Oleh : Alfisyah Dianasari )*

Diresmikannya UU Cipta Kerja menjadi obat mujarab bagi pengusaha UMKM. Mereka sangat dibantu pemerintah melalui UU itu, karena ada kemudahan regulasi dan dipangkasnya birokrasi, sehingga bisnis akan berkembang pesat. Pengusaha UMKM akan bangkit dan kondisi finansial negara juga membaik.

Pandemi Covid-19 membuat kondisi perekonomian nyaris pingsan, karena daya beli masyarakat menurun drastis. Pengusaha UMKM juga kena getahnya, karena mereka haraus bertahan di tengah ketidakpastian. Padahal berjualan adalah satu-satunya mata pencaharian mereka, sehingga mau tak mau harus terus bekerja walau omzet menurun drastis.

Untuk mengatasi permasalahan pelik ini, maka pemerintah meresmikan UU Cipta Kerja. Mengapa solusinya Undang-Undang, bukan kucuran dana per bulan? Memang pemerintah pernah memberi uang untuk pengusaha, sebagai tambahan modal. Namun jika diberikan per bulan, khawatirnya akan dihabiskan untuk kebutuhan sehari-hari, bukan untuk modal usaha.

Pemerintah berusaha memberi kail, bukan ikan. Dalam UU Cipta Kerja, ada pancingan positif yang membuat pengusaha UMKM bangkit kembali dan tidak sedih karena harus menutup bisnis. Karena dalam UU ini ada klaster UMKM, klaster kemudahan berusaha, dan klaster investasi. Semua klaster mempermudah jalannya bisnis UMKM.

Mamik Indriyani, pengamat dari Universitas Muria Kudus menyatakan bahwa UU Cipta Kerja membawa angin segar bagi pengusaha UMKM. Penyebabnya karena UU ini menghapus regulasi yang menjadi hambatan bagi kemajuan bisnis UMKM. Sehingga jika peraturan tersebut ditiadakan dan birokrasi dimudahkan, usaha kecil dan menengah itu akan membaik.

Peraturan yang diubah dalam UU Cipta Kerja adalah pengurusan izin usaha. Pengusaha UMKM yang masih beromzet kecil, sempat kesulitan ketika harus membayar izin HO sebesar minimal 1.500.000 rupiah. Namun saat ini, perizinan diganti dengan berdasarkan resiko: tinggi, sedang, dan rendah. Sehingga pengusaha UMKM yang beresiko kecil tak harus bayar izin HO.

Selain itu, pengusaha UMKM juga hanya perlu mengurus NIB (nomor izin berusaha). Dengan legalitas tersebut, maka usahanya sudah diakui oleh pemerintah dan bisa mendaftarkan ke Dinas Koperasi dan UKM. Mereka sering memberi pelatihan gratis untuk menambah keterampilan, sehingga para pengusaha UMKM akan mendapatkan skill dan ilmu baru.

Ketika pengusaha mendapat ilmu baru, maka usahanya akan berkembang. Misalnya ia habis mendapat pelatihan tentang mengatur keuangan dalam berbisnis. Ia jadi memisahkan rekening pribadi dan rekening bisnis, dan tak bingung lagi dalam mengatur cashflow usahanya. Karena sudah diajarkan caranya dalam pelatihan tersebut.

Selain itu, pengusaha UMKM juga bisa berinteraksi dengan pebisnis lain dalam pelatihan tersebut. Ia bisa menambah relasi dan hal ini sangat bagus. Karena seorang pebisnis memang dituntut untuk selalu memiliki jaringan pertemanan yang luas. Karena akan menambah pangsa pasar dan bisa saling sharing antar pengusaha. Suatu saat, mereka juga bisa berkolaborasi dalam bisnis.

UU Cipta Kerja juga memudahkan investasi untuk masuk ke Indonesia. Penanam modal asing akan bisa bekerja sama dengan pengusaha lokal dan membuat bisnis baru. Karena sebenarnya ada banyak pebisnis lokal yang punya ide bagus, namun kekurangan dana untuk mengembangkannya. Dengan suntikan modal dari investor, maka ia bisa membesarkan bisnisnya.

Misalnya seorang pengusaha sepatu akan bisa menambah varian produk, dengan berjualan tas dan barang lain. Ia juga menembak pasar ekspor, karena sudah memiliki legalitas, dan punya link yang diberi oleh investor asing. Usaha itu akan maju pesat, karena ada kolaborasi antara pebisnis dan investor.

UU Cipta Kerja memajukan pengusaha UMKM karena ada peraturan yang diubah dan memudahkan langkah pebisnis kecil dalam memajukan usahanya. Mereka bisa berkreasi dan bangkit lagi, setelah sebelumnya didera efek negatif akbat badai corona. Selain itu, masuknya investor asing juga bisa bekerja sama dengan pengusaha lokal dan berkolaborasi agar usaha itu maju.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Depok

Oleh : Deka Prawira )*

Demonstrasi yang dilakukan oleh FPI dan ormas lain pada 18 Desember 2020 menunjukkan fakta baru. Polisi menangkap sejumlah anggota ormas tersebut, karena akan berunjuk rasa sambil membawa celurit, senjata tajam lain, bahkan ganja. Penemuan ini makin membuat masyarakat geram dengan FPI dan menuntut pembubarannya.

FPI adalah organisasi massa yang lahir tahun 1998. Sejak berdiri, selalu ada kontroversi di tiap langkah yang dilakukan oleh ormas ini. Sudah berkali-kali mereka dicerca masyarakat karena melakukan tindakan ekstrim seperti sweeping tanpa aturan, berpidato dengan nada hate speech, dan memaksakan kehendak untuk mengubah ideologi pancasila jadi khilafiyah.

Ketika anggot FPI, PA 212, dan ormas lain berunjuk rasa di depan Istana Negara, 18 desember lalu, mereka menuntut Rizieq Shihab dibebaskan. Anehnya, mereka berjanji akan melakukan demo dengan damai. Namun saat dilakukan pemeriksaan, ada anggota FPI yang ketahuan membawa senjata tajam, seperti celurit, pedang katana (samurai), dan senjata jenis lain.

Untuk apa berdemo sambil bawa celurit dan katana? Penemuan ini membuat masyarakat makin antipati dan mengecap FPI sebagai organisasi massa preman. Padahal mereka berjanji untuk membela umat. Namun bertingkah seperti orang barbar dan seenaknya sendiri. FPI mengaku sebagai pembel umat namun malah bertindak kasar, brutal, dan main hakim sendiri.

Terlebih, saat demo kemarin, ada anggota FPI yang membawa ganja, padahal narkoba itu jelas dilarang oleh negara. Untuk apa demo sambil bawa cannabis sativa? Citra FPI sebagai ormas yang membela umat langsung rusak, karena ternyata diisi oleh para pecandu narkoba yang hobi teler. Polisi yang menangkap anggota FPI itu langsung heran karena tak menyangka.

Pembubaran FPI menjadi permintaan masyarakat kepada pemerintah, karena mereka sudah bertindak di luar batas. Pertama, mereka ngotot meminta pemerintah membebaskan Rizieq Shihab, padahal ia jelas bersalah. Untuk apa membela orang yang melanggar 2 pasal sekaligus (pasal tentang hate speech dan kekarantinaan)? Jika membela orang yang salah, maka tujuan ormas ini sangat melenceng.

Kedua, anggota FPI membawa celurit dan senjata lain. Hal ini melanggar Undang-Undang nomor 12 tahun 1951. Karena mereka membawa senjata tajam dan menggunakannya untuk hal negatif. Jika membawa celurit, maka sudah diduga mereka akan melawan polisi yang berjaga saat demo. Padahal polisi hanya melaksanakan tugas, namun mereka anggap musuh, karena representasi dari pemerintah.

Penemuan senjata tajam ini membuktikan bahwa polisi benar. Ketika peristiwa baku tembak di Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 50, maka ditemukan barang bukti berupa pistol dan senjata tajam lain, yang dibawa oleh anggota FPI. Namun mereka berdalih bahwa itu bohong. Dengan penemuan celurit dan pedang, maka FPI ketahuan suka bawa senjata tajam.

Wacana pembubaran FPI sudah ada sejak beberapa tahun lalu. Terlebih, izin ormas ini ternyata tidak diperpanjang oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian maupun Menko Polhukam Mahfud MD. Jadinya, ormas ini dianggap liar karena tidak berizin. Karena FPI berbuat seenaknya sendiri dan tak mau menaati aturan di Indonesia.

Masyarakat malah merasa senang ketika FPI dibubarkan, karena mereka ngotot mengubah Indonesia jadi negara khilafiyah. Padahal sejak merdeka, NKRI berideologi pancasila dan tidak bisa diubah oleh siapapun. Jika FPI masih ngotot, maka mereka bisa digolongkan sebagai separatis, karena seenaknya mengubah dasar negara.

Bubarkan FPI secepatnya karena mereka selalu membuat onar dan merusak perdamaian di Indonesia. FPI juga gagal paham dan tidak bisa menghayati bhinneka tunggal ika, karena mereka intoleran dan bersikap sinis terhadap umat lain. Organisasi ini bertindak seperti preman dan masyarakat selalu antipati terhadapnya.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Pekanbaru

Oleh : Aldia Putra )*

Sebentar lagi kita akan diimunisasi corona secara massal, karena vaksinnya sudah mendarat dengan cantik di Indonesia. Seluruh elemen masyarakat mendukung program vaksinasi, agar mereka sehat dan bebas dari penyakit yang berbahaya ini. imunisasi corona nasional wajib dilakukan, agar bisa mencapai Indonesia sehat 2021.

Pandemi covid-19 memporak-porandakan masyarakat Indonesia. Bulan desember 2020, tercatat ada lebih dari 5.000 pasien corona baru per hari. Rekor ini membuat masyarakat miris, karena mereka juga tak mau terinfeksi virus covid-19. Apalagi sekarang banyak orang tanpa gejala yang malah berkeliaran di jalan, karena tak tahu bahwa mereka reaktif corona, jika tak kena tes rapid massal.

Pemerintah berusaha mewujudkan Indonesia sehat 2021 dengan mewajibkan semua orang divaksin corona. Karena jika mereka sudah diimunisasi, akan kebal dari virus yang mematikan ini. Tak ada perkecualian, karena vaksin ini juga sudah mendapat status halal MUI. Lembaga ini menjamin, karena turut mengawasi proses pembuatannya sejak awal.

Wakil Presidan RI KH Ma’ruf Amin menyatakan bahwa masyarakat hendaknya mendukung vaksinasi corona, mulai dari tahap persiapan hingga penyuntikan. Dalam artian, ketika vaksin belum diberikan, maka mereka mendukung dengan cara mengkampanyekan program imunisasi corona, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Juga mendukung program Indonesia sehat 2021.

Kampanye positif sangat penting karena bisa menambah kepercayaan masyarakat tentang imunisasi corona. Karena vaksin ini bersifat wajib, maka mau tak mau mereka harus disuntik. Masyarakat harus open mind dan berpikiran positif, bahwa pemberian vaksin ini demi kesehatan mereka dan keselamatan bersama. Karena vaksinasi akan membentuk herd immunity alias kekebalan kelompok.

KH Ma’ruf Amin menambahkan, masyarakat bisa mengakses informasi tentang vaksin dari sumber resmi yang bisa dipercaya. Jangan mudah percaya pada berita mengenai vaksin yang belum dipercaya. Dalam artian, saat ini banyak hoax yang keluar tentang imunisasi corona. Sehingga berita palsu itu meresahkan masyarakat, karena mereka jadi rancu akan kebenarannya.

Hoax yang pernah beredar tentang imunisasi corona adalah seseorang bisa meninggal dunia setelah disuntik vaksin. Diperlihatkan juga anak perempuan Presiden Rusia Vladimir Putin yang sedang foto berdua. Ia dikabarkan jadi korban virus dan kehilangan nyawa. Padahal faktanya, wanita itu bukan anak kandung Putin, dan masih hidup saat ini.

Berita palsu seperti ini sangat berbahaya jika beredar di masyarakat, karena mereka jadi takut saat akan disuntik. Program imunisasi nasional juga bisa gagal karenanya. Oleh karena itu, kita wajib memilah bacaan dan mengkampanyekan stop hoax, terutama saat ada berita tentang vaksin corona.

Ketika kampanye ini berhasil, maka masyarakat akan rela disuntik. Cara kampanye sebenarnya sederhana, dengan memperlihatkan link berita asli dan dibandingkan dengan yang palsu. Selain itu, Twitter dan media sosial lain bertindak tegas dengan menghapus tweet atau status yang mengandung hoax tentang corona.

Masyarakat akan percaya pada kehebatan vaksin, karena mereka diperlihatkan kondisi para relawan yang baik-baik saja setelah diimunisasi. Misalnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yang merupakan relawan vaksin corona beberapa bulan lalu. Buktinya beliau sampai saat ini sehat-sehat saja dan ketika dites swab berkali-kali, hasilnya selalu negatif.

Dukungan masyarakat sangat penting, karena jika ada 1 orang yang percaya akan kehebatan vaksin, orang lain akan mengikutinya. Misalnya seorang bapak sebagai kepala keluarga memberi contoh positif dengan mau divaksin terlebih dahulu. Anak-anak dan istrinya akan mengikuti, juga asisten rumah tangganya, tetangga, saudara, dan lain-lain.

Jika semua orang sudah divaksin, maka pandemi bisa berakhir dan kondisi berangsur normal kembali. Pasar kembali ramai karena daya beli masyarakat naik. Perekonomian Indonesia akan membaik, sebagai efek positif dari program Indonesia sehat 2021. Karena semua elemen masyarakat sudah sehat dan bebas corona, dan bekerja dengan bahagia.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Moses Waker )*

Organisasi Papua Merdeka makin menggila, karena melakukan pembunuhan terhadap warga sipil di Bumi Cendrawasih. Setelah itu, mereka malah berfoto dengan jenazah dan dengan entengnya menyebarkan gambar ke warga setempat. OPM dan KKSB wajib ditumpas, karena sudah terlalu banyak membuat kekacauan dan merugikan warga Papua.

Kelompok separatis di Papua bercokol hingga puluhan tahun, dan melakukan teror dengan berbagai cara. Tujuannya agar tuntutan mereka untuk merdeka dan membentuk Republik Federal Papua Barat. Teror yang terjadi di Bumi Cendrawasih beragam, mulai dari penembakan aparat, provokasi di media sosial, bahkan tega membunuh saudara sesukunya sendiri.

Di Kabupaten Maybrat, Papua Barat, situasi kembali menegang karena ada teror dari KKSB (kelompok kriminal separatis bersenjata) yang merupakan anak buah OPM. Mereka tega menganiaya 2 orang berinisial OA dan KS. Parahnya, setelah OA disiksa sampai meninggal, anggota KKSB malah senang dan berfoto bersama jenazah, lalu menyebarkannya tanpa rasa bersalah.

Kompol Bernardus Okoka, Plt Kapolres Persiapan Maybrat menyatakan bahwa anggota KKSB menganiaya dan membunuh warga lalu merusak 3 sepeda motor di lokasi. Motor itu milik korban dan tukang ojek. Warga yang mengetahui kejadian ini langsung melapor ke aparat, lalu korban berinisial KS dilarikan ke RSU Keyen, Kabupaten Sorong Selatan.

Kompol Bernardus melanjutkan, penyebaran foto dilakukan agar warga di sekitar Maybrat takut akan teror KKSB. Warga langsung sembunyi di dalam rumah karena takut akan teror tersebut. Kepolisian Maybrat langsung menyelidiki kasus ini agar tersangka segera tertangkap dan keamanan di sana membaik kembali. Sehingga warga tak dibayang-bayangi ketakutan.

Teror KKSB dan OPM yang sudah kelewat batas dan sampai tega melakukan pembunuhan, membuat masyarakat mengecam organisasi tersebut. Banyak orang tak habis pikir, bagaimana bisa mereka bangga akan hasil kekejaman yang sudah dilakukan, lalu berfoto bersama korban? Jangan-jangan mereka punya penyakit mental seperti psikopat, sehingga berbuat yang tak masuk akal.

Apa sebenarnya motif OPM dan KKSB dalam melakukan teror? Mereka tak peduli, apakah korbannya seorang pendatang atau warga asli Papua. Jika mereka marah, maka akan memuntahkan pelor dan membawa korban. Teror ini akan membuat psikologis masyarakat jadi terganggu, dan mereka akan trauma ketika mendengar suara keras, karena takut akan bunyi senapan
Masyarakat mendesak agar OPM segera dibubarkan, karena bukan kali ini saja mereka melakukan teror.
Sudah berkali-kali anggota kelompok separatis beraksi, mulai dari penembakan pekerja bangunan di wilayah Intan Jaya sampai teror di Tembagapura. Bahkan mereka nekat menembaki kantor polisi dan menyerang mobil anggota TNI terlebih dahulu.

Selain itu, OPM juga beraksi di dunia maya agar suara hati bisa dibaca oleh lebih banyak orang. OPM memprovokasi warga Papua, baik yang tinggal di Bumi Cendrawasih maupun di wilayah lain, dengan mengangkat isu SARA dan menuduh pemerintah Indonesia ingin menghabiskan ras melanesia. Ini adalah hoax yang sangat kejam, karena tidak berdasarkan fakta.

OPM juga selalu menyerukan kemerdekaan Papua dan mengajak warga di Bumi Cendrawasih untuk mengibarkan bendera bintang kejora. Mengapa mereka selalu menuduh Indonesia adalah penjajah? Padahal sudah banyak sekali pembangunan di Bumi Cendrawasih, seperti Bandara Internasional Sentani dan Jalan Trans Papua. Tidak mungkin penjajah bisa sebaik itu.

Oleh karena itu, pembubaran OPM harus dilakukan sesegera mungkin. Karena mereka sudah melampaui batas, dengan membunuh warga sipil yang tak bersalah. Juga menyebar fotonya ke masyarakat. Semoga setelah ini tidak ada lagi korban selanjutnya dan kondisi di Papua makin kondusif.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Solo

Pemerintah Indonesia terus berupaya menciptakan perdamaian di wilayah Papua. Hal itu diupayakan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan warga Papua. Namun Pemerintah tidak ingin melakukan banyak intervensi dan justru menginginkan pembangunan Papua atas suara dari rakyat Papua itu sendiri.

Untuk mensinergikan keinginan itu, sejumlah tokoh bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko untuk menampung aspirasi para tokoh agama yang menginginkan kedamaian abadi di Papua. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Papua KH. Saiful Islam Al-Payage mengatakan pertemuan itu untuk mencari solusi bersama penyelesaian permasalahan di Papua.

Secara garis besar, Saiful memastikan bahwa rakyat Papua menginginkan pembangunan, tapi perlu adanya kepastian keamanan. “Sehingga harus dipastikan perdamaian abadi di tanah Papua untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan pak Jokowi bisa menyelesaikan persoalan yang ada,” kata Saiful.

Ditempat terpisah, Tokoh Masyarakat Papua, Yanto Eluay, mengatakan bahwa semua warga harus bersama-sama bicara konteks kedamaian di tanah Papua.

“Marilah kita sama-sama, bicara Papua dalam konteks perdamaian tanah Papua yang damai. Harus kita menghilangkan dendam, amarah atas peristiwa yang terjadi di masa lalu,” ungkap Yanto. Lanjut Yanto, hal itu diupayakan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, mengatakan dirinya terus mengingatkan masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan kedamaian di tanah Papua. Salah satunya upaya tersebut dapat diimplementasikan dengan bijak menggunakan media sosial dan tidak menyebarkan fitnah, berita bohong atau hoaks yang memprovokasi terjadinya konflik di Papua.

“Saya mengajak semua pihak tanpa terkecuali, untuk bersama-sama menjaga keamanan dan kedamaian di tanah papua. Selain itu, harus bijak dalam bermedia sosial, tidak menyebarkan fitnah, berita bohong atau hoaks,” kata Dominggus Mandacan.