Oleh : Danila Kusumawardhani )*

Melonjaknya jumlah pasien corona membuat masyarakat harus lebih disiplin lagi dalam menjaga kesehatan dan higienitas. Apalagi sekarang banyak OTG yang tak tahu bahwa ia positif terinfeksi virus covid-19, dan masih beraktvitas seperti biasanya. Jangan pernah lupa menerapkan protokol kesehatan dan menjaga imunitas, agar tak tertular corona.

Pandemi di Indonesia masih belum berakhir, namun masyarakat sudah mulai kendor dalam menjaga protokol kesehatan. Memang mereka masih mengenakan masker, namun ada yang memakainya asal-asalan dan tidak menutup hidung. Mereka juga lupa untuk selalu cuci tangan dan mulai berani melanggar physical distancing, dengan mendatangi kerumunan.

Liburan akhir tahun jadi masa yang mengerikan, karena bisa membuat klaster corona baru. Di tempat wisata dan dalam perjalanan, bisa jadi ada kerumunan yang membuat pasien covid-19 melonjak. Oleh karena itu, jika benar-benar ingin piknik, carilah tempat yang sepi. Bukan yang sedang hits di media sosial, karena pasti akan dipenuhi pengunjung.

Pemerintah sudah mengantisipasi terjadinya keramaian dengan mensyaratkan hasil tes rapid sebelum penumpang kereta api dan pesawat melakukan perjalanan. Di Puncak, sebelum wisatawan mau naik ke sana, ada tes rapid massal, dan yang positif corona tak boleh memasuki area. Bahkan di Bali, syarat agar wisatawan masuk ke sana adalah tes swab, karena hasilnya lebih akurat.

Walau sudah lolos tes rapid dan swab, namun wisatawan wajib taati protokol kesehatan lain seperti memakai masker dan rajin cuci tangan. Menurut dokter Reisa Broto Asmoro, efektivitas pencegahan corona baru terjadi ketika minimal 70% orang mengenakan masker. Jadi ingatlah selalu untuk pakai masker ketika berwisata.

Saat berwisata, bawa setidaknya 3 lusin masker cadangan, karena menurut standar WHO, sehelai masker hanya boleh dikenakan maksimal 4 jam saja. Di jalan menuju tempat wisata, ketika ada yang tak pakai masker, berikan sehelai pada mereka. Sehingga kita bisa menolong orang lain dan mencegah penularan corona.

Ketika makan di restoran dekat tempat wisata, carilah yang sepi dan menaati protokol kesehatan. Semua pegawainya memakai masker, bukan hanya face shield. Ada tempat cuci tangan, dan kursi serta meja ditata agar tetap menjaga jarak antar pengunjung. Bayar tagihan makanan pakai uang elektronik, agar meminimalisir penularan droplet lewat uang kertas.

Walau memutuskan untuk tidak berwisata, namun kita masih harus menaati protokol kesehatan. Jika pergi ke warung tetangga, tetaplah pakai masker. Karena kita tak tahu siapa yang pernah berkontak di area perumahan dan ternyata OTG. Sampai di rumah, segera cuci tangan, kumur-kumur, dan ganti baju. Jika perlu mandi dan keramas sekalian agar tetap higienis.

Menaati protokol kesehatan sangat penting, karena saat ini jumlah pasien corona melonjak drastis. Tiap hari ada lebih dari 6.000 orang yang terinfeksi virus covid-19. Rumah Sakit sampai penuh dan menolak pasien corona. Padahal jika yang sakit parah dan hanya isolasi mandiri di rumah, kurang mendapatkan perawatan yang maksimal.

Jangan lalai sedikitpun dalam menaati protokol kesehatan, karena nyawa taruhannya. Apa Anda mau terpaksa dirawat dan kelimpungan mencari ventilator, saat napas mulai sesak? Juga harus meminum berbagai obat dan ketika tidak punya kartu BPJS, harus membayar biaya perawatan yang tidak murah.

Corona masih ada dan jangan dilupakan kehadirannya. Selalu patuhi protokol kesehatan seperti pakai masker, rajin cuci tangan, bawa hand sanitizer, dan jaga jarak. Jangan merasa lelah untuk mendisiplinkan diri dan keluarga untuk mematuhi protokol kesehatan. Karena kita tentu tak mau tertular oleh virus covid-19.

)* Penulis adalah kontributor Milenial Muslim Bersatu

Oleh : Raavi Ramadhan )*

FPI lagi-lagi jadi headline karena ada anggota mereka yang terbukti masuk jaringan teroris. Penemuan terbaru ini membuat masyarakat makin ingin organisasi massa tersebut dibubarkan saja. Karena terorisme, radikalisme, dan separatisme akan merusak keutuhan dan kerukunan antar umat di Indonesia.

Tahun 1998 FPI berdiri dan mereka baru meresmikan nama organisasinya saat itu, karena sebelumnya di era orde baru susah untuk mendirikan ormas dengan tujuan khilafiyah. Sejak didirikan, FPI selalu jadi bahan pembicaraan, karena bertindak serampangan dengan sweeping tanpa ada izin dari kepolisian. Mereka juga berceramah dengan hate speech dan membuat masyarakat jadi resah.

Polisi menemukan fakta terbaru tentang FPI. Mereka yang mengaku membela umat, ternyata masuk dalam jaringan terorisme, di seluruh Indonesia. Total ada 37 orang anggota ormas tersebut yang ternyata pernah bergabung dengan jaringan separatis lain, seperti MIT dan JAD. MIT adalah jaringan separatis yang sempat viral karena ada anggotanya yang tega mengambil nyawa orang lain hanya karena berbeda keyakinan.

Dari 37 anggota FPI itu, mereka pernah tertangkap oleh polisi, karena berbagai kasus. Ada yang diketahui pernah menyembunyikan gembong teroris Noordin M Top, ada yang jadi tersangka karena membuat bom dan melaksanakan peledakan, dan ada yang mengambil senjata ilegal dari jaringan separatis di Filipina. Lalu, ada pula anggota FPI yang ditangkap karena ikut pelatihan militer GAM di Aceh.

Fakta ini membuat masyarakat terkejut, karena FPI gagal melaksanakan janjinya untuk membela umat. Nyatanya mereka malah menyakiti umat, karena tega membuat bom dan meledakkan Kedutaan Besar. Padahal di dalam tempat itu ada orang Indonesia yang jadi pegawai, dan sasaran mereka adalah orang asing. Sehingga sama saja menyakiti saudara sebangsa setanah air.

Ketika ada pengeboman di rumah ibadah, maka FPI menunjukkan intoleransi, karena tidak pernah menghormati umat dengan keyakinan yang lain. Padahal Indonesia adalah negara dengan multi-agama. Mengapa anggota FPI membenci umat dengan keyakinan yang berbeda? Apa salah mereka sehingga harus merasakan ketakutan akan rusaknya rumah ibadah?

Padahal Nabi Muhammad saja berdakwah dengan sangat lembut. Bahkan ada riwayat beliau menyuapi seorang yang buta, setiap hari, padahal keyakinannya berbeda. Seharusnya FPI meniru model dakwah seperti ini dan tidak sembarangan mengecap orang lain dan memusuhi umat agama lain tanpa sebab yang jelas.

Dulu saat mantan presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) masih hidup, ajaran pluralisme digaungkan. Seluruh warga negara Indonesia hidup rukun tanpa memandang SARA. Namun sayang sekarang ada pihak seperti FPI yang bertindak ngawur dan mengobarkan permusuhan, serta terbukti melakukan terorisme dan separatisme. Karena mereka ngotot ingin mendirikan negara khilafiyah.

FPI memang selalu memaksakan kehendak untuk membuat negara khilafiyah, sehingga mau-mau saja berafiliasi dengan jaringan terorisme. Padahal ketika merdeka tahun 1945, Indonesia adalah negara pancasila dan bhinneka tunggal ika. Sehingga mereka tidak bisa membuat khilafiyah seenaknya sendiri.

Jika ingin membuat negara khilafiyah, maka sudah tergolong separatisme. Karena FPI terbukti memberontak dan ingin mengubah pancasila. Mereka juga terbukti berkali-kali melawan aparat, padahal polisi dan tentara adalah penjaga Indonesia. Separatisme dan terorisme adalah 2 kasus berat yang membuat oknum tersebut mendapat hukuman yang berat.

Jangan ada lagi yang membela FPI karena mereka terbukti intoleran, separatis, dan memiliki jaringan dengan kelompok teroris. Untuk apa bersimpati kepada ormas yang tidak menunjukkan kecintaan terhadap Indonesia? Yang ada malah mereka mencela tiap kebijakan pemerintah dan ngotot ingin mendirikan negara khilafiyah.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Alfons Jigibalom )*

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyetujui resolusi yang disponsori Pakistan yang menegaskan kembali hak untuk menentukan nasib sendiri bagi rakyat dan bangsa yang menjadi sasaran pendudukan kolonial, asing dan asing.

193 anggota majelis umum PBB ini mengadopsi resolusi melalui konsensus pada Rabu (15/12/2020). Realisasi universal hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri” – dengan jelas menyatakan bahwa penentuan nasib sendiri adalah hak fundamental semua orang – termasuk mereka yang berada di bawah dominasi kolonial, asing dan asing. Resolusi yang disponsori bersama oleh 71 negara, mengamati bahwa penentuan nasib sendiri adalah syarat fundamental untuk jaminan dan kepatuhan terhadap hak asasi manusia.

Duta Besar Pakistan untuk PBB Munir Akram mengatakan badan dunia itu menegaskan kembali kasus hukum, politik dan moral Islamabad untuk mendukung warga Kashmir. Pernyataan ini menegaskan penentangan terhadap intervensi militer asing, agresi dan pendudukan. Majelis umun menyerukan Negara-negara yang bertanggung jawab untuk segera menghentikan intervensi militer mereka di dan pendudukan negara dan wilayah asing.

Badan dunia ini juga menyesalkan penderitaan jutaan pengungsi dan orang terlantar yang telah tersingkir dari tanah mereka akibat tindakan tersebut dan menegaskan kembali hak mereka untuk kembali.

Dengan suara tercatat 168 mendukung, lima menentang dengan 10 abstain, Majelis kemudian mengadopsi rancangan resolusi II – “Hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri.” Resolusi tersebut menegaskan kembali hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, termasuk atas Negara Palestina yang merdeka.

Sidang Umum juga menyatakan 31 Agustus sebagai Hari Internasional bagi Orang-orang Keturunan Afrika untuk mempromosikan pengakuan dan penghormatan yang lebih besar terhadap keragaman warisan, budaya dan kontribusi orang-orang keturunan Afrika untuk pengembangan masyarakat.

Namun Majelis Umum menunda tindakan pada dua rancangan resolusi: “Situasi hak asasi manusia Muslim Rohingya dan minoritas lainnya di Myanmar”, dan “seruan global untuk tindakan nyata untuk menghapus rasisme, diskriminasi rasial, xenofobia dan intoleransi terkait”. Resolusi akan ditinjau setelah pertimbangan anggaran.

Bukan Papua

Kabar terkait adanya resolusi Majelis Umum PBB tersebut “dicoba” dipelintir oleh sejumlah kalangan yang diduga mendukung perjuangan kelompok separatism di Papua, padahal resolusi tersebut dibuat karena ada permasalahan acute human rights violence di Kashmir yang disengketakan antara Pakistan dengan India serta pelanggaran HAM berat yang dilakukan Myanmar terhadap etnis Muslim Rohingya.

Dengan kata lain, Perserikatan Bangsa Bangsa belum memandang masalah Papua adalah serius dan strategis, karena PBB menyakini masa depan Papua bersama Indonesia dengan diperpanjangnya Otsus, maka kesejahteraan Papua dan Papua Barat diyakini PBB akan semakin baik, dengan kata lain PBB tidak merestui perjuangan illegal OPM/TPN maupun manuver “lucu namun menyebalkan” Benny Wenda yang mendeklarasikan pemerintahan sementara West Papua belum lama ini. Jadi sekali lagi berita Majelis Umum PBB menyetujui resolusi penentuan nasib sendiri hanya berlaku untuk Kashmir yang kemungkinan besar mayoritas akan bergabung dengan Pakistan dan menyeret Myanmar dalam tudingan serius pelanggaran HAM di Rohingya yang kekejamannya lebih buruk dibandingkan Nazi terhadap Yahudi di era Perang Dunia kedua yang lalu.

*) Penulis adalah pemerhati berita-berita terkait Papua.

Oleh : Lisa Pamungkas )*

Pembukaan lapangan kerja menjadi hal yang serius, karena sejak pandemi 8 bulan lalu, banyak orang yang jadi pengangguran. Padahal hal ini bisa menambah masalah sosial baru. Untuk mencegah kekacauan, maka UU Cipta Kerja hadir, agar lapangan kerja baru dibuka. Sehingga banyak orang bisa bebas dari status pengangguran.

Saat awal diresmikan, bulan oktober 2020, banyak orang kaget dengan UU Cipta Kerja. Karena baru kali ini Indonesia punya Undang-Undang sapujagat yang mengatasi hampir semua permasalahan, mulai dari bidang ekonomi, investasi, sampai ketenagakerjaan. Selain mengatasi masalah finansial negara, UU ini juga bsa mempercepat pembukaan lapangan kerja.

Yenny Widianty, akademisi Institut Teknologi Indonesia, menyatakan bahwa UU Cipta Kerja dibutuhkan untuk percepatan penciptaan lapangan kerja. UU ini bagus karena bisa menghilangkan hambatan peraturan, sehingga mempercepat dibukanya lowongan kerja baru.

Dalam UU Cipta Kerja, birokrasi memang disederhanakan sehingga akan memudahkan langkah para pengusaha. Pertama, izin diubah menjadi berbasis resiko: tinggi, sedang, dan rendah. Bisnis resiko tinggi artinya usaha yang mengeksploitasi sumber daya alam, misalnya pertambangan batu bara, tembaga, perak, dan hasil bumi yang lain

Sementara bisnis resiko sedang adalah usaha yang indikatornya dari teknologi yang digunakan, analisis dampak lingkungan, kapasitas produksi, luas lahan yang dikerjakan, dan lain-lain. Bisnis resiko menengah dibagi 2: menengah rendah, misalnya bisnis wisata alam dan manajemen penginapan. Juga menengah tinggi, misalnya industri mesin dan konstruksi.

Bisnis UMKM masuk dalam kategori resiko rendah. Karena dianggap tidak mencemari lingkungan dan luas lahan yang digunakan hanya sedikit. Misalnya warung kecil, usaha bakery rumahan, konveksi kecil-kecilan dengan karyawan tidak lebih dari 10 orang, dan lain-lain.

Untuk mendapatkan izin, hanya perlu NIB (nomor izin berusaha), dan tidak usah mengurus izin HO yang mahal. Dalam UU Cipta Kerja, pembuatan NIB memudahkan pengusaha cilik. Mereka hanya perlu mengisi formulir registrasi dan melampirkan fotokopi KTP, NPWP, dan surat penting lain.

Pengurusan izin hanya perlu beberapa langkah, dan bisa dilakukan via offline (di kantor dinas) atau via online. Ketika pengusaha mendapat izin dengan mudah, maka ia bisa mengembangkan bisnisnya tanpa terhambat rumitnya birokrasi yang memusingkan. Karena bukan rahasia lagi, ketika akan mengurus izin, harus membayar biaya tinggi plus menunggu berbulan-bulan.

Saat usaha perbisnis itu berkembang setelah mendapat izin, maka ia bisa memperlebar sayap dan menambah cabang bisnis. Otomatis akan mempercepat pembukaan lowongan kerja baru, karena ia butuh karyawan lagi. Hal ini yang dimaksud Yenny sebagai kelebihan UU Cipta Kerja, yang bisa mengurangi jumlah pengangguran.

Banyaknya pengangguran menjadi masalah sosial yang serius, karena ketika terlalu banyak yang tak punya pekerjaan, bisa memicu kriminalitas. Karena demi sesuap nasi, mereka yang gelap mata bisa mencopet dompet dan perhiasan emas. Jalan yang haram dipilih, karena sudah buntu, di mana lagi akan mencari pekerjaan yang halal.

Jika UU Cipta Kerja dijalankan di lapangan secara menyeluruh, maka jumlah pengangguran akan berkurang drastis. Mereka bisa lega karena mendapat pekerjaan, dan tak lagi tergoda untuk berbuat dosa, ketika bingung karena tak punya beras sama sekali. Masyarakat bisa hidup dengan aman, tanpa takut saat harus keluar rumah.

UU Cipta Kerja membuktikan sekali lagi bahwa ia tak hanya menolong para pebinis kecil, tapi juga para pengangguran. Karena berkat UU ini, banyak lapangan kerja dibuka, sebagai efek domino positif dari dimudahkannya bisnis UMKM. Pebisnis kecil bisa mendapat izin usaha dengan mudah dan memperbesar usahanya, dan membuka lowongan kerja baru.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Tangerang

By Samson Nano Abdullah 

Yesterday, one of most intentioned attention in Indonesia were several mass organizations which sympathized and followers of Rizieq Shihab (RS) had been done mass rallies to deny and to pressure government want to release him.

RS’s followers have targeted to held their demonstration in front of State Palace in Jakarta. RS’s followers had been cake from several cities arround Jakarta, but between them had been dispersed by security apparatus in Tangerang and Depok before they were entered to Jakarta. Dispersing RS’s followers had been done because many of them had carried traditional defend tools (clurit). Eventhough and ofcourse if several prominent figure on their YouTube channel had denied about this matters.

I think the people of Indonesia have known that pressure group movement to intervere RS’s law enforcement process is not good choice for law, morale and political education for our next youth generation. We must give positive attitude and support law enforcement to everyone, everygrouos etc who are against the law because in our lovely country we have equality before the law for every citizens and we must defend and implement it. Hopefully.The writer is law and political process observer.

Presiden Joko Widodo menunjuk langsung Wakil Presiden Ma’ruf Amin menjadi Ketua Tim Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Tim ini mempunyai tugas melaksanakan kebijakan percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang sejahtera, damai, dan bermartabat.

Didalam rapat pertama, Wapres Ma’ruf Amin menyebut pemerintah menaruh perhatian dan komitmen yang besar pada Papua. Hal itu didasarkan dengan dikeluarkannya Inpres 9/2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dan Keppres 20/2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Untuk memastikan program itu berjalan, dibutuhkan semangat baru, paradigma baru, dan cara kerja baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. “Kita harus bangun sebuah sistem dan desain baru, cara kerja yang lebih efektif agar mampu menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi rakyat Papua dan Papua Barat,” ungkap Ma’ruf.

Lanjut Ma’ruf, berbagai upaya ini harus mendorong diterapkannya pendekatan kultural dalam kerangka pembangunan.

Di kesempatan berbeda, Staf Khusus Presiden yang juga adalah putra asli Papua asal wilayah adat Saireri, Billy Mambrasar mengatakan masyarakat tak perlu meragukan komitmen Presiden Jokowi dalam membangun Bumi Nusantara Paling Timur ini, Tanah Papua.

Terlebih saat pemerintahan Jokowi, dirinya memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul sebagai bagian dari sebuah bentuk kerangka besar jawaban dari solusi permasalahan yang ada di Papua. Hal ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Papua.

“Misalnya, dulu dari Biak ke Serui butuh waktu yg sangat panjang utk naik Feri, sekarang dengan tol laut yang di gagas Pak Jokowi, setiap saat ada kapal cepat, dan mobilitas meningkat, ini di kampung saya sendiri terlihat jelas”, ujar Billy Mambrasar.

Hal tersebut tentu untuk mewujudkan masyarakat Papua dan Papua Barat yang maju, sejahtera, damai dan bermartabat di dalam negara Republik Indonesia.

Oleh : Dodik Prasetyo )*

UU Cipta Kerja merupakan Undang-Undang yang revolusioner, karena akan mengubah hampir semua lini di Indonesia. Mulai dari ketenagakerjaan, ekonomi, sampai investasi. Diresmikannya UU ini bulan oktober lalu, membuat Badan Perdagangan Dunia atau WTO memuji pemerintah Indonesia. Karena akan memudahkan investasi di negeri ini.

Saat awal diresmikan, sebagian orang gelisah dengan adanya UU Cipta Kerja. Mereka termakan hoax bahwa UU ini menyengsarakan. Namun kenyataannya, justru UU ini dibuat untuk menyelamatkan nasib mereka. Agar investasi asing bisa masuk ke Indonesia dan memperbaiki kondisi ekonomi rakyat.

Organisasi dunia sekelas WTO (World Trade Organization) memuji langkah Indonesia yang memiliki UU Cipta Kerja sebagai Undang-Undang baru yang spektakuler. Karena mereka menilai dengan adanya UU ini, maka akan mengurangi hambatan yang sempat menjegal para investor untuk masuk ke Indonesia. 

WTO juga berharap implementasi UU ini segera dilakukan, agar kebijakan dan target ekonomi yang sedang dijalankan pemerintah Indonesia bisa berlangsung lebih baik lagi. Karena saat ini, perpres dan peraturan pemerintah sedang digodok, agar pelaksanaan UU ini berjalan dengan lancar. Investor akan masuk ke Indonesia dengan riang gembira.

Ketika investor masuk, maka mereka akan mengucurkan dana untuk membuat pabrik baru. Kerja sama antara penanam modal asing dengan pengusaha lokal akan membuat kolaborasi sehingga perusahaan tersebut menghasilkan pendapatan yang tinggi. Sehingga bisa mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia, karena membutuhkan banyak karyawan.

Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menyatakan bahwa implementasi UU Cipta Kerja akan menjadi salah satu modal dalam penyusunan materi dan negosiasi dalam perjanjian perdagangan, baik secara bilateral maupun multilateral.Dalam artian, Jerry menegaskan bahwa investasi bukanlah sebuah penjajahan, karena investor dan pebisnis lokal memiliki posisi yang sama kuatnya.

Isu tentang investor memang santer terdengar setelah UU ini diresmikan. Entah mengapa ada sebagian masyarakat yang ngeri ketika ada investor asing masuk ke Indonesia. Padahal mereka sebenarnya sudah ada sejak zaman orde baru. Kerja sama dengan penanam modal asing juga selalu menguntungkan.

Masyarakat diminta untuk tidak termakan hoax tentang isu SARA. Karena para investor biasanya datang dari negeri tirai bambu. Mereka memang ingin melebarkan sayap ke Indonesia, dengan membangun pabrik di sini. Namun kedatangan investor jangan dikaitkan dengan suku, apalagi keyakinannya. Karena kerja sama yang ada dalam bidang bisnis dna profesional, tak terkait dengan SARA.

Justru mereka yang akan membuat perekonomian Indonesia maju kembali. Karena jika diumpamakan toko, kondisi finansial negeri ini sudah nyaris pailit. Agar tak ada krisis moneter jilid 2, maka dibutuhkan tambahan modal usaha yang bersumber dari investor, sebagai bahan bakar melajunya roda ekonomi di Indonesia.

Jerry Sambuaga melanjutkan, UU Cipta Kerja akan memperbaiki sektor perekonomian dari hulu ke hilir. Karena akan ada reformasi birokrasi yang membuat perizinan dipermudah dan bisa diurus secara online. Ketika ketatnya birokrasi diperbaiki, maka sektor ekonomi jadi lancar. Karena pengusaha tidak usah berurusan dengan izin yang berbelit-belit dan ancaman uang pelicin dari oknum.

Oleh karena itu, kita wajib mendukung pemerintah dengan tidak memprotes UU Cipta Kerja. Karena UU ini dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi finansial seluruh warga negara Indonesia. Pemerintah tidak akan tega menjerumuskan rakyatnya ke lubang hitam, dan membuat UU yang menguntungkan wong cilik.

Ketika UU Cipta Kerja dipuji oleh organisasi internasional, maka hal ini menunjukkan kecakapan Presiden Jokowi dalam mengendalikan perekonomian Indonesia. Karena beliau berpikiran jauh ke depan dan berusaha agar rakyatnya tidak lagi terjerat dalam kemiskinan. UU Cipta Kerja adalah bukti cinta dari pemerintah.)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini