Oleh : Muhammad Ridwan )*

Di tengah proses penyusunan aturan turunan UU Cipta Kerja, Pemerintah telah membentuk tim yang berkunjung ke beberapa kota untuk menyerap masukan dan tanggapan dari masyarakat terkait undang-undang Cipta Kerja.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijiono Moegiarso mengatakan, pemerintah ingin menjelaskan pokok-pokok substansi yang telah diatur dalam UU Cipta Kerja.

Di kota Surabaya, pemerintah meminta pandangan dari sektor perdagangan, perindustrian, keagamaan, jaminan produk halal, kesehatan, serta lingkungan hidup dan kehutanan.

Selain itu, pemerintah juga menggelar kegiatan yang sama di 2 kota lain. Pertama di Banjarmasih dengan fokus membahas sektor perizinan berusaha berbasis risiko, UMKM serta ketenagakerjaan.

Selain menyerap aspirasi di kota Pahlawan, pemerintah juga menyerap aspirasi di Manado dengan fokus ke sektor kelatuan dan perikanan, pertanian, kemudahan berusaha di daerah, serta energi dan sumberdaya mineral.

Pada kesempatan sebelumnya, pemerintah juga telah menggelar kegiatan serupa di Jakarta yang membahas sektor perpajakan, pertanahan, penataan ruang dan proyek strategis nasional di Palembang.

Selain itu, acara serupa juga dilakukan di Bali dengan fokus pada sektor pajak dan retribusi daerah, UMKM, Koperasi serta ketenagakerjaan.

Pemerintah telah menegaskan akan perlunya masyarakat untuk lebih aktif dalam memberikan masukan, pemerintah juga akan segera melakukan sosialisasi dan konsultasi publik, dengan menyiapkan acara sosialisasi di berbagai wilayah di seluruh NKRI.

Pemerintah juga membuka ruang dialog kepada masyarakat yang hendak memberikan masukan langsung melalui portal UU Cipta kerja di laman http://www.uu-ciptakerja.go.id.

Pemerintah tentu memiliki harap dengan adanya penyediaan akses yang mudah kepada masyarakat, baik akses secara fisik maupun secara daring, akan memudahkan dan lebih cepat mendorong masyarakat untuk dapat memberikan masukan terhadap substansi dan materi RPP serta Rperpres turunan UU Cipta Kerja.

Kini pemerintah sedang menyelesaikan 44 aturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang terdiri dari 40 peraturan pemerintah (PP) dan 4 peraturan presiden (Perpres).

Sebelumnya, pemerintah juta telah membuka ruang yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat memberikan masukan maupun usulan dalam penyusunan peraturan turunan dari UU Cipta Kerja setelah diundangkan pada 2 November 2020.

Presiden Joko Widodo juga telah memastikan bahwa pemerintah akan terbuka dalam menerima masukan dari semua pihak dalam membuat aturan UU Cipta Kerja.

Hasil serapan aspirasi yang diperoleh diharapkan dapat menjadikan RPP yang dibuat nantinya, telah mengakomodir seluruh aspirasi dari pelaku usaha dan masyarakat di Indonesia.

Sementara itu, Direktur Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Agung Pambudhi berharap agar pemerintah dapat menyelesaikan persoalan investasi dan berusaha melalui aturan turunan UU Cipta Kerja yang tengah disusun.

Tentu saja menanggapi hal tersebut, pemerintah harus memiliki sikap tegas sebagau pemegang otoritas kebijakan perizinan dan aturan hukumnya.

Para pengusaha tentu sangat mengharapkan pelayanan perizinan jauh lebih memberikan kepastian daripada sebelum adanya UU Cipta Kerja.

Dirinya juga berharap, akan adanya investasi yang harus tergambar kuat dari seluruh RPP yang dibuat pmerintah. Misalnya, mengenai kemudahan pengurusan izin yang berbasis sistem mulai pemenuhan persyaratan dokumen hingga pelaku usaha atau pemohon mendapatkan izinnya.

Kini Indonesia telah memiliki lebih dari 43.000 peraturan, yang terdiri dari 18.000 peraturan pusat, 14.000 peraturan menteri, 4.000 peraturan LPNK dan hampir 16.000 peraturan di daerah.

UU Cipta kerja tentu memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan dan kemudahan bagi UMKM dan Koperasi agar dapat masuk ke sektor formal melalui kemudahan pendirian, perizinan dan pembinaan.

Untuk menghasilkan penyusunan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang baik dan implementatif, tentu memerlukan koordinasi dan sinergi yang baik juga antara pemerintah dengan seluruh stakeholder.

Aturan turunan UU Cipta Kerja tentu diharapkan dapat sejalan dengan semangat regulasi diatasnya supaya tidak menimbulkan tumpang tindih regulasi dan hambatan investasi lainnya.

Dibukanya ruang dialog untuk menjaring aspirasi dengan masyarakat luas tentu membuktikan bahwa pemerintah bersikap terbuka dan transparan terhadap segala masukan maupun kritikan agar UU Cipta Kerja dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan mahasiswa Cikini

Oleh : Rebecca Marian )*

Papua sedang digenjot agar lebih maju lagi, sehingga tidak ada ketimpangan antara di sana dengan wilayah lainnya. Pemerintah menerbitkan inpres nomor 9 agar pemercepatan pembangunan di Bumi Cendrawasih punya payung hukum. Sehingga program ini bisa berjalan dengan sukses ke depannya.

Indonesia terdiri atas banyak pulau, salah satunya Papua. Meski letaknya jauh dari ibukota, namun pemerintah berusaha adil dengan membangun wilayah sana. Agar tidak ada lagi kemiskinan, kelaparan, dan kebodohan di Bumi Cendrawasih. Papua adalah bagian dari NKRI, oleh karena itu juga wajib mendapat perhatian dari pemerintah pusat.

Inpres nomor 9 tahun 2020 pun dikeluarkan, agar Papua makin maju. Peraturan itu berisi tentang perintah pemercepatan pembangunan di Papua. Pemercepatan sangat dibutuhkan, karena di era orde baru, Bumi Cendrawasih agak diabaikan. Sehingga Presiden Jokowi berinisiati agar masyarakat di sana diberi stimulus, agar memajukan daerahnya dan jadi wilayah yang makmur.

Yani Ansanay, akademisi Universitas Cendrawasih menyatakan bahwa masyarakat Papua memberi apresiasi yang tinggi terhadap inpres nomor 9 tahun 2020. Dalam artian, inpres ini menunjukkan perhatian penuh dari pemerintah pusat. Setelah ada program otonomi khusus, sekarang ada lagi program pemercepatan pembangunan di Papua, sehingga hasilnya makin mantab.

Namun Yani memberi masukan bahwa sebaiknya program ini juga mengarah ke dunia pendidikan. Ia ingin ada program studi perikanan dan pertanian, karena sangat relevan dengan kondisi di Papua. Di mana masih banyak hutan, ladang, dan laut yang sangat potensial. Dalam artian, para putra Papua bisa mengolahnya agar lebih menghasilkan.

Percepatan di Papua memang dibutuhkan, agar tidak ada ketimpangan antara Indonesia bagian barat dengan timur. Apalagi di Papua dan Papua Barat masih sangat potensial. Keindahan alamnya bisa dijadikan objek wisata dan hasil pertaniannya masih bisa diolah, agar masyarakatnya makin makmur.

Inpres nomor 9 ini makin memantapkan program percepatan pembangunan di Papua. Presiden Jokowi telah membentuk tim khusus, dengan Wapres KH Ma’ruf Amin sebagai Keua dewan pengarah. Sedangkan anggotanya ada 6 menteri dan kepala staf kepresidenan. Ada pula tim pelaksana yang terdiri dari pejabat di kementrian dan Gubernur Papua serta Papua Barat.

Untuk payung hukum program ini, diresmikan Keppres 20/2020. Isinya adalah tim melaksanakan kebijakan percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat, yang maju, damai, sejahtera, dan bermartabat.

Jika sudah ada inpres dan keppres maka percepatan pembangunan di Papua akan lebih ditingkatkan lagi. Pembangunan yang ditekankan tidak hanya dari infrastruktur seperti Jalan Trans Papua. Namun juga program-program lain. Tujuannya agar rakyat Papua merasakan dampak positifnya.

Masyarakat Papua mendukung program ini karena mereka berharap kehidupan mereka akan lebih baik lagi. Jika ada pembangunan di bidang SDM, maka para putra Papua tak hanya mendapatkan beasiswa otsus. Namun mereka juga mendapatkan kesempatan untuk belajar di jalur non formal. Misalnya diberi pelatihan gratis otomotif, menjahit, desain grafis, dan lain-lain.

Selain itu, jika ada pembangunan SDM di Papua melalui pendidikan, maka mereka akan mendapat pekerjaan yang lebih baik lagi. Jika punya gelar sarjana pendidikan, maka bisa melamar kerja di sekolah, dan berpotensi diangkat jadi ASN. Sehingga mereka mendapat gaji yang layak, sekaligus mencerdaskan para putra Papua, dan terjadi regenerasi.

Program percepatan pembangunan di Papua sangat bagus, karena bisa memajukan Bumi Cendrawasih. Masyarakat mendukungnya, karena kehidupan mereka akan makin modern dan maju. Dunia pendidikan akan lebih baik, karena ada beasiswa bagi para putra Papua yang berprestasi.

Oleh: Halimatussadiyah (Blogger Kota Tangerang Selatan)

Angka kasus Covid-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan, penambahan kasus aktif harian juga mencapai jumlah tertinggi. Sejauh ini pemerintah masih berupaya menyediakan vaksin Covid-19 guna menghentikan penyebaran Virus Corona. Sementara itu, sosialisasi protokol kesehatan terus digaungkan oleh pemerintah agar masyarakat dapat terhindar dari paparan Virus Corona. Perlu diingat bahwa vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan adalah solusi suksesnya pencegahan penyebaran Covid-19.

Protokol pencegahan penularan Covid-19 tidak hanya berlaku bagi pengelola tempat kerja, pelaku usaha, pekerja, pelanggan/konsumen yang terlibat pada sektor jasa dan perdagangan (area publik), tetapi berlaku bagi masyarakat luas.
Sementara pemerintah berusaha untuk terus melakukan vaksinasi demi menghentikan penyebaran Covid-19, masyarakat diimbau mematuhi protokol kesehatan, yaitu cuci tangan dengan rutin, menggunakan hand sanitizer dan menggunakan masker. Dengan demikian, pemerintah telah terbantu dalam upaya mencegah paparan Virus Corona.

Pemerintah tidak bosan untuk mengingatkan masyarakat agar tetap mematuhi peraturan protokol kesehatan dan kebijakan pembatasan. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk saling mengingatkan satu sama lain, khususnya keluarga sendiri. Hal ini tentu akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk saling menjaga satu sama lain dan tidak menyepelekan bahaya Covid-19.

Masyarakat juga bisa mengambil peran dengan gotong royong dalam aksi literasi media publik. Sehingga, masyarakat juga bisa memilah dan memilih informasi yang pantas untuk dikonsumsi publik maupun tidak. Masyarakat juga diharapkan tidak asal telan informasi, melainkan terus mengecek sumber informasi yang valid hingga membuat masyarakat Indonesia pintar dalam memilah informasi.

Masyarakat cerdas juga akan memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja, sebab akan menghadapi berbagai ancaman penularan Covid-19 di beberapa sektor tertentu, termasuk di perjalanan maupun di kantor. Pekerja yang mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan disarankan untuk tidak masuk bekerja dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Sebagai warga Indonesia yang baik, masyarakat perlu memiliki kesadaran untuk terus mematuhi protokol kesehatan dan kepedulian antar sesama guna mengoptimalkan upaya pemerintah mengusir Virus Corona di Indonesia.

Oleh : Zakaria )*

Rizieq Shihab kembali dipanggil lagi oleh Polda Metro Jaya, terkait dengan acara kerumunan yang ia selenggarakan. Pemanggilan dilakukan lagi karena sebelumnya ia selalu mangkir dengan alasan sakit. Polisi juga menegaskan bahwa pendukung sang habib tak boleh mengantarnya, karena melanggar protokol kesehatan.

Rizieq Shihab lagi-lagi jadi bahan pemberitaan. Tingkahnya yang membandel dan tak mau datang saat dipanggil polisi, membuatnya jadi pusat perhatian. Padahal pemanggilan itu karena ia berstatus sebagai saksi dari beberapa acara keramaian yang pernah dihadiri. Ia bukan berstatus tersangka, karena penyidikan baru dimulai.

Namun pendukungnya sudah panik duluan. Buktinya mereka berjaga di depan rumah, sampai di depan gang hunian sang habib, di kawasan Petamburan. Mereka takut Habb Rizieq akan dicokok oleh polisi. Bahkan ketika Habib menyatakan akan datang ke Polda, 7 desember mendatang, mereka juga siap untuk mengawal.

Kepolisian tentu sudah memprediksi akan ada kekacauan ketika massa pendukung Rizieq Shihab terus berkerumun. Oleh karena itu mereka dilarang keras untuk datang. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, pelarangan ini karena jika ada kerumunan massa akan mengakibatkan penyebaran virus covid-19, karena ada klaster corona baru.

Kombes Yusri melanjutkan, jika Rizieq ingin didampingi maka jangan ajak semua pendukungnya, tapi cukup tim kuasa hukumnya. Namun jika ia memaksa maka polisi akan bertindak tegas dan membubarkan massa. Karena sekarang masih masa pandemi, sehingga rawan jika ada kerumunan.

Namun dari pihak pendukung Rizieq menyatakan hal yang bertolak belakang. Menurut Wasekjen alumni PA 212 yang jadi kawan akrab FPI, Novel Bamukmin, ia tak pernah mengajak siapapun untuk jadi pengawal Rizieq. Kalaupun ada kerumunan massa dan polisi menangkap, ia malah sesumbar bahwa tak ada penjara yang mampu menampungnya.

Pernyataan Novel sangat arogan karena ia menunjukkan banyaknya pendukung Rizieq Padahal tanggal 7 desember adalah hari kerja, sehingga tak mungkin ada massa seperti yang ia pamerkan. Kalaupun ada, pasti bakal dibubarkan oleh polisi. Fokusnya adalah pada pembubaran, bukan penangkapan, sehingga Novel sudah negative thinking duluan.

Selain itu, pendukung Rizieq sudah terlalu dibutakan cinta. Untuk apa mereka mengawal orang yang jelas bersalah? Siapapun yang melanggar protokol kesehatan pasti akan dipidanakan, karena melanggar peraturan. Jangan malah membela yang bersalah, karena akan mengaburkan arti kebenaran. Apa mau membebek kelakuannya yang selama ini tidak benar?

Rizieq dipanggil bukan karena ia dianggap musuh negara, namun karena nekat mengadakan acara dengan mengundang 10.000 orang. Jadi para pendukungnya harus paham akan hal ini. Jangan malah menyalahkan aparat, bahkan presiden. Karena peraturan tetaplah peraturan yang wajib ditaati.

Selain itu, kumpulan massa tentu mengkhawatirkan karena bisa membentuk klaster corona baru. Buktinya dari acara Rizieq di Petamburan dan Bogor, sudah ada 80 orang yang positif kena virus covid-19. Persis seperti yang diprediksi oleh para nakes dan ahli epidemiologi.

Jika sudah ada bukti yang tepampang nyata, mengapa para pendukung Rizieq masih saja akan membentuk kerumunan? Apakah mereka yakin bakal kebal corona, padahal belum ada vaksinasi massal? Jangan menganggap enteng dan berkata bahwa semua sudah pakai masker, karena bisa jadi banyak yang melepasnya saat orasi.

Pendukung Rizieq jangan terlalu fanatik, dan biarkan ia bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri, serta mendatangi Polda Metro Jaya. Jika nekat mengawal maka pasti dibubarkan, dan jangan salahkan aparat karena mereka hanya menjalankan tugasnya. Ingatlah sekarang masih pandemi sehingga ketika ada kerumunan akan dilarang keras.

Wabah Corona Virus Disease (Covid-19) yang menyerang seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi, sosial, politik.

Pada Desember 2020 ini, kluster penyebaran Covid-19 diprediksikan akan melonjak tinggi seiring dengan adanya Pilkada serentak yang digelar di 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota pada 9 Desember 2020. Belum lagi menjelang perayaan Tahun Baru 2021 yang juga berpotensi menimbulkan adanya kerumunan masyarakat. 

Dalam upaya pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19, perlu adanya kerjasama dan kesadaran bersama antara setiap elemen masyarakat dengan pemerintah, karena masyarakat memiliki peran penting dalam memutus mata rantai penularan Covid-19 agar tidak menimbulkan sumber penularan baru, terutama pada tempat-tempat umum dimana terjadi banyak interaksi antar manusia. Masyarakat harus dapat beradaptasi ditengah pandemi Covid-19 ini dengan kebiasaan baru yang lebih sehat, lebih bersih, dan lebih taat. 

Peran masyarakat untuk dapat memutus mata rantai penularan Covid-19 (risiko tertular dan menularkan) harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Oleh sebab itu, melalui podcast video, Indonesia Care Forum (ICF) mengajak agar bersama berperan dalam meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 bagi masyarakat. Masyarakat harus makin sadar akan pentingnya menjalankan kehidupan normal baru yang lebih sehat. ()

Tuntutan kemerdekaan bagi Papua mendapatkan banyak penolakan dari berbagai pihak, termasuk di internal warga. Mereka menilai perhatian Pemerintahan Presiden Joko Widodo cukup membangun daerah mereka. Sekarang yang diinginkan masyarakat yakni bagaimana membangun kesejahteraan rakyat Papua dan Papua Barat, agar segera menjadi daerah yang maju dan sejajar dengan provinsi-provinsi lain.

Berbagai langkah Pemerintah membangun peningkatan kesejahteraan rakyat Papua dapat diwujudkan banyaknya pembangunan infrastruktur dan pengembangan SDM Papua. Tokoh Papua, Izak Randi Hikoyabi, mengungkapkan masifnya pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat memiliki dampak positif bagi masyarakat.

“Pertumbuhan penduduk tentunya membutuhkan banyak akses penunjang terhadap ekonomi, sosial, dan budaya. Tersambungnya akses mulai dari jalan, jembatan, listrik dan lainnya, maka akan berdampak pada kemudahan masyarakat,” tutur Izak.

Lanjut Izak, proyek pengembangan infrastruktur yang dijalankan Pemerintah menjadi urat nadi pembangunan kesejahteraan Papua secara berkelanjutan. Untuk itu rakyat perlu mengapresiasi kerja Pemerintah membangun Papua. “Infrastruktur itu urat nadi pembangunan kesejahteraan Papua secara berkelanjutan. Untuk itu, Papua harus maju dan sejahtera,” ungkapnya.

Dirinya pun menyebut bahwa keberhasilan pembangunan Papua sejalan dengan komitmen Pemerintah dalam upaya peningkatan derajat kesejahteraan dan pembangunan ekonomi masyarakat di Papua dan Papua Barat.

Ditempat terpisah, Pengamat Politik Global, Imron Cotan (Pengamat Papua) menilai bahwa pembangunan infrastruktur di Papua sungguh luar biasa. Kehadiran infrastruktur, dinilai akan memudahkan masyarakat dalam mempercepat distribusi barang dan memasarkan hasil bumi.

“Papua itu unik yang memiliki kearifan lokal. Perbandingannya, dulu harga BBM mahal sekarang sudah sama dengan harga di Jawa. Tranportasi dengan udara, sekarang sudah bisa akses jalan seperti yang telah dibangun. Dengan infrastruktur akan memudahkan akses masyarakat dalam menuju kemajuan dan kesejahteraan,” terang Imron.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) John Wempi Wetipo menjelaskan Pemerintah pun komitmen untuk terus meningkatkan Infrastruktur di Papua dan Papua Barat, di mana dana infrastruktur dari Kementerian PUPR sejak 2015 hingga 2020, mencapai 33 triliun, digunakan untuk membangun konektivitas, membantu akses masyarakat

Oleh : Raavi Ramadhan )*

Masyarakat lelah dengan tingkah FPI yang sering di luar batas. Mereka terang-terangan menyinggung isu SARA dan menyerang orang lain dengan hate speech. Kontroversi mereka membuat ormas ini harus dibubarkan. Karena selalu membuat onar dan meresahkan masyarakat.

FPI adalah ormas yang mengklaim sebagai pembela umat. Namun sayangnya, cara yang mereka lakukan terlalu berlebihan, bahkan tercela. Ketika ada kasus yang menyinggung umat, bukannya diselesaikan dengan perdamaian, malah dibalas dengan ajakan jihad yang ekstrim. Bahkan memperbolehkan anggotanya untuk melakukan tindakan kriminal.

Tanggal 7 desember 2020 dini hari ada 10 laskar yang berafiliasi dengan FPI. Mereka membawa senjata tajam seperti celurit dan sebagainya, lalu nekat menyerang aparat yang berjaga. Penyerangan ini diduga terkait dengan pemanggilan panglima FPI Habib Rizieq Shihab pada hari itu, karena kasus penyelenggaraan acara keramaian saat pandemi.

Masyarakat merasa miris karena mereka yang seharusnya membela umat malah melakukan penyerangan pada pihak berwajib. Peristiwa ini bukan untuk pertama kalinya. Mereka juga sering melakukan sweeping, terutama saat bulan ramadhan. Sejumlah rumah makan digeruduk dan dipaksa tutup, padahal bisa jadi yang ada di dalamnya tidak berpuasa karena non muslim.

FPI juga dikecam karena mempergunakan kata-kata yang tidak sopan. Terutama ketika panglima mereka berceramah. Di panggung, ia malah mengumbar diksi kasar, dan tidak menyaringnya terlebh dahulu. Aksi itu bukannya dihentikan, malah direkam dan disebarluaskan. Namun pihakYoutube langsung menghapusnya karena mengandung konten negatif.

Selain itu, FPI juga mengungkit isu SARA. Perdamaian antar umat di Indonesia dirusak dan mereka sengaja memecah-belah, dengan tujuan menyerang pihak tertentu. Sehingga meresahkan masyarakat Indonesia yang multi agama dan multi kultural. Mereka tidak menjunjung pancasila dan bhinneka tunggal ika.

Oleh karena itu jika Pangdam Jaya mengusulkan untuk membubarkan FPI, sangat bisa diterima masyarakat. Karena mereka selalu membuat onar dan merusak perdamaian di Indonesia. Katanya front pembela umat, namun malah bertindak seperti preman. Dengan membawa senjata tajam dan berbuat anarkis, serta melakukan sweeping seenaknya sendiri.

Padahal jika benar ada sweeping, maka yang berhak adalah aparat dan Satpol PP. Namun mereka bertindak di luar batas dengan menutup usaha orang lain dan melakukan tindak kekerasan. Mereka beralasan harus menegakkan kebenaran. Padahal nabi sendiri tidak pernah melakukan dakwah dengan kekerasan, melainkan selalu lemah lembut dan sabar.

Sebenarnya pembubaran FPI boleh-boleh saja. Karena izin ormas tersebut tidak pernah diperpanjang oleh Mendagri Tito Karnavian. Sehingga ia berstatus ilegal dan boleh saja dihapus dari Indonesia. Jika ia mengadakan acara dan ternyata dibubarkan, maka tidak boleh marah. Karena izinnnya memang ditolak oleh pemerintah. 

Bukan hanya di Indonesia. Di Saudi sendiri, gerombolan ormas berjubah seperti FPI pada thun 1979, pernah melakukan keonaran. Mereka bahkan berani mengambil alih Masjidil Haram, padahal sedang musim haji. Lalu seenaknya membaiat Imam Muhammad Abdullah Al-Qahtani sebagai Imam Mahdi, yang dibilang imam besar umat islam. 

Akhirnya mereka ditumpas askar khusus, yakni Pasukan Komando Kerajaan. Lantas gembong pentolannya dieksekusi mati, sedangkan para kroco mendekam di dalam bui. Hukuman ini dirasa pantas karena mereka mengacau dan memalukan Kerajaan Saudi Arabia, padahal ada banyak tamu jamaah dari negara lain.

Jadi, ketika FPI dibubarkan, sebenarnya sah-sah saja. Karena di negeri padang pasir saja menolak ormas seperti itu. Namun sayangnya ketika mereka ditertibkan, maka yang muncul adalah drama playing victim. Mereka beralasan pemerintah sedang melakukan kriminalisasi ulama. Padahal yang bersalah adalah oknumnya.

Wacana pembubaran FPI malah disyukuri oleh masyarakat. Karena mereka selalu mengacau dan membubarkan perdamaian di Indonesia, serta mengungkit isu SARA. Mereka memaksakan untuk mendirikan negara khilafah, padahal sejak merdeka Indonesia adalah negara pancasila dan tidak dapat diganggu-gugat.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor