Oleh : Alfisyah Dianasari )*

UU Cipta Kerja tak hanya menguntungkan pengusaha dan pekerja, namun juga berfungsi untuk menutup celah korupsi di negeri ini. Penyebabnya karena dalam UU ini, perizinan dilakukan secara online dan pengurusannya dipermudah. Sehingga mencegah munculnya korupsi pada oknum pegawai di Dinas terkait.

Selama 75 tahun Indonesia merdeka, ada permasalahan yang masih kronis dan harus dibabat habis, yakni merebaknya korupsi. Presiden Jokowi berusaha keras agar penyakit mental ini diberantas, jadi tidak ada rakyat kecil yang dirugikan. Negara juga tak lagi dirugikan karena oknum pejabatnya punya mental pencuri dan rakus dalam memakan uang rakyat.

Untuk mengatasi permasalahan korupsi di Indonesia, maka pemerintah meresmikan UU Cipta Kerja. Undang-Undang ini memang sapujagat alias membasmi hampir semua permasalahan di negeri ini. Mulai dari ekonomi, investasi, kehutanan, sampai masalah yang korupsi. Sehingga tak ada lagi tikus berdasi yang berani memakan yang bukan haknya.

Ketua MPR Bambang Soesatyo menyatakan bahwa UU nomor 11 tahun 2020 alias omnibus law UU Cipta Kerja menutup celah untuk korupsi melalui deregulasi dan debirokratisasi berbagai peraturan. Caranya dengan sinkronisasi peraturan, memangkas jalur birokrasi yang tumpang tindih, dan harmoniasasi regulasi pusat dan daerah.

Selama ini masalah korupsi masih mengakar, dan warisan dari zaman VOC membuat mental para oknum pegawai makin bobrok. Karena mereka berani mengutip biaya di luar jalur resmi. Walau misalnya yang dibebankan pada masyarakat hanya 10.000 rupiah, namun ketika ditotal dalam sehari korupsinya bisa lebih dari 50.000 alias 1,5 juta rupiah per bulan.

Korupsi kecil-kecilan yang bisa membesar karena dilakukan oleh banyak orang ini yang akan dibabat habis oleh UU Cipta Kerja. Karena pengurusan izin usaha dan izin lain bisa melalui jalur online. Sehingga masyarakat bisa mengakses situs sendiri, mengisi data, mengunggah scan kartu identitas, dan tinggal menunggu sampai legalitas usaha keluar.

Masyarakat tak perlu menunggu berbulan-bulan untuk mendapat izin usaha seperti dulu. Namun setelah UU Cipta Kerja diterapkan di lapangan, izin tersebut bisa keluar hanya dalam 7 hari kerja, dengan catatan persyaratannya lengkap. Jadinya mereka tak usah bolak-balik ke Dinas terkait untuk mendapat izin usaha atau menyogok sejumlah uang agar mendapatkan legalitas dengan cepat.

Bayangkan jika dulu ingin mendirikan usaha yang berizin resmi, maka harus menyiapkan sejumlah uang. Baik untuk mendapatkan legalitas maupun uang pelicin. Namun sekarang jika bisnisnya beresiko rendah, masyarakat tak usah mengurus izin HO, cukup nomor izin berusaha. Sehingga mereka tak perlu mengeluarkan biaya yang amat besar dan terperosok dalam lingkaran korupsi.

Dengan birokrasi yang dipangkas melalui jalur online, maka masyarakat juga bisa menghemat biaya transportasi, karena tak perlu mondar-mandir ke dinas dan lembaga terkait. Mereka hanya butuh gadget dan akses internet untuk mendapatkan izin usaha. Sehingga memudahkan masyarakat di pedesaan yang posisinya jauh sekali dari kantor dinas.

Selain itu, UU Cipta Kerja juga membuat sinkronisasi antara peraturan pusat dan daerah, sehingga tidak berantakan. Jika ada peraturan di pemerintah pusat, maka berlaku juga di daerah. Sehingga tidak akan membingungkan masyarakat yang masih awam akan hukum dan regulasi yang berlaku di Indonesia.

UU Cipta Kerja memang didesain untuk memakmurkan masyarakat Indonesia dan menghindarkan mereka dari praktik KKN. Karena korupsi adalah penyakit mental yang berbahaya, dan harus diberantas saat ini juga. Presiden Jokowi ingin agar tiap pegawai negeri maupun swasta dan kalangan masyarakat lain bebas korupsi dan selalu bertindak jujur.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Depok

Oleh : Dafinda Rahman )*

Di tengah badai corona, ada kabar baik yang menyeruak ke publik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pulih, bahkan diklaim sebagai yang kedua terbaik di dunia, setelah RRC. Hal ini berasal dari laporan IMF di KTT G-20. Kabar baik ini tentu membuat publik senang, karena ada harapan yang positif untuk memajukan perekonomian Indonesia.

Pandemi yang sudah kita lewati selama kurang-lebih 8 bulan membawa efek negatif di awal, karena keadaan finansial negara sempat kacau. Daya beli turun dan hal ini tak hanya terjadi di Indonesia, melainkan seluruh dunia. Krisis global membuat pemerintah berjuang keras agar tidak ada krisis moneter gelombang 2, seperti yang terjadi tahun 1998 yang lampau.

Saat pemerintah berjuang keras agar pertumbuhan ekonomi naik lagi, ada kabar positif. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah terbaik kedua setelah RRC, jika dibandingkan dengan negara kelompok G-20 lainnya. Hal ini sangat membanggakan karena posisi kita hanya selevel di bawah negeri tirai bambu.

Pernyataan Sri Mulyani melansir laporan IMF, yang dikemukakan di acara KTT G-290. Pada acara internasional tersebut, ada prestasi Indonesia yang membanggakan. Ibu Menkeu juga mengungkap bahwa perekonomian punya tekanan luar biasa sepanjang 2020. Namun nyatanya kita bisa menghadapinya dan semoga semua akan baik-baik saja ke depannya.

Namun Indonesia masih bertahan. Strategi pemerintah untuk tak melakukan lockdown di awal pandemi membuat kondisi ekonomi tidak terlalu terpuruk, walau kebijakan ini sempat diprotes sebagian orang. Memang jika tak ada lockdown khawatir ada penyebaran virus covid-19, namun sesungguhnya bisa dihindari dengan menaati protokol kesehatan.

Keputusan Presiden Jokowi untuk tidak lockdown baru terlihat hasilnya setelah beberapa bulan. Perekonomian negara lain yang melakukan lockdown total malah jatuh dan kita masih baik-baik saja. Walau masih berjuang, namun ada harapan untuk memajukan ekonomi agar pertumbuhannya makin baik lagi.

Sri Mulyani melanjutkan, pemerintah menjaga Indonesia agar mampu mengatasi corona dan sekaligus memulihkan kondisi finansial negara, menjadi ekonomi yang lebih sehat, kuat, dan membangun fondasi yang baik. Pernyataan ibu Menkeu ini membuat masyarakat lega karena pemerintah sangat concern dalam memulihkan ekonomi negara.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia naik 2% per kuartal. Walau nilainya tak terlalu tinggi, namun harus dilihat dari kacamata positif. Karena ada kenaikan walau sedikit. Lebih baik naik 2% daripada ekonominya stagnan, bahkan menurun. Kenaikan ini wajib disyukuri, karena menunjukkan kerja keras pemerintah agar tidak terjadi krisis yang parah di Indonesia.

Beberapa bulan lalu, pemerintah sudah mencanangkan program PEN (pemulihan ekonomi nasional) untuk menolong agar kondisi finansial negara pulih kembali. Di antaranya ada kemudahan untuk membayar cicilan bagi debitur, jika ia punya tanggungan di Bank atau perusahaan Finance. Ada pengurangan bunga dan masa pembayarannya diperpanjang, sehingga meringankan bebannya.

Mengapa hanya pengurangan bunga pinjaman bukan penghapusan? Karena Presiden Jokowi ingin mendidik mereka, bahwa setiap hutang harus dibayar lunas. Walau masa pembayarannya diundur. Mereka masih wajib bertanggung jawab atas perbuatannya. Ini adalah edukasi yang bagus karena sebagai mantan pengusaha kayu, Presiden juga mendidik pebisnis untuk tak lari dari hutang.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dianggap IMF sebagai terbaik kedua setelah RRC adalah kabar baik di tengah pandemi yang mencekam. Walau berada di bawah tekanan kuat, kita mampu menghadapi semuanya dan masih ada harapan positif ke depannya. Ketika ada kenaikan, maka hal ini adalah hasil dari kerja keras pemerintah dalam program pemulihan ekonomi nasional.

)* Penulis aktif dalam Milenial Muslim Bersatu

Oleh : Abner Wanggai )*

Papua adalah wilayah dengan keberagaman suku dan agama. Jelang hari raya Natal yang dirayakan dengan sukacita oleh umat kristiani, masyarakat diminta untuk mewujudkan perdamaian. Juga tidak termakan oleh hoax yang mengobarkan permusuhan. Karena di wilayah yang multi-agama, akan lebih indah jika tidak ada bentrokan antar umat.

Bulan desember sangat dinanti oleh umat kristiani, karena mereka merayakan hari raya Natal tanggal 25. Di hari raya itu, jadi ajang berkumpul dengan keluarga dan sahabat. Sambil menikmati hidangan dan minuman, mereka berbahagia, karena bisa jadi hanya sekali setahun bertemu dengan saudara. Juga menyambut tahun baru dengan gembira.

Keriaan Natal tidak boleh teracuni oleh kekacauan. Di Papua memang masyarakatnya mayoritas beragama kristen. Namun juga ada penduduk yang beragama lain. Sebenarnya mereka sadar bahwa perbedaan itu indah dan tetap menghormati hari raya masing-masing. Namun sayang ada oknum yang ingin menyulut kekacauan dan menebar hoax, agar ada perpecahan antar umat di Papua.

Henry Dosenaen, sekretaris Daerah Papua menghimbau agar masyarakat menjaga keutuhan dan kedamaian jelang hari raya Natal. Sebelum tanggal 25 desember, aktivitas masyarakat lebih tinggi. Sehingga mereka tak boleh lalai dan akhirnya termakan oleh berita palsu dan akhirnya mengacaukan situasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Memang biasanya jelang Natal penduduk lebih intens berbelanja bahan makanan, untuk persiapan hari raya. Mereka juga mendekor rumah dengan pernak-pernik dan mendirikan pohon Natal yang dihias cantik. Juga bersiap merayakan pergantian tahun dengan mengundang keluarga. Alangkah indahnya jika dalam suasana riang ini, tidak ada yang heboh karena ada hoax yang meresahkan.

Hoax yang paling santer adalah kabar tentang warga di Kabupaten Nduga yang terpaksa Natalan di dalam hutan, karena mereka mengungsi akibat ada peperangan. Padahal kenyataannya, mereka baik-baik saja. Berita palsu ini sengaja diembuskan oleh kelompok separatis, karena mereka ingin mengobarkan permusuhan antara warga sipil dengan aparat.

Kelompok separatis memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan dan mau mengadu domba antara rakyat asli Papua dengan aparat. Padahal polisi dan tentara adalah sahabat rakyat dan tidak mungkin mengusir warga. Justru keberadaan mereka di Nduga dan daerah lain adalah untuk menjaga perdamaian dan bersiaga dari serangan kelompok separatis.

Ketika hoax beredar ke publik, maka masyarakat yang tinggal di luar Papua juga bisa membacanya. Mereka diharap tidak ikut termakan berita palsu tersebut, dan percaya pada pemerintah daerah dan aparat yang menjaga Papua dengan sepenuh hati. Kedamaian di Papua tidak mungkin dirusak oleh sekelompok oknum separatis.

Tony Wanggai, Ketua Wilayah Pengurus MUI Papua juga berharap hari raya Natal di Bumi Cendrawasih dirayakan dengan aman dan damai. Ia juga mengajak semua kelompok dan lembaga keagamaan untuk menjaga situasi agar selalu kondusif. Karena masyarakat bisa merayakan Natal dengan aman, jika tidak ada perpecahan antar umat.

Walau di Papua ada penduduk yang tidak merayakan Natal karena bukan umat kristiani, namun mereka tetap menghormati hari raya tersebut. Mereka menjalankan amanat dari Tony Wanggai untuk menjaga perdamaian di Bumi Cendrawasih. Caranya dengan mengucapkan selamat dan tetap bersahabat, meski berbeda agama.

Perdamaian di Papua memang wajib dijaga agar tidak ada perpecahan antar umat. Karena masyarakat tentu menjega filosofi bhinneka tunggal ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Indonesia adalah negara multikultural dan multi-agama. Begitu juga di Papua.
Sehingga perbedaan ini bukan untuk dipermasalahkan.
Mari rayakan hari raya Natal dan menanti tahun baru dengan damai dan penuh kasih. Tidak ada lagi hoax yang beredar untuk memecah perdamaian antar umat dan membentrokkan antara masyarakat dengan aparat. Warga sipil bisa menikmati suasana Natal yang harmonis dan mereka merayakannya tanpa kendala.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh : Firza Ahmad )*

Penahanan Rizieq Shihab menghentak pemberitaan, karena ia akhirnya menyerahkan diri, setelah sebelumnya selalu mangkir saat dipanggil Polda Metro Jaya. Namun sayang ada ratusan pendukungnya yang dibutakan oleh cinta dan menggeruduk Polres Ciamis. Mereka menyatakan ingin ditahan saja dan sang habib dibebaskan sebagai gantinya.

Rizieq menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya dan dimintai keterangan dalam kasus ujaran kebencian dan kerumunan massa, selama lebih dari 6 jam. Setelah itu, ia ditetapkan sebagai tersangka karena melanggar 2 pasal sekaligus, mengenai hate speech dan pasal kekarantinaan. Kedatangan sang habib ini melegakan, karena ia akhirnya mau bertanggungjawab atas perbuatannya.

Akan tetapi, di Ciamis ada ratusan pendukung Rizieq yang nekat datang beramai-ramai ke Polres Ciamis. Mereka sebelumnya berkumpul di Masjid Agung Ciamis lalu melakukan long march ke kantor polisi. Akhirnya ratusan pendukung itu menyatakan keinginannya, agar sang habib dibebaskan oleh Polda Metro Jaya.

Selain itu, mereka malah menyerahkan diri beramai-ramai dan meminta agar Habib Rizieq dibebaskan saja. Tentu saja permintaan ini tidak dikabulkan, karena bukan wewenang Polres Ciamis. Seorang tersangka juga tidak bisa seenaknya digantikan oleh orang lain. Ratusan pendukung Rizieq masih awam dan tidak memahaminya, dan perbuatan mereka sangat menginterverensi hukum.

Lagipula apa mereka pernah membaca peraturan tentang penggantian tersangka dari 1 orang ke orang lain? Mustahil ada di Indonesia, bahkan di luar negeri sekalipun. Entah mereka terlalu polos atau lupa saat menghafal pasal-pasal ketika sekolah dulu, sampai mau menyerahkan diri. Indonesia adalah negara hukum, dan mereka harus menghormati proses hukumnya. Jangan malah seenaknya sendiri.

Serbuan pendukung Rizieq ini mengejutkan, karena fanatisme mereka melebih batas. Untuk apa rela dipenjara jika hanya menggantikan posisi Rizieq yang jelas bersalah? Bayangkan efek negatif ke depannya jika mereka ada di dalam bui. Pertama, anak dan istri akan terancam kelaparan, karena pencari nafkah utama malah berada di penjara, padahal mereka tak bersalah dan jadi korban.

Kedua, pendukung sang habib akan mendapat stereotype negatif di kalangan masyarakat karena pernah masuk penjara, walau atas kemauan sendiri. Apa dikiranya di penjara itu enak dan mendapat nasi cadong gratis? Padahal kebebasan jadi terenggut dan harus mengkuti program yang ada di sana, sampai masa hukuman selesai.

Politisi Henry Yosodiningrat menyatakan bahwa polisi tak boleh gentar dalam menghadapi ancaman kelompok radikal yang memaksakan kehendak. Aksi yang mengganggu ketertiban umum berpotensi menciptakan konflik sosial. Dalam artian ketika pendukung Rizieq nekat menggeruduk Polres Cimahi, ditakutkan akan ada pertikaian sosial ke depannya.

Saat ada pembubaran massa, maka akan ada oknum yang memprovokasi dan membenturkan antara polisi dengan masyarakat. Mereka mengembuskan isu bahwa suara rakyat dibungkam. Padahal polisi adalah sahabat rakyat dan mereka bertugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan sosial. Masyarakat diminta untuk tak termakan isu tersebut.

Ketika gerombolan pendukung Rizieq dibubarkan, maka masyarakat yang tak tahu akar permasalahannya akan mengira bahwa aparat itu galak. Padahal kenyataannya, justru aparat yang akan menyelamatkan para pendukung, karena saat pandemi dilarang mengadakan acara kerumunan. Peringatan ini karena untuk mencegah terbentuknya klaster corona baru.

Apalagi saat mendatangi Polres Cimahi, ada beberapa pendukung Rizieq yang ketahuan tidak memakai masker, atau menurunkannya ke bawah dagu. Sehingga mereka melanggar 2 protokol kesehatan. Lebih baik mereka disuruh pulang dan memakai masker yang benar, daripada luntang-lantung di kantor polisi.

Jangan lagi ada kalangan masyarakat yang nekat mendatangi kantor polisi manapun, termasuk Polda Metro Jaya. Jangan jadi fans fanatik yang cinta gila dan menganggap kasus ini sebagai kriminalisasi ulama. Karena walau Rizieq adalah pemuka agama, ia terbukti bersalah dan harus dihukum.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfu MD mengatakan bahwa Pemerintah akan memberikan perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi masyarakat Papua dan Papua Barat terutama yang hanya ikut-ikutan gerakan separatis. Sebab sebelumnya banyak masyarakat yang terprovokasi oleh penggiringan opini yang dilakukan oleh sejumlah pimpinan separatis dan aktor-aktor intelektual didalam maupun luar negeri.

Menurut Mahfud MD saat ini, bukan rahasia umum di Papua terdapat kelompok-kelompok resisten yang menggunakan isu HAM sebagai alat propaganda. Dirinya mempersilakan semua pihak menyelidiki berbagai peristiwa di Papua. “Silakan, di sana lakukan perlindungan HAM, lakukan penyelidikan-penyelidikan. Nanti, kita gunakan, lalu ambil keputusan atau sikap sebuah negara,” kata Mahfud MD.

Pemerintah pun, lanjut Mahfud, mempergunakan lembaga independen untuk melakukan penyelidikan terkait tudingan adanya pelanggaran HAM di wilayah Papua, terutama terkait kasus-kasus kekerasan yang melibatkan masyarakat lokal. Salah satu tim yang disiapkan yakni Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF.

TGPF merupakan tim yang sifatnya netral karena tergabung dari beberapa unsur. Tujuan dari TGPF adalah mencari kebenaran dalam sejumlah kasus kekerasan hingga pembunuhan.

Sebelumnya Juru Bicara Presiden Bidang Hukum Dini Shanti Purwono mengatakan Presiden Joko Widodo menandatangani PP No. 35 Tahun 2020 tentang Perubahan PP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban pada tanggal 7 Juli 2020 dan telah diundangkan pada tanggal 8 Juli 2020.

Putusan itu wujud komitmen Pemerintahan Presiden Jokowi dalam melindungi warga negara Indonesia yang menjadi korban pelanggaran HAM berat dan tindak pidana terorisme baik di dalam maupun luar negeri.

Jelang akhir tahun banyak penggiringan opini negatif yang diarahkan ke arah Pemerintah terkait perlindungan HAM yang terjadi di wilayah Papua. Langkah itu digunakan untuk mendiskreditkan Pemerintah serta memghadirkan sentimen negatif publik kepada Pemerintah. Publik harus mewaspadai berbagai upaya yang digunakan untuk menciptakan instabilitas keamanan Nasional.