Oleh : Edi Jatmiko )*

Sebagian oknum di kalangan masyarakat kadang bertindak menyebalkan. Mereka ingin pandemi berakhir namun tak mau mematuhi protokol kesehatan. Para pelanggar seharusnya ingat akan sanksi dan denda yang menanti ketika ketahuan melanggar. Agar makin tertib dan disiplin dalam menaati protokol kesehatan.

Apa kabar Indonesia setelah mengalami pandemi selama 8 bulan? Jumlah pasien corona meningkat jadi 5.000 orang per hari. Sedihnya, hal ini terjadi karena masyarakat kurang disiplin dalam melakukan protokol kesehatan. Memang sudah banyak yang pakai masker tapi kadang lupa mengenakannya lagi setelah makan di warung. Atau memakainya saat ada razia saja.

Jika ada pengguna jalan yang tak memakai maker maka ia kena denda sebesar 100.000-150.000 rupiah, tergantung dari daerahnya. Karena yang menentukan besarannya adalah sang walikota. Ketika ia tak punya uang, maka bisa memilih hukuman sosial berupa membersihkan jalan raya atau pasar. Agar kapok dan tak lagi malas pakai masker.

Hukuman sosial juga berbeda-beda di tiap daerah. Di Mataram, ada pelanggar protokol kesehatan yang harus menyapu selokan. Sementara di Jakarta Timur sanksinya agak ekstrim, pelanggar harus masuk ke dalam peti mati agar merenungi kesalahannya. Di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, hukuman sosialnya adalah mengecat pembatas trotoar di Jl KS Tubun.

Masyarakat juga ada yang ngotot mengadakan pesta pernikahan atau acara yang mengundang banyak orang. Semua dilakukan hanya karena gengsi atau mengejar keuntungan dari amplop para tamu. Mereka seolah-olah lupa saat ini masih masa pandemi. Padahal aturannya adalah maksimal 30 orang tamu dalam acara akad nikah, termasuk keluarga sendiri.

Saat ada acara keramaian seperti ini lalu dibubarkan oleh tim satgas covid dan aparat, jangan malah marah dan menyalahkan pemerintah. Karena mereka hanya menjalankan tugasnya. Pesta tersebut, walau pengantinnya sudah bermasker, terbukti melanggar physical distancing. Jadi wajar jika dihentikan, agar mereka paham akan aturan saat pandemi.

Ada pula denda yang harus dibayar oleh penyelenggara acara maksimal 50 juta rupiah. Denda itu progresif, yang artinya seorang pelanggar wajib membayar hingga 2 kali lipat jika ketahuan tak menaati protokol kesehatan untuk kedua kalinya. Jumlah denda memang sangat besar, namun hal itu memang dimaksudkan untuk efek jera, agar ia benar-benar kapok.

Denda yang besar dan progresif bukanlah untuk kekejaman dan menzolimi rakyat, namun agar mereka taat pada peraturan. Bayangkan jika acara itu tak dibubarkan dan ada klaster corona baru yang terbentuk, ada berapa korban yang harus dirawat di Rumah Sakit? Biaya pengobatannya juga sangat tinggi, jauh melebihi denda yang dibayar, jika ia tak punya BPJS.

Selain itu, jika punya uang juga tak bisa langsung masuk Rumah Sakit. Bisa saja pasien disuruh rawat jalan dan isolasi mandiri selama 14 hari, karena semua kamar di Rumah Sakit dipenuhi oleh pasien corona. Padahal perawatan di rumah bisa saja kurang intensif. Apalagi ketika tidak disiplin saat isolasi mandiri, tubuh bisa drop dan nyawa terancam melayang.

Janganlah jadi orang yang egois dan malas pakai masker, serta ngotot mengadakan pesta besar. Karena dari 2 palanggarna tersebut, bisa memakan puluhan korban jiwa. Sayangi nyawa keluarga dan jangan sampai ada klaster corona baru gara-gara pesta pernikahan.
Ingatlah saat ini masih masa pandemi yang prihatin.
Seharusnya semua orang paham dan taat protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, bawa hand sanitizer , dan menghindari kerumunan. Karena jika semua orang disiplin maka penularan corona tak akan terjadi, dan pandemi covid-19 akan segera berakhir.

)* Penulis aktif dalam Pemuda Peduli Bangsa

Oleh : Edi Jatmiko )*

Sektor perekonomian Indonesia sempat terpuruk akibat dahsyatnya badai corona. Pemerintah berusaha menyembuhkannya dengan membuat UU Cipta Kerja. UU ini mengubah peraturan sehingga pembuatan koperasi dipermudah. Akan tumbuh banyak koperasi di daerah yang akan membuat kondisi finansial rakyat naik kembali.

Ketika banyak orang yang kehilangan pekerjaan, maka mereka punya 2 pilihan: mencari yang baru atau membuka usaha. Namun ketika ingin merintis bisnis baru, biasanya terkendala masalah utama, yakni permodalan. Karena tidak ada yang namanya usaha tanpa modal. Minimal harus punya pulsa untuk promosi di dunia maya.

Saat butuh modal, maka mereka bisa mengubah pemikiran dengan cara mendirikan koperasi. Pemerintah mendorong terbentuknya koperasi usaha di daerah dengan membuat UU Cipta Kerja. Mengapa harus koperasi? Karena koperasi adalah badan usaha milik bersama sehingga modalnya ditanggung bersama. Jadi akan lebih ringan dan menghasilkan keuntungan bersama.

Dalam UU Cipta Kerja aturan tentang pembuatan koperasi diubah dan persyaratannya dipermudah oleh pemerintah. Jika dulu di UU nomor 25 tahun 992 diatur bahwa koperasi primer dibentuk sekurang-kurangnya 20 orang. Maka di UU Cipta Kerja pasal 6 ayat 1, koperasi primer bisa dibentuk hanya dengan 9 orang.

Selain itu, pada UU Cipta Kerja juga disebutkan bahwa rapat anggota bisa dilakukan secara online. Sehingga masyarakat bisa membentuk koperasi antar wilayah. Dalam rilis resminya, Kementrian Koperasi dan UKM menyatakan bahwa koperasi nasional antar wilayah akan membuat ikatan kewilayahannya jadi cair. Dalam artian, anggota koperasi akan punya semangat bhinneka tunggal ika.

Kementerian Koperasi dan UKM memang membidik anak muda dalam mendirikan koperasi entrepreneur. Image koperasi sebagai badan usaha kuno berusaha digeser, karena sebenarnya koperasi bisa dibentuk menjadi start up atau bisnis lain. Dengan catatan masih punya nyawa koperasi di dalamnya.

Koperasi milik anak muda ini bisa dibentuk sebagai model bisnis bersama. Misalnya, para anggota koperasi patungan untuk modal, lalu membuat online shop beserta situsnya. Pengelola juga membeli gadget dan peralatan penunjang lain, untuk menjalankan usaha bersama ini. Sehingga hanya dengan patungan 500.000 rupiah, sudah cukup untuk memulai bisnis tersebut.

Kelebihan lain dari koperasi adalah ada banyak orang yang jadi anggota. Sehingga ketika ada kendala, bisa dipecahkan bersama-sama. Para anggota juga punya background yang berbeda-beda, sehinga bisa saling bantu dan sharing ilmu. Misalnya anggota yang praktisi online bisa memberi materi tentang lika-liku bisnis online, bagaimana cara branding, dan sebagainya.

Jika kerjasama ini berhasil maka akan membuat kesembilan anggotanya menangguk keuntungan bersama-sama. Mereka bisa survive selama pandemi dan bersemangat untuk melanjutkan koperasi entrepreneur, karena sudah terbukti menghasilkan. Bisnisnya akan berkembang dan omzetnya terus menanjak.

Ketika koperasi entrepreneur makin besar, maka bisa mengurangi pengangguran. Karena para pengurus butuh karyawan baru untuk membantu operasional. Misalnya pada bagian pengantaran, packing, administrasi, dan sebagainya. Sehingga koperasi ini bisa menolong lebih banyak orang yang sebelumnya kebingungan karena tak punya pekerjaan.

Akibatnya ada efek domino positif berupa naiknya daya beli masyarakat. Karena mereka punya bisnis di koperasi atau menjadi karyawannya. Ketika daya beli naik maka pasar akan ramai lagi dan menolong para pedagang. Roda ekonomi akan bergulir dengan kencang, dan Indonesia bisa selamat dari krisis finansial jilid 2.

Jadi kita tidak boleh menuduh UU Cipta Kerja hanya menguntungkan pengusaha kelas kakap. Karena UU ini juga memudahkan rakyat kecil untuk membuat koperasi entrepreneur. Mereka bisa berbisnis bersama-sama dan mendapatkan keuntungan. Sehingga menaikkan taraf hidup dan keluarganya sejahtera.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh: Sabby Kosay )*

Papua adalah wilayah yang cukup rawan, karena sering digoda oleh kaum separatis. Mereka memakai isu SARA dan HAM untuk menarik perhatian publik. Padahal permasalahan hak asasi manusia di Bumi Cendrawasih dan penegakan hukum sudah makin baik, dan tidak ada warga sipil yang dirugikan.

Kedamaian di Papua dikacaukan oleh isu rusaknya hak asasi manusia di sana. Ternyata kabar palsu itu sengaja diembuskan oleh OPM dan anteknya, agar masyarakat di luar Bumi Cendrawasih menaruh simpati pada mereka. Padahal tidak ada yang namanya pelanggaran HAM di sana, karena aparat dan penegak hukum menjalankan tugasnya dengan baik.

Dr. Filep Wamafma, Ketua Pansus Papua DPD RI menyatakan bahwa jika pelanggaran HAM di Bumi Cendrawasih, baik di masa kini maupun di masa lalu, wajib diselesaikan. Caranya dengan bekerja sama dengan Komnas HAM, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Ia juga meminta agar Komnas HAM Papua didirikan. Agar nanti jika ada yang merasa hak asasinya diambil, bisa mengadu dengan cepat.

Selama ini problem pelanggaran HAM yang mencuat ke publik masih abu-abu, karena ada 2 pihak yang ngotot memperebutkan mana yang benar dan mana yang salah. Misalnya ketika ada berita pelanggaran HAM karena ada warga sipil yang tertembak dan kehilangan nyawa. Publik diminta untuk jangan emosi dulu, tapi telusuri kebenarannya.

Setelah diselidiki, ternyata mereka ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata dan tega menjadikan warga sipil sebagai ‘tameng hidup’. Namun yang terjadi adalah mereka menyebar provokasi bahwa masyarakat yang ditembak adalah korban dari aparat. Jadi kita tidak boleh gegabah dalam membaca berita, karena bisa jadi itu hanya hoax dan propaganda dari OPM.

OPM juga menuduh aparat menahan anggota mereka dengan sewenang-wenang sehingga melanggar hak asasi. Padahal ketika tertangkap, mereka diperlakukan dengan layak dan dimintai keterangan baik-baik. Di dalam bui mereka juga melakukan kegiatan bersama dengan tahanan lain, dan tidak disiksa tiap hari. Masyarakat harus waspada akan provokasi OPM yang ini, karena mereka selalu menyerang pemerintah Indonesia.

Selain itu, pelanggaran hak asasi manusia yang dipermasalahkan adalah isi tentang pelarangan hak berserikat dan berkumpul. Padahal sebelum masa pandemi, hal ini tidak pernah dilarang. Hanya saja ketika masyarakat berkumpul dan mengeluarkan botol berisi minuman keras, tentu akan langsung ditegur oleh aparat, karena melanggar hukum.

Begitu juga dengan pernyataan sebagian oknum yang merasa hak asasi manusia-nya dicederai ketika dilarang untuk berkumpul saat berdemo. Menyatakan aspirasi boleh saja, namun sekarang masih masa pandemi, sehingga dilarang keras. Lagipula, sebelum berunjuk rasa harus izin dulu ke kepolisian, agar tidak dibubarkan kegiatannya karena dianggap ilegal.

Ada juga tuduhan pembatasan akses informasi yang melanggar hak asasi manusia di Papua. Memang ketika ada kerusuhan, serangan dari KKB, atau demo yang berpotensi rusuh, pihak operator telepon seluler bekerja sama dengan kepolisian. Tujuannya agar sinyal dimatikan untuk sementara, agar mereka gagal untuk berkomunikasi dan berkoordinasi. Hal ini juga legal dan beberapa kali dilakukan di daerah lain.

Kita perlu melihat hak asasi manusia sebagai sesuatu yang djunjung tinggi, namun juga jangan terlalu memujanya. Penyebabnya karena ketika ada yang mengklaim hak asasinya dilanggar, padahal ia yang bersalah karena tak menaati peraturan. Jangan sampai alasan hak asasi menjadi kamuflase dari sifat yang seenaknya sendiri.

Ketika ada berita pelanggaran HAM di Papua, masyarakat jangan emosi dulu. Namun selidiki kebenarannya dan lihat dari 2 sisi. Aparat tak mungkin menembak warga sipil sembarangan. Justru OPM dan KKB yang selalu playing victim dan memanfaatkan keadaan, agar mereka merasa dibela oleh masyarakat.

)* Penulis mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh : Raavi Ramadhan )*

Rizieq Shihab sudah mendatangi Polda Metro Jaya dan saat ini sudah ditahan. Kendati demikian, masyarakat pun diimbau untuk mewaspadai provokasi pendukung Rizieq Shihab yang tidak terima atas penegakan hukum tersebut.

Polisi resmi menahan Pimpinan FPI Muhammad Rizieq Shihab sebagai tersangka pelanggar protokol kesehatan. Sebagaimana diketahui publik, sosoknya dikenal sebagai pemuka agama yang memiliki massa. Namun sayang popularitasnya digunakan untuk hal yang negatif, karena ceramahnya mengandung ujaran kebencian dan kata-kata kasar. Seharusnya sebagai pemuka agama dan pemimpin ormas, ia punya malu dan menyaring terlebih dahulu apa yang diucapkan, baik di panggung maupun bukan.

Pidatonya yang mengandung hate speech membuat Rizieq terkena kasus baru. Karena ia tersangkut pasal 60 KUHP tentang ujaran kebencian. Padahal sebelumnya ia juga melanggar UU tentang kekarantinaan, karena nekat membuat pesta yang dihadiri oleh 10.000 orang di rumahnya, d kawasan Petamburan.

Polisi kemudian memanggil Rizieq agar mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jika ia sudah 2 kali tak memenuhi panggilan Polda Metro Jaya, maka kali ini kepolisian akan bertindak lebih tegas. Mau tak mau ia harus datang, dan tak bisa beralasan sedang sakit, kelelahan, atau ada keperluan lain.
Setelah mendapat peringatan dari Polisi, Rizieq Shihab pun akhirnya mendatangi Polda Metro Jaya pada 12 Desember 2020, sekitar pukul 10.30. Usai menjalani pemeriksaan selama 10 Jam, Rizieq pun langsung ditahan di Polda Metro.

Pihak kepolisian mengatakan bahwa Rizieq Shihab datang menyerahkan diri karena takut ditangkap setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus, mengatakan tidak pernah melakukan pemanggilan sebagai tersangka melainkan akan menangkap MRS sehingga dia ketakutan dan menyerah hingga dia datang kepolda menyerahkan diri.

Kedatangan Rizieq ke Polda Metro kali ini tidak diantar oleh massa. Hal ini patut dikhawatirkan karena anggota FPI sangat setia dan punya kebiasaan untuk mengawal Rizieq. Ketika mereka mendampingi Habib Rizieq maka dikhawatirkan ada kerumunan massa dan akhirnya melanggar protokol kesehatan.

Masyarakat pun diimbau untuk mewaspadai provokasi pendukung Rizieq Shihab utamanya di media sosial. Pada pendukung Rizieq terindikasi tidak puas dengan upaya penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian. Melalui aplikasi pesan Instan seperti di Telegram, kelompok Rizieq terus membangun narasi ketidakpuasan atas keputusan hukum tersebut. Bahkan di channel telegram angin gunung, kelompok Rizieq memfitnah Polisi untuk mengaburkan isu kematian 6 anggota FPI.

Provokasi pendukung Rizieq di media sosial patut diantisipasi dan dilawan karena mampu menimbulkan kebencian dan mobilisasi massa di masa pandemi. Pendukung Rizieq pun harus tau diri karena ancaman Covid-19 itu nyata dan tidak tebang pilih. Apakah mereka tidak sayang nyawa, hanya gara-gara mendampingi Rizieq ke Polda Metro Jaya?

Faktanya, sudah ada 80 orang korban yang terbukti positif corona, setelah mereka menghadiri acara yang dihadiri oleh Rizieq. Bahkan Rizieq sendiri juga diisukan terinfeksi virus covid-19. Buktinya adalah hasil tes swab yang tersebar di dunia maya, yang memperlihatkan ia reaktif corona. Dokter yang menangani Rizieq juga terkapar karena penyakit ini.

Dari bukti-bukti ini, apakah para pendukung masih mau maju untuk mengawal? Jika jawabannya iya, maka mereka bagaikan masuk ke lubang singa. Karena rela mendampingi orang yang jelas bersalah dan berpotensi menularkan corona. Seharusnya mereka memakai akal sehat dan jangan cinta mati, walau kepada seorang pemuka agama.

Jangan sampai ada klaster corona baru pasca Rizieq ditahan oleh Polisi. Para pendukung harap menahan diri dan tidak nekat mendatangi kantor polisi, karena sekarang masih masa pandemi. Selain itu, proses hukum tak bisa diinterverensi. Sehingga percuma jika mereka datang dan akhirnya kelelahan, karena akan diusir dengan tegas.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Pemerintah pusat terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dua Provinsi paling timur Indonesia, yakni Papua dan Papua Barat. Komitmen ini diperkuat dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.

Kepala Bappenas RI, Suharso Monoarfa, mengatakan dikeluarknya regulasi ini, menjadi landasan komitmen Pemerintah untuk menyelesaikan akar masalah yang dialami masyarakat Papua. “Strategi komprehensif untuk Papua telah dilakukan dari berbagai perspektif sejak era otonomi khusus (otsus) tahun 2001, baik yang ditempuh pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah,” kata Suharso Monoarfa.

Lanjut Suharso, Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah dalam desain besar telah dilakukan untuk Papua dan Papua Barat. Desain besar untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat tersebut meliputi tujuh langkah strategis, yang diantaranya mendorong desentralisasi politik yang membuka ruang bagi Orang Asli Papua (OAP) untuk berperan serta dalam pemerintahan daerah serta mengelola pembangunan, pemerintahan daerah, dan pelayanan publik di tanah Papua.

“Pemerintah bersifat terbuka untuk mendengar berbagai saran dan masukan dari pemangku kepentingan untuk mengelola pembangunan di Tanah Papua. Prinsip dasar kita bersama adalah percepatan pembangunan Papua yang humanis, berkelanjutan, dan inklusif, yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ucapnya.

Informasi itu juga didukung oleh Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staf Presiden (KSP), Edy Priyono. Dia mengatakan bahwa Pemerintah terus berupaya memperhatikan pembangunan Papua dan Provinsi Papua Barat. Edy Priyono menjelaskan, pada periode 2015-2019, berbagai indikator menunjukkan kondisi sosial ekonomi di Papua dan Papua Barat semakin membaik, khususnya di angka kemiskinan dan pengangguran yang menurun.

Kata Edy, hal ini menunjukan perbaikan ekonomi di wilayah Papua. Masyarakat perlu mengapresiasi langkah Pemerintahan Presiden Joko Widodo ini. “Bukti transformasi ekonomi berjalan baik di Papua,” terang Edy.

Selain itu, Pemerintah akan memfokuskan industri pengolahan hasil tambang (nikel) dan hasil hutan/perkebunan. “Hal itu merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah untuk menyebar pusat pertumbuhan ekonomi agar tidak hanya menumpuk di bagian Barat Indonesia saja,” tutup Edy.