Papua Final Merupakan Bagian Sah NKRI

Deklarasi Ketua ULMWP Benny Wenda terkait kemerdekaan Negara Papua Barat mendapatkan kecaman berbagai pihak. Publik menilai bahwa deklarasi itu melanggar hukum dan menjadi sejarah buruk bagi masyarakat Papua yang menginginkan tetap bersama Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md menegaskan, Papua sudah secara final sah masuk wilayah Indonesia. “Papua itu melalui referendum 1969 sudah final dan sah menjadi bagian NKRI,” ujar Mahfud.

Menurut dia, referendum yang dilakukan pada November 1969 itu telah disahkan Majelis Umum PBB dan menegaskan, Papua sah bagian dari Indonesia. Sehingga sebaiknya tidak ada lagi pihak-pihak yang menginginkan terpisahnya Papua dari pangkuan bumi pertiwi. Mahfud juga menyebutkan, Papua tak masuk dalam daftar Komite 24 PBB. Komite 24 merupakan daftar negara-negara yang dianggap memiliki peluang dan mandiri untuk merdeka.

Terpisah, Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, juga mendukung bahwa Provinsi Papua sudah final menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak 1969.

“Bila dilihat sejarahnya, Belanda melepas Papua pada Agustus 1962 dengan syarat harus didahului dengan referendum. Referendum yang dikenal dengan penentuan pendapat rakyat (Pepera) dilaksanakan pada 1969 disaksikan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB),” TB Hasanuddin.

Dalam referendum itu, kata Hasanuddin, rakyat Papua yang dikuasai Belanda menyatakan memilih bergabung dengan Indonesia. Hasil itu diakui Perserikatan Bangsa–Bangsa (PBB). Dunia internasional juga mengakui secara sah Papua merupakan bagian Negara Indonesia setelah dilakukannya Pepera. Untuk itu, sebaiknya kegaduhan dan polemik soal kedudukan Papua dihentikan.

Sementara itu, Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Papua dan Papua Barat, Willem Frans Ansanay, menegaskan bahwa Pemerintah harus tegas terhadap Benny Wenda yang berusaha menganggu kedaulatan Indonesia perihal Papua. “Hal ini penting untuk membantah adanya sekelompok pihak yang memperingati 1 Desember sebagai Hari Proklamasi Papua Barat,” tegas Frans Ansanay.

Tinggalkan Balasan