Oleh : Agustinus Mareo )*

Provinsi Papua dan Papua Barat berada di Indonesia timur, namun tetap bagian dari Indonesia dna sejahtera bersama NKRI. Sudah banyak kemajuan yang ada di Bumi Cendrawasih, seperti Bandara Internasional Sentani dan Jalan Trans Papua. Kesejahteraan rakyat juga meningkat berkat program otonomi khusus.

Indonesia merdeka sejak 1945 dan Papua (dulu bernama Irian Jaya) baru bergabung tahun 1969. Meskipun paling terakhir bergabung (karena taktik politik Belanda), namun Bumi Cendrawasih tetap bagian sah dari NKRI. Rakyat Papua juga bangga jadi bagian Indonesia, dan mereka bersyukur karena di era Presiden Jokowi ada banyak kemajuan di wilayahnya.

Salah satu bukti kesejahteraan Papua adalah Jalan Trans Papua. Jalan yang membentang lebih dari 4.000 KM ini membawa efek domino positif bagi warga sipil di Bumi Cendrawasih. Karena kemudahan transportasi darat, sehingga menghemat biaya kirim, karena sebelumnya harus lewat udara. Harga pertalite lebih murah daripada avtur.

Di Papua juga ada fasilitas kesehatan yang lengkap, mulai dari Rumah Sakit hingga Puskesmas. Sehingga warga sipil tak perlu pergi jauh untuk berobat. Perlengkapan dan tenaga medisnya juga lengkap. Bahkan di daerah rawan, aparat diterjunkan untuk menjaga Rumah Sakit, agar melindungi para pasien.

Selain itu, di Papua ada pembangunan istora (istana olahraga) yang saat ini sudah selesai 98%. Bangunan ini bukan sekadar untuk gaya-gayaan. Melainkan disiapkan untuk menyambut pekan olahraga nasional (PON) ke-20, tahun 2020. Istora yang berada di Sentani Timur, Papua, bisa digunakan untuk pertandingan voli, basket, maupun gymnastic.

Pemilihan Papua sebagai tuan rumah PON juga menjadi salah satu indikator kesejahteraan di sana. Karena tentu pemerintah tidak main-main dalam menunjuk Bumi Cendrawasih. Sudah ada infrastruktur berupa gelanggang olahraga dan jalan raya yang mendukung. Pemerintah daerah Papua juga pasti menyiapkan logistik dan penginapan yang sangat layak.

Kesejahteraan di Papua adalah imbas dari kebijakan pemerintah, yakni BBM 1 harga. Jika dulu harganya bisa 60.000 bahkan 100.000 seliter (di pegunungan seperti Yakuhimo), namun saat ini dipres menjadi hanya 6.450 per liter. Program dari Pertamina ini sangat membantu rakyat kecil, karena memudahkan transportasi mereka.

Selain memudahkan transportasi, maka BBM 1 harga juga bisa menurunkan harga barang-barang. Penyebabnya karena ongkos transportasi yang juga diturunkan. Jadinya rakyat Papua makin sejahtera, karena tak lagi harus membeli sembako dan barang-barang lain yang mahal.

Kesejahteraan Papua juga terjadi karena ada keistimewaan pada program otonomi khusus. Peraturannya, gubernur dan walikota harus warga sipil Papua. Gubernur Lukas Enembe menjadi bukti bahwa ia adalah putra Papua yang cerdas dan brilian. Karena di masa pemerintahannya, dibangun Istana Presiden di Papua yang prestisius.

Selain itu, Lukas Enembe juga perhatian kepada warganya. Ketika pemerintah Papua diberi dana otsus, maka ia salurkan kepada anak-anak agar terus bisa bersekolah. Bahkan mereka juga bisa kuliah sampai ke luar negeri. Saat wisuda di Amerika, Gubernur Lukas juga datang untuk memberi selamat dan menyemangati mereka agar mau membangun tanah kelahirannya.

Ketika Papua sudah sejahtera, maka masyarakatnya berterima kasih kepada pemerintah pusat. Karena Presiden sudah meneruskan program otonomi khusus, yang terbukti memajukan Bumi Cendrawasih. Sehingga masyarakatnya makin maju, dan tidak identik dengan kemiskinan dan keterbelakangan.

Kesejahteraan di Papua terjadi berkat dukungan dari pemerintah pusat dan masyarakatnya yang mau bekerja sama, untuk bebarengan membangun Bumi Cendrawasih. Program otsus juga berjalan tanpa kendala, dan terbukti memakmurkan rakyat. Tak hanya dari infrastruktur, tapi juga pembangunan SDM melalui beasiswa.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bandung

Oleh: Anwar Ibrahim (Blogger Jakarta)

Masalah penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) atau Virus Corona tidak akan tuntas jika tidak ditangani serius oleh semua pihak. Himbauan pemerintah untuk mengikuti protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker dan tetap dirumah seharusnya dijalankan dengan tertib dan seksama. Namun sepertinya masyarakat sudah mulai jenuh dengan hal itu. Tidak sedikit yang abai bahkan melanggar protokol kesehatan dengan sengaja. Sehingga tidak heran jika kasus aktif kembali terjadi.

Masyarakat harus sadar dan peduli, sebab pemerintah tidak akan mampu mengatasi penyebaran Covid-19 tanpa dukungan dan feedback yang baik. Pelaksanaannya pun harus bersama bersama-sama, padu dan berkesinambungan agar bahaya pandemi ini bisa diminimalisasi.

Bertambahnya kasus positif merupakan peringatan bagi masyarakat secara luas. Tidak bisa kita saling menyalahkan terkecuali virus itu belum menyebar ke setiap lingkungan. Penyebaran virus begitu cepat, ditambah lagi dengan tingkat kesadaran masyarakat yang kurang sehingga hal tidak diinginkan bisa menjadi kenyataan.

Disiplin Ketat Protokol Kesehatan Solusi Cegah Penyebaran Covid-19

Seluruh elemen masyarakat harus berperan serta membantu pemerintah untuk membebaskan bangsa Indonesia dari krisis kesehatan ini. Dengan kata lain, seluruh elemen masyarakat harus mempunyai kepedulian dan kesadaran kolektif yang solid dan kuat untuk bersama-sama berupaya mengatasi pandemi Covid-19 serta dampak yang ditimbulkan, melalui disiplin ketat protokol kesehatan dan mengampanyekan informasi positif guna menumbuhkan optimisme.

Kepedulian dan kesadaran kolektif bangsa Indonesia inilah yang dapat melahirkan kebersamaan dan gotong royong, saling bahu membahu menekan penyebaran Covid-19. Tanpa disiplin dan gotong royong mematuhi aturan dan kebijakan pemerintah, mata rantai penyebaran Covid-19 sulit dihentikan. Oleh karenanya, perlu ditumbuhkan kesadaran kolektif bahwa kita semua senasib sepenanggungan dalam menghadapi pandemi ini.

Sudah semestinya rakyat mengapresiasi upaya pemerintah menangani penyebaran Covid-19 dan menghindari hoaks yang dapat menimbulkan hal kontraproduktif, sehingga percepatan penanganan Covid-19 sulit tercapai. Sekarang saatnya bersama lawan hoaks dan konten negatif seputar kebijakan protokol kesehatan.

Oleh : Afrizal )*

Desember ini ada gelaran pilkada yang mendebarkan, karena diadakan saat masa pandemi. Tanggal pelaksanaan pilkada sudah diundur namun nyatanya corona masih mengintai. Masyarakat diminta untuk makin waspada dan menaati protokol kesehatan saat pemilihan kepala daerah.

Pemilihan kepala daerah langsung (Pilkada) 2020 dilaksanakan dengan agak gemetar karena masih dihantui corona. Namun kita tak dapat menundanya lagi, karena akan mengacaukan jadwal administratif. Yang kita bisa adalah menaati protokol kesehatan, baik bagi pemilih maupun panitia. Agar semua selamat dan tidak terbentuk klaster corona baru.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu) Mochammad Affifudin menyatakan bahwa kedisiplinan dalam menaati protokol kesehatan jadi satu-satunya pilihan untuk mensukeskan pilkada. Bahkan orang yang tak menaatinya akan ditolak untuk masuk ke gedung saat pemilu. Banwaslu dan panitia pilkada perlu bertindak tegas agar semua orang disiplin.

Panitia memegang peranan penting dalam suksesnya pilkada dengan protokol kesehatan. Sebelum coblosan, ia harus memilih gedung yang lapang, agar pemilih tak berdesakan. Kursi juga wajib diberi jarak atau tanda X agar tidak ditempati. Di depan lokasi coblosan juga ada wadah cuci tangan dengan sabun antiseptik, bukan sabun biasa, agar hasilnya bersih maksimal.

Selain itu, menurut ketentuan KPU, panitia wajib mengenakan masker, face shield, dan sarung tangan sekali pakai. Ia juga dilarang keras menjabat tangan dengan siapapun. Juga wajib menjaga jarak minimal 1 meter. Sebaiknya konsumsi untuk panitia bukan kopi atau teh, cukup air mineral yang bisa dihisap dengan sedotan, jadi tak perlu melepas masker.
Ketika pelaksanaan pilkada, pemilih wajib pakai masker, bukan hanya face shield. Ia wajib mencuci tangan di tempat yang disediakan selama minimal 20 detik. Cuci tangannya juga dengan air mengalir dan sabun antiseptik, jadi tak boleh hanya dengan semprot hand sanitizer. Karena cuc tangan lebih efektif membunuh kuman dan virus.

Saat akan masuk ke gedung pemilihan, masyarakat wajib diperiksa dengan thermo gun, sehingga dipastikan tubuhnya sehat dan tidak demam. Di dalam lokasi jangan malah melepas masker, karena justru ada banyak orang di dalamnya. Sebaiknya hindari kontak fisik dan jangan mengobrol, walau dengan tetangga dekat, karena orang cenderung melepas masker saat berbicara.

Para pemilih juga sebaiknya bawa bolpen sendiri. Gunanya untuk menandatangani absensi dan mencoblos kertas suara. Sebelum mencoblos, ia diberi sarung tangan sekali pakai, dan setelahnya jari tangan cukup ditetesi tinta (bukan dicelup seperti dulu). Pastikan sarung tangan dirusak sebelum dibuang, agar nanti tak dipakai lagi oleh oknum yang menemukannya.

Protokol kesehatan yang ketat wajib dilakukan. Karena menurut Sonny Harry B, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Tim Satgas Penanganan Covid-19, ada 11 wilayah yang beresiko tinggi yang menyelenggarakan Plkada. Sementara ada 180 daerah yang resikonya sedang. Ketika semua orang disiplin, maka tidak ada pembentukan klaster corona baru.

Masyarakat juga diminta untuk bekerja sama dan mendukung kinerja panitia. Karena kerja mereka jadi 2 kali lipat dan jauh lebih melelahkan, karena harus menyiapkan wadah cuci tangan, thermo gun, dll. Berjaga dan mengawasi pilkada dalam masa pandemi menguras fisik dan mental. Hargailah panitia dan taati protokol kesehatan. Demi keselamatan banyak orang.

Pandemi covid-19 tak membuat Pilkada jadi dtunda untuk kedua kalinya. Pilkada masih bisa dilaksanakan tapi dengan syarat harus mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa untuk pakai masker standar dan jangan pernah melepasnya dengan alasan gerah. Ingatlah bahwa saat ini masih masa pandemi. Jangan sampai terbentuk klaster corona baru setelah pilkada selesai.

)* Penulis adalah kontributor Gerakan Mahasiswa (Gema) Jakarta

Oleh : Raavi Ramadhan)*

Pandemi covid-19 membawa korban bagi sebagian masyarakat, karena mereka terpaksa di-PHK. Perusahaan tempat bernaung malah merugi, jadi seluruh pegawainya harus dirumahkan. Untuk mengatasi banjir pengangguran, maka pemerintah meresmikan UU Cipta Kerja, yang akan membawa efek domino positif dan mereka mendapat pekerjaan lagi.

Jutaan pengangguran baru muncul saat pandemi. Hal ini tentu memusingkan, karena bisa memunculkan beberapa masalah baru. Daya beli masyarakat menurun karena mereka tidak punya uang, untuk sekadar membeli sebungkus nasi padang. Ketika daya beli turun akan berefek negati pada pasar, karena bisa melambatkan roda perekonomian negara.

Selain itu, pengangguran juga menimbulkan masalah sosial. Karena mereka dituntut untuk mendapatkan sesuap nasi, tapi kehilangan sumber pendapatan. Akhirnya jadi bekerja serabutan. Ketika tak ada lagi yang memberi job, maka oknum pengangguran yang kesetanan bisa mencuri, karena sudah bingung bagaimana cara mendapatkan uang susu untuk anaknya.

Permasalahan-permasalahan ini akan dipecahkan oleh obat manjur bernama omnibus law UU Cipta Kerja. Undang-Undang ini membawa efek domino positif, sehingga bisa mengurangi pengangguran, serta mengatasi masalah sosial dan ekonomi di kalangan mayarakat. Meski butuh waktu beberapa bulan namun harus optimis akan ada perubahan yang baik di Indonesia.

Dalam UU Cipta Kerja ada klaster investasi yang memudahkan masuknya penanam modal asing ke Indonesia. Bahkan sebelum UU ini diresmikan, sudah ada 135 perusahaan asing yang akan masuk ke negeri kita. Mereka gembira karena ada kejelasan regulasi di Indonesia dan kemudahan perizinan, sehingga yakin untuk membangun pabrik baru.

Jika ada pabrik baru, maka pengangguran akan terserap. Karena industri yang dibangun tersebut adalah berjenis industri padat karya, yang membutuhkan banyak pekerja. Para pengangguran akan berubah status jadi pegawai. Mereka lega karena punya gaji bulanan dan bisa mencukupi kebutuhan keluarganya dengan layak.

UU Cipta Kerja juga punya klaster UMKM dan klaster kemudahan berusaha. Jika pengangguran ingin beralih menjadi pedagang, maka mereka tak perlu mengurus izin HO yang rumit. Karena dalam UU ini, perizinan akan berbasis resiko. Jika usaha beresiko rendah seperti warung biasa, cukup izin biasa, bukan izin gangguan yang harus membayar biaya mahal.

Ketika ada legalitas usaha, maka pebisnis skala kecil ini bisa menggunakannya untuk mengajukan kredit ke Bank atau perusahaan finance. Karena perizinan adalah salah satu syaratnya, selain KTP dan surat penting lain. Mereka bisa membuka warung yang lebih lengkap, berkat tambahan modal dari Bank, dan menarik lebih banyak pembeli.

Selain itu, perizinan ini juga penting jika akan mengekspor barang. Karena rekanan di luar negeri selalu mensyaratkannya. Pengangguran yang beralih jadi pengusaha tekstil atau barang lain yang akan diekspor akan lega, karena tak lagi tersandung masalah pengurusan perizinan. Karena hanya butuh waktu maksimal 7 hari kerja untuk mendapatkannya, dan bisa diurus online.

Jadi para pengangguran akan bisa memilih, untuk terus jadi karyawan atau beralih jadi pebisnis. Semua ini tergantung dari passion dan kesempatan di depan mata. Mereka bisa berkarya di mana saja dan mendapatkan uang halal. Semua jalannya akan dipermudah berkat UU Cipta Kerja. Karena ada kejelasan regulasi dan pemangkasan birokrasi di lapangan.

Keberadaan UU Cipta Kerja menguntungkan karena membuat pengangguran berkurang. Adanya investor yang masuk dan membangun pabrik manufaktur baru, akan banyak menarik pekerja. Selain itu, UU ini juga mempermudah perizinan usaha. Pengangguran yang bosan dan berganti jadi pebisnis akan mendapat legalitas usaha dan mempermudah kinerja ke depannya.

Pemerintah mengeluarkan Inpres No 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Hal itu untuk menegaskan bahwa Pemerintah serius membangun Papua untuk meningkatkan perekonomian di wilayah Papua.

Staf Khusus Presiden, Billy Mambrasar, mengatakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul sebagai bagian dari sebuah bentuk kerangka besar jawaban dari solusi permasalahan yang ada di Papua. Billy meminta masyarakat tidak meragukan komitmen Presiden Jokowi dalam membangun Bumi Nusantara Paling Timur ini, Tanah Papua.

“Sejak menjabat presiden, data menunjukkan terbanyak dibanding Presiden yang lain, setidaknya sudah 11 kali Presiden Joko Widodo tercatat mengunjungi Papua dan Papua Barat. Coba siapa Presiden yang dengan niat dan kerja kerasnya melakukan hal tersebut, kalau tidak benar-benar cinta,” kata Billy. Pemerintah, lanjut Billy, mengingkan Papua bukan lagi menjadi daerah tertinggal.

Dirinya mengungkapkan, terlepas dari posisinya sebagai Staf Khusus, dirinya telah menikmati pembangunan tersebut. “Misalnya, dulu dari Biak ke Serui butuh waktu yg sangat panjang utk naik Feri, sekarang dengan tol laut yang di gagas Pak Jokowi, setiap saat ada kapal cepat, dan mobilitas meningkat, ini di kampung saya sendiri terlihat jelas”, ungkap Billy.

Ditempat terpisah, Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya memperhatikan pembangunan di dua provinsi ujung timur Indonesia, yakni Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Edy menegaskan bahwa periode 2015-2019, berbagai indikator menunjukkan kondisi sosial ekonomi di Papua dan Papua Barat semakin membaik. Hal itu dapat dilihat di angka kemiskinan dan pengangguran yang menurun. Dirinya pun menunjukan data ini menjadi bukti peningkatan ekonomi di Papua.

“Bukti transformasi ekonomi berjalan baik di Papua. Perbaikan ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat,” tegas Edy.

Sebelumnya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan The Asia Foundation pada 2018 menunjukkan, pembangunan jaringan jalan di wilayah itu telah memperbaiki kehidupan sosial ekonomi masyarakat melalui perbaikan konektivitas. Kehidupan ekonomi masyarakat meningkat karena mereka bisa menjual barang dagangan ke luar daerah dalam jumlah lebih banyak dibandingkan sebelumnya.

Oleh: Andri Hermawan (Blogger Kota Surabaya)

Ketidakdisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan merupakan salah satu tantangan terberat dalam mengatasi penularan Covid-19. Padahal, pemerintah tanpa henti mengingatkan kepada masyarakat agar konsisten menjalankan protokol kesehatan, seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan (3M).

Ketidakpatuhan dalam menjalankan protokol kesehatan kerap menjadi pertimbangan pemerintah untuk memberlakukan pembatasan sosial. Hal itu justru mengakibatkan beragam masalah, terutama pada aspek sosial-ekonomi, seperti terkontraksinya pertumbuhan ekonomi serta meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan.

Data BPS menyebutkan terdapat 17% warga atau sekitar 44,9 juta jiwa yang memiliki persepsi tidak mungkin terinfeksi Covid-19. Persepsi seperti itu tidak bisa dibiarkan karena akan menjadi potensi ancaman penularan dan menyulitkan penerapan protokol kesehatan. Hasil survei perilaku masyarakat di masa pandemi Covid-19 pada 7-14 September 2020 yang dilakukan BPS, dapat memberi gambaran tentang belum optimalnya kedisiplinan sejumlah warga dalam menjalankan protokol kesehatan.

Terdapat sekitar 8,02% penduduk tidak memakai masker, sekitar 26,46% tidak menjaga jarak, dan sekitar 22,29% tidak mencuci tangan. Dari data itu bisa dilihat secara faktual bahwa penduduk belum optimal menjalankan protokol kesehatan. Seharusnya pesan 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Data hasil survei perilaku masyarakat di masa pandemi Covid-19 itu barangkali dapat dijadikan masukan awal (pre-existing condition) untuk menggali informasi lebih detail guna menyukseskan pelaksanaan program perubahan perilaku. Hal ini bisa terwujud jika masyarakat saling mengingatkan termasuk memberikan informasi yang valid.

Sebagai penyalur informasi di tengah masyarakat, generasi milenial tentu diharapkan memiliki pengetahuan yang cukup mumpuni untuk mengajak masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Tokoh masyarakat dan tokoh agama juga memiliki kemampuan memperluas cakupan masyarakat yang diedukasi sehingga mempercepat pemahaman tentang protokol kesehatan. Selanjutnya, program pemerintah diharapakan dapat dijalankan dengan tertib hingga menjadi gerakan nasional.

Maka dari itu, sangat diharapkan kesadaran segenap elemen bangsa turut berpartisipasi dalam program perubahan perilaku agar kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan tetap terjaga. Selain itu, vaksinasi juga menjadi salah satu solusi telat dalam pencegahan penyebaran Covid-19.

Bayangkan jika seluruh masyarakat mematuhi protokol kesehatan dan mendukung vaksinasi nasional, penularan Covid-19 dapat segera dihentikan. Maka dari itu, diharapkan seluruh komponen masyarakat sadar dan mau melaksanakannya, sehingga kehidupan bangsa Indonesia dapat kembali normal serta mampu meneruskan program pembangunan yang tersendat di masa pandemi ini.

Oleh Febri Nizam

Pandemi Covid-19 masih belum berakhir di Indonesia, namun jumlah pasien Corona sudah menurun dan tingkat penularannya mulai merendah. Penurunan jumlah pasien ini amat melegakan karena kurva corona akan segera melandai dan diharap penyakit ini benar-benar pergi dari Indonesia.

Berarti kita sudah melewati puncak kurva alias masa kritis akibat banyak-banyaknya pasien covid-19. Progres positif ini menunjukkan kerja keras pemerintah, tim Satgas Covid, dan para tenaga kesehatan yang sudah bekerja keras.

Menteri Kesehatan, Terawan A. Putranto mengatakan, program kerja Kementerian Kesehatan berorientasi pada upaya promotif dan preventif, upaya promotif dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi seputar penerapan protokol kesehatan (Prokes) 3M (memakai masker, menjaga jarak aman dan mencuci tangan pakai sabun) yang dilakukan di berbagai fasilitas umum.

Sementara, upaya preventif dilakukan melalui strategi 3T (Test, Trace dan Treat) yakni, menurunkan ribuan pelacak kontak di 10 provinsi prioritas untuk menelusuri penularan dan kontak erat.

Selama kemunculan Covid-19 di Indonesia, pemerintah telah melakukan berbagai upaya pencegahan dan pengendalian pandemi Covid-19 dengan memperkuat berbagai pilar seperti surveilans, diagnosis lab, manajemen klinis, pencegahan dan pengendalian penularan, komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat, penyediaan sumber daya serta pelayanan kesehatan esensial. Penguatan akan poin-poin tersebut sejalan dengan Permenkes No 13 Tahun 2020.

Upaya dan langkah pemerintah mencegah serta memutus mata rantai penyebaran Covid-19 guna memulihkan roda perekonomian dan kondisi sosial budaya bukan hal mudah dilaksanakan dan bisa cepat terselesaikan.

Meskipun sudah dilakukan secara optimal, upaya pemerintah masih terus mendapat resistensi dari segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab. Masifnya isu hoax di masyarakat yang menimbulkan kekhawatiran dan keresahan akan berdampak pada ketidakoptimalan strategi pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 ini.

Bareskrim Polri mengungkap adanya 104 kasus dugaan penyebaran hoax terkait dengan pandemi Covid-19 di sepanjang tahun 2020. Kasus-kasus ini terdiri dari hoax korban meninggal akibat Covid-19, penyebaran Covid-19 tanpa ada info resmi, dan hoax WNA membawa virus. Hoax terbaru saat ini adalah menyangkut kehalalan dan efektivitas vaksin Covid-19.

Hoax ini membuat sejumlah pihak khawatir dan akan sulit untuk mengakhiri pandemi, jika banyak orang yang tidak mau menerima vaksinasi tersebut. Pemerintah sudah memastikan bahwa produksi vaksin tersebut telah melalui uji klinis sesuai dengan rekomendasi WHO (World Health Organization), sehingga aman untuk didistribusikan kepada masyarakat.

Kehadiran vaksin dapat menjadi solusi terhindar dari infeksi virus Covid-19 dan tentunya menghentikan penularannya. Sebenarnya masyarakat tidak akan asing dengan vaksin, karena sejak kecil, setiap orang sudah menerima vaksin melalui program imunisasi.

Hanya saja terdapat oknum yang mencoba menyebarkan isu hoaks bahwa vaksin Covid-19 tidak aman bahkan tidak halal. Masyarakat harus menepis isu tidak benar itu agar pandemi segera berakhir melalui vaksinasi.

Oleh karena itu, bersama kita lawan berita hoaks dan konten negatif seputar kebijakan protokol kesehatan dan vaksinasi melalui literasi, edukasi dan konten positif diberbagi lini media massa seputar kebijakan pemerintah melawan penyebar Covid-19 dan kembali memulihakan perekonomian nasional.*

Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSIS) Jakarta

Oleh : Deka Prawira )*

Publik dikejutkan oleh tingkah pendukung Rizieq Shihab yang nekat menyerbu rumah ibunda Mahfud MD. Ratusan orang itu mengelilingi rumah dan akan melakukan tindakan anarki. Masyarakat makin antipati terhadap mereka, karena sebelumnya juga nekat melakukan azan yang isinya diubah jadi kontroversial.

Rizeq dipanggil oleh Polda Metro Jaya untuk kedua kalinya. Namun ia terus mengelak dengan alasan sakit. Di luar dugaan, ratusan pendukung sang habib di Madura mengadakan protes. Mereka mendatangi Polres Pamekasan dan memprotes, mengapa Habib Rizieq harus dipanggil oleh polisi?

Anehnya, seusai dari kantor polres, kumpulan pendukung Rizieq tidak membubarkan diri. Mereka malah sengaja berjalan menuju rumah Mahfud MD di Kelurahan Bugih, Pamekasan. Ratusan orang itu tiba-tiba memindah aksi demo ke depan hunian tersebut, lalu memaksa untuk membuka pagar. Mereka meneriakkan nama Mahfud agar keluar rumah.

Aksi massa ini tentu membuat seisi rumah ketakutan. Ibunda Mahfud MD yang sudah berusia lanjut gemetar karena takut massa akan mengamuk dan menyerbu masuk ke rumahnya. Beruntung aksi ini hanya berlangsung sebentar. Keesokan harinya, di depan rumah Mahfud MD langsung dijaga oleh pasukan dari ormas lain.

Publik menyayangkan tindakan pendukung Rizieq yang ngawur. Untuk apa mereka menyerbu sebuah rumah yang dihuni oleh nenek tua? Bagaimana jika seandainya beliau kaget lalu sakit karena shock berat? Tentunya mereka tak mau bertanggungjawab dan lari dari masalah. Lagipula, mereka juga konyol, karena Mahfud MD berkantor di Jakarta dan tidak sedang mudik ke Madura.

Mahfud MD berkomentar bahwa pendukung sang habib tidak menyerbu pemerintah (karena ia adalah representasi dari pemerintah Indonesia), namun sudah menyerangnya secara pribadi. Ia juga menyayangkan kejadian ini dan mengkhawatirkan kesehatan sang bunda.

Bukan kali ini saja pendukung Rizieq bertindak anarki. Beberapa waktu lalu ada potongan video yang viral di media sosial. Dalam rekaman itu ada seorang laki-laki yang sedang mengumandangkan azan. Sayangnya redaksi kata-kata dalam azan diubah, dari ‘hayya ala shalla’ menjadi ‘hayya ala jihad’ yang berarti ayo kita jihad.

Siapa yang begitu berani mengubah kata-kata dalam azan yang sangat sakral? Apa ia tak takut diazab? Rupanya ketika ditelusuri, muazin yang melakukannya adalah salah satu pendukung Rizieq. Anehnya teman se-ormas malah mendukung perbuatannya yang sangat ngawur dan kontroversial. Karena sudah mengarah ke tindakan kriminal.

Logikanya, untuk apa orang-orang diajak jihad, padahal Indonesia sudah merdeka tahun 1945. Jika masyarakat diajak berperang, maka melawan siapa? Ajakan untuk jihad sungguh sangat tidak relevan dengan kehidupan modern. Karena kompeni sudah menyerah sejak dahulu kala.

Jika pendukung Rizieq ngotot berjihad untuk melawan musuh, maka musuh yang mana? Mereka selalu menganggap orang lain yang tidak sependapat sebagai musuh, dan lebih ekstrim lagi, musuh itu boleh saja disakiti sampai kehilangan nyawa. Makna jihad bergeser jauh, dari membela umat menjadi menyakiti orang lain yang tidak bersalah.

Mereka lupa bahwa sesungguhnya jihad yang paling utama adalah mencari nafkah untuk anak dan istri. Bukan dengan berperang dan memusuhi orang lain dengan cara yang ngawur. Jangan mencampur adukkan ajakan untuk beribadah dengan berperang, karena sangat tidak etis. Justru sebagai manusia beriman, kita berperang melawan setan dan nafsu di dalam dada.

Pendukung Rizieq sudah melewati batas ketika mereka menggeruduk rumah Mahfud MD dengan alasan ingin memanggilnya. Padahal mereka sudah terindikasi akan melakukan tindakan anarki. Selain itu, mereka juga bertindak kelewatan ketika mengubah kata-kata dalam azan menjadi ajakan jihad. Karena saat ini arti jihad mereka salah artikan jadi jauh sekali.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Tangerang

Oleh: Rebecca Marian )*

Papua adalah wilayah paling timur Indonesia. Meskipun letaknya sangat jauh dari Jakarta, namun pemerintah sangat memperhatikan Bumi Cendrawasih. Di Papua dibangun berbagai inrastruktur seperti Bandara Internasional Sentani dan Jalan Trans Papua. Karena harus ada keadilan dan pemerataan pembangunan, antara Indonesia bagian barat dan timur.

Kesenjangan antara di Jawa dan Papua berusaha dihapus oleh pemerintah. Karena Bumi Cendrawasih adalah bagian dari Indonesia juga. Jadi sangat wajar jika ada pemercepatan pembangunan di Papua. Sehingga di sana ada infrastruktur yang akan mendukung kelancaran kehidupan masyarakatnya. Juga akan memajukan warga sipil di Papua.

Pembangunan yang vital di Papua adalah dari segi transportasi. Karena selama ini di sana sangat mengandalkan pesawat terbang atau helikopter, karena alamnya yang masih banyak dipenuhi hutan dan pegunungan. Namun minusnya, harga barang jadi sangat mahal, mialnya 1 liter bensin bisa lebih dari 200.000 rupiah. Karena harus diangkut pakai pesawat.

Untuk mengatasi masalah ini, maka pemerintah memudahkan transportasi dengan membangun Jalan Trans Papua. Di jalan yang membentang lebih dari 4.000 KM ini, truk dan mobil bak bisa meluncur dengan mulus. Sehingga pengangkutan barang dilakukan via darat, tak lagi lewat udara. Harga barang akan menurun karena biaya transportasi juga turun.

Selain itu, sejak ada Jalan Trans Papua memudahkan laju penduduk. Jika dulu mereka harus lewat di dalam hutan dan butuh waktu lebih dari 3 hari, sejak ada jalan ini hanya butuh semalam saja. Mereka bisa pergi ke kota lain untuk berdagang atau mencari fasilitas kesehatan, dengan cepat.

Pembangunan di Papua tak hanya fokus pada inrastruktur, namun juga di bidang lain seperti pembangunan SDM dan pemanfaatan SDA. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa pembangunan di Bumi Cendrawasih akan dilakukan secara holistik. Dalam artian, desk penugasan dari beberapa kementrian dan lembaga akan digabung sehingga pembangunannya akan lebih cepat.

Menurut menteri yang berasal dari Pulau garam ini, pembangunan di Papua akan dilaksanakan selama 5 tahun ke depan. Pemerintah punya 5 agenda untuk memajukan Bumi Cenderawasih. Yakni pembangunan SDM, pemanfaatan SDA untuk transformasi ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan pemercepatan dan reformasi birokrasi.

Pembangunan sumber daya manusia penting karena diharap para putra Papua bisa membangun daerahnya sendiri. Mereka akan diberi kesempatan belajar hingga perguruan tinggi dengan diberi beasiswa dari pemerintah, melalui program otonomi khusus. Jadi para sarjana akan mengabdikan diri di kampungnya dan mengajarkan ilmu kepada anak-anak Papua.

Pembangunan sumber daya alam juga jadi fokus untuk memajukan Papua. Sagu tidak hanya diolah dengan cara tradisional dan dimasak jadi papeda. Namun diharap bisa dijadikan tepung berkualitas baik, sehingga bisa diekspor dan memajukan petaninya. Masih ada banyak sumber daya alam di sana yang bisa diolah, seperti pisang australimusa dan buah sukun.

Birokrasi juga akan dibenahi di Papua, untuk mempermudah perizinan. Jadi penduduk tidak akan kesulitan saat akan membuat KTP, mengurus legalitas usaha, dan lain-lain. Karena birokrasi cara lama diperpendek alurnya, sehingga mengurus surat-surat penting jadi mudah dan cepat selesai. Penduduk akan senang karena punya surat dan perizinan tersebut, dan menghindarkan ASN dari potensi KKN.

Pembangunan di Papua yang menyeluruh, mulai dari infrastruktur, sumber daya alam, sumber daya manusia, hingga birokrasi, diharap mampu memajukan Bumi cendrawasih. Karena di sana punya banyak potensi yang sayang untuk dilewatkan begitu saja. Pemerintah membangun Papua, karena ia adalah bagian penting dari Indonesia. Tidak ada yang namanya menganaktirikan, karena semua pulau di negeri ini dibangun.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Saat ini banyak sekali berita-berita bohong alias hosks yang tumbuh subur dan terus-menerus menyebar tanpa ada batas. Hebatnya lagi, penyebarannya bahkan sampai masuk ke dalam berbagai segi kehidupan yang dapat memicu gagalnya program dan pelakasanaan kebijakan pemerintah khususnya dalam penanganan pandemi Covid-19.

Untuk itu diperlukan peran dari masyarakat untuk mensosialisasikan dan meliterasi isu-isu positip terkait berbagai kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 seperti mensukseskan kebijakan Protokol Kesehatan dan rencana program vaksinasi nasional. Atas latar belakang tersebut, Media Kata Indonesia aksi literasi konten narasi positip didukung demgan acara live podcast pada Senin (7/12) dalam upaya mendukung suksesnya kebijakan protokol kesehatan dan program vaskinasi nasional demi keberhasilan penanganan pandemi Covid-19.

Pemimpin redaksi Kata Indonesia Hafyz Marshal mengatakan bahwa peran masyarakat menjadi sangat penting dalam Suksesnya penanganan pandemi Covid-19.

“Selain disiplin Protokol Kesehatan, Peran masyarakat yang lain saat ini adalah mensukseskan berbagai program dan kebijakan dalam penanganan Covid-19 melalui aksi literasi dan edukasi disiplin protokol kesehatan serta program vaksinasi nasional” kata Hafyz.

Sementara itu, Ketua Bidang OKK HIPMI Jawa Barat M. Abda’u Zaki Priyambodo menyampaikan bahwa perang melawan hoaks seputarbisu penanganan pandemi saat ini sama saja dengan perang melawan penyebaran Covid-19.

“Sama bahayanya (hoaks dan Covid-19), untuk itu ayo lawan hoaks dan konten negatif seputar kebijakan protokol kesehatan dan vaksinasi nasional lewat literasi edukasi konten positif” ujar Zaki.

Lebih lanjut, narasumber live Podcast berikutnya yang juga sekaligus Puteri Indonesia Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 dr. Jeanatasia Kurnia Sari mengimbau agar masyarakat dan generasi muda agar melawan hoaks seputar vaksinasi.

“Jangan mudah percaya dengan informasi yang tidak valid seputar vaksinasi, Vaksinasi aman, karena program Vaksinasi serta melaksanakan Disiplin Protokol Kesehatan merupakan Solusi Suksesnya Pencegahan Penyebaran Covid-19” kata dr Jeanatasia.

Sebelum pelaksanaan live Podcast, media Kata Indonesia bersama elemen masyarakat dengan warganet dan kslangan milenial juga melskukan gerakan aksi literasi melalui penyebaran konten positif di media sosial demi mendukung kebijakan protokol kesehatan dan vaksinasi nasional dalam rangka suksesnya Penanganan Covid-19.

Setelah bincang online Podcast berlangsung, dilanjutkan dengan pembacaan deklarasi gerakan warganet dan kslangan milenial Kota Bandung bersama elemen masyarskat lainnya sebagai komitmen mendukung pelaksanaan protokol kesehatan dan suksesnya program Vaksinasi nasional. Adapun beberapa poin deklarasi tersebut sebagai berikut,

Pertama, Siap menjaga Persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Dan Undang – Undang Dasar 1945 Serta Kebhinekaan.

Kedua, Siap meningkatkan kolaborasi berbagai kalangan melalui aksi literasi narasi positip mendukung kebijakan pemerintah demi suksesnya disiplin protokol kesehatan dan program vaksinasi nasional menuju Indonesia yang sehat dan tangguh.

Ketiga , Siap bergotong royong melawan hoaks dan konten provokatif demi menciptakan kondusifitas di lini media publik demi suksesnya kebijakan Pemerintah membangun ketahanan dan kesehatan Masyarkat menuju Indonesia yang sehat dan tangguh.