Oleh : Edward Rumingkang )*

Vaksin corona yang akan mendarat di Indonesia sekitar 1-2 bulan mendatang membuat masyarakat gembira. Ada harapan pandemi akan segera berakhir. Pemerintah saat ini menyiapkan sarana vaksin dan mengatur rencana, agar pemberian imunisasi corona berjalan dengan lancar.

Masyarakat sudah hampir lelah menjalani kehidupan dalam masa pandemi selama lebih dari 7 bulan. Namun saat ini mereka lega karena sebentar lagi ada penyuntikan vaksin corona secara massal di Indonesia. Vaksin ini diklaim memiliki efektivitas lebih dari 95%, sehingga membuat orang yang mendapatkannya bisa kebal dari virus covid-19.

Sebelum vaksin benar-benar siap untuk masuk ke Indonesia, pemerintah sudah menyiapkan segala sesuatunya, agar ketika penyuntikan dimulai akan berjalan tanpa kendala. Presiden Jokowi juga meninjau simulasi imunisasi agar seluruh proses jadi lancar. Salah satu fokus pemerintah dalam persiapan ini adalah pengadaan sarana vaksin.

Sarana vaksin berupa cold chain atau tempat yang dingin agar suhunya terjaga. Menurut juru bicara tim satgas penanganan covid-19 Dokter Wiku Adisasmito, secara logistik, kesiapan prosedur untuk cold chain sudah siap, terjaga kualitasnya dan juga efektvitasnya. Saat ini cold chain yang sudah siap sebanyak 97%.

Cold chain sangat diperlukan karena jika jumlahnya kurang atau suhunya terlalu panas, dikhawatirkan akan merusak isi vaksin covid-19. Sehingga pemberian imunisasi corona jadi tidak efektif. Sayang sekali jika vaksin yang sudah didapatkan dengan menunggu lama dan didapatkan dari riset yang teliti, jadi rusak karena kecerobohan seperti ini.

Selain cold chain, persiapan lain adalah jumlah sumber daya manusia saat imunisasi corona. Karena yang disuntik adalah banyak orang, jadi butuh banyak petugas, agar semua berjalan dengan lancar. Jika memang jumlah tenaga medis di Desa tersebut kurang, maka bisa merekrut relawan. Agar tugas para nakes jadi ringan dan mereka tidak kelelahan.

Pemerintah juga melakukan pemilihan agar daerah mana yang diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin covid-19. Daerah yang dipilih berdasarkan jumlah penduduk, jumlah kasus, luas wilayah, dan lain-lain. Jadi tidak asal pilih. Misalnya ketika jumlah pasien corona di Indonesia bagian timur membludak, maka akan diprioritaskan.

Ketika ada kota yang berzona merah, bahkan hitam, tentu lebih diprioritaskan daripada tempat lain yang berstatus zona jingga atau hijau. Jadi, pemilihan prioritas bukan berdasarkan jarak kota tersebut dari Jakarta. Atau berdasarkan kedekatan walikota atau bupati dengan pemerintah pusat. Pemerintah berusaha adil dan akan memberi vaksin pada semua rakyatnya.

Sementara warga negara Indonesia yang diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin corona terlebih dahulu adalah para dokter dan tenaga medis lain. Hal ini bukan berarti menganak emaskan mereka. Namun para nakes memang lebih beresiko tertular virus covid-19 dari pasien. Sehingga kondisinya sangat urgent untuk mendapatkan prioritas imunisasi corona.

Setelah para dokter selesai diimunisasi, maka selanjutnya warga sipil akan mendapat gilirannya. Semua wajib disuntik vaksin corona, agar tak ada lagi pasien covid dan pandemi bisa segera berakhir. Jangan malah menolak imunisasi dengan berbagai alasan, karena tidak ada herd immunity saat pandemi covid-19 masih berlangsung.

Sambil menunggu vaksin diberikan, maka kita masih wajib untuk menaati protokol kesehatan dan tetap pakai masker saat keluar rumah. Jangan mendekati keramaian karena corona bisa menular lewat udara yang kotor dan pengap. Tetaplah jaga higienitas dan imunitas tubuh agar tidak mudah tertular virus covid-19.

Persiapan sarana vaksin covid-19 sudah hampr selesai dari segi sarananya. Prioritas pemberian vaksin juga masih diatur, agar wilayah yang memiliki jumlah kasus corona terbanyak mendapatkannya terlebih dahulu. Kita menunggu kedatangannya dengan sabar, dan menanti giliran kapan akan diimunisasi. Jangan khawatir karena pada akhirnya semua akan mendapatkan vaksin.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Moses Weker )*

Pembangunan di Papua giat dilaksanakan, agar tidak ada ketimpangan antara Indonesia bagian timur dan barat. Pemerintah Indonesia sejak dipimpin oleh Presiden Jokowi tahun 2014 memang fokus memajukan Bumi Cendrawasih. Saat ini sudah ada Jalan Trans Papua dan infrastruktur lain yang dibangun, agar wilayah tersebut makin modern.

Bumi Cendrawasih sempat identik dengan wilayah yang hanya berisi hutan dan masyarakatnya masih memakai koteka. Padahal stigma negatif ini sudah terhapus, karena di beberapa wilayah Papua seperti Tembagapura dan Jayapura sudah modern. Sehingga tidak kalah majunya dari kota lain di Pulau Jawa.

Pemerintah memang giat memajukan Papua dan saat ini sudah terlihat hasilnya. Ada berbagai pembangunan infrastruktur seperti Jalan Trans Papua, Bandara Internasional Sentani, dan Jembatan Youtefa. Keberadaan infrastruktur itu melancarkan transportasi warga sipil Papua, sehingga mereka bisa beraktivitas antar kota dengan lancar.

Selama ini permasalahan transportasi sempat terhalang oleh kondisi alam Papua yang berupa hutan dan pegunungan. Sehingga mau tak mau harus memakai pesawat untuk mengangkut barang dan orang. Ketika transportasi dilancarkan oleh Jalan Trans Papua, maka harga barang bisa ditekan karena ongkos angkutnya murah. Rakyat lega karena tak harus membeli dengan mahal.

Masyarakat yang melihat pembangunan di Papua tak perlu khawatir, karena dijamin tidak akan merusak sumber daya alam di sana. Tidak ada yang dikorbankan, karena tim percepatan tentu sudah berkonsultasi dengan lembaga lingkungan hidup terlebih dahulu. Apalagi di Papua ada hewan yang dilindungi seperti burung kasuari dan cendrawasih, sehingga pembangunan tidak akan merusak habitatnya.

Pemerintah juga membuat tim percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat. Tim ini dbuat berdasarkan Keppres nomor 20 tahun 2020. Anggota tim terdiri dari 6 menteri dan 1 kepala staf kepresidenan. Menteri-menteri dan pejabat bertugas agar ada stimulus yang bisa memajukan Papua, agar tak lagi identik dengan keterbelakangan.

Hasil dari pembangunan di Papua adalah rendahnya angka kemiskinan di sana. Kemiskinan menurun dari 55% di tahun 1999, menjadi hanya 22% di tahun 2019. Jumlah rakyat miskin yang merosot drastis ini juga hasil dari program otonomi khusus yang diadakan sejak tahun 2001. Sehingga bisa dikatakan otsus jilid 1 berhasil, sehingga diperpanjang lagi tahun 2021 mendatang.

Percepatan pembangunan memang berbasis otonomi khusus. Salah satu pasal dalam program ini adalah Gubernur dan pemimpin lain harus warga asli Papua. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa menyatakan bahwa memang percepatan pembangunan ini berbasis warga asli Bumi Cendrawasih. Sehingga mereka bisa memajukan daerahnya sendiri.

Gubernur Papua saat ini dijabat oleh Lukas Enembe. Sedangkan di Papua Barat dipimpin oleh Dominggus Mandacan. Kedua putra Papua tersebut berusaha memajukan Bumi Cendrawasih, agar rakyatnya makin sejahtera. Keberadaan otsus yang mewajibkan pemimpin warga asli Papua dimaksudkan agar mereka paham cara memajukan saudara sewilayahnya sendiri.

Lukas Enembe juga membuktikan bahwa ia jadi gubernur yang andal dan berprestasi. Berbagai penghargaan telah diraihnya. Selain itu, di Papua sudah ada Istana olahraga yang ia bangun, dan dijadikan arena pertandingan saat PON XX digelar tahun 2021 mendatang. Seusai PON, Istora bisa digunakan agar para atlet lokal berlaga di tempat yang nyaman.

Pembangunan di Papua sudah begitu pesatnya. Sehingga wilayah itu tak lagi identik dengan keterbelakangan. Papua sudah sangat modern dengan berbagai infrastruktur yang mendukung transportasi. Pemerintahannya juga dipimpin dengan adil oleh warga asli Papua sendiri. Mereka berjuang untuk memajukan Bumi Cendrawasih dan membuat rakyatnya makin sejahtera.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua, tinggal di Makassar

Oleh : Raditya Rahman )*

UU Cipta Kerja dibuat pemerintah agar seluruh lapisan masyarakat diuntungkan. Tak hanya untuk pengusaha, tapi juga untuk masyarakat desa. Penyebabnya karena dalam UU ini diatur bahwa BUMdes dimudahkan status hukumnya, sehingga bisa membuat perseroan terbatas. Rakyat di desa akan makin maju karena BUMDes-nya maju.

Selama ini ada sedikit kesenjangan antara desa dan kota. Di kota besar sepeti Jakarta dan Surabaya terlihat lebih maju, sedangkan di pedesaan biasa-biasa saja. Perbedaan ini membuat masyarakat desa beramai-ramai pindah ke kota, padahal meluapnya penduduk bisa menciptakan masalah sosial baru.

Untuk mengatasi masalah ini maka pemerintah membuat UU Cipta Kerja, sebagai stimulus untuk memajukan desa. Jadi nantinya di desa keadaannya sudah modern, karena BUMDes sudah berbadan hukum dan membuat banyak lini usaha. Sehingga penduduk tak lagi ngotot urbanisasi lagi. Namun mereka bersama-sama membangun desa agar rakyatnya hidup makmur.

Dalam UU nomor 11 tahun 2020 alias UU Cipta Kerja, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa memiliki payung hukum. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmgrasi, Abdul Halim Iskandar. Menurutnya, jika BUMDes sudah berbadan hukum, maka akan mudah mendapat permodalan dari Bank.

Abdul Halim melanjutkan, selama ini BUMDes masih tersendat-sendat karena kekurangan modal. Jadi ketika UU Cipta Kerja mempermudah badan usaha ini menjadi badan hukum, pihak Bank akan memberi kredit dengan cepat. Dalam artian ketika BUMDes memiliki legalitas, akan lebih dipercaya oleh Bank. Sehingga modal usaha bisa diputar dan menguntungkan.

Pengurusan badan hukum ini harus melalui Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kementran Hukum dan HAM. Nantinya tiap desa memiliki BUMDes dengan nama yang berbeda, agar tidak membingungkan. Setelah BUMDes berbadan hukum, maka ia bisa membuat lini usaha lain yang berbadan hukum, seperti perseroan terbatas.

Jika BUMDes sudah mendapat badan hukum dan modal dari Bank, maka pengelola akan bisa mengolahnya, agar mendapat keuntungan. Tak dapat dipungkiri, sebuah usaha pasti butuh modal yang besar. Sehingga bantuan kredit dari Bank sangat diperlukan. Sehingga bisa jadi stimulus, agar kehidupan desa jadi makmur.

Jika pengurus BUMDes kreatif, sebenarnya masih banyak potensi yang ada di desa yang bisa diunggulkan, misalnya wisata back to nature. Masyarakat di era adaptasi kebiasaan baru sudah rindu traveling dan mereka ingin berjalan-jalan di desa yang asri. Serta merasakan kesejukan dan keindahan alam.

BUMDes bisa mengelola penginapan yang terbuat dari bahan alami seperti kayu atau bambu, dan menyuguhkan masakan ndeso seperti nasi jagung, urap-urap, dan sambal. Setelah beristirahat, maka wisatawan diarahkan ke tempat rekreasi yang natural. Misalnya danau atau air terjun. Konsep seperti ini disukai oleh turis lokal karena mereka sudah jenuh dengan suasana kota yang hectic.

Jika usaha wisata ini ramai, maka akan membuat efek domino positif pada masyarakat desa. Mereka bisa berjualan suvenir dari bahan lokal, seperti angklung mini. Selain itu, masyarakat bisa menjadi tour guide ketika ada wisatawan mancanegara. Mereka jugabisa jadi tukang parkir di tempat rekreasi di desa. Sehingga mendapat penghasilan tambahan dan tak perlu merantau ke kota.

Oleh karena itu kita wajib mendukung UU Cipta Kerja karena juga memajukan masyarakat desa. BUMDes jadi maju karena punya badan hukum yang jelas, dan mendapat kepercayaan dari Bank. Modal usaha bisa diputar untuk membuka bisnis baru, sehingga ada keuntungan yang didapat. Tidak hanya untuk pengurus BUMDes, tapi juga dirasakan oleh seluruh masyarakat desa.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Firza Ahmad )*

Tersangka kasus pelanggaran protokol kesehatan Rizieq Shihab kini sudah ditahan oleh Polisi. Penetapan status ini sudah sesuai dengan hukum karena Rizieq secara nyata telah menyebabkan kerumunan. Ia juga tidak menaati aturan dengan mengabaikan pemanggilan dari Polda Jaya. Masyarakat pun selalu mendukung polisi agar menindak Rizieq yang sering membuat onar.

Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab mendatangi Polda Metro Jaya pada Sabtu, 12 Desember 2020. Setelah melewati pemeriksaan beberapa jam, Rizieq akhirnya langsung ditahan. Rizieq dikenal sebagai sosok yang kontroversial, karena ceramahnya yang keras kepada pemerintah. Ia juga dianggap terlalu percaya diri karena mengocehkan apa saja, bagaikan sedang curhat di atas panggung. Masalahnya, diksi yang digunakan amat tak pantas dan seakan-akan ia lupa bahwa sebagai penceramah, seharusnya memberi contoh yang baik.

Sekarang Rizieq kena batunya karena sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh kepolisian. Kasus kerumunan Rizieq Shihab juga mendapat penanganan khusus, sehingga saat pengumumannya juga dihadiri oleh 6 orang jenderal polisi lainnya.

Kasus pelanggaran protokol kesehatan oleh Rizieq Shihab juga sangat istimewa karena mendapat perhatian publik. Apalagi Rizieq sudah 2 kali menolak datang ke Polda Metro Jaya, untuk dimintai keterangan. Namun ia selalu lari dari tanggung jawab dengan alasan sakit. Tak jelas pula apa jenis penyakit yang diidapnya, setelah ia dirawat di salah satu RS di Bogor. Jika terbukti kena corona, maka sekali lagi ia melanggar aturan, karena tidak melapor pada tim satgas.

Jika dulu status Rizieq hanya saksi, sekarang naik menjadi tersangka. Karena ia tersangkut 2 pasal sekaligus, yakni pasal 160 KUHP. Penyebabnya karena Rizieq terbukti melakukan ceramah dengan provokasi dan ujaran kebencian. Hukumannya adalah maksimal 6 tahun penjara.

Sedangkan pasal kedua yang dilanggar oleh Rizieq adalah pasal 216 ayat 1 dengan ancaman hukuman 4 bulan 1 minggu. Karena ia mangkir dari panggilan polisi tanpa alasan yang jelas dan tidak mematuhi perintah. Bahkan di depan kediamannya malah dijaga oleh anggota FPI, sejak 2 minggu lalu. Hal ini menunjukkan arogansi Rizieq yang menunjukkan dirinya susah dicokok.

Saat ini Rizieq sudah aman di kantor Polisi. Masyarakat pun mendukung upaya kepolisian yang tidak tebang pilih dalam menindak kerumunan. Mereka juga sudah lelah dengan tingkah Rizieq yang seenaknya sendiri dan melanggar protokol kesehatan, sampai memakan korban 80 orang yang positif corona.

Selain Rizieq, ada pula tersangka lainnya. Mereka adalah ketua dan sekretaris panitia acara pernikahan anak Rizieq, 2 orang penanggung jawab keamanan acara, dan kepala seksi acara. Mereka didakwa UU nomor 93 pasal 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Ancaman hukumannya adalah 1 tahun penjara.

Meski pun keluarga Rizieq berkelit bahwa mereka telah membayar denda, namun tetap terancam hukuman. Karena bukan kali ini saja Rizieq melanggar protokol kesehatan. Ia ketahuan melakukan safari ceramah di beberapa tempat dan menarik hingga ribuan massa. Juga tak mempedulikan physical distancing, atau lupa akan ancaman corona?

Jika saja Rizieq sejak awal memenuhi panggilan Polda Metro Jaya, tentu lain ceritanya. Karena pasal yang dilanggar akan lebih sedikit. Namun nasi sudah menjadi bubur. Hukuman yang akan didapat oleh Rizieq dirasa setimpal, agar tak ada lagi kalangan masyarakat yang merasa dirugikan.

Masyarakat juga wajib waspada akan provokasi dari pendukung Rizieq dan jangan termakan akting mereka yang playing victim. Meski Rizieq Shihab adalah tokoh pemuka agama, namun bukan berarti ia kebal hukum. Karena ia bersatus WNI dan terbukti melanggar aturan, jadi wajib dihukum dengan setimpal.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) terus digenjot oleh Pemerintah. Pembangunan berbagai venue cabang olahara juga terus dimaksimalkan. Ini menjadi kabar baik bagi masyarakat yang sudah menantikan gelaran empat tahun sekali.

“Jadi hitung mundur ini menandakan bahwa waktu sudah kian dekat, sehingga persiapan kita di semua cluster harus terus digenjot,” kata Ketua Harian Panitia Besar (PB) PON XX Yunus Wonda.

Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, mengatakan panitia terus memaksimalkan persiapan termasuk pembangunan lokasi pertandingan PON. Ia pun mengaku persiapan yang dilakukan bukan tanpa kendala, namun demikian pihaknya tidak pernah patah semangat. Untuk itu dirinya terus mendorong panitia untuk menggenjot persiapan termasuk pembangunan infrastruktur. Ini membuktikan Papua siap menjadi tuan rumah PON dengan berbagai venue internasional yang dibangun.

“Kami menjadi lebih matang lagi dalam bekerja untuk menyambut para tamu undangan. Ini membuktikan kami siap menjadi tuan rumah PON dengan berbagai venue internasional saat ini,” kata Lukas Enembe.

Lebih lanjut, Lukas menyebutkan bahwa kejuaraan empat tahunan tersebut, merupakan bagian dalam pemersatu seluruh elemen bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Persiapan yang dilakukan oleh Pemprov Papua itu mendapat apresiasi sejumlah pihak. Salah satunya datang dari Ketua Umum KONI DKI Jakarta, Djamhuron Wibowo. Ia mengapresiasi Provinsi Papua yang telah sukses membangun sejumlah infrasturktur PON XX di bumi Cendewasih.

Menurutnya, fasilitas olahraga yang dibangun berstandar internasional itu diharapkan kedepan Papua menjadi barometer prestasi olahraga di Indonesia. “Saya percaya dan optimis Papua dapat menyelenggarakan PON dengan baik, KONI DKI Jakarta siap memboyong atlet-atlet terbaik ke Papua dan bertekad meraih prestasi terbaik,” ungkapnya.

Oleh: Tyo Prasetyo (Blogger Kota Semarang)

Saat ini banyak informasi dari berbagai sumber yang diterima oleh masyarakat. Namun demikian, perlu dijadikan catatan bahwa tidak semua informasi yang tersebar adalah informasi yang benar atau valid. Oleh karenanya, masyarakat diharapkan tidak memberikan atau ikut menyebarkan informasi dari sumber yang tidak jelas. Apalagi, informasi yang sudah dinyatakan hoaks.

Selain itu, hal yang bisa dilakukan untuk mencegah tersebarnya informasi hoaks adalah dengan keaktifan para pegiat media publik dan insan media untuk terjun langsung mengedukasi dan memberikan informasi ke dalam ekosistem media sosial. Kehadiran insan media di ekosistem media sosial dapat menciptakan interaksi dengan pengguna lain yang efektif dalam mencegah penyebaran hoaks, sehingga peran para insan media di dalam kehidupan masyarakat begitu penting.

Di masa pandemi Covid-19 saat ini, media publik jelas memiliki peran yang besar dan beragam. Bagaimana tidak, masyarakat lebih banyak mendapat informasi melalui media. Apa yang disampaikan media, umumnya akan dipedomani oleh khalayak ramai. Saat ini media sudah menjadi kebutuhan dalam kehidupan manusia. 

Berdasarkan hal itu, media publik menjadi sumber informasi terdepan yang didapatkan masyarakat selain informasi langsung dari pemerintah. Sehingga perannya dalam masyarakat tidak bisa diremehkan begitu saja. Tugas media massa memberikan informasi terkini seputar kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita baik informasi tentang hal positif maupun negatif perlu diperhatikan.

Para insan media juga harus bersinergi dengan pemerintah agar pesan-pesan yang disampaikan pemerintah bisa diterima dengan baik dan diharapkan bisa membangun persepsi positif masyarakat agar lebih peka terhadap situasi saat ini, seperti imbauan untuk menjaga jarak fisik sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ini.

Optimisme publik yang dibangun oleh media massa juga harus disampaikan terus menerus agar masyarakat tidak panik dan tetap waspada dengan pandemi ini. Media berperan ikut menginspirasi kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan serta meningkatkan produktivitas masyarakat di tengah pandemi. Nantinya produk sajian pemberitaan menjadi umpan balik pendorong perubahan sikap masyarakat ke arah yang positif agat dapat hidup dalam tatanan baru sehingga mampu mempercepat penanganan Covid-19. 

Mari bersama mengawal kondusifitas lini media publik seputar kebijakan pemerintah membangun ketahanan dan kesehatan masyarkat menuju Indonesia yang tangguh.

Oleh : Aldia Putra )*

Kondisi keuangan di Indonesia sempat terpuruk akibat dahsyatnya badai corona. Pemerintah berusaha mengubahnya dengan meresmikan UU Cipta Kerja. Jika UU ini diterapkan dengan baik, maka akan jadi stimulus keuangan yang baik. Karena mendorong masuknya investasi dan memudahkan perdagangan ekspor. 

Masa pandemi yang berlangsung hampir setahun ini membuat banyak orang stress berat, karena kondisi finansialnya terpuruk. Mereka yang bekerja kantoran harus rela gajinya dipotong, bahkan ada yang perusahaannya ambruk dan terpaksa dirumahkan. Para pedagang kaki lima juga merasakan sepinya lapak, karena daya beli menurun.

Pemerintah tidak mau hal ini terjadi dan menyebabkan krisis ekonomi jilid 2. Oleh karena itu, UU Cipta Kerja diciptakan agar merombak peraturan, mulai dari bidang ekonomi sampai investasi. Dalam UU ini ada klaster kemudahan berusaha dan klaster UMKM yang membuat pengusaha sejahtera, karena peraturan akan sangat ramah bagi bisnis mereka.

Akademisi dari FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Djaka Badranaya menyatakan bahwa semangat UU Cipta Kerja adaah mensejahterakan rakyat. UU ini akan meningkatkan pendapatan per kapita Indonesia dan membuat masyarakat bebas dari kemiskinan. Dalam artian, UU Cipta Kerja adalah obat mujarab dari efek negatif badai corona di Indonesia.

Djaka melanjutkan, UU Cipta Kerja jadi penyelamat, karena mendorong investasi asing masuk ke Indonesia. Selain itu, untuk menaikkan pendapatan per kapita, maka diatur agar produksi dan ekspor lancar, serta mendorong konsumsi pemerintah lebih tinggi. Dalam artian, jika ada investasi yang masuk, maka uang dari penanam modal jadi ‘bahan bakar’ dalam menaikkan produksi.

 Setelah dipermudahnya penanaman modal asing melalui klaster investasi di UU Cipta Kerja, maka mereka semangat untuk membuat pabrik baru di Indonesia. Bahkan ketika UU ini belum diresmikan beberapa bulan lalu, suah ada beberapa investor yang akan masuk. Di antaranya pengusaha di bidang elektronik, baterai, dan manufaktur.

Mengapa investasi penting? Karena ketika penanam modal asing masuk, otomatis butuh karyawan dan mengurangi jumlah pengangguran. Selain itu, investor akan membantu pengusaha UMKM yang punya ide bisnis brilian tapi kekurangan modal. Sehingga akan ada simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan, dan bisnis UMKM bisa naik level. Sehingga mereka makin sejahtera.

Investasi juga penting karena menjadi salah satu indikator negara maju. Di negara Asia Tenggara yang maju seperti Singapura, ada banyak investor dan buktinya mereka masih survive saat masa pandemi. Ketika banyak investor masuk, maka dunia bisnis dan ekonomi akan makin semarak, karena mereka berani menyuntikkan modal ke perusahaan lokal.

UU Cipta Kerja tak hanya menguntungkan bagi pengusaha, tapi juga pegawai swasta. Mereka akan mendapat bonus tahunan dari perusahaan, sehingga uang ini bisa mensejahterakan keluarganya. Besaran bonus yang didapatkan tergantung dari durasi kerja. Sehingga bisa jadi penyemangat, agar lebih semangat lagi dalam berkarya di kantor. Jadi amat salah ketika ada yang menuduh bahwa UU ini hanya untuk pengusaha.

Para pekerja juga tak usah khawatir dengan pengaturan upah minimum yang sekarang menjadi hak gubernur. Karena justru ketika UMK diganti dengan UMP, ada keseragaman  gaji yang tidak memusingkan. Lagipula, ketika masa kerja mereka di atas 2 tahun, gajinya dipastikan di atas UMP. Jika tidak, maka perusahaannya bisa dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja. 

UU Cipta Kerja diciptakan untuk kesejahteraan rakyat. Akan ada perombakan aturan, di mana pengusaha dan pekerja sama-sama diuntungkan. Pemerintah membuat UU ini dengan perencanaan dan pemikiran yang matang, sehingga masyarakat menikmati hasilnya. Kondisi finansial mereka akan naik, karena usaha berkembang, berkat dukungan dari pemerintah.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Moses Waker)*

Pekan olahraga nasional (PON) ke-20 rencananya akan diselenggarakan di Papua. Walau akan mundur dari jadwal semula, namun area untuk para atlet berlaga sudah selesai dibangun. Sehingga mereka akan bisa bertanding sepakbola, voli, dan cabang olahraga lain dengan aman.

Papua siap menyambut para atlet nasional yang akan bertanding di PON ke-20. Warga sipil amat bangga karena mereka ditunjuk jadi tuan rumah dan bisa menampilkan keindahan wilayahnya kepada khayalak ramai. Papua sudah modern sehingga dipercaya jadi penyelenggara acara sekaliber PON.

Pelaksanaan PON XX di Bumi Cendrawasih memang dimundurkan jadi tahun 2021, karena sekarang masih masa pandemi. Namun bukan berarti persiapannya juga ikut mundur. Sejak awal tahun 2020, beberapa venue sudah siap untuk menampung para atlet. Sementara pada bulan oktober ini, ada 9 area PON yang diresmikan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe.

Kesembilan area tersebut antara lain: Istora Papua, Stadion Lukas Enembe, arena aquatik, tempat menembak outdoor, lapangan softball dan baseball di Uncen dan Auri Sentani, GOR STT GIDI, arena futsal dan lapangan tenis. Semua dibangun untuk jadi tempat pertandingan olahraga. Saat sudah selesai 100% maka para atlet tidak akan khawatir, karena bangunannya bagus dan layak pakai.

Peresmian 9 area olahraga tersebut dilakukan secara virtual, lagi-lagi karena masih masa pandemi. Acara online dilakukan karena jika diselenggarakan dalam stadion, takut tidak bisa mematuhi protokol kesehatan physical distancing. Walau peresmiannya secara virtual, namun masyarakat merasa puas karena bisa menyaksikannya dari rumah. Justru karena acaranya online, maka penontonnya malah lebih banyak.

Seluruh venue di Papua yang sudah siap, menunjukkan kesiapan pemerintah daerah untuk menjadi tuan rumah PON. Mereka sudah berlelah-lelah merancang dan membangun Istora serta area lain, sehingga bisa digunakan untuk berbagai cabang olahraga. Terlebih, area yang sudah selesai bukan hanya di darat, tapi juga air seperti venue aquatik.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Papua sangat bangga menjadi penyelenggara PON XX. Sehingga mereka mempersiapkan area dan segala pendukungnya dengan sempurna. Justru karena venue tersebut baru jadi, maka siap digunakan. Bangunan itu sudah apik dan tidak ada cacat sama sekali.

Para atlet tak perlu takut untuk datang ke Papua, karena selain venue-nya sudah jadi, kesehatan dan keamanan juga didukung 100%. Mereka tak perlu mengkhawatirkan desas-desus tentang Bumi Cendrawasih yang katanya dihuni nyamuk malaria, karena semua hama di area pertandingan sudah dibasmi. Faktor kesehatan para atlet menjadi nomor 1.

Selain itu, para atlet juga tak perlu takut dengan oknum separatis. Walau di Papua kadang diganggu oleh KKB dan OPM, namun aparat gabungan TNI dan Polri sudah berjaga, agar nanti PON berlangsung dengan aman. Tanpa ada gangguan dari pasukan pembelot. Keamanan dijamin dan ditingkatkan, sehingga par atlet bisa berlaga di area dengan nyaman.

Faktor logistik juga sangat diperhatikan oleh pemerintah daerah Papua. Mulai dari tempat penginapan sampai sarana transportasi, dijamin aman dan menyenangkan. Karena saat ini sudah didukung oleh infrastruktur seperti Jalan Trans Papua dan Bandara Tyhes Hiyo Eluay (dulu: Bandara Internasional Sentani). Wisma atlet juga disiapkan dengan baik.

Persiapan PON XX sudah 100% dan kesembilan areanya sudah sempurna. Meski acara ini diundur jadi tahun depan, namun bukan berarti panitia jadi berleha-leha. Mereka tetap bersiap dan membersihkan venue, agar nantinya ketika para atlet dan pelatihnya datang, sudah ready dan bertanding dengan maksimal. Sehingga penyelenggaraan PON jadi sukses besar.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Makassar