Pemerintahan Presiden Joko Widodo diketahui terus meningkatkan pembangunan di wilayah Papua. Tujuannya jelas untuk mengembangkan wilayah Papua dan meningkatkan kesejahteraan warga. Pembangunan infrastruktur hingga pengembangan SDM yang diupayakan Pemerintah diharapkan menunjang perekonomian warga Papua.

Pengamat Politik Lokal Papua, Frans Maniagasi, mengatakan bahwa komitmen Pemerintah dalam mempercepat pembangunan demi peningkatan taraf hidup masyarakat Papua perlu diapresiasi. “Publik diharapkan mengapresiasi langkah Pemerintah terus berkomitmen membangun ketersediaan infrastruktur di Papua mampu menurunkan angka kemiskinan,” ujar Frans Maniagasi.

Presiden juga mengeluarkan kebijakan yang cukup emansipatif untuk pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat setempat. Di antaranya, kebijakan bahan bakar minyak (BBM) satu harga sehingga sama dengan daerah lain, serta pembangunan infrastruktur yang secara evolutif semakin mengubah wajah Papua. Lanjut Frans, komitmen dan kesungguhan Presiden Jokowi dalam percepatan pembangunan kesejahteraan semata-mata dilakukan demi peningkatan taraf hidup masyarakat terutama orang asli Papua.

Ditempat terpisah, Anggota DPR F-PDI Perjuangan Dapil Papua Barat, Jimmy Demianus Ijie, SH ikut memuji strategi pembangunan yang dilakukan Pemerintah di tanah Papua. Hal itu terbukti, disaat Pemerintahan Presiden Jokowi, Pemerintah menggenjot pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Salah satu daerah yang menjadi prioritas pembangunan infrastruktur adalah Provinsi Papua dan Papua Barat.

“Dengan adanya pembangunan infrastruktur ini akan dapat meningkatkan mobilitas, mengangkat ekonomi lokal, dan pada akhirnya meningkatkan taraf hidup masyarakatnya,” ujar Jimmy.

Pembangunan jalan Trans Papua tersebut tentu sangat berarti bagi orang Papua. Mengingat pembangunan infrastruktur seperti jalan adalah salah satu masalah mendesak yang harus dikerjakan pemerintah, karena masih terjadinya keterisolasian warga di beberapa wilayah Papua, akibat infrastruktur yang terbatas selama ini.