya. Dan karenanya, tidak diakui oleh negara lain.

Dia juga menyebutkan beberapa negara di kawasan pasifik yang kerap menunjukkan dukungannya terhadap Papua-pun belum bisa dijadikan tolak ukur karena akan mengganggu hubungan antar negara.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak akan melakukan tawar-menawar apapun berkaitan dengan posisi Papua dan Papua Barat di Indonesia. Mahfud menyatakan, Papua dan Papua Barat adalah bagian dari NKRI.

Hal tersebut disampaikan oleh Mahfud terkait denga keberadaan pihak-pihak yang disebut oleh Mahfud sengaja bekerja sama dengan negara lain untuk menyebarkan isu terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua.

Dalam kesempatan konferensi pers secara virtual, Mahfud mengatakan bahwa tidak ada lagi, dan tidak ada jalan, tidak ada negosiasi apapun untuk kemerdekaan maupun untuk memisahkan diri. Sehingga sudah final bahwa Papua tetap bagian dari NKRI.

Mantan pimpinan MK tersebut mengatakan bahwa kejadian seperti itu kerap terjadi jelang akhir tahun dengan pola yang hampir sama.

Isu ini biasanya muncul jelang penyelenggaraan sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dilaksanakan beberapa waktu lalu.

Mahfud MD juga merujuk pada Traktat Montevideo tahun 1933, ia menjelaskan bahwa syarat berdirinya sebuah negara adalah keberadaan rakyat, wilayah dan pemerintah.

Perlu kita ketahui juga bahwa PBB telah menetapkan Papua Barat sebagai wilayah Indonesia setelah referendum yang dilaksanakan pada tahun 1969. Tentu saja PBB tidak meungkin membuat keputusan yang sama untuk kedua kalinya.

Lalu bagaimana mungkin kemerdekaan bisa diraih apabila sang deklarator justru masih di luar negeri. Tentu saja wajar apabila rakyat Papua bahkan sesama simpatisan gerakan Papua Merdeka tidak menunjukkan sikap hormat kepada sang deklarator. Sehingga kemerdekaan bagi Papua untuk memisahkan diri dari NKRI adalah hal yang tidak mungkin terwujud.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh : Reza Wahab )*

Akhir november 2020, Presiden Jokowi membubarkan 10 lembaga non struktural. Publik tak perlu heran, karena alasan pembubaran ini demi efisiensi. Selain itu, kesepuluh lembaga sudah tidak diperlukan lagi fungsinya. Sehingga lebih baik dibubarkan saja.

Presiden Jokowi dikenal sebagai sosok yang sangat efisien dalam mengatur birokrasi negara. Jika ada peraturan yang dulu dipersulit, akan dicari jalan tengahnya, agar jadi mudah dan cepat. Selain itu beliau juga pernah membubarkan lembaga non kementrian, agar birokrasinya lebih efisien.

Di akhir tahun 2020 ini ada 10 lembaga lagi yang dibubarkan lagi oleh Presiden Jokowi. Berikut ini nama-namanya: Dewan Ketahanan Pangan, Dewan Riset Nasional, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Komisi Pengawas Haji Indonesia, Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, dan Komite Ekonomi dan Industri Nasional.

Selain itu lembaga lain yang dibubarkan adalah: Badan Pertimbangan Telekomunikasi, Komisi Ekonomi dan Industri Nasional, Badan Pertimbangan Telekomunikasi, Komisi Nasional Lanjut Usia, Badan Olahraga Profesional Indonesia, dan Badan Regulasi dan Telekomunikasi Indonesia.

Tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral menyatakan bahwa pembubaran 10 lembaga ini karena fungsinya bisa ditangani oleh kementrian teknis yang ada, juga menyederhanakan birokrasi yang terlalu gemuk. Jadi tidak ada fungsi ganda pada lembaga dan kementrian, lebih baik lembaga non struktural yang dbubarkan.

Donny melanjutkan, kesepuluh lembaga ini dibubarkan bukan karena kinerjanya menurun, melainkan alasan efisiensi biaya. Lebih baik uangnya dialihkan ke program ekonomi nasional. Dalam artian presiden lebih memkirkan masa depan rakyatnya. Uang yang dikucurkan ke progam ekonomi nasional akan bisa menolong lebih banyak orang.

Jika terlalu banyak lembaga non struktural maka ada biaya untuk merawat gedungnya, biaya operasional, dan lain-lain. Sedangkan kita masih masa pandemi sehingga harus melakukan efisiensi di segala bidang. Ketika 10 lembaga dibubarkan maka pemerintah bisa menghemat biaya hingga 227 milyar. Sungguh penghematan yang fantastis.

Masyarakat ikut mendukung pembubaran 10 lembaga tersebut karena ada yang memang sudah tidak berfungsi lagi, karena programnya sudah selesai. Sehingga tidak ada tugas lagi. Daripada pegawainya tak punya berkas yang dikerjakan, lebih baik lembaganya dibubarkan. Mereka juga jadi lebih produktif.

Pegawai di 10 lembaga non struktural tersebut juga tidak usah takut akan masa depannya. Karena mereka tidak dirumahkan, melainkan dimutasi ke lembaga lain. Misalnya para pegawai di Dewan Riset Nasional dipindah ke Kementrian Riset dan Teknologi. Sementara para pegawai di Dewan Ketahanan Pangan dipindah ke Kementrian Pertanian.

Selama ini permasalahan di Indonesia adalah birokrasi yang terlalu rumit. Sehingga menyusahkan ketika akan mengurus perizinan. Masyarakat mendukung pembubaran 10 lembaga karena nantinya birokrasinya akan diperpendek. Sehingga urusan mereka dengan departemen terkait akan dimudahkan, karena alurnya jadi lebih singkat.

Masyarakat juga senang karena presiden berani membubarkan lembaga yang memang sudah tidak produktif. Misalnya pada Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura. Di kedua wilayah itu sudah sangat modern dan berkembang pesat. Sehingga tidak usah lagi ada lembaga yang menaungi untuk mengembangkannya.

Pembubaran lembaga tersebut bukan berarti tindakan presiden ngawur, karena sudah merupakan hasil evaluasi yang matang. Selama ini Kementrian pendayagunaan aparatur negara dan birokrasi melakukan evaluasi, dan ternyata ada kekurangan efisiensi jika jumlah lembaga non struktural terlalu banyak.

Langkah Presiden untuk membubarkan 10 lembaga non struktural patut dipuji karena akan ada efisiensi pada pemerintahan. Selain menghemat pengeluaran, juga akan memangkas birokrasi. Sehingga tidak akan membingungkan masyarakat dengan aturan dan lembaga yang terlalu banyak.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Aldia Putra )*

Dalam pelaksanaan UU Cipta Kerja, dibuatlah aturan turunan berupa peraturan pemerintah dan peraturan presiden. PP dan Perpres sedang masa penggodokan dan ketika nanti diresmikan, akan mempermudah masuknya investasi ke Indonesia. Penanaman modal sangat penting karena untuk membangun sektor ekonomi tnetu butuh tambahan dana.

UU Cipta Kerja sdah diresmikan akhir oktober 2020. Untuk memperlengkapnya, maka dibuatlah total 44 aturan turunan berupa peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Sehingga pelaksanaan UU Cipta Kerja di lapangan akan makin dimudahkan. Ke-44 aturan turunan ini bisa dibaca di portal resminya, bahkan masyarakat juga bisa memberi masukan agar nanti pelaksanaannya lebih baik.

Publik menanti peresmian 44 aturan turunan tersebut. Karena jika sudah fix dan bukan hanya berupa rancangan peraturan pemerintah dan rancangan peraturan presiden, UU Cipta Kerja baru akan diterapkan di lapangan. Sehingga diharapkan akan ada perubahan postif pada sektor ekonomi dan investasi, dan mengeluarkan Indonesia dari kondisi finansial yang terpuruk.

Politisi Ahmad Ali berharap 44 aturan turunan UU Cipta Kerja akan selesai tepat waktu. Karena berharap implementasi UU ini akan mempermudah masuknya investasi asing. Penyebabnya karena penanaman modal akan jadi penyelamat dari krisis akibat badai corona. Dalam artian, jika ada investor tentu akan menggerakkan sektor industri, baik skala besar maupun kecil.

Investor sangat berperan penting dalam mengentaskan Indonesia dari ancaman krisis ekonomi jilid 2. Ketika mereka masuk dan menanamkan modal, maka akan membuat pabrik baru, dan rata-rata industri padat karya. Sehingga butuh hingga ribuan pekerja dan otomatis mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia.

Buktinya dari sebelum UU Cipta Kerja dan aturan turunannya diresmikan, sudah ada beberapa investor yang menyanggupi akan masuk ke Indonesia. Rencananya mereka akan membuat pabrik manufaktur, baterai, dan lain-lain. Investor tertarik untuk masuk karena yakin dengan aturan perizinan di Indonesia yang dpermudah berkat UU ini dan aturan turunannya.

Indonesia dianggap strategis karena memiliki potensi sumber daya alam yang bagus. Investor bisa turut mengolahnya dengan sistem bagi hasil. Selain itu, ketika penanam modal membuat pabrik manufaktur di Indonesia, selain mengurangi pengangguran juga menghemat biaya pengiriman. Karena produknya dirangkai di Indonesia dan dipasarkan di Indonesia.

Mengurangi jumlah pengangguran penting, karena sejak Indonesia dihantam pandemi pada maret 2020, ada jutaan orang yang di-PHK. Penyebabnya karena pabrik atau kantor tempat mereka bekerja melakukan pengurangan pegawai, demi efisiensi. Ada juga yang harus tutup karena usahanya merugi, sehingga mau tak mau harus merumahkan semua pekerjanya.

Jika ada terlalu banyak pengangguran maka akan membuat efek domino negatif. Para pengangguran akan tiap hari resah karena tak bisa menafkahi keluarganya dengan layak. Jika mereka ingin melamar kerja tapi belum juga diterima, akan bisa terjerat dalam hutang. Kalau tidak punya agunan maka akan termakan bujuk rayu rentenir dan bagaikan memasukkan dirinya sendiri ke dalam lubang macan.

Jika ada banyak pengangguran juga mengkhawatirkan karena ketika mereka gelap mata, akan berbuat kejahatan. Meningkatnya tingkat kriminalitas tentu berbahaya, karena orang-orang akan takut kehilangan barang pribadinya. Situasi akan jadi runyam akrena kehidupan masyarakat sangat tidak berbahagia.

Oleh karena itu masyarakat diharap untuk segera meresmikan 44 aturan UU Cipta Kerja, agar nanti bisa langsung diaplikasikan di lapangan. Sehingga ada banyak investor yang masuk, membuat pabrik dengan industri padat karya, dan mengurangi pengangguran. Rakyat akan mendapat penghidupan yang layak.

Semoga aturan turunan UU Cipta Kerja diresmikan sesuai dengan jadwal, dan pelaksanaannya sesuai dengan yang tertera dalam peraturan. Sehingga kehidupan masyarakat jadi lebih baik. Karena ada banyak perubahan positif berkat UU tersebut.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh: Yulita (Blogger Kota Bogor dan Mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan)

Berdasarkan laporan isu hoaks Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Kemenkominfo melaporkan sebanyak 1.237 hoaks seputar Covid-19 dan upaya penanganannya hingga tanggal 23 November 2020 lalu.

Banyaknya isu dan konten hoaks tersebut membuktikan bahwa masih ada oknum tidak bertanggung jawab yang mencoba memecah belah persatuan dan menyebarkan virus pesimisme terhadap upaya penanganan Covid-19 oleh pemerintah.

Jika ada yang protes, bahkan menghina keputusan pemerintah, maka harus dihentikan. Karena belum tentu penghinanya jika diberi tugas memimpin akan bisa berbuat yang lebih baik. Melawan hoaks dan konten negatif seputar kebijakan protokol kesehatan adalah bukti nyata masyarakat mendukung upaya pemerintah menangani Covid-19.

Karena bagaimanapun juga pemerintah adalah pihak yang diberikan kewenangan oleh rakyat, oleh karenanya pemerintah mempunyai kekuasaan untuk membuat kebijakan dan mengambil langkah-langkah yang mementingkan masyarakat yaitu kesehatan serta keselamatan masyarakat.

Pemerintah tentunya sangat memperhatikan setiap langkah atau kebijakan untuk menanggulangi efek pandemi, termasuk mengurangi korban jiwa akibat Covid-19. Salah satu upaya atau kebijakan tersebut, yaitu mengeluarkan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan, menciptakan aturan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), hingga menyiapkan beberapa bantuan paket ekonomi bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Namun demikian, kebijakan pemerintah tidak akan berjalan sesuai rencana tanpa adanya kerja sama dari masyarakat. Sedangkan, masih banyak masyarakat yang bersikap apatis dan mementingkan dirinya sendiri dengan tidak mematuhi peraturan yang telah dibuat pemerintah sehingga mengakibatkan kasus aktif Covid-19 menjadi sulit terkontrol, bahkan korban meninggal terus meningkat.

Rakyat Indonesia pasti bisa melewati masa-masa sulit ini dengan cara tetap menaati peraturan yang diberikan pemerintah dan tidak mengabaikanya serta tidak bersifat apatis terhadap kondisi sekitar. Sementara itu, pemerintah tidak akan mengabaikan rakyatnya, justru akan memberikan yang terbaik dengan segala cara.

Oleh karenanya, masyarakat diharapkan senantiasa mengawal dan menciptakan situasi kondusif di tengah pandemi Covid-19, termasuk di lini media publik dengan menyampaikan informasi valid seputar kebijakan pemerintah membangun ketahanan dan kesehatan masyarakat menuju Indonesia yang tangguh.