Oleh : Raditya Rahman )*

FPI lagi-lagi membuat ulah. Kali ini meraka akan berdemo di depan Istana Negara, tanggal 18 Desember 2020. Unjuk rasa ini dilakukan karena mereka menuntut Rizieq Shihab dibebaskan. Padahal mengadakan demo saat pandemi covid-19 sangat terlarang, karena dikhawatirkan bisa menimbulkan kluster corona baru.

Dijebloskannya Rizieq Shihab ke dalam bui membuat heboh, karena ia akhirnya mau menyerahkan diri. Setelah sebelumnya sembunyi dari pemanggilan Polda Metro Jaya. Panglima FPI ini terjegal 2 kasus sekaligus, yakni pelanggaran protokol kesehatan karena membuat kerumunan dengan sengaja, dan pidato bermuatan ujaran kebencian.

Anggota FPI auto emosi dan tak terima ketika panglima kesayangannya mendekam di penjara. Mereka akan menggruduk Istana Negara, jum’at 18 desember 2020. Tujuannya agar Rizieq Shihab segera dibebaskan dan meminta pengusutan kasus baku tembak antara aparat dengan 6 orang laskar FPI.

Juru Bicara FPI Slamet Maarif mengungkapkan bahwa unjuk rasa itu juga akan diikuti oleh ormas lain, yang berafiliasi dengan FPI. Mereka sudah melayangkan surat pemberitahuan demo ke polisi. Namun belum bisa dipastikan berapa orang yang akan berunjuk rasa. Diperkirakan, aksi ini akan diikuti hingga ratusan anggota FPI dan organisai massa lain.

Meski sudah menyerahkan surat pemberitahuan ke kepolisian, namun dipastkan unjuk rasa FPI tidak akan mendapatkan izin. Pertama, mereka minta untuk membebaskan Rizieq Shihab padahal ia jelas bersalah. Negara tidak akan pernah mengeluarkannya sebelum waktunya, ketika panglima FPI ini belum mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kedua, demo di depan istana negara ini jelas melanggar protokol kesehatan, yakni physical distancing. Karena diperkirakan ada ratusan bahkan ribuan orang yang akan datang ke depan Istana Negara dan melakukan long march dengan berdempetan, sebagai tanda solidaritas. Sehingga akan sangat susah menjaga jarak di dalam kerumunan.

Walau mereka sudah menggunakan masker, namun tetap saja unjuk rasa itu berbahaya. Karena berdemo amat melelahkan dan membuat nafas pengap, sehingga para anggota FPI cenderung menurunkan masker. Ketika masker dibuka maka sangat berbahaya, karena bisa jadi di antara pendemo ada OTG yang menularkan corona melalui droplet.

Keberadaan OTG ini yang tidak diperkirakan oleh FPI. Karena mereka tak menunjukkan gejala apa-apa, tapi saat dites rapid atau swab, hasilnya positif covid. Apalagi menurut penelitian WHO, corona bisa menular lewat udara yang pengap, seperti saat suasana unjuk rasa. Sehingga demo yang mengumpulkan massa bisa menimbulkan kluster covid-19 baru.

Apakah FPI tidak berkaca pada kejadian di Petamburan dan Bogor? Ketika ada kerumunan massa yang datang karena mereka ingin bertemu dengan Rzieq Shihab, ternyata menimbulkan kluster corona baru. Sebanyak 80 orang positif terinfeksi virus covid-19, setelah dites oleh petugas kesehatan.

Jangan malah nekat berdemo karena ingin membela Rizieq Shihab, tapi malah kehilangan nyawa karena tertular corona. Melakukan unjuk rasa di masa pandemi bagaikan masuk ke kandang singa. Sudah tahu berbahaya tapi masih nekat dilakukan juga. Keledai saja tak mau terperosok ke dalam lubang yang sama.

Janganlah keras kepala dan tidak mengindahkan protokol kesehatan dan nekat berunjuk rasa. Apa anggota FPI tidak pernah baca berita ketika banyak RS di Jakarta dan daerah lain, yang selalu penuh karena pasien corona? Hargailah para tenaga kesehatan yang bekerja keras di sana dan mengorbankan keselamatannya sendiri, dengan membatalkan aksi demo.

Sebagai warga negara yang baik, mengungkapkan aspirasi boleh-boleh saja. Namun jangan membela orang yang jelas bersalah. Selain itu, kita wajib menaati protokol kesehatan, terutama menjaga jarak. Karena mematuhi protokol sebenarnya demi keselamatan sendiri dan keluarga di rumah.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Tangerang

Oleh : Savira Ayu )*

Omnibus Law UU Cipta Kerja adalah Undang-Undang yang paling kontroversial, karena kelahirannya disambut oleh berbagai demo. Sayangnya mereka tak memahami esensi dari UU ini, karena punya semangat untuk mendorong kewirausahaan di Indonesia. Pengusaha UMKM sangat dibantu oleh UU Cipta Kerja karena kemudahan perolehan izin.

Di masa pandemi, banyak orang yang tiba-tiba banting setir menjadi pengusaha. Penyebabnya karena mereka dirumahkan oleh perusahaan, sehingga memilih jalur wirausaha, untuk bertahan hidup. Mereka berusaha survive dengan berjualan apa saja di media sosial, mulai dari makanan, pakaian, mainan anak, hingga tanaman hias.

Untuk menyokong kegiatan mereka dan memperbanyak wirausaha lainnya, maka pemerintah meresmikan UU Cipta Kerja bulan oktober lalu. UU ini memiliki semangat entrepreneurship karena ada klaster kemudahan berusaha dan klaster UMKM. Sehingga rakyat akan makin dimudahkan dalam merintis bisnis dan berdagang dengan baik.

Asep Mulyana, pakar UMKM dari Unversitas Padjajaran menyatakan bahwa UU Cipta Kerja mendukung kewirausahaan karena proses berbisnis jadi mudah dan cepat. UU ini dimaksudkan Presiden Jokowi sebagai stimulus untuk meningkatkan jumlah pebisnis di Indonesia. Karena sekarang hanya ada 1,5% pengusaha dari 200 juta penduduk di Indonesia.

Asep melanjutkan, jumlah pengusaha ini kecil sekali. Karena di negara lain yang maju, jumlah pebisnisnya lebih dari 5%. Untuk meningkatkan jumlah wirausaha juga bisa melalui jalur pendidikan. Jadi kurikulum di SMK dan Perguruan Tinggi bisa dimodifikasi agar lebih banyak pengusaha muda. Dalam artan bisa ditambah matakuliah kewirausahaan agar mereka tertarik untuk berbisnis.

Dalam UU Cipta Kerja disebutkan bahwa perizinan usaha dipermudah, karena berbasis resiko. Dalam artian ketika suatu bisnis yang beresiko rendah, misalnya toko kelontong atau warung makan, tidak usah mengurus izin HO. Namun cukup dengan izin biasa. Nantinya izin usaha ini bisa dijadikan pelengkap, ketika pengusaha cilik akan meminjam modal ke Bank.

Jika ada kucuran dana dari Bank, maka pengusaha kecil bisa merombak bisnisnya. Misalnya warung yang tadinya biasa saja, dirombak jadi restoran online yang melayani delivery order. Pemilik warung bisa membeli gawai untuk mendukung promosi di dunia maya. Juga memiliki uang untuk membeli kulkas dan freezer, agar bisa menampung bahan baku makanan.

Sementara pengusaha toko kelontong bisa mendapatkan modal dari Bank, dan memperbesar usahanya. Toko yang kumuh dirombak jadi minimarket yang rapi dan bersih. Varian dagangannya diperbanyak dan ada mesin kasir modern, juga dilengkapi dengan alat EDC untuk pembayaran dengan kartu debit/kredit. Masyarakat akan senang belanja di sana dan ia mendapat banyak keuntungan.

Stimulus dari UU Cipta Kerja bisa membuat usaha kecil mereka makin maju dan mereka tak bingung lagi untuk melamar kerja. Karena dari bisnis itu sudah mendapatkan uang yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Para pengusaha kecil bisa naik level jadi pebisnis kelas menengah, bahkan kelas kakap. Dengan syarat mereka tekun dan ulet dalam berusaha.

Jika pengusaha tersebut mampu memperbesar bisnisnya, maka juga bisa mengurangi jumlah pengangguran. Karena usahanya butuh karyawan baru, misalnya di bagian kasir, administrasi, dan kurir. Mereka jadi menolong orang lain dan akibatnya keadaan ekonomi di Indonesia membaik. Karena semua orang punya pekerjaan dan daya beli di pasar jadi naik.

UU Cipta Kerja memang diciptakan untuk rakyat Indonesia. Presiden Jokowi ingin agar masyarakat lebih berani dalam berwirausaha dan menjadikan UU ini sebagai stimulus, agar bisnis mereka makin maju. Karena ada banyak kemudahan berusaha yang tertera dalam UU Cipta Kerja. Masyarakat bisa berdagang dengan lancar dan mendapatkan keuntungan.

)* Penulis adalah pegiat wirausaha muda

Oleh : Charles Degei )*

Harmoni di Bumi Cendrawasih kadang terkoyak oleh ulah kaum separatis. Masyarakat tentu menolak mereka, karena menginginkan Papua jadi zona damai. Ketika Papua jadi wilayah yang damai, maka semua warga jadi rukun, meski berbeda suku, agama, tingkat pendidikan, dan pekerjaan.

Dulu, stigma Papua adalah wilayah yang berbahaya karena masih ada perang antar suku, yang menggunakan senjata seperti panah. Selain itu, ada pula serangan dengan senjata api dari KKB dan kelompok separatis lain. Hal ini yang membuat masyarakat jadi takut untuk masuk ke BumiCendrawasih. Padahal saat ini sudah tidak ada lagi perang antar suku dan KKB jarang berulah.

Hamonisasi di Papua agar menjadi zona yang damai sangat penting untuk dilakukan. Penyebabnya karena di sana tidak hanya ada warga asli Bumi Cendrawasih, namun juga ada pendatang dari Jawa dan pulau lain. Ketika mereka yang berbeda suku dan agama bergaul, maka tidak ada lagi sekat, karena masyarakat menyadari bahwa perbedaan itu indah.

Piet Nawipa, Kepala Suku Mee di Kabupaten Mimika menyatakan bahwa untuk membangun Papua sebagai zona damai, maka dibutuhkan kerja sama yang harmonis antara pemerintah daerah, tentara, polisi, dengan masyarakat dari berbagai suku. Jadi ada kerjasama antara aparat dengan masyarakat dan semua pihak, agar menciptakan kedamaian di Bumi Cendrawasih.

Lanjut Piet Nawipa, masing-masing suku di Papua juga dituntut untuk menjaga dan melindungi masyarakat akar rumputnya. Semoga di bulan desember yang merupakan bulan sukacita karena merayakan natal, tidak ada lagi kekerasan di Bumi Cendrawasih. Masyarakat bisa menikmati suasana libur akhir tahun dan menyambut 25 desember dengan damai dan bahagia.

Di Papua, sebelum ada pendatang, sebenarnya sudah diplokamirkan perdamaian antar suku. Karena faktanya di sana para penduduk asli tak hanya terdiri dari 1 suku, namun ada banyak suku bangsa. Misalnya Suku Dani, Asmat, Arfak, Atori, Atam, Awyu, dan lain-lain. Perbedaan suku tak membuat kehidupan mereka bentrok, karena biasa hidup berdampingan dengan damai.

Namun sayang ada isu SARA yang diembuskan oleh oknum, karena mereka tidak suka melihat kedamaian di sana. Pendatang yang notabene bukan warga asli, dibenturkan dengan putra Papua, dan diprovokasi agar bersaing di dunia kerja. Padahal jika seorang HRD merekrut pegawai, maka yang dilihat adalah kemampuannya, bukan suku atau agamanya.

Selain itu, kaum separatis pernah mengeluarkan hoax berisi isu SARA di media sosial. Mereka menuduh pemerintah Indonesia menerjunkan pasukan untuk membasmi ras melanesia. Padahal aparat masuk ke Papua untuk menghalau kaum separatis, karena mereka adalah penghianat bangsa, bukan karena faktor suku dan rasnya.

Aparat yang terdiri dari pasukan TNI dan Polri bekerja keras menjaga perdamaian di Papua, agar tidak ada lagi provokasi yang disebarkan oleh oknum separatis. Mereka menggunakan psy war memainkan psikologis warga asli Papua, agar tak mau bekerja sama dengan aparat. Padahal masyarakat selama ini sudah percaya dengan tentara dan polisi, karena mereka adalah sahabat rakyat.

Masyarakat merasa dilindungi oleh kehadiran aparat di Papua, karena demi menjaga kedamaian, mereka berani mengorbankan nyawanya sendiri. Para pasukan tidak melihat siapa yang dilindungi, entah dari suku apa atau beragama apa. Namun mereka menjalankan tugas demi bangsa dan negara, dan berusaha keras mewujudkan perdamaian di Papua.

Mari kita jaga perdamaian di Papua, terutama jelang hari raya natal. Jangan ada lagi peperangan antar suku atau gesekan antara warga asli dengan pendatang. Karena perbedaan itu indah, dan perdamaian itu melegakan. Harmoni antar penduduk di Papua wajib dijaga agar selalu kondusif.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali

Oleh : Edi Jatmiko )*

Vaksin covid-19 buatan Sinovac sudah datang di Indonesia, desember 2020. Nantinya pemberian imunisasi corona akan diberikan secara bertahap. Prioritasnya adalah para tenaga kesehatan. Selain itu, masyarakat yang tinggal di zona merah juga diutamakan untuk disuntik vaksin, dan mereka mendapatkannya dengan gratis.

Ketika vaksin Sinovac sudah mendarat dengan selamat di negeri ini, maka masyarakat mulai kasak-kusuk. Mereka tentu tak sabar untuk disuntik dan berharap akan bebas dari serangan corona selamanya. Namun vaksin ini masih dalam tahap pengujian akhir dan pemberian nomor BPOM, sehingga butuh minimal 1 bulan lagi untuk imunisasi corona secara massal.

Apakah vaksinnya gratis? Mengingat jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 200 juta orang, maka imunisasi tidak bisa 100% digratiskan. Namun jangan sedih dulu. Masyarakat yang tinggal di zona merah, selain mendapat prioritas imunisasi, juga akan menikmati vaksi tanpa harus membayar.

Juru Bicara vaksinasi covid-19 dari Kementrian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi, menyatakan bahwa pemerintah menjamin akan memberikan vaksin virus corona secara gratis. Dengan syarat mereka berstatus warga yang berada di wilayah zona merah atau daerah resiko penyebaran virus covid-19. Misalnya di Surabaya, Bandung, Malang, Jakarta, dan kota atau kabupaten lain.

Siti Nadia melanjutkan, masyarakat yang kurang mampu juga bisa mendapatkan vaksin covid-19 secara gratis. Namun sayang belum ada rincian, berapa persen WNI yang termasuk kategori tidak mampu. Apakah mereka yang pernah mendapatkan bantuan berupa BLT, bansos, atau PKH, atau ada penilaian lain dari pemerintah bahwa orang itu termasuk kalangan miskin.

Kelompok masyarakat lain yang mendapat prioritas imunisasi corona dan bebas biaya adalah para tenaga medis seperti dokter dan perawat. Penyebabnya karena mereka ada di garda terdepan untuk mencegah penyebaran virus covid-19 di kalangan masyarakat. Sehingga lebih beresiko tinggi terkena corona daripada warga sipil.

Tentara dan polisi juga mendapat vaksin gratis. Masyarakat jangan menganggap pemerintah pilih kasih, karena mereka adalah penjaga keamanan di Indonesia. Jadi wajar ketika mendapat prioritas vaksin. Selain itu, polisi dan tentara bekerja untuk melayani rakyat dan sering berkontak dengan banyak orang. Mereka juga selalu membantu tugas tim satgas covid-19, sehingga beresiko tinggi untuk tertular corona.

Pemberian vaksin secara gratis tentu membuat masyarakat lega. Karena pandemi meluluh-lantakkan perekonomian rakyat, sehingga mereka agak kesulitan untuk membayar 200.000 rupiah untuk sekali suntik vaksin corona. Ketika digratiskan, maka masyarakat akan sangat berterima kasih kepada pemerintah, karena sangat pengertian pada kondisi ekonomi mereka.

Selain itu, masyarakat di 47 kota/kabupaten yang termasuk zona merah juga akan mendapat gratis vaksin. Mereka bisa berharap imunisasi akan lekas diberikan, sehingga tubuhnya kebal dari serangan virus covid-19. Karena corona tidak pandang bulu. Mau orang miskin, kaya, tua, muda, jika terinfeksi corona dan daya tubuhnya lemah, akan bisa kehilangan nyawa.

Pemerintah tentu tak ingin seluruh warganya terkena corona. Apalagi jika ada pandemi seperti keadaan di wilayah Eropa dan sekitarnya saat diserang penyakit flu Spanyol 100 tahun lalu, membawa korban 1/3 jumlah penduduk. Jangan sampai penduduk Indonesia tinggal berjumlah 70 juta orang saja, karena berguguran akibat jahatnya virus covid-19.

Pemberian vaksinasi corona secara gratis tentu disambut meriah oleh masyarakat, terutama yang berstatus kurang mampu atau berada di zona merah. Mereka akan rela disuntik vaksin virus covid-19 dan tak usah membayar, sehingga tak akan membuat kantong bolong. Pemerintah masih mengatur berapa persen dari 225 juta WNI yang akan mendapat imunsasi gratis.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Demi menjaga keamanan dan kedamaian wilayah Papua jelang peringatan Natal 2020, sejumlah pihak terus berupaya mengajak masyarakat untuk ikut serta menjaga situasi aman dan damai. Terutama kesiapan terhadap aksi-aksi provokasi yang dilakukan oleh kelompok separatis untuk menciptakan kerusuhan.

Pendeta Sadrak Jikwa, mengatakan dirinya secara berkelanjutan mengajak kepada seluruh masyarakat Jayapura untuk merayakan Natal 2020 dengan saling mengasihi dan menjaga keamanan. “Mari rayakan Natal 2020 dengan rasa saling mengasihi, tidak boleh ada ribut-ribut” ungkap Sadrak.

Masyarakat diharapkan tidak membuat kegiatan yang berpotensi memunculkan keributan. Warga pun siap membantu aparat keamanan menciptakan suasana kondusif demi kemajuan Papua. “Kami (warga) siap membantu aparat keamanan menciptakan suasana kondusif demi kemajuan Papua”, tegasnya.

Pemerintah Provinsi Papua pun ikut mengajak masyarakat untuk menciptakan suasana yang kondusif jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Masyarakat diharapkan menjaga toleransi antar umat beragama, sehingga kedamaian dan kebersamaan dapat tercipta.

“Sebab untuk menciptakan suasana yang aman dan damai itu, tu tidak terlepas dari peran serta masyarakat. Yang tentunya diawali dari dengan menjaga keamanan serta ketertiban di lingkungan masing-masing,” kata Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal.

Sementara itu, Wali Kota Jayapura, DR. Benhur Tommi Mano, menyebutkan bahwa masyarakat mendukung aparat TNI – Polri untuk menindak siapapun yang mengganggu keamanan di wilayah Jayapura. Wali Kota mengajak seluruh elemen masyarakat di Kota Jayapura untuk menjaga kedamaian di tanah Papua, apalagi mulai Desember 2020 umat Nasrani memasuki minggu Adven yang merupakan hari damai dan penuh sukacita.

Pemkot Jayapura pun terus berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk memastikan keamanan masyarakat jelang peringatan Natal 2020. “Kami terus akan mendorong membantu Kapolresta dan Dandim untuk pelaksanaan kesiapsiagaan mengawal kota jayapura sebagai ibukota Provinsi Papua,” kata Benhur Tommi.