Oleh : Timotius Gobay )*

Organisasi Papua Merdeka selalu menebar provokasi agar mereka mendapat banyak dukungan, untuk membelot dari Indonesia. Di bulan desember, momen Natal jadi krusial, karena OPM menebar janji palsu kepada warga sipil. Tujuannya agar mereka percaya kehebatan OPM, lalu mau bergabung dengan Republik Federal Papua Barat.

Desember adalah bulan yang dinanti oleh umat kristiani di Papua, karena mereka akan merayakan Natal tanggal 25. Di hari raya ini, mereka pergi ke gereja lalu berkumpul bersama keluarga dan teman-teman, serta menikmati hidangan bersama-sama. Natal adalah momen yang krusial karena belum tentu mereka bisa bertemu di lain hari, karena alasan kesibukan.

Namun sayangnya jelang Natal, masyarakat di Papua selalu terganggu dengan provokasi OPM. Setelah gagal melancarkan modusnya tanggal 1 desember (di hari ulang tahun organisasi separatis tersebut), mereka kembali menyebarkan berbagai provokasi. Tujuannya agar OPM punya banyak pendukung, yang mau diajak menyebrang ke negara Papua Barat.

Provokasi OPM yang sempat viral di media sosial adalah tentang isu SARA. Salah satu anggota organisasi separatis ini menulis di sebuah grup FB, bahwa warga sipil harus berhati-hati dengan aparat. Karena pemerintah akan menghabiskan masyarakat di Bumi Cendrawasih, yang memiliki ras melanesia. 

Pernyataan ini adalah fitnah keji dan hoax. Karena tidak ada yang namanya pembabatan salah satu suku atau ras di Indonesia. Hal ini adalah sebuah pelanggaran HAM, dan tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah pusat. Provokasi yang menyangkut isu SARA selalu menggemparkan, oleh karena itu OPM selalu mengungkitnya. Namun hal ini tentu merusak manisnya momen Natal di Papua.

Selain itu, OPM juga menuduh pemerintah Indonesia ngotot memekarkan wilayah Papua, karena ada modus uang di baliknya. Menko Polhukam Mahfud MD langsung menanggapi dan menyatakan bahwa justru yang ingin ada pemekaran adalah warga Papua sendiri. Mereka menyatakannya secara langsung ketika bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo. 

Pemekaran sebenarnya adalah hal yang bagus, karena bisa meratakan kesejahteraan di wilayah Papua. Dulu hanya ada provinsi Papua, namun sekarang ada Papua dan Papua Barat. Rencananya akan dimekarkan lagi jadi Papua Barat Daya. Sehingga seluruh masyarakat di sana akan merasakan hidup yang lebih baik. Jadi tuduhan OPM salah besar jika pemekaran hanya merugikan.

OPM juga melakukan penerjunan pasukan KKB (kelompok kriminal bersenjata) di lapangan, agar provokasi berjalan lancar. Tujannya untuk menakut-nakuti warga sipil dan akhirnya mereka mau bergabung dengan Republik Federal Papua Barat. Sayangnya KKB tak hanya pamer senjata api, namun juga melakukan penembakan yang ngawur, bahkan korbannya sampai kehilangan nyawa.

Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni menyatakan bahwa OPM dan KKB beserta gengnya harus angkat kaki dari wilayahnya, jelang Natal 2020. Mereka memang selalu mengacau dan Intan Jaya termasuk wilayah yang rawan. Karena bukan hanya sekali terjadi penembakan oleh KKB di sana. Korbannya tak hanya aparat, namun juga warga sipil Papua yang tak lain adalah saudara mereka sendiri.

Hal ini yang membuat masyarakat makin antipati terhadap OPM. Karena mereka mengacaukan keriaan Natal dan tak jarang mengorbankan saudara sesuku sebagai tameng hidup. Ketika melakukan penyerangan kepada aparat. Masyarakat sudah muak dengan berbagai provokasi dan kekerasan yang dilakukan OPM dan KKB, karena mereka melakukan serangan yang sporadis dan memakan korban jiwa.

Masyarakat yang masih awam diminta untuk tidak termakan dengan provokasi OPM. Mereka selalu menebar propaganda dan ketakutan, agar tujuannya untuk memerdekakan Papua tercapai. Jelang Natal, provokasi makin menggila. Oleh karena itu pasukan KKB dan OPM harus diusir jauh-jauh, agar tidak merusak kesucian hari raya umat nasrani di Bumi Cendrawasih.)* Penulis adalah mahasiswa tinggal di Semarang

Oleh: Deka Prawira )* 

UU Cipta Kerja didesain sebagai obat yang mujarab, untuk mengatasi efek negatif akibat badai corona. Terutama di bidang ekonomi, karena kondisi finansial Indonesia masih kembang-kempis. Dengan stimulus dari UU ini, maka ada transformasi ekonomi. Sehingga kita bisa selamat dari ancaman krisis moneter jilid 2.

Perekonomian Indonesia sempat menurun akibat dahsyatnya badai corona. Meski kondisi ini juga dialami oleh negara lain, namun kita pantang menyerah. Pemerintah menyediakan solusi dengan membuat UU Cipta Kerja. mengapa harus Undang-Undang? Karena jika ada perubahan aturan maka akan ada perubahan pada segala bidang, terutama perekonomian.

Saidiman Ahmad, peneliti kebijakan publik dari salah satu lembaga riset menyatakan bahwa Omnibus Law UU Cipta Kerja menjadi bagian dari transformasi ekonomi Indonesia. Dalam artian UU ini akan menaikkan kembali kondisi finansial Indonesia, karena membuat efek domino positif di bidang ekonomi.

Saidiman melanjutkan, ada 3 hal yang dilakukan presiden untuk transformasi ekonomi. Pertama adalah pembangunan infrastruktur yang merata dan masif. Sementara yang kedua adalah pembangunan sumber daya manusia, dan yang ketiga adalah institusional, yakni omnibus law UU Cipta Kerja.

Yang dimaksud dengan transformasi ekonomi adalah rangkaian perubahan yang saling terkait satu sama lain dalam produksi, impor, ekspor, dan faktor-faktor produksi yang diperlukan. Guna mendukung proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. 

Perubahan yang dimaksud dalam UU Cipta Kerja adalah aturan dan birokrasi yang dipapras, sehingga tidak tumpang tindih. Salah satu syarat ekspor adalah punya izin usaha, sementara dulu tak semua pebisnis UMKM memilikinya, karena faktor biaya. Namun sekarang perizinannya dipermudah, dipercepat, dan digratiskan. Sehingga UMKM yang akan  mengekspor bisa memperluas pasar.

Jika UMKM dipermudah untuk mengekspor, maka mereka akan menangguk keuntungan dalam bentuk dollar. Sehingga hasilnya lebih banyak lagi. Keberadaan bisnis UMKM yang sempat menurun akibat pandemi, bisa bangkit kembali, karena menemukan pasar yang baru di luar negeri. Akhirnya UMKM bisa berkembang dan mengurangi pengangguran, karena merekrut pegawai baru.

Selain itu, aturan produksi juga diubah oleh UU Cipta Kerja. Jika dulu produsen kecil terganjal oleh mahalnya izin HO, dan keluarnya juga lama. Maka sekarang perizinan berbasis resiko. Mereka bisa mendapat izin dengan mudah, karena bisnisnya beresiko rendah. Izin sangat penting karena untuk mengurus P-IRT dan lain-lain, harus mengantonginya.

 Akhirnya legalitas itu makin memantapkan usaha UMKM. Mereka tak takut akan diobrak oleh aparat saat berjualan di pinggir jalan, karena punya lisensi resmi. Pengusaha bisa berjualan dengan percaya diri di mana saja, baik di sekitar rumah maupun saat ada keramaian. Jika punya izin usaha, maka kerja sama dengan investor juga berjalan dengan baik, karena mereka dipercaya oleh penanam modal.

Izin usaha juga jadi kartu sakti karena merupakan salah satu syarat dalam mengajukan pinjaman ke Bank. Sehingga bisa mendapat suntikan modal, untuk melanjutkan usaha mereka. jika ada tambahan uang, maka bisa memperbesar toko, menambah varian dagangan, dan memajukan usaha.

Jika UU Cipta Kerja benar-benar diterapkan dalam kehidupan masyarakat, maka mereka akan bahagia. Penyebabnya karena transformasi ekonomi yang terjadi akibat stimulus dari UU tersebut, akan membuat efek domino positif. Ekspor barang dipermudah dan membuat pengusaha jadi untung. Produsen kecil juga tak harus mengurus izin HO.

Masyarakat mendukung penuh UU Cipta Kerja karena bisa memicu kemajuan di Indonesia. Kondisi finansial akan kembali membaik, setelah sebelumnya tertatih-tatih akibat efek pandemi corona. Pengusaha akan senang karena birokrasi dimudahkan dan bisnis mereka makin maju dan menghasilkan lebih banyak pundi-pundi uang.)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Media 

Oleh : Dodik Prasetyo )*

Berita tentang 6 anggota FPI yang tertembak saat baku hantam dengan polisi menghebohkan masyarakat. Karena ada 2 versi yang beredar di dunia maya. MUI mengimbau mereka agar tetap tenang dan tidak perlu memperkeruh keadaan. Sehingga masyarakat tetap kondusif dan tidak mudah terprovokasi.

Habib Rizieq dan FPI selalu jadi sasaran empuk pemberitaan. Kali ini mereka disorot karena ada 6 orang anggota FPI yang menamakan diri sebagai laskar khusus (pelindung sang Habib), dan kehilangan nyawa saat berada di jalan tol Jakarta-Cikampek. Masyarakat pun heboh karena tindakan aparat yang tegas dan terstruktur. Apalagi peristiwa ini terjadi jam 00:30 pagi.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menghimbau masyarakat agar tidak emosi dalam menanggapi peristiwa ini. Dalam Taklimat MUI nomor Kep-52/DP-MUI/XII/2020, mereka meminta masyarakat untuk tenang terhadap informasi mengenai peristiwa tersebut. Serta jangan memperkeruh keadaan. Taklimat ini ditandatangani ketua MUI Miftachul Akhyar dan Seken MUI Amirsyah Tambunan.

MUI juga meminta masyarakat untuk tabayun alias konfirmasi terlebih dahulu. Dalam artian, jika ada 2 versi cerita, dari kepolisian dan FPI, maka ditelusuri mana yang benar. Karena FPI malah menuduh aparat menembak terlebih dahulu. Padahal menurut keterangan polisi, laskar FPI yang menyerang duluan. Bahkan mereka membawa pedang samurai dan pistol rakitan.

Selain itu, MUI juga meminta masyarakat untuk mencari akar masalahnya dan melakukan komunikasi yang baik. Dalam artian, pada kasus ini masyarakat mencari penyebab penembakan, karena tak mungkin polisi menembak orang yang tak bersalah. Karena kita hidup di negara hukum, bukan negara koboi.

Keterangan polisi sangat masuk akal, karena laskar FPI terbukti menyerang dengan senjata. Sehingga mereka boleh dilawan dengan tembakan. Tujuannya untuk menyelamatkan diri sendiri. Kalau mereka sampai kehilangan nyawa, tentu adalah resiko yang ditanggung sendiri. Karena nekat dan bertindak kurangajar dengan melawan pihak kepolisian.

Masyarakat harus melihat dengan kepala dingin. FPI berkata mereka yang mengawal Habib Rizieq akan menghadiri pengajian subuh keluarga terlebih dahulu. Logikanya, waktu subuh di Jakarta sekitar jam 4 pagi. Lantas buat apa mereka melintas di jalan tol tengah malam? Dari keterangan ini terlihat siapa yang berbohong saat dimintai keterangan.

MUI juga meminta masyarakat untuk mewujudkan situasi yang aman dan damai. Dalam artian, jangan mudah menyalahkan polisi, karena mereka adalah sahabat rakyat. Mereka tidak mungkin melakukan penembakan, kalau tidak dipepet duluan. Karena pelanggaran seperti ini akan mendapat sanksi yang sangat berat.

Masyarakat juga diminta untuk tidak mudah terprovokasi oleh hoax. Memang dalam beberapa hari ini muncul berita palsu tentang foto jenazah anggota FPI yang tersenyum. Sehingga terkesan ia mati syahid setelah peristiwa itu. Padahal setelah ditelusuri ternyata orangnya masih hidup. 

Hoax seperti ini yang memanaskan emosi masyarakat dan seharusnya mereka menelusuri kebenarannya. Bukannya malah memaki-maki aparat. Karena sebagai orang awam, kita tidak tahu kejadian sebenarnya di lapangan. Juga menunggu janji bahwa rekaman CCTVsaat peristiwa di jalan tol itu akan disiarkan ke publik.

Janganlah mudah terpengaruh oleh provokasi yang menyudutkan aparat. Karena hoax memang dibuat untuk tujuan itu. Memang lebih mudah untuk berkomentar negatif daripada positif, dan berita palsu makin mengobarkannya. Sehingga seolah-olah diperlihatkan bahwa yang ditembak adalah orang yang tak bersalah, padahal mereka yang menyerang duluan.

Masyarakat diminta oleh MUI untuk menjaga kondusivitas dan perdamaian. Jangan termakan hasutan untuk memihak FPI dan menuduh polisi. Karena jika termakan oleh provokasi oknum, akan fatal akibatnya. Kita wajib percaya integritas polisi dan mereka tidak mungkin melakukan tindakan di luar batas.)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)

Oleh : Afrizal )*

Kebijakan pemerintah dalam mengatasi corona seperti protokol kesehatan bisa berhasil 100%, jika didukung oleh media massa. Peran mereka sangat penting karena sebagai corong berita membawa kabar positif tentang penanganan virus covid-19 di Indonesia. Mereka menyebarkan hal yang baik, bukan hoax corona.

Saat pandemi, masyarakat bisa terpengaruh oleh narasi berita yang dibaca di media massa. Jika ada koran yang mewartakan berita positif mengenai program pemerintah, mereka akan senang dan bersemangat untuk mematuhi protokol kesehatan. Peranan media massa sangat penting karena mereka memiliki jutaan pembaca dan mempercayai isi berita yag dimuat.

Wali Kota Bandar Lampung Herman HN meminta media massa dan jurnalis agar mengutamakan kebenaran, ketika menulis berita tentang corona. Karena masih ada kalangan masyarakat yang tidak terlalu mengerti mengenai virus covid-19 dan penanganannya. Dalam artian, jangan sampai ada berita yang ‘digoreng’ dan dipelintir isinya.

Media massa sebaiknya memuat berita positif tentang penurunan jumlah pasien corona, cara melakukan karantina mandiri, informasi mengenai lokasi markas tim satgas penanganan covid terdekat, dan lain-lain. Jangan malah menuduh pemerintah tidak becus dalam menangani pandemi, hanya karena bersebrangan dalam hal politik. Ingatlah bahwa media harus netral. 

Kebenaran berita tentang corona sangat penting karena jika salah, akan fatal akibatnya. Misalnya ketika dikabarkan virus covid-19 bisa hilang ketika manusia mengkonsumsi minuman herbal. Padahal yang benar adalah zat tersebut hanya menguatkan imunitas dan tak bisa mengobati corona. Seluruh media massa baik cetak dan elektronik jangan ikut memuat berita hoax.

Namun sayang ada media massa yang nakal dan malah menyebar hoax, alih-alih kebijakan pemerintah dalam mengatasi corona. Bisa jadi mereka terpeleset karena tak tahu bahwa berita yang dimuat adalah palsu, atau sengaja memuatnya agar meraih banyak pembaca. Cara yang kedua sungguh licik karena bisa menjerumuskan banyak orang dan menggagalkan kebijakan pemerintah.

Tak bisa dipungkiri saat ini berita dengan judul click bait lebih membuat netizen penasaran dengan isinya. Padahal kebanyakan model artikel seperti itu tidak nyambung antara judul dan isinya. Jika hoax seperti itu sudah tersebar, maka bisa berbahaya bagi masyarakat, karena mereka mempercayai sesuatu yang salah.

Hoax juga bisa membuat program pemerintah dalam membangun kesehatan masyarakat gagal total. Dari awal pandemi, rakyat diajak untuk menaati protokol kesehatan. Namun gara-gara hoax, mereka malas memakai masker, karena merasa cukup dengan face shield. Padahal alat itu tak efektif dalam menahan laju droplet yang bisa menularkan corona.

Jadi, media massa harus memilah jika ingin memuat suatu berita, apalagi yang saduran dari majalah luar negeri. Periksa terlebih dahulu kebenarannya dan jangan asal translate lalu copy paste. Saat ini  mengecek hoax sangat mudah dan tinggal memeriksanya di beberapa situs. Jangan sampai ikut termakan hoax dan menyebarkannya, karena bisa menyebabkan kesalahan fatal dan dosa jariyah. 

Masyarakat juga diminta untuk waspada dan memeriksa kebenaran suatu berita. Jika ada yang ganjil, langsung saja cek itu hoax atau bukan. Memeriksanya hanya butuh waktu beberapa menit. Lebih baik mengecek daripada terlanjur menyebar hoax dan membuat orang lain rugi, karena termakan oleh narasi berita yang ternyata palsu.

Dukungan media massa untuk mensukseskan program pemerintah sangat penting karena mereka menyebarkan berita ke masyarakat. Pemerintah akan merasa terbantu karena disokong oleh semua media massa, baik cetak dan elektronik, sehingga penanganan corona bisa dengan cepat dilakukan. Ketika semua tertib maka jumlah pasien berkurang dan pandemi bisa cepat berakhir.)* Penulis adalah warganet, Aktif dalam forum literasi di Kebumen

JAKARTA – Usai Pilkada serentak 2020 yang memunculkan euphoria kemenangan dinilai rawan dalam penyebaran Covid-19 oleh karenanya sejumlah tokoh politik tanah air, selebrti dan juga tokoh masyarakat mengharapkan masyarakat mempertimbangkan risiko penyebaran tersebut.
Ketua DPR RI, Puan Maharani menyampaikan penyebaran covid-19 masih sangat tinggi sehingga diharapkan masyarakat tidak kendor dalam menerapkan protokol kesehatan. Selain itu juga Puan menghimbau agar tetap menjaga jarak dan menghindari kerumunan dalam menghadapi momen perayaan akhir tahun.
Bila memang harus keluar, warga diimbau mematuhi protokol kesehatan dengan ketat seperti memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Selain itu, Puan mengimbau agar masyarakat tidak takut jalani test Covid-19.
“Jangan kendor menerapkan protokol kesehatan, dan menghindari kerumumanan usai Pilkada dan jelang perayaan akhir tahun,” kata Puan dalam video podcast dengan tema Terapkan Protokol Kesehatan, Hindari Kerumunan Usai Pilkada Serentak dan Menjelang Perayaan Akhir Tahun,” di Jakarta, Kamis (10/12/2020).
Sejumlah tokoh lainnya Ketua MPR Bambang Soesatyo, Bupati Majalengka Karna Sobahi menghimbau hal yang sama. Termasuk sejumlah artis, penyanyi tanah air ada Ifny KDI, Velline Chu – Si Ratu Begal dan lainnya.
Insiator Podcast Video himbauan sejumalah tokoh politik dan tokoh masyarakat, Ibnu dari ICF menyampaikan bahwa pesan video tersebut merupakan bagian dari ikut serta mencegah penyebaran Covid-19 ditanah air.
“Edukasi dan literasi aja bahwa tugas kita semua untuk saling mengingatkan dan menerapkan prokes,” ujarnya. []

Sejumlah pihak menentang narasi kemerdekaan Papua yang disuarakan oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) pimpinan Benny Wenda. Selain tidak punya hak, klaim kemerdekaan Papua itu juga menyalahi aturan internasional. Sebab berdasarkan referendum tahun 1969 Papua sudah secara final adalah bagian dari wilayah di Indonesia. Sehingga hal itu tidak bisa diganggu gugat.

Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin pun mendukung Pemerintah untuk melawan narasi ULMWP. Provinsi Papua sudah resmi menjadi bagian dari Indonesia sejak Pepera 1969. “Soal Pepera itu sudah final, sudah disahkan oleh PBB, sehingga tidak perlu dipermasalahkan lagi,” ujar TB Hasanuddin.

Hasanuddin mengungkapkan pemerintah harus bertindak persuasif terkait deklarasi Papua Merdeka yang kerap mengemuka setiap tanggal 1 Desember.

Sementara itu, Pakar Politik Internasional, Imron Cotan, mengatakan Papua bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Narasi kemerdekaan yang disuarakan oleh kelompok separatis hanya sebuah ilusi politik semata.

“Separatis tidak ada kompromi, harus ditumpas habis dan harus ditangani secara militer. Tidak ada urusan HAM, dan dunia memahaminya. Di Indonesia, untuk mengatasi separatis, masih memakai pendekatan kemanusiaan dan kesejahteraan. Berhentilah ilusi Papua pernah merdeka atau akan merdeka. Mari bangun dari mimpi indah, yaitu dengan membangun Papua yang kita cintai sejajar dengan Propinsi lain,” tegas Imron Cotan.

Penolakan terhadap narasi kemerdekaan Benny Wenda juga diungkapkan Ikatan Mahasiswa dan Pelajar Papu se-Banten. Melalui koordinatornya, Hanok Simes, ikatan pelajar Papua ini tegas menolak provokasi referendum ULMWP. Mereka mendukung Papua sebagai bagian dari Indonesia.

“Referendum yang digulirkan oleh sekelompok orang tidak bisa dilaksanakan lantaran Papua secara yuridis masuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ungkap Hanok Simes.

Sebelumnya, pengumuman soal Papua Barat ini disampaikan Benny Wenda di akun media sosialnya. Benny Wenda memanfaatkan momen 1 Desember yang diklaim OPM sebagai hari kemerdekaan Papua Barat.

Oleh : Firza Ahmad )*

Publik digegerkan dengan kasus anggota FPI yang hendak menyerang polisi. Ketika ada korban jiwa, maka ormas tersebut emosi dan mengancam akan melapor ke Komnas HAM. Namun polisi tak gentar, karena mereka sudah melakukan hal yang benar, karena saat itu membela diri.

Tanggal 7 desember 2020 adalah hari yang krusial ketika panglima FPI Habib Rizieq Shihab dipanggil Polda Metro Jaya untuk kedua kalinya. Ia hendak dimintai keterangan tentang keramaian yang ada di rumahnya, dan di beberapa safari ceramah yang dia hadiri. Namun ia belum menampakkan hidungnya, yang ada malah 10 orang yang menamakan sebagai laskar pengaman.

Kesepuluh orang ini mendatangi Jalan Tol Jakarta Cikampek KM 50. Mereka akan mengawal pemeriksaan, agar Habib Rizieq tidak ditangkap. Anehnya, mereka datang tengah malam, jam 00:30. Polisi yang mengetahui keberadaan mereka langsung berjaga. Lantas ketika sedang mengintai, kendaraan malah dipepet oleh laskar tersebut.

Bentrokan tak dapat dihindarkan. Tak diduga kesepuluh laskar FPI membawa senjata, mulai dari pedang samurai sampai pistol. Mereka menyerang dengan membabi-buta, sehingga polisi mau tak mau mengeluarkan senjata. Ada 6 orang yang jadi korban jiwa dan langsung diamankan saat itu juga, sedangkan 4 sisanya melarikan diri.

Peristiwa ini tentu menghentak karena terjadi di jam yang ganjil. Apa maksud anggota FPI untuk melakukannya? Versi mereka, 10 orang itu hendak pulang dari pengajian dan diserang oleh polisi terlebih dahulu. Jika kita lihat dari logika, apakah pulang dari acara pengajian selalu tengah malam? Rasanya sangat tidak mungkin. Apalagi mereka membawa senjata tajam dan pistol.

Ketika FPI marah-marah dan melaporkan hal ini ke Komnas HAM, maka polisi tidak gentar. Karena kenyataannya yang mereka lakukan adalah untuk membela diri. Hal ini merujuk pada pasal 49 KUHP, dan bisa dimaafkan karena dalam keadaan terpaksa. Karena jika tidak mengeluarkan pistol juga, malah nyawa mereka yang akan terancam bahaya.

Masyarakat diminta ikut waspada dan jangan termakan perang psikologis dari FPI yang selalu playing victim. Polisi tidak akan mengeluarkan pistol jika tidak diserang terlebih dahulu. Karena Indonesia adalah negara hukum. Jadi para aparat tidak akan melanggar aturan ketika sedang bertugas di lapangan.

Terlebih, pemanggilan Habib Rizieq ke Polda Metro Jaya sebenarnya adalah untuk dimintai keterangan, bukan langsung dijadikan tersangka. Karena ia masih berstatus saksi. Namun para anggota FPI berpikiran negatif dan langsung berjaga, serta menyembunyikan sang habib. Saat ini entah di mana posisinya, di rumahnya di Petamburan atau tempat lain.

Sungguh heran ketika Habib Rizieq Shihab ternyata auto keok hanya gara-gara selembar surat pemanggilan dari polisi. Ia bagai macan ompong yang lupa telah berkoar-koar sebelumnya dan sesumbar akan menentang pemerintah. Di sini terlihat kualitas sang habib, yang mengaku panglima tapi bertingkah pengecut, lupa akan ancamannya sendiri.

Netizen juga berpihak pada kepolisian, dan memaklumi tindakan mereka. Karena sebenarnya sudah banyak sekali orang yang gerah dengan tingkah Habib Rizieq dan FPI, yang selalu membuat kekacauan. FPI selalu identik dengan ormas yang membuat onar dan memecah-belah persatuan di Indonesia. Sehingga harus dibasmi saat ini juga.

Penembakan anggota FPI hendaklah dilihat dengan kepala dan hati yang dingin. Mereka kena pelor karena nekat menyerang polisi terlebih dahulu, sehingga mau tak mau harus dibasmi. FPI juga tidak bisa berakting dan playing victim bahwa telah dizolimi, karena terbukti mereka yang bersalah. Masyarakat sudah paham modus mereka dan tidak ada yang membelanya.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Zaki Walad )*

UU Cipta Kerja sempat jadi kontroversi karena ada sebagian kalangan yang salah paham. Padahal mereka hanya salah paham dan ternyata membaca draft yang tercampur dengan hoax. Nyatanya dalam UU Cipta Kerja ada klaster investasi yang menguntungkan, sehingga makin banyak penanaman modal asing di Indonesia.

Di tengah masa pandemi covid-19, sektor pariwisata sangat terpukul, karena turis asing tidak berani untuk bepergian ke Indonesia. Pengusaha tempat wisata dan hotel juga tidak bisa mengandalkan turis lokal, karena mereka sedang melakukan penghematan akibat banyak yang gajinya dipotong. Para pebisnis jadi bingung menghadapinya.

Pemerintah berusaha menolong dengan mengendurkan aturan saat fase adaptasi kebiasaan baru. Tempat wisata dan hotel boleh dibuka lagi, asal mematuhi protokol kesehatan. Pertolongan lainnya adalah dengan meresmikan UU Cipta Kerja dan membuat aturan turunannya, karena ada klaster investasi di sana.

Ketika investasi dipermudah persyaratannya, maka para penanam modal akan masuk ke Indonesia. Mereka bisa menolong para pengusaha pariwisata, agar bisnisnya tidak ditutup begitu saja. Dengan tambahan modal, maka tempat itu bisa didesain agar aman dan mematuhi protokol kesehatan.
Sehingga akan menarik para tamu dan menambah okupansi.
Misalnya dengan memberi masker dan faceshield gratis kepada pegawai dan pengunjung, memberi pembatas dari kaca antara tamu dengan resepsionis, dan membuat ruang makan yang lebih besar. Sehingga bisa memuat semua tamu namun tetap mematuhi aturan physical distancing. Selain itu, tambahan modal juga bisa dirupakan cairan disinfektan, karen sesuai standar harus disemprot 4 jam sekali.

Selain itu, investor juga bisa menanamkan modalnya di tempat lain, tak hanya di sektor pariwisata. Iskandar Simorangkir, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementrian Ekonomi RI menyatakan bahwa sektor perekonomian membaik (karena UU Cipta Kerja) dan akhirnya menarik beberapa investor untuk masuk ke Bali.

Selama beberapa puluh tahun ini, sektor pariwisata menjadi primadona bagi investor asing. Namun tahun 2020 dan 2021 mereka punya alternati untuk menanamkan modalnya ke sektor lain, yakni kerajinan tangan dan pertanian. Dalam artian, di Pulau Dewata ada potensi lain yang masih bisa dikembangkan, agar bisa menambah devisa negara.

Ketika sektor pariwisata masih kembang kempis dan banyak karyawannya yang terpaksa dirumahkan, maka mereka akan diserap oleh pengusaha di sektor kerajinan tangan. Pebisnis kerajinan tangan yang bekerja sama dengan investor akan membuat patung dan cinderamata lain, dan akan disalurkan ke pasar internasional. Karena investor punya rekanan di sana.
Selain itu, investor juga bisa memberi masukan, barang kerajinan tangan mana yang kira-kira lebih laku dijual.
Seringkali seorang pengusaha lokal tahu cara mengukir dan membuat karya seni, tapi kurang bisa marketing. Investor akan mentransfer ilmu, sehingga kerja sama ini akan saling menguntungkan.

Sektor pertanian juga akan dimasuki oleh investor asing. Di Bali, hasil pertaniannya yang terkenal adalah pisang, mangga, dan buah naga. Jika ada penanam modal maka akan bisa mengolah buah-buahan agar lebih mahal saat dijual. Misalnya dengan cara dikalengkan atau dibuat selai.

Jika di Bali dimasuki oleh para investor asing, bukan tak mungkin di daerah lain juga terjadi hal yang sama. Sehingga industri akan bangkit lagi dan kondii perkonomian Indonesia pelan-pelan membaik. Kita bisa selamat dari ancaman krisis ekonomi jilid 2, dan berproses menjadi negara maju.

UU Cipta Kerja wajib didukung karena ada klaster investasi yang memudahkan masuknya penanam modal asing ke Indonesia. Mereka akan bekerja sama dengan pengusaha lokal dan berkolaborasi, agar membuat bisnis di sektor pariwisata, pertanian, dan kerajinan tangan bangkit lagi.

)* Warganet adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiwa Cikini

Oleh: Made Raditya )*

Sebentar lagi akan ada program vaksinasi agar semua WNI bebas corona. Namun sayangnya ada beberapa hoax yang diembuskan oleh para oknum, untuk menggagalkan program ini. Masyarakat diminta untuk mengabaikan hoax dan tetap tertib dan rela disuntik vaksin, serta mematuhi protokol kesehatan.

Pemberian vaksin corona di Indonesia yang rencananya dilakukan januari 2021 membuat masyarakat lega karena berarti sebentar lagi pandemi berakhir. Vaksin Sinovac akan didatangkan ke negeri kita dan akan diberikan sesuai dengan prioritas. Wilayah yang berzona hitam dan merah akan mendapatkannya terlebih dahulu.

Namun di tengah euforia dalam menyambut vaksin, ada pula hoax yang beredar. Berita bohong yang sudah terlanjur dibaca sebagian masyarakat membuat mereka takut untuk disuntik. Padahal vaksin ini sudah dijamin aman. Relawan yang beberapa saat lalu disuntik vaksin, sepert Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, sampai saat ini terbukti sehat dan tak kena corona.

Salah satu hoax tentang vaksin adalah ia bisa mengubah DNA manusia. Padahal pengubahan DNA adalah sesuatu yang rumit, dan tak bisa dilakukan hanya dengan sekali suntik. Jika DNA akan diubah, caranya dengan transplantasi sel. Sedangkan vaksin berisi virus yang dimatikan, bukan sel yang baru.
Tidak mungkin setelah divaksin, manusia berubah jadi mutan.
Hoax kedua tentang vaksin corona adalah ia membawa korban jiwa. Juga disertakan foto putri Presiden Rusia Vladimir Putin untuk memperkuat narasinya. Padahal itu hanya kabar bohong. Wanita yang ada di dalam foto bukanlah putri Putin dan ia tidak meninggal setelah divaksin.

Logikanya, vaksin berisi virus yang dilumpuhkan, sehingga saat disuntikkan akan menaikkan antibodi. Manusia akan bertambah kuat dan tak akan kena corona. Bukannya malah kehilangan nyawa. Jadi kita harus waspada akan hoax seperti ini dan tidak mempercayainya mentah-mentah.

Untuk mencegah hoax maka harus dilawan dengan konten positif. Pemerintah bisa menyelenggarakan lomba membuat poster atau meme tentang vaksin covid dan kebohongan hoaxnya, sehingga masyarakat akan melihat berbagai kreasi mereka di media sosial. Setelah melihat poster yang indah sekaligus edukatif, mereka akan tertib dan mau divaksin.

Pemerintah bisa mengandeng influencer yang memiliki banyak follower di media sosial, agar mereka jadi duta vaksin corona. Para selebgram punya cukup banyak pengaruh, agar pengikutnya tidak percaya hoax tentang vaksinasi nasional. Jadi akan makin banyak anak muda yang mau diimunisasi.
Setelah hoax mereda, maka masyarakat juga perlu diedukasi lagi tentang protokol kesehatan. Karena setelah mereka diimunisasi, bukan berarti bisa bablas dan bebas seperti dulu. Tetaplah pakai masker, rajin cuci tangan, dan lakukan protokol kesehatan lainnya.

Mengapa masih harus mematuhi protokol kesehatan? Memang vaksinasi efektif 95% dalam mencegah corona. Namun tetap saja ada celah 5% sehingga virus bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Misalnya ketika imunitasnya sedang rendah atau ia tak menjaga higienitas, atau ia punya komorbid alias penyakit bawaan. Apalagi sekarang musim hujan dan banyak yang mudah kena flu.

Memakai masker tak hanya ampuh menahan droplet yang jadi ajang penularan corona, namun juga punya fungsi lain. udara yang dihirup akan difilter sehingga lebih bersih. Manusia akan lebih sehat, karena ia terbiasa mematuhi protokol kesehatan. Adanya protokol sudah jad gaya hidup modern yang dilakukan setiap hari.

Mari kita lawan hoax tentang vaksinasi nasional dan jangan malah ikut menyebarkannya. Berita palsu yang diebarkan oleh kalangan antivaks hanyalah narasi yang menyesatkan. Karena vaksin ini terbukti aman. Selain itu, kita masih harus wajib mematuhi protokol kesehatan walau sudah diimunisasi, agar tubuh lebih bugar.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Charles Degei )*

Bumi Cendrawasih adalah bagian dari Indonesia yang tak bisa dipisahkan oleh OPM atau siapapun. Mereka yang memiliki ide untuk memisahkan Papua dari Indonesia sangat mengherankan, karena menginginkan kemerdekaan yang mutlak. Sementara warga sipil malah bangga menjadi bagian dari NKRI dan menolak ikut OPM.

Papua yang dulu bernama Irian Jaya adalah wilayah RI paling timur. Walau lokasinya jauh sekali dari pusat pemerintahan Indonesia, namun tetap diperhatikan, terutama pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Di Papua sudah ada berbagai pembangunan, baik dari segi infrastruktur, maupun pembangunan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Ketika Benny Wenda ingin memisahkan Papua dari Indonesia, bahkan mengklaim dirinya sebagai Presiden Papua Barat, maka ia salah besar. Karena buktinya warga sipil di Bumi Cendrawasih tidak mau membelot dari NKRI tercinta. Lagipula, OPM sendiri juga tidak menyetujui langkah Benny yang tiba-tiba jadi presiden tanpa pemilihan umum terlebih dahulu.

Ketidak-kompakan ini menunjukkan tingkah OPM yang aneh. Karena mereka ingin memisahkan Papua dari Indonesia, namun salah koordinasi. Bagaimana bisa mengatur negara jika mengatur organisasi saja tidak bisa? Mereka juga salah karena selalu menyalahkan pemerintah Indonesia, dan tidak pernah melihat banyaknya pembangunan di Papua.

Juru bicara Kementrian Luar Negeri RI Teuku Fazasyah menyatakan bahwa Papua sudah fix menjadi bagian Indonesia dan statusnya sudah final. Dalam artian, status ini tak dapat diubah. Jika OPM mengklaim Indonesia adalah penjajah, karena selalu mengintimidasi rakyat Papua, salah besar. Karena itu hanya kelicikan mereka agar mendapat perhatian dari PBB.

Problema Papua ada sejak tahun 60an ketika sebagian oknum tidak setuju atas hasil Pepera (penentuan pendapat rakyat). Saat itu mayoritaswarga sipil ingin bergabung dengan Indonesia. Namun para oknum ingin mendirikan negara sendiri, dan menuduh bahwa hasil pepera disabotase. Padahal kenyataannya sebaliknya.

Padahal menurut hukum internasional, bekas jajahan Belanda otomatis menjadi wilayah Indonesia, termasuk Papua. Jadi jika OPM menolak hasil pepera dan ngotot ingin merdeka, akan tidak sah di mata hukum. Karena tidak mungkin ada Republik Federal Papua Barat di dalam negara kesatuan republik Indonesia.

Selain itu, OPM juga lupa tidak melihat ke masa seabad yang lalu. Ketika ada sumpah pemuda tahun 1928, ada 2 orang perwakilan dari Jong Papua yang datang ke acara tersebut. Mereka menyatakan diri sebagai putra Papua yang merupakan bagian dari Indonesia, dan ingin bersama- sama dengan pemuda dari daerah lain untuk mengusir VOC.

OPM tidak pernah melihat kemajuan yang ada di Papua seperti Bandara Internasional Sentani dan Jembatan Youtefa, serta Jalan Trans Papua. Infrastruktur ini dibuat demi kesejahteraan rakyat Papua, karena mereka adalah warga negara NKRI. Pemerintah tidak pilih kasih dan membangun Papua agar penduduknya juga merasakan modernitas.

Dengan adanya kemajuan ini maka penduduk akan merasakan kelancaran di bidang transportasi. Mereka tak lagi mengandalkan pesawat terbang yang biayanya sangat mahal. Namun bisa melalui Jalan Trans Papua yang sudah lancar. Penduduk merasa senang karena mereka merasa diperhatikan oleh pemerintah pusat.

Selain itu, pemerintah juga mengangkat beberapa putra Papua jadi pejabat di Jakarta, karena mereka adalah WNI yang cerdas dan potensial. Dulu ada Freddy Numberi yang pernah menjabat sebagai menteri. Lantas sekarang ada Billy Mambrasar yang menjadi staf khusus Presiden Jokowi.

Ketika masyarakat Papua sudah bangga jadi bagian dari NKRI, maka misi OPM gagal total. Mereka tak bisa memisahkan provinsi Papua dan Papua Barat dari Indonesia, karena kedua wilayah ini adalah wilayah resmi NKRI. Jadi, Republik Federal Papua Barat tidak dapat didirikan, karena tidak sah di mata hukum.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Bali