Oleh : Putu Prawira )*

Polemik vaksin Covid-19 berbayar telah menjadi perdebatan di publik beberapa waktu belakangan ini. Menyikapi dinamika tersebut, Pemerintah di bawah arahan Presiden Joko Widodo akhirnya mengumumkan bahwa vaksin bersifat gratis atau tidak berbayar. Ketegasan Presiden Jokowi terhadap polemik tersebut merupakan upaya negara dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat, termasuk dalam mengadakan vaksin gratis.

Ir Joko Widodo selaku kepala negara telah memutuskan untuk menggratiskan vaksin Covid-19 kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh presiden melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden Pada 16 Desember 2020 .

Melalui video unggahannya, Jokowi mengatakan, setelah menimbang banyak masukan dari masyarakat dan kalkulasi ulang, hitung ulang mengenai keuangan negara, saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 ke masyarakat gratis.

Dirinya juga memerintahkan kepada seluruh jajaran kabinet dan pemerintah daerah agar senantiasa memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021.

Jokowi juga memberikan instruksi kepada menteri keuangan untuk memprioritaskan dan merealokasi dari anggaran lain terkait ketersediaan dan vaksinasi secara gratis ini sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin.

Kabar ini tentu menjadi angin segar bagi Indonesia baik dari segi kesehatan dan perekonomian secara nasional.

Kebijakan ini tentu saja tergolong baru setelah pemerintah sebelumnya memiliki rencana untuk mebagi dua konsep pemberian vaksin, yakni secara gratis dan mandiri.

Pada kesempatan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyiapkan anggaran senilai Rp 60,5 triliun untuk pengadaan dan distribusi vaksin Covid-19 di Indonesia.

Anggaran ini merupakan lanjutan dari pengadaan vaksin yang baru saja masuk ke Indonesia sebanyak 1,2 juta dosis pada 6 Desember 2020 lalu.

Secara rinci, Sri Mulyani menjelaskan rencana penggunaan alokasi dana tersebut. Pertama, senilai Rp 18 triliun untuk pengadaan vaksin Covid-19 tahap selanjutnya.

Kedua, antisipasi imunisasi dan program vaksinasi mencapai Rp 3,7 triliun. Ketiga, pengadaan sarana dan prasarana laboratorium vaksin mencapai Rp 1,3 triliun. Keempat, dana untuk penelitian dan pengembangan serta tes PCR yang dilakukan Kementerian Kesehatan Rp 1,2 triliun. Kelima, untuk evaluasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebesar Rp 100 miliar.

BPOP juga bertugas dalam mengevaluasi mutu, keamanan dan efektifitas vaksin sebelum didistribusikan ke masyarakat. Selain itu, dana juga akan digunakan untuk cadangan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kelas III.

Kementerian Keuangan juga menambah fasilitas fiskal atas impor barang yang diperlukan dalam pengadaan vaksin Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi Covid-19.

Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Syarif Hidayat menuturkan bahwa fasilitas fiskal ini telah tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 188/PMK.04/2020.

Dalam PMK tersebut, pemerintah membebaskan bea masuk dan/atau bea cukai, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) serta Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.

Produk yang mendapatkan fasilitas tersebut antara lain vaksin, bahan baku vaksin dan peralatan yang diperlukan dalam produksi vaksin, serta peralatan untuk pelaksanaan vaksinasi.

Selain itu, pemerintah juga akan memberikan kemudahan berupa fasilitas prosedural untuk pengeluaran barang dengan pelayanan rush handling. Pembebasan ini diberikan dengan mengajukan permohonan dan menyampaikan dokumen pelengkap pabean serta menyerahkan jaminan.

Dirinya menuturkan, jaminan tidak diperlukan apabila Surat Keputusan Menteri Keuangan (SMKM) pembebasan sudah terbit, izin lartas sudah dipenuhi dan pemeriksaan fisik tidak dilakukan.

Fasilitas itu juga dapat diberikan melalui Pusat Logistik Berikat (PLB) atau pengeluaran dari Kawasan Berikat (KB) atau Gudang Berikat (GB), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Kawasan Bebas, serta perusahaan penerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).

Syarief menjelaskan permohonan fasilitas ini diajukan kepada Menteri Keuangan melalui Kepala Kantor Bea Cukai tempat pemasukan barang dengan dilampiri rincian jumlah dan jenis barang beserta perkiraan nilai pabean serta izin instansi teknis terkait, apabila barang impor tersebut merupakan pembatasan.

Sedangkan Badan Hukum atau Badan Non Badan Hukum yang mendapatkan penugasan atau penunjukkan dari Kementerian Kesehatan, haruslah melampirkan fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan surat penugasan/penunjukkan serta rekomendasi dari Kementerian Kesehatan.

Secara keseluruhan, penerbitan PMK ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan kesempatan kepada berbagai pihak untuk memenuhi kebutuhan vaksin dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.

Dengan hadirnya negara dalam pelaksanaan dan penyediaan vaksinasi di dalam negeri, maka penanggulangan penyebaran Covid-19 akan dapat segera terealisasi.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Zakaria )*

FPI sebagai organisasi massa yang mengaku membela umat, namun mengecewakan karena membuat keonaran. Mereka bukannya menebar kedamaian, tapi malah merusak kerukunan antar umat di Indonesia. Masyarakat memviralkan tagar bubarkan FPI di Twitter, karena sudah lelah dengan ulah mereka.

Tahun 1998, FPI lahir dan langsung menarik perhatian masyarakat, karena mereka berjanji akan membela umat yang tak berdaya. Kemunculan ormas ini baru ada pasca reformasi, mungkin karena di masa orde baru mereka ditekan oleh keadaan. Namun sayang simpati masyarakat berubah jadi benci, karena FPI suka seenaknya sendiri dan sok suci.

Masih tertancap di ingatan saat anggota FPI membuat program sweeping saat bulan Ramadhan. Mereka mengamuk saat ada warung makan yang buka, padahal bisa jadi pemilik dan pengunungnya non muslim. Sikap anggota FPI yang memaksakan kehendak, membuat masyarakat jadi mencibir dan mendoakan semoga organisasi massa itu dibubarkan saja.

Apalagi saat kasus Rizieq jadi headline pemberitaan. Para anggota FPI rela jadi pagar hidup dan mengawal Rizieq ke mana saja, baik saat baru datang di bandara maupun di rumahnya, di kawasan Petamburan. Saat menyambut Rizieq, mereka bahkan merusak fasilitas-fasilitas di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, dan kerugiannya puluhan juta.

Untuk apa ada organisasi massa tapi malah melakukan vandalisme di area publik? Daripada membuat keonaran selanjutnya, lebih baik dibubarkan saja. Masyarakat juga membuat hashtag #bubarkanFPI di Twitter dan sempat menjadi trending topic. Penyebabnya karena mereka geram akan tingkah anggota ormas tersebut yang sudah kelewatan.

Selain kampanye di dunia maya, di dunia nyata masyarakat juga menginginkan bubarnya FPI. Puluhan orang berdemo dengan damai di depan Mapolda NTT. Mereka mengungkapkan keinginannya agar ormas tersebut berhenti mengacaukan kedamaian di Indonesia, dan bubar secara baik-baik.

Sementara di Jakarta, sebuah ormas bernama Laskar Pemuda Muslim Indonesia juga ingin agar FPI dibekukan. Penyebabnya karena oganisasi massa tersebut terus menggoreng isu identitas dan SARA. Padahal SARA adalah sasaran empuk dari perpecahan umat, karena merupakan hal yang sangat sensitif.

Ketua Dewan Pembina Pusat Laskar Pemuda Muslim Indonesia Abdillah Zain menyatakan bahwa ia dan rekan-rekannya sudah berulang kali berdemo agar pemerintah membubarkan FPI. Penyebabnya karena ormas tersebut menjadi ancaman negara. Dalam artian, FPI memang menginginkan pergantian ideologi Indonesia, dari pancasila ke khilafiyah. Sehingga bisa dikategorikan kelompok separatis.

Selain kalangan masyarakat, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurrachman juga mengancam akan membubarkan FPI. Karena mereka tak pernah taat hukum. Dalam artian, ormas tersebut selalu membuat kekacauan di kalangan masyarakat dan membuat peperangan antar suku dan agama. Apa bedanya dengan provokator yang pengecut?

Sebenarnya jika pemerintah dengan tegas membubarkan FPI, maka boleh-boleh saja. Karena izin ormas ini sudah berakhir sejak tahun 2019. Karena Mendagri Tito Karnavian dan Menko Polhukam Mahfud MD tidak memperpanjang izin FPI. Sehingga jika ormas ini berulah, bisa ditertibkan dengan tindakan yang tegas.

Masyarakat justru senang jika FPI bubar karena nantinya tidak ada lagi yang mengatasnamakan pembela umat tapi malah mengobarkan permusuhan antar umat dan suku di Indonesia. Karena FPI tak pernah paham makna bhinneka tunggal ika. Mereka tak paham indahnya pluralisme di Indonesia, yang sempat dikampanyekan oleh mantan presiden Gus Dur (alm).

Pembubaran FPI sangat dinanti-nanti oleh banyak orang. Karena mereka merasa muak dengan tingkah ormas itu yang seenaknya sendiri saat melakukan sweeping di masyarakat. FPI juga memakai isu SARA agar menjadi buah bibir. Ketika FPI dibubarkan, maka anggotanya harus menerima dengan ikhlas, karena izin ormas ini sudah tidak berlaku di Indonesia.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh: Delina Tokoro)*

Papua adalah wilayah di Indonesia yang beberapa kali diganggu oleh kelompok separatis, karena mereka ingin memerdekakan diri. Padahal kumpulan pembelot ini salah, karena merusak kedamaian di Papua. Selain itu, warga asli di Bumi Cendrawasih dan para tokoh agama tidak mau terpengaruh OPM, dan menyerukan perdamaian abadi di sana.

Wilayah Papua terkenal akan keindahan alamnya, seperti di Raja Ampat dan puncak Gunung Jayawijaya. Keelokan Bumi cendrawasih sangat dibanggakan oleh rakyatnya, dan mereka hidup dengan rukun dan damai sambil menikmati harmoni alam. Walau di Papua dihuni oleh warga asli dan pendatang, namun hampir tidak ada perpecahan di sana.

Sayangnya oknum separatis tidak suka melihat kedamaian di Papua, karena akan merusak rencana mereka untuk membuat Republik Federal Papua Barat. Jika rakyat di Bumi Cendrawasih bersatu, baik warga asli maupun pendatang, maka mereka tak bisa merayu untuk memerdekakan Papua dan mengibarkan bendera bintang kejora.

Untuk menjaga kedamaian di Papua, maka para tokoh agama mendatangi Moeldoko, Kepala Kantor Staf Kepresidenan. Mereka ingin ada kedamaian abadi di Papua. Moeldoko menerima kedatangan mereka dengan baik, dan berjanji akan meneruskannya ke Presiden Jokowi.

Menurut Moeldoko, Papua adalah anak negeri, saudara sendiri. Papua bisa sempurnakan Indonesia, maka perlu ada dialog untuk mengatasi masalah di sana. Namun, meskipun Presiden Jokowi sangat perhatian pada rakyat di Bumi Cendrawasih, mereka diharap untuk menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa ada interferensi dari pemerintah pusat.

Pernyataan Moeldoko ini tidak boleh diartikan sebagai sesuatu yang negatif, karena mengartikan hak prerogatif rakyat Papua dalam mengatur wilayahnya. Saat di Bumi Cendrawasih masuk dalam masa otsus (otonomi khusus), maka memang diatur bahwa Gubernur, Wali Kota, dan pejabat lain adalah warga asli Papua. Agar mereka bisa membangun daerahnya sendiri.

Jika warga asli Papua yang jadi pemimpin, maka akan lebih mengerti bagaimana cara mendekati masyarakat di sana, yang berbeda suku dan karakter. Gubernur dan Wali Kota bisa memimpin dengan baik, karena mereka paham psikologis masyarakat di sana, sehingga program-program yang dilakukan akan berjalan dengan baik

Begitu juga dengan pemberantasan separatisme. Mereka yang mengacaukan kedamaian di Papua hendaknya dihapuskan dari Bumi Cendrawasih, agar tidak ada lagi korban selanjutnya. Pemerintah pusat sudah membantu dengan menerjunkan lebih banyak anggota TNI dan polisi di Papua, untuk menjaga keamanan dan kedamaian di sana.

Selain itu, para pejabat mulai dari Gubernur sampai Kepala Desa bisa mengatasi anggota OPM dengan pendekatan dari hati ke hati. Sehingga mereka mau bertobat dan disadarkan bahwa saat ini Papua sudah sejahtera, sehingga tidak usah ada cita-cita untuk merdeka dan membentuk Republik Federal Papua Barat.

Penyebabnya karena dari banyak anggota kelompok separatis, ternyata ada anak ABG ingusan yang hanya ikut-ikutan dan mau bergerilya, hanya karena terbujuk. Karena anggota OPM lain menjanjikan senjata api dan image bahwa masuk kelompok tersebut itu keren. Para pejabat bisa mendekati dan merayu agar mereka keluar, dan kembali ke jalan yang benar.

Jika kelompok separatis mulai ditinggalkan oleh anggotanya, maka ia akan bubar dengan sendirinya. Sehingga perdamaian di Papua tidak akan rusak oleh ulah mereka. Di Bumi Cendrawasih, masyarakatnya akan hidup rukun dan damai, tanpa ada gangguan dari OPM dan KKB.

Kedamaian di Papua akan terwujud, ketika semua bekerja sama. Mulai dari masyarakat sipil, pejabat, sampai aparat, kompak dalam menjaga keamanan dan harmoni di Bumi Cendrawasih. Masyarakat akan hidup rukun, dan sejahtera, sehingga akan ada perdamaian abadi di Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh : Alfisyah Kumalasari )*

UU Cipta Kerja merupakan terobosan Pemerintah di bidang regulasi. Selain mampu memangkas regulasi dan mendorong investasi, implementasi UU Cipta Kerja diyakini mampu membawa Indonesia keluar dari jebakan negara menengah.

Undang Undang (UU) Cipta Kerja memang menuai banyak pro dan kontra, namun sebagai negara demokrasi tentu saja hal tersebut wajar terjadi. Meski demikian, Zamroni Salim selaku Peneliti dari Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menilai bahwa UU Cipta Kerja merupakan ujung tombak yang perlu digunakan secara optimal agar Indonesia dapat keluar dari jebakan sebagai negara berpendapatan menengah. Pernyataan tersebut diungkapkan dalam kesempatan webinar tentang investasi dan perdagangan di Jakarta.

Zamroni beropini, pentingnya UU Cipta Kerja karena hal tersebut dapat memangkas beragam perizinan yang terdapat di berbagai peraturan perundang-undangan sehingga akan memajukan aktifitas perekonomian nasional.

Hal ini ditambah dengan fakta bahwa saat ini di berbagai daerah termasuk kawasan khusus perdagangan dinilai masih banyak yang prosesnya jalan di tempat sehingga terdapat beberapa PR yang harus dikerjakan.

Salah satu contohnya adalah dalam sektor pangan seperti hortikultura, dimana harus ada integrasi tanggung jawab untuk mendorong industri lokal yang mampu mengolah produk pangan menjadi produk penciptaan nilai tambah.

Di lain kesempatan, Syahrudin Said selaku peneliti dari Bioteknologi LIPI menuturkan bahwa jumlah penduduk Indonesia berjumlah sekitar 271 juta jiwa pada 2020, maka isu yang penting adalah penyediaan pangan dan kesehatan, terlebih akses atas pangan merupakan salah satu dari aspek Hak Asasi Manusia (HAM).

Pada kesempatan sebelumnya, Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang PS Brodjonegoro mengatakan bahwa pengembangan budaya inovasi menjadi kunci negara menjadi maju dan hal tersebut harus terus dilakukan oleh Indonesia agar dapat keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah.

Bambang mengatakan bahwa Indonesia saat ini masih mengandalkan sumber daya alam sebagai tulang punggung perekonomian sehingga Indonesia masih belum bisa keluar dari jebakan negara dengan pendapatan kelas menengah.

Berdasarkan pengalaman beberapa negara yang dapat lolos dari kondisi middle income trap seperti Korea Selatan, pengembangan budaya inovasi menjadi kunci untuk suatu negara dalam meningkatkan perekonomiannya hingga menjadi negara maju.

Pada kesempatan berbeda, Mardani H Maming selaku Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), mengatakan bahwa Omnibus Law UU Cipta Kerja merupakan komitmen dan kebijakan pemerintah dalam membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle income trap.

UU Cipta Kerja memberikan dukungan untuk memajukan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia dalam hal kemudahan perizinan, perlindungan UMKM, kemudahan mendapatkan fasilitas pembiayaan, kemampuan menyerap tenaga kerja, memberikan proteksi terhadap persaingan dengan usaha besar dan jaminan kredit.

Dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Maming tidak menampik bahwa pandemi Covid-19 memiliki dampak serius dalam sektor ekonomi yang signifikan, baik di Indonesia maupun di dunia secara umum.
Maming juga mengajak kepada semua pihak untuk terus menguatkan soliditas dan kemampuan saling bekerjasama demi kepentingan nasional.

Selain berdampak pada sektor kesehatan, dampak berat lainnya juga berdampak terhadap lapangan kerja dan penghidupan, terutama bagi kelompok masyarakat yang paling rentan, termasuk para pelaku usaha juga terkena imbasnya.

Kita juga tidak bisa menampik bahwa pada tahun 2035, Indonesia akan menuju pada puncak bonus demografi. Dimana pada tahun tersebut, 70 persen penduduk Indonesia merupakan pemuda usia produktif yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian bangsa.

Anggapan bahwa UU Cipta Kerja mampu mengentaskan Indonesia dari jebakan negara menengah juga diungkapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Ia mengatakan UU tersebut memberikan regulasi yang sederhana dan efisien.

Ia menyebut adanya ketentuan yang tertulis dalam UU Cipta kerja. Yakni dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan paling sedikit sebesar 30 persen dari laba setelah pajak.

Ia juga menyebut beberapa aturan yang tertulis dalam Omnibus Law dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 terkait penanganan sistem keuangan dampak Covid-19.

Salah satunya yakni terkait pajak penghasilan (PPh) badan yang diturunkan menjadi 22 persen dan 25 persen mulai 2020-2021.

Jebakan middle trap atau negara menengah tentu merupakan suatu tantangan bagi Indonesia untuk dapat terlepas dari jeratan tersebut, tentunya UU Cipta Kerja adalah formula yang perlu dioptimalkan agar perekonomian Indonesia semakin maju dan berkembang.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Pemuda muslim di Papua memastikan perayaan Natal dan Tahun Baru 2021 di Papua akan berlangsung aman dan damai. Hal itu karena, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua akan ikut membantu aparat keamanan dan masyarakat, sehingga prores ibadah umat merayakan Natal dan Tahun Baru dapat dilaksanakan khidmat dan penuh kasih.

Anggota FKUB Provinsi Papua, Ustadz Saifullah, mengatakan perayaan natal di Papua akan berlangsung dengan aman. “Pengamanan dalam perayaan natal juga dibantu pemuda muslim dan organisasi berbasis muslim lainnya. Kami ikhlas menjaga saudara kami yang melaksanakan ibadah natal, demi toleransi antar umat beragama di Papua,” ujar Saifullah.

Ustadz Saifullah, anggota FKUB Papua menyebutkan secara umum FKUB siap membantu Pemerintah dan kepolisian setempat dalam menjaga kamtibmas di Papua tetap kondusif. Dirinya juga meminta masyarakat bijak dalam menyaring informasi yang diterimanya, terlebih informasi yang disampaikan di media sosial (medsos) yang harus disaring kebenarannya.

Tokoh Masyarakat Kelurahan Imbi, Sangenapa, mengatakan warga sangat mendukung kegiatan aparat keamanan yang berkomitmen menciptakan damai jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Selain itu terus mengingatkan warga untuk selalu tenang dan damai, tanpa adanya potensi kerusuhan maupun konflik.

“Kami ini hamba tuhan jadi hal baik dan kami akan dukung selalu dan juga saya akan ingatkan juga warga disini,” tegas Sangenapa.

Mantan Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), Dumupa, mengatakan dirinya meminta warga terutama umat Kristiani ikut menjaga keamanan dan ketertiban menjelang, sesaat, dan setelah pelaksanaan Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.

“Saya juga meminta warga terutama umat Kristiani ikut menjaga keamanan dan ketertiban menjelang, sesaat, dan setelah pelaksanaan Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 agar dua momentum penting itu bisa dilaksanakan dengan aman dan damai,” kata Dumupa. Hal itu agar kegiatan perayaan ini dapat dilaksanakan dengan aman dan damai.

Oleh : Sunarman)*

Ketika Rizieq Shihab ditangkap, maka tersebar beberapa hoax di dunia maya. Dugaan sementara, FPI yang menyebar berita palsu tersebut, dengan tujuan mencari simpati ke kalangan masyarakat. Mereka jadi berempati kepada Rizieq yang ditahan di Polda Metro Jaya, padahal kenyataannya, panglima FPI itu bersalah dan tidak usah dibela mati-matian.

Rizieq Shihab adalah pusat dari FPI dan ketika ia dijebloskan ke bui, ormas tersebut langsung menanggapi dengan emosional. Bahkan pendukung FPI beramai-ramai datang ke kantor polisi dan menyerahkan diri, agar dibarter saja dengan Rizieq. Hal ini mengherankan karena buat apa minta ditahan demi orang lain? Fanatisme telah membuat anggota FPI kehilangan akal.

Taktik lain dari FPI untuk mendapat simpati publik adalah dengan menyebarkan berita palsu di media sosial. Beberapa hari ini viral sebuah foto yang menampilkan seorang laki-laki yang tersenyum sambil memejamkan matanya. Dalam narasi foto, ia disebutkan sebagai anggota FPI yang mati syahid karena membela Rizieq, saat peristiwa di jalan tol Jakarta-Cikampek.

Baru sehari kemudian muncul fakta bahwa foto itu hanya hoax. Karena kenyataannya, pria tersebut memang anggota FPI, tetapi kondisinya masih hidup. Pembohongan publik seperti ini menjengkelkan, karena mereka berbohong hanya untuk mencari simpati ke masyarakat. Selain itu, secara tidak langsung ia berdoa agar lekas diambil nyawanya, karena mengaku sudah meninggal dunia.

Hoax kedua yang disebar oleh FPI adalah potongan video yang menampilkan adegan penembakan. Sontak publik menghubungkannya dengan peristiwa ketika pengawal Rizieq Shihab terlibat baku tembak dengan aparat. Padahal setelah ditelusuri, video itu bukan diambil di jalan tol Jakarta-Cikampek, karena CCTV dalam posisi mati. Namun sebuah potongan video di Kolombia.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyatakan bahwa Bareskirim Polri sudah memberi arahan kepada Polda Jaya, untuk seluruh berita hoax yang tidak benar akan diproses semuanya. Bareskrim melalui Direktorat Tindak Pidana Siber tengah melakukan pencarian terkait informasi hoax terkait insiden di jalan tol Jakarta-Cikampek tersebut. 

Tujuan dari penelusuran itu adalah agar masyarakat tak terpengaruh berita dan video palsu. Karena ketika membuka dunia maya, kadang ada orang awam yang tak mengerti beda antara hoax dan berita asli. Sehingga mereka mempercayainya dan berbalik menjadi pro FPI. Padahal video itu palsu dan sengaja disebar, agar makin banyak yang bersimpati pada kasus Rizieq Shihab.

FPI memilih dunia maya sebagai tempat penyebaran hoax, karena di sana relatif bebas dan kurang ada penyensoran. Sehingga ketika ada berita palsu, bisa lolos jadi status di FB, dan membuat banyak orang tercengang. Sehingga mereka kasihan pada Rizieq Shihab dan menolak penahanannya. Padahal panglima FPI itu jelas bersalah karena menyebar hate speech dan melanggar protokol kesehatan.

Selain itu, ketika orang mengakses dunia maya, biasanya dalam kondisi otak yang rileks. Karena mereka membukanya di jam istirahat dan mencari hiburan di sana. Dalam teori psikologis, saat otak manusia rileks maka ia lebih mudah percaya akan sesuatu yang terpampang nyata di hadapannya. Jadi tidak tahu bahwa itu ternyata hoax yang menyesatkan.

FPI juga paham bahwa masyarakat Indonesia cenderung percaya hoax, apalagi jika ditambah dengan narasi yang menggugah emosi. Penyebabnya karena di negeri kita, tingkat literasinya masih rendah, sehingga membuat orang-orang terlalu percaya sesuatu tanpa menelusuri kebenarannya.

Jangan sampai ada yang termakan oleh berita dan video hoax yang disebarkan oleh FPI. Karena mereka memang bertujuan untuk mencari simpati dan playing victim, sehingga mayarakat kasihan pada Rizieq Shihab. Padahal ia jelas bersalah karena tak pernah menyaring isi ceramahnya dan melanggar protokol physical distancing. 

)* Penulis adalah warganet tinggal di Tangerang

Oleh : Timotius Gobay )*

Sebentar lagi umat kristiani akan merayakan natal dan menyambut tahun baru. Penduduk di Papua juga bersuka cita dalam menyambutnya. Mereka berharap situasi akan selalu kondusif, dan tidak ada yang mengacaukan perdamaian di Bumi Cendrawasih. Masyarakat terus berusaha agar menjaga kerukunan antar umat.

Natal dan tahun baru menjadi momen bahagia bagi masyarakat di Papua yang menganut agama kristen dan katolik. Di hari raya yang syahdu, mereka kompak sekeluarga untuk beribadah ke gereja, lalu pulang dan bertukar kado. Kerabat dan sahabat akan datang untuk mengucapkan selamat natal dan berkumpul sambil menikmati hidangan.

Situasi damai ini perlu dijaga agar tidak ada yang merusaknya. Karena momen natal dan tahun baru kadang digunakan oleh oknum untuk menyebar hoax. Tujuannya agar masyarakat merasa resah dan akhirnya timbul perpecahan antar umat dan suku. Mereka juga diajak agar mendukung kelompok separatis dan meninggalkan kesetiaan pada NKRI.

Kelompok separatis memviralkan tanggal 14 desember sebagai hari kemerdekaan melanesia. Isu yang muncul jelang natal ini tentu bisa merusak kebahagiaan warga sipil Papua dan memecah konsentrasi mereka dalam mempersiapkan hari raya. Masalah SARA memang ditonjolkan, agar penduduk di Bumi Cendrawasih  berbalik menjadi pro separatisme.

Jan Christian Arebo, Ketua Umum Dewan Nasional Pemuda Adat Papua menghimbau agar masyarakat di Bumi Cendrawasih, terutama yang ada di 5 wilayah adat, untuk menjaga kedamaian dan kondusivitas di Papua. Jangan ada lagi kelompok separatis yang memprovokasi warga untuk memperingati hari kemerdekaan tersebut.

Di Papua memang warga aslinya berasal dari ras melanesia. Namun bukan berarti mereka adalah orang-orang yang menganut chauvanisme. Masyarakat sadar kalau di Bumi Cendrawasih, ada berbagai suku, ras, dan agama. Karena ada pula pendatang dari pulau lain yang bukan berasal dari ras yang sama dan menganuti keyakinan yang berbeda.

Oleh karena itu, imbauan dari Ketua Umum Dewan Nasional Pemuda Adat Papua memang wajib dilakukan. Tujuannya agar suasana jelang natal dan tahun baru di Bumi Cendrawasih selalu damai dalam harmoni. Jangan sampai di hari raya malah ada perpecahan di kalangan masyarakat, karena mereka termakan oleh hoax.

Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw berharap agar natal dan tahun baru di Bumi Cendrawasih berlangsung dengan tertib dan penuh hikmah. Semoga suasana ini terus terjaga agar Papua jadi wilayah yang aman, damai, dan tentram. Juga menjadi tempat yang aman bagi semua orang. Dalam artian, baik warga sipil maupun pendatang, merasa senang hidup di Bumi Cendrawasih.

Irjen Pol Paulus Waterpauw melanjutkan, suasana damai di Bumi Cendrawasih berlangsung karena jajaran kepolisian kompak dalam menjaga kondusivitas, mulai dari Polda hingga Polsek. Sehingga seluruh warga bisa merasa aman untuk merayakan natal dan menyambut tahun baru. Karena ada kerja keras dari kepolisian untuk menjaga keamanan di Papua.

Masyarakat dihimbau agar kompak dan bekerja sama dalam menjaga perdamaian di Papua. Mereka bisa langsung melapor ke polsek jika ada peristiwa yang sekiranya berpotensi menimbulkan kerusuhan, pada libur hari raya natal atau tahun baru. Jadi kekacauan itu bisa dicegah, karena warga sipil dan polisi kompak dalam menjaga perdamaian di Papua.

Semoga natal dan tahun baru di Papua selalu berlangsung dengan aman, damai, dan penuh harmoni. Warga sipil bisa menikmati suasana hari raya yang syahdu dan penuh kasih sayang antar anggota keluarga. Tidak ada yang terprovokasi oleh hoax yang diciptakan oleh kaum separatis. Karena mereka selalu berpikiran positif dan mengecek kebenarannya terlebih dahulu.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Semarang

Oleh : Aldia Putra )*

Akhir tahun ada liburan selama hampir 14 hari. Dulu hal ini terasa menyenangkan tapi sekarang sebaliknya. Penyebabnya karena di masa pandemi, keramaian saat kerumunan bisa membentuk klaster corona baru.Masyarakat pun diimbau untuk mematuhi protokol kesehatan jelang liburan akhir tahun.

Saat awal pandemi, kita dilarang keras untuk keluar rumah. Namun sejak fase adaptasi kebiasaan baru (dulu: new normal) semua boleh beraktvitas di luar asal pakai masker dan menaati protokol kesehatan. Banyak yang lega karena mereka bisa berjualan di jalanan dan mencari nafkah halal di luar rumah, atau bekerja lagi di kawasan perkantoran.

Ketika banyak orang yang boleh bekerja di kantor, apakah boleh juga untuk liburan? Di bidang pariwisata memang sangat terpukul akibat serangan badai corona, karena otomatis pendapatan dari para turis asing menurun drastis. Saat sudah fase adaptasi kebiasaan baru, para pebisnis wisata baru membuka usahanya agar didatangi oleh turis lokal.

Sebenarnya yang ditakutkan dari masa liburan yang akan kita jalani beberapa hari lagi adalah adanya keramaian. Karena jelas melanggar physical distancing dan dikhawatirkan bisa membentuk klaster corona baru. Jadi, liburan boleh saja, karena memang banyak orang stress akibat terlalu lama di rumah. Namun harus sesuai protokol kesehatan, sehingga semua aman.

Beberapa hari sebelum liburan, sebaiknya Anda sekeluarga melakukan tes agar tahu hasilnya reaktif covid atau tidak. Lebih baik tes swab daripada rapid, karena lebih akurat. Lagipula sekarang banyak laboratorium atau klinik swasta yang mematok harga tes swab yang terjangkau. Tes ini juga penting karena sebelum naik kereta api atau pesawat, harus menunjukkan hasilnya.

Setelah itu, cari informasi tempat wisata mana yang masih sepi, sehingga jauh dari kerumunan. Biasanya yang ramai adalah kawasan yang sudah terkenal, jadi pilih yang masih baru diresmikan atau pantai yang perawan. Jika memang tidak ada alternatif lain, maka pilih hotel dan tempat wisata yang benar-benar mematuhi protokol kesehatan.

Hotel yang mematuhi protokol kesehatan berarti hanya mau menampung maksimal 50% tamu. Seluruh staf juga pakai masker (bukan hanya faceshield). Juga menyediakan hand sanitizer untuk semua tamu. Selain itu, demi keamanan maka layanan sarapan diantar ke kamar, agar tamu tidak menumpuk dan akhirnya melanggar physical distancing.

Sebagai tamu hotel kita juga siap bawa hand sanitizer sendiri, dan bawa masker minimal selusin. Jika makernya adalah jenis maker bedah tentu hanya sekali pakai dan langsung dibuang setelah kotor. Selain itu hindari masker buff dan scuba karena tak efektif menahan droplet. Demi keamanan, hindari juga acara berenang jika ragu akan kesterilannya.

Setelah istirahat di hotel maka datangilah tempat wisata yang juga mematuhi protokol kesehatan. Semua pengunjung dan pegawai wajib pakai masker dan saat masuk harus diperiksa pakai thermal gun. Ada tempat cuci tangan di bagan dalam dan luar. Lebih baik datang saat kawasan baru buka. Walau pengunjung dibatasi namun tetap waspada akan keramaian.

Jika semua disiplin saat liburan maka tidak akan mudah kena corona. Demi keamanan, maka lakukan tes swab sekali lagi, setelah liburan. Jadi dipastikan Anda benar-benar sehat dan bebas corona. Setelah lelah traveling, sisakan 1 hari untuk istirahat di rumah. Juga makan buah dan sayur agar stamina terjaga.

Traveling saat liburan panjang di masa pandemi covid-19 memang harus super hati-hati, karena kita tentu tak mau kena corona setelahnya. Pastikan pilih tempat wisata yang masih sepi dan aman dan hindari kerumunan. Bawa selalu hand sanitizer dan cadangan masker. 

)* Penulis aktif dalam Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Made Raditya )*

Peresmian UU Cipta Kerja sempat membawa kehebohan, karena ada demo yang menolaknya. Padahal mereka belum mengerti bahawa UU ini tak hanya menguntungkan pebisnis, namun juga pekerja, bahkan calon pekerja. Karena ada fasilitas baru yang bisa dinikmati oleh mereka.

Situasi dunia kerja belum terlalu kondusif saat pandemi covid-19, karena ada perusahaan yang menerapkan potong gaji, mulai dari 25% hingga 50%. Pemotongan ini terpaksa dilakukan agar mereka bisa bertahan dalam kondisi ekonomi yang belum stabil. Pegawai mau tak mau harus menerimanya, daripada perusahaan oleng dan merumahkan semua karyawannya.

Di sisi lain, ada pula karyawan yang terpaksa di-PHK karena kondisi keuangan pabrik sudah pailit. Mereka sibuk mencari pekerjaan baru agar asap dapur kembali mengepul. Semua jalan dilalui, mulai dari membaca iklan lowongan kerja di surat kabar, sampai di situs seperti Jobstreet. 

Pemerintah berusaha agar situasi ini tak lagi terjadi, karena pekerja dan calon pekerja adalah WNI yang harus dijaga stabilitas finansialnya. Oleh karena itu, di bulan oktober lalu diresmikan UU Cipta Kerja. UU ini memiliki berbagai pasal yang menguntungkan, baik untuk pekerja maupun para pencari kerja.

Peter Abdullah Redjalam, direktur sebuah lembaga riset, menyatakan bahwa UU Cipta Kerja memiliki perspektif, yang ditujukan untuk pekerja maupun calon pencari kerja. Penyebabnya karena di UU ini ada jaminan pemberian pesangon. Dalam artian, para pekerja, walau dirumahkan, akan tetap mendapat haknya dan tidak dikibuli oleh oknum dalam perusahaan.

Selain itu, dalam UU Cipta Kerja juga disebut bahwa pekerja yang dirumahkan akan mendapat JKP (jaminan kehilangan pekerjaan). Selain hak untuk mendapat pesangon, mereka juga mendapat bekal berupa keterampilan baru. Sehingga bisa membuka bisnis baru dengan modal skill tersebut.

Dalam UU Cipta Kerja ada klaster investasi yang bisa menolong calon pekerja, karena menimbulkan efek domino positif. Ketika iklim investasi di Indonesia membaik, maka akan menarik para penanam modal asing. Sehingga mereka semangat untuk berinvestasi di negeri ini, dan membangun pabrik baru.

Pabrik yang akan dibangun adalah industri padat karya. Sehingga butuh banyak sekali pegawai baru. Para calon pekerja akan semangat melamar di sana dan bisa berstatus sebagai pegawai lagi. Mereka lega karena akhirnya mendapatkan gaji bulanan, sehingga tidak bingung ketika susu anaknya habis.

UU Cipta Kerja juga berguna bagi pekerja, karena mereka akan mendapat bonus tahunan dari perusahaan. Besarannya tentu tergantung dari masa kerjanya. Jika ia bekerja puluhan tahun, tentu bonusnya makin besar. Bonus membuat para pekerja lega, karena bisa jadi tambahan uang belanja atau dimasukkan ke dalam tabungan.

Nominal UMK dalam UU Cipta Kerja sempat jadi polemik, karena diganti istilahnya jadi UMP (upah minimum provinsi). Namun mereka tak usah khawatir, karena gubernur yang menentukan UMP tentu bertindak bijak dan menentukan gaji sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi mereka tidak udah takut besaran gaji akan berkurang drastis.

UMP juga dinikmati oleh pegawai yang baru masuk. Jadi ketika seorang karyawan sudah bekerja lebih dari 2 tahun, sesuai aturan, maka ia mendapat gaji di atas UMP. Jika gajinya tidak sesuai, maka ia bisa melapor ke Disnakertrans, agar diusut tuntas dan mendapatkan haknya.

UU Cipta Kerja sangat bermanfaat, baik untuk pekerja maupun para calon pekerja. Dalam UU ini diatur bahwa pekerja mendapat segala haknya, mulai dari gaji sesuai UMP, bonus tahunan, hingga pesangon dan jaminan kehilangan pekerjaan jika ia dirumahkan. Selain itu, UU Cipta Kerja juga membuat para investor semangat untuk masuk ke Indonesia, sehingga membuka banyak lowongan baru.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini