Oleh : Antonius Samuel Pagawak

Pemerintahan Presiden Joko Widodo terus mendorong pemerataan pembangunan ke kawasan Timur Indonesia, tidak terkecuali di Papua dan Papua Barat. Ketua Umum Pemuda Adat Papua Jan Christian Arebo mengatakan, upaya dan perhatian pemerintah membangun Papua sudah baik. Namun masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan sehingga dapat menyejahterakan rakyat Papua.

Pekerjaan rumah dimaksud Jan Christian Arebo ialah pelaksanaan otonomi khusus (otsus) yang belum berjalan dengan baik. Terlebih, tidak ada keterbukaan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten terkait implementasi kebijakan penyerapan dana.

“Pelaksanaan otsus ini kan kebijakan yang diatur hanya anggarannya. Nah, yang harus kita pahami pemerintah sudah menunjukkan anggaran otsus saat ini sudah cukup besar hanya belum dikelola secara baik,” katanya.

Di sisi lain, ada kelompok tertentu yang sengaja memainkan isu otsus untuk memperkeruh keadaan. Mereka menyebarkan isu otsus di Papua telah selesai yang kemudian berkembang ke isu-isu lain.

“Isu ini dimainkan oleh kelompok lain yang bertentangan dengan NKRI bahwa otsus itu sudah selesai. Setelah selesai, mereka minta referendum, ini yang salah,” ujar Jan.

Dia pun mendorong para pemuda Papua hadir dengan membuka pikiran, pandangan dan wawasan supaya masyarakat tahu bahwa NKRI sudah final. Artinya, Papua tidak dapat dipisahkan dari Indonesia.

Namun pemerintah juga diminta mengevaluasi Otonomi Khusus Papua secara menyeluruh sehingga tujuannya bisa tercapai. Sejak 2001 Papua dan Papua Barat mendapatkan status daerah dengan otonomi khusus Papua melalui UU 21/2001 dan Papua Barat melalui UU 35/2008.

“Papua sudah sah menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Jadi tidak bisa dibangun opini seperti itu. Otsus hanya kebijakan yang diperluas itu anggarannya saja, sekarang dilakukan evaluasi,” papar Jan.

Dia menambahkan, pemerintah pusat terus berkomitmen dalam melanjutkan pembangunan di Papua. Itu dapat dilihat dari upaya serius selama lima tahun terakhir dari semua sektor.

“Saya kira kebijakan yang dilakukan Presiden Joko Widodo sudah sangat luar biasa sekali. Baik dari perhatian dan kunjungannya. Sampai membangun infrastruktur dengan baik,” tutup Jan Christian Arebo.

Menurut penulis, pemikiran Jan Christian Arebo sudah benar karena tampaknya memahami dan mengerti terkait perkembangan terkini yang ada di Papua. Beberapa fakta dan pemberitaan selama pelaksanaan Otsus Papua, memang selama ini diwarnai dengan bureaucracy pathology and moral hazard yang menyebabkan dana Otsus Papua yang jumlah mencapai Triliunan rupiah sejak tahun 2001 dikucurkan oleh Indonesia hanya dinikmati oleh segelintir oknum elit politik di Papua, dan rumors yang berkembang juga dinikmati kelompok pemberontak di Papua.

Oleh karena itu, dalam revisi UU Otsus Papua, maka Indonesia akan lebih intens mengawasi dan membina pelaksanaan pencairan dana Otsus tersebut, dimana dana Otsus akan ditransfer langsung ke rekening Pemda di Kabupaten dan Kota sesuai jatahnya, demikian juga untuk jatah provinsi. Disamping itu, dana Otsus kemungkinan akan dikucurkan dengan pengawasan yang cukup ketat, termasuk pengenaan sanksi hukumnya.

Untuk itulah, tidak ada alasan dari elemen masyarakat apapun di Papua termasuk Majelis Rakyat Papua (MRP), Dewan Adat Papua (DAP) dan kelompok kepentingan lainnya di Papua seperti NFRPB, WPNA, FRI-WP, ULMWP, AMP dan lain-lain untuk menolak UU Otsus, karena menolak adalah sebuah penghianatan terhadap masyarakat Papua itu sendiri.

Disamping itu, yang perlu diketahui oleh warga Papua, tidak benar selama ini isu yang dikembangkan bahwa selama pelaksanaan Otsus di Papua maka Indonesia menghabiskan sumber daya alam di Papua dan menarik keuntungan darinya, karena selama ini menurut informasi dari yang patut dipercaya bahwa keperluan pendanaan Otsus di Papua dan Papua Barat telah menyebabkan Indonesia selalu harus menambah dana, karena royalti dari Papua untuk membiayai pembangunan di Papua sangat sedikit.

Jika dana Otsus tidak dikeluarkan oleh pemerintah di tahun 2021, akibat misalnya dijegalnya pembahasan revisi UU Otsus Papua yang Surpresnya sudah diterima DPR RI, maka banyak Kabupaten dan Kota (sekurangnya 10) akan mengalami kemandekan pemerintahan bahkan instabilitas, dan kondisi ini yang diinginkan oleh TPN/OPM beserta underbownya. Tidak ada kata lain, maka pembahasan revisi UU Otsus Papua di DPR RI harus berjalan lancar dengan mengedepankan kepentingan nasional di Papua di masa mendatang. Semoga.

*) Penulis adalah pemerhati masalah Papua.

Oleh : Abner Wanggai )*

Pemerintah dibawah arahan Presiden Joko Widodo terus menggeber berbagai program pembangunan di Papua. Berbagai program pembangunan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang telah menjadi perhatian besar Pemerintah.

Sebagai wilayah paling timur Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang menilai bahwa pembangunan di Papua mengalami ketertinggalan dari wilayah lain. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk senantiasa memberikan perhatian besar kepada tanah Papua.

Dalam kesempatan rapat dewan Pengarah Tim Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua Barat, Wakil Presiden Ma’ruf Amin selaku pimpinan rapat mengatakan, pemerintah memberikan perhatian besar terhadap pembangunan kesejahteraan di Papua dengan ditetapkannya Instruksi Presiden (Inpres) 9 tahun 2020 tentang percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Kemudian, Keputusan Presiden 20 tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Ma’ruf Amin juga menyadari bahwa masih ada persoalan dan isu krusial di Papua yang harus diselesaikan. Salah satunya berkaitan dengan tingkat kemiskinan di Papua yang masih tinggi.

Dirinya menuturkan, bahwa pemerintah perlu meletakkan perspektif kebijakan inpres ini dalam semangat dan desain beru untuk Papua, sesuai arahan Presiden pada Rapat Terbatas Papua yang dilaksanakan pada 11 Maret 2020 lalu.

Dalam rapat tersebut, Ma’ruf juga menyampaikan arahan Presiden Jokowi, antara lain perlunya semangat, paradigma dan cara kerja baru untuk menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi rakyat Papua dan Papua Barat.

Berkenaan dengan pelaksanaan Inpres tahun 2020. Ma’ruf menekankan soal pendekatan kultural dalam kerangka pembangunan.

Sebelumnya, juru bicara Wakil Presiden Masduki Baidowi mengatakan, ada banyak terobosan khusus yang dilakukan oleh pemerintah untuk tim Papua yang dipimpin oleh Ma’ruf Amin.

Masduki pernah mengatakan, bahwa masyarakat Papua dan Papua Barat ingin disejahterakan melalui pendidikan dan sumber daya manusia (SDM).

Dengan demikian, sektor pendidikan menjadi sektor unggulan yang akan dilaksanakan dalam percepatan pembangunan Papua.

Sementara itu, permasalahan di Papua yang kompleks, salah satunya adalah terjadinya konflik yang tak luput menjadi perhatian.

Dirinya mengatakan, dalam menangani konflik tersebut, pemerintah akan melakukannya dengan pendekatan kesejahteraan.

Untuk menangani permasalahan tersebut, pemerintah-pun tidak tinggal diam. Hal ini dibuktikan dengan diterjunkannya TNI-Polri demi menjaga keamanan dan ketertiban. Sehingga masyarakat Papua dapat merasakan hidup tenteram.

Presiden Joko Widodo juga mengupayakan pada pendekatan ekonomi yang bermuara pada kesejahteraan rakyat Papua. Misalnya seperti BBM satu harga, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang kerap membuat onar sebenarnya tidak ingin melihat rakyat Papua sejahtera. Sebab jika mereka sudah sejahtera maka pengaruh KKB akan hilang dengan sendirinya.

Contohnya, ketika pembangunan jalan di Papua berlangsung, para pekerja mendapatkan gangguan dari KKB hingga beberapa orang menjadi korban. Hal tersebut merupakan salah satu indikator. Selain itu masih adanya pembakaran sekolah. Hal tersebut disebabkan karena mereka tidak menginginkan masyarakatnya berpihak kepada TNI-Polri.

Perhatian pemerintah terhadap tanah Papua juga dibuktikan dengan adanya apresiasi dari tokoh Pemuda Papua yakni Izak R Hikoyabi. Dirinya menilai ada beberapa hal dalam perubahan masyarakat Papua.

Salah satunya adalah adanya keluasan pengelolaan anggaran bagi Pemerintah Papua dengan adanya dana otonomi khusus (Otsus) Papua dari awal ditetapkan sampai tahun 2020 senilai Rp 126,99 triliun. Meskipun perlu adanya evaluasi secara menyeluruh terkait anggaran yang besar ini.

Keberadaan dana otsus juga memiliki dampak positif secara signifikan. Baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan lain-lain.

Izak juga mengungkapkan bahwa langkah pemerintah merupakan strategi yang efektif dengan melakukan pendekatan dialog guna mengurai persoalan dan merumuskan solusi alternatif.

Ia juga menambahkan, tidak kalah pentingnya untuk tetap menjalankan kebijakan sebelumnya seperti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengedepankan pendekatan kesejahteraan dibandingkan pendekatan keamanan.

Menurutnya, integrasi nasional dan NKRI harga mati merupakan pondasi yang dibangun atas kesejahteraan, keadilan diatas tatanan hukum yang menghargai konteks sosial budaya.

Hal ini tentu menjadi bukti bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk tetap memperhatikan kesejahteraan bumi cenderawasih. Dengan adanya dana otsus, anak muda di Papua bahkan bisa melanjutkan sekolah hingga perguruan tinggi baik di dalam maupun luar negeri.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Yogyakarta

Oleh : Afrizal )*

Front Pembela Islam (FPI) merupakan ormas yang kerap diidentikan dengan aksi kekerasan, bahkan tak jarang dalam aksinya mereka melengkapi diri dengan senjata tajam. Walaupun sering menggunakan atribut agama, jejak kekerasan FPI sulit dilupakan masyarakat.

FPI adalah kelompok anarkis yang sering melakukan kekerasan dengan dalih agama. Aksi yang mereka lakukan-pun masih membekas, seperti aksi sweeping rumah makan di siang hari saat ramadhan. Pimpinan mereka Habib Rizieq Shihab juga kerap melontarkan kalimat-kalimat yang jauh dari kata teduh.

Pada Maret 2019 lalu, Sebanyak 11 anggota Front Pembela Islam (FPI) telah ditetapkan sebagai tersangka karena disinyalir telah melakukan tindakan penghasutan dan memancing kericuhan saat acara peringatan hari Ulang tahun ke-93 Nahdlatul Ulama (NU) di Lapangan Srimersing, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara.

Para pelaku pun terpaksa diamankan karena nekat untuk membubarkan acara Harlah NU tersebut meski sudah diperingatkan oleh petugas keamanan. Kericuhan di Lapangan Srimersing itu terjadi pada pukul 11.40.

Atas tindakan provokatif yang dilakukannya, para tersangka dijerat dengan pasal 160 subsider 175 juncto pasal 55 dan 56 KUHP Pidana dengan ancaman hukuman enam tahun penjara.

Sebelumnya, Almarhum KH Abdurahman Wahid (Gus Dur) pernah mengungkapkan kekesalannya terhadap aparat kepolisian yang terkesan mendiamkan berbagai aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok Front Pembela Islam (FPI)

Saat itu Gus Dur merasa kesal ketika mendengar laporan sedikitnya 12 orang dari massa Aliansi Kebangsaan dan Kebebasan Beragama (AKKBB) terluka saat diserbu puluhan orang yang mengenakan atribut FPI di Monumen Nasional (Monas) Jakarta.

FPI juga merupakan ormas yang cenderung intoleran, hal ini dibuktikan ketika Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia pada suatu pagi di hari minggu tahun 2012. Siapa sangka, niatnya dalam beribadah berujung petaka, ketika mendadak puluhan orang berjubah putih dengan label FPI telah memenuhi pelataran Gereja. Mereka menghadang para jemaat yang hendak beribadah.

Pendeta Palti selaku pemimpin ibadah mengaku, bahwa tak jarang jemaat harus menerima lemparan telur busuk hingga air comberan dalam perjalanan menuju gereja. Saat beribadah pun, Kelompok FPI itu juga melakukan demo dengan pengeras suara hingga mengganggu para jemaat yang tengah berdoa.

Palti juga sempat meminta kepada Presiden Jokowi, agar masyarakat di Indonesia dapat dengan bebas beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Penyerangan juga terjadi pada Ormas Ahmadiyah, dimana para simpatisan FPI sempat menggebrak meja saat pembagian KTP bagi warga Ahmadiyah.

Salah satu jemaat Ahmadiyah Nurhalim mengatakan, bahwa semestinya FPI harus mampu menunjukkan perubahan sikap. Selain itu itu ia juga mengatakan bahwa pemerintah perlu bersikap tegas jika FPI melakukan tindakan yang melanggar hukum. Sebab selama ini tidak ada sanksi atau tindakan yang berarti apabila terdapat tindakan melanggar hukum yang dilakukan FPI.

Mereka juga tak segan-segan menyerang diskotek, tercatat pada Maret 2002 lalu, satu truk massa FPI mendatangi diskotek di Plaza Hayam Wuruk. 300 massa FPI merusak sebuah tempat hiburan di Jalan Satrio Karet Jakarta.

Di tahun yang sama, puluhan anggota FPI juga mendatangi sebuah diskotek di Ciputat dan menuntut agar diskotek menutup aktifitasnya. Perusakan mereka terhadap tempat hiburan tersebut bahkan disinyalir sebagai aksi ‘pesanan’ karena adanya persaingan bisnis.

Pada Agustus 2003, Dewan Pimpinan FPI Kabupaten Purwakarta meminta pengelola sebuah taman kanak-kanak untuk menghentikan sekaligus mengelola sebuah taman kanak-kanak menghentikan kebaktian sekaligus membongkar bangunannya. Jika tidak, FPI mengancam akan menghentikan dan membongkar paksa bangunan.

Tindakan ini semakin menegaskan bahwa selain kerap memicu aksi kekerasan, FPI juga menjadi ormas yang intoleran terhadap beragam kebebasan dalam beribadah. Hal ini diperkuat dengan adanya pengusiran KH Abdurahman Wahid dari forum dialog lintas etnis dan agama di Purwakarta pada tahun 2006.

Sedangkan pada tahun 2007, FPI juga merusak tempat berkumpulnya masa Waldiyah karena dianggap sesat. Dari sekumpulan aksi tersebut tentu saja menjadi sebuah rekam jejak yang menjadikan alasan bahwa FPI lebih banyak melancarkan aksi Mudharatnya.

Sehingga pembubaran terhadap ormas ini tentu saja memiliki landasan yang jelas, bahwa ormas ini merupakan ormas yang gemar memicu aksi intoleransi dan kekerasan.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Padang

Oleh : Dodik Prasetyo )*

Liburan Natal dan tahun baru sudah di depan mata. Jika dulu kita menyambutnya dengan sukacita, sekarang ditambah dengan kewaspadaan, karena pandemi masih belum berakhir. Tetap taati protokol kesehatan seperti pakai masker, dan wajib berhati-hati ketika mengadakan perjalanan ke luar kota.

Akhir tahun ini masyarakat gembira karena ada libur panjang, saat hari raya Natal, yang disambung dengan tahun baru. Walau jatah cuti dikurangi, namun mereka tetap senang, karena bisa rehat sejenak dari kesibukan. Tempat wisata juga sudah mulai dibuka di era adaptasi kebiasaan baru, walau dengan prosedur protokol kesehatan yang ketat.

Mengapa harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat? Karena kenyataannya pandemi belum usai. Bahkan jumlah pasien corona mencapai 6.000 orang per hari, dan di RSUD sudah full dengan pasien covid. Jangan sampai kita malah kena corona paca liburan, karena terlalu lelah dalam perjalanan dan abai dalam menaati protokol kesehatan.

Pemerintah sudah mengantisipasi dengan mensyaratkan tes rapid untuk wisatawan yang akan naik kereta. Mereka harus menunjukkannya sebelum membeli tiket. Di dalam kereta api, dibagikan face shield gratis kepada penumpang. Mereka wajib mengenakannya dalam perjalanan. Temapt duduk dalam KA juga diberi jarak, agar memenuhi syarat physical distancing.

Untuk mengatasi membludaknya tempat liburan seperti di Jogja dan Bandung, pemerintah mengeluarkan kebijakan terbaru. Setiap penduduk Jakarta yang akan keluar kota untuk traveling, harus melakukan tes rapid terlebih dahulu. Jika hasilnya negatif, maka baru boleh keluar. Saat akan masuk ke Bandung dan Jogja, juga wajib menunjukkan hasil tes rapid.

Bahkan untuk wilayah Bali, syaratnya lebih ketat lagi. Tiap wisatawan harus menunjukkan tes swab yang hasilnya negatif covid, dan dilakukan maksimal 7 hari sebelum keberangkatan. Waktunya harus maksimal seminggu, karena virus corona mampu bertahan dalam tubuh hingga 1-2 minggu. Hasilnya banyak yang mundur, karena keberatan dengan biaya tes yang mencapai 1 juta rupiah per orang.

Masyarakat harus rela untuk melakukan tes rapid atau sekalian swab untuk hasil yang lebih akurat, meskipun biayanya jauh lebih mahal. Liburan memang menyehatkan jiwa, namun kesehatan fisik juga wajib dijaga. Untuk tahu kena corona atau tidak, tentu wajib tes rapid atau swab. Lakukan di laboratorium terpercaya.

Tes juga harus dilakukan sendiri. Karena ada temuan terbaru, saat akan naik KA dan harus tes rapid, maka masyarakat yang malas antri akan menunjuk joki. Pelanggaran seperti ini yang membuat penyebaran corona makin menggila. Penyebabnya karena masyarakat tidak jujur. Jika ia OTG maka akan sangat berdosa karena liburan sambil menularkan virus covid-19.

Masyarakat juga wajib menaati protokol kesehatan lain, seperti pakai masker dan rajin cuci tangan. Jika dalam perjalanan liburan, maka lebih praktis pakai hand sanitizer. Masker harus sesuai standar WHO, yakni masker kain 3 lapis atau masker sekali pakai. Jangan pakai masker buff atau scuba, karena tidak efektif dalam menahan droplet. Selain itu, masker maksimal dipakai selama 4 jam saja.

Liburan saat Natal dan tahun baru boleh saja asal semua menaati protokol kesehatan. Baik wisatawan maupun pegawai di tempat rekreasi, harus pakai masker, rajin cuci tangan atau pakai hand sanitizer, dan jaga jarak. Taatilah aturan pemerintah, karena kedisiplinan dalam menjalani protokol ini demi keselamatan bersama.

Di satu sisi, hal ini cukup merugikan pemilik tempat wisata. Namun di sisi lain, justru ini menyelamatkan mereka. Karena kita tidak tahu siapa OTG yang sedang liburan di sana. Ketika ia menulari orang-orang yang berkontak selama di Pulau Dewata, maka jumlah pasien akan terus melonjak dan melumpuhkan sektor wisata lagi selama beberapa waktu ke depan.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia )*

Kelompok separatis Operasi Papua Merdeka (OPM) terus membuat kondisi Papua selalu mencekam. Aksi mereka yang keji dan brutal terhadap aparat bahkan masyarakat sipil pun sudah dianggap diluar batas. Tidak hanya sekedar menyerang, kelompok OPM pun terbukti melakukan penyiksaan dan pembunuhan.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen (Pol) Awi Setiyono. Dia mengatakan bahwa OPM dikenal sangat keji dan sangat meresahkan masyarakat Papua. Aksi brutal OPM diantaranya suka merampas harta masyarakat bahkan tidak segan untuk membunuh. “Kelompok bersenjata ini memang membuat resah masyarakat, suka merampas harta masyarakat bahkan tak segan untuk membunuh,” ujar Awi.

Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni mengecam aksi brutal yang membuat situasi Distrik Sugapa, Intan Jaya mencekam. Dia mengutuk aksi brutal yang tidak berperikemanusiaan tersebut, dan meminta aparat segera menangkap pelaku. “Siapa pun dia ini sudah tidak berperikemanusiaan,dengan adanya kejadian rentetan ini diharapkan agar pihak kepolisian menindak tegas pelakunya,” kata Natalis Tabuni.

Sebelumnya sejumlah pihak meminta meminta Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menetapkan Organisasi Papua Merdeka atau OPM sebagai kelompok teroris. Aksi penyerangan yang dipelopori OPM cenderung ofensif yang menyebabkan korban jiwa.

Narasi yang disuarakan oleh OPM juga tidak berasalan dan kuat. Mereka meminta kemerdekaan bagi rakyat Papua, namun dunia internasional sudah sepakat bahwa Papua merupakan integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III, Kolonel Czi IGN Suriastawa, mengatakan kelompok seperatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) juga sering melakukan penghadangan dan penembakan brutal kepada aparat keamanan. Padahal para petugas keamanan sedang bertugas melakukan patroli pengamanan wilayah.

Dia berpesan kepada masyarakat untuk tetap tenang namun waspada. Kepada gerombolan kriminal yang sering melancarkan aksi teror. “Saya juga mengimbau untuk menghentikan aksi-aksi keji dan biadab demi kedamaian dan kesejahteraan masyarakat Papua. Marilah bersama-sama membangun Papua yang damai dan sejahtera,” tegas Suriastawa.