Oleh : Samson Nano Abdullah

Belum lama ini, massa yang tidak begitu banyak dari kelompok Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP, red), Aliansi Mahasiswa Papua (AMP, red) dan Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah SeIndonesia (AMPTPI, red) berunjuk rasa dengan menuntut beberapa hal antara lain berikan hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa West Papua, Tolak Otonomi Khusus Jilid II, Buka akses jurnalis seluas-luasnya di West Papua, Tarik militer organik dan non-organik dari West Papua, Bebaskan tapol West Papua tanpa syarat, Tolak Daerah Otonomi Baru di West Papua, Tutup PT Freeport, BP, LNG Tangguh dan tolak pengembangan Blok Wabu, Hentikan Operasi militer di Nduga, Intan Jaya, Puncak Jaya, dan seluruh wilayah West Papua lainnya, Cabut Omnibus Law (UU No. 11 Tahun 2020) dan lainnya.

Penulis melihat sedikitnya massa pengunjuk rasa yang berkoar-koar di Patung Kuda Indosat menunjukkan isu-isu atau tuntutan yang disampaikan mereka kurang mendapatkan respons dari masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Papua pada khususnya. Masyarakat sudah jengah dengan isu-isu yang disuarakan tersebut, karena sejatinya permasalahan dan tuntutan itu tidak bernilai apa-apa di Papua dan Papua Barat, karena apa yang dituntut mereka yang berteriak di Jakarta bagaikan “bertepuk sebelah tangan” dengan kehendak masyarakat secara mayoritas di Papua.

Disamping itu, penulis juga menilai dari isu-isu yang disuarakan tersebut jelas merefleksikan tuntutan kelompok separatis, karena tuntutannya sangat tidak wajar antara lain penarikan pasukan organik dan non organik di Papua. Pertanyaannya adalah apakah pengunjuk rasa menginginkan Papua dikendalikan kelompok separatis semacam TPN/OPM?

Isu menolak Otsus Papua jilid kedua, jelas menunjukkan pengunjuk rasa kurang memperhatikan perkembangan terkini di Papua, karena tidak ada istilah Otsus jilid kedua, karena Pemerintah Indonesia tidak akan pernah mencabut masa berlaku UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Bagi Provinsi Papua, kecuali merevisinya terhadap pasal-pasal yang dianggap penting untuk direvisi dalam rangka mempercepat kesejahteraan masyarakat Papua dan memperlancar pelayanan publik oleh pemerintah kepada rakyat Papua.

Tuntutan lainnya yaitu memberikan hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa West Papua, ini juga tuntutan yang omong kosong doang karena tidak ada legitimasi hukumnya. Penentuan nasib sendiri sudah dilakukan sejak pelaksanaan Pepera pada tahun 1969, dimana masyarakat Papua bergembira dan bersuka ria bergabung dengan Indonesia. Sedangkan menolak pelaksanaan Trikora jelas juga menggambarkan pengunjuk rasa kurang mendalami sejarah Papua dengan sebenarnya.

Sedangkan tuntutan menutup PT Freeport, BP, LNG Tangguh dan tolak pengembangan Blok Wabu serta mencabut UU Omnibus Law jelas unjuk rasa ini disetting untuk merusak perekonomian nasional termasuk perekonomian di Papua, termasuk Omnibus Law dikait-kaitkan dengan isu Papua juga menunjukkan pengunjuk rasa ingin mencoba memprovokasi kelompok buruh dan mahasiswa yang selama ini menolak Omnibus Law untuk bergabung dengan mereka, meskipun pada kenyataannya hanya “mimpi di siang bolong” saja.

Ke depan sebaiknya pemuda dan mahasiswa asal Papua yang bergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP, red) dan Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah SeIndonesia (AMPTPI, red) harus mulai berpikir ulang, apakah studinya masih dapat berjalan dengan baik jika dana Otsus tidak dikucurkan kembali oleh pemerintah Indonesia? Sekali lagi jangan terjebak dalam manuver dan agitasi kelompok proxy war yang selama ini memainkan dan menggoreng isu Papua. Sebaiknya, tekun belajar, cepat lulus dan cepat mengabdikan ilmunya bagi kesejahteraan rakyat Papua itu sendiri. Semoga.

*) Penulis adalah pemerhati masalah Papua.

Oleh : Raavi Ramadhan )*

Polemik program vaksinasi menjadi salah satu perdebatan di masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Presiden Jokowi pun menegaskan bahwa dirinya merupakan orang yang pertama disuntik vaksin agar masyarakat percaya bahwa vaksin tersebut aman digunakan.

Pemerintah sedang merancang program vaksinasi Covid-19 guna memutus mata rantai penularan Covid-19. Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M Faqih pun sempat menyatakan dokter-dokter anggota organisasi kedokteran tersebut siap menjadi yang pertama untuk menerima suntikan vaksin Corona usai Presiden Jokowi juga menerima vaksin tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Jokowi telah menegaskan bahwa dirinya siap menjadi orang pertama di Indonesia yang menerima suntik vaksin Covid-19. Keputusan tersebut diambil agar masyarakat percaya akan keamanan dari vaksin tersebut.

Hal tersebut dinyatakan secara langsung melalui keterangan pers-nya di Istana Merdeka pada 16 Desember 2020 lalu yang disiarkan melalui kanal youtube Sekretariat Presiden.

Dalam kesempatan yang sama, mantan Walikota Surakarta tersebut juga memastikan bahwa pemerintah tidak akan mematok bayaran untuk vaksin Covid-19. Sehingga vaksin corona atau Covid-19 akan diberikan secara gratis.

Jokowi juga mengingatkan agar masyarakat senantiasa menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker. Dia menyebut protokol harus diterapkan secara disiplin.

Dalam kesempatan berbeda, dirinya juga mengatakan bahwa pemerintah juga melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mendatangkan vaksin covid ke Indonesia tersebut, untuk menjamin kehalalan vaksin.

Dirinya berharap agar semuanya mau dan tidak ada yang menolak, karena vaksin itu juga sudah diikuti oleh MUI dan Kementerian Agama sampai di pabrik. Nantinya MUI juga akan mengeluarkan statement mengenai apa kehalalan dari vaksin tersebut.

Di Indonesia, Jokowi akan menjadi orang yang pertama kalinya menerima suntikan vaksin untuk menunjukkan bahwa vaksin Corona adalah vaksin yang aman. Sehingga nantinya jika semua sudah mendapatkan vaksin, artinya Indonesia sudah kembali normal.

Menanggapi hal tersebut, Ferdinan Hutahean selaku mantan Kader Partai Demokrat memberikan respon baik atas rencana Presiden Jokowi tersebut.

Dirinya mengatakan, dengan bersedianya presiden Jokowi untuk mendapatkan suntik vaksin, maka orang-orang yang menaruh curiga bisa menjadi percaya. Melalui akun twitternya, Ferdinan menyarankan agar Aa Gym membaca berita tersebut.

Kesiapan Jokowi untuk menajdi orang pertama yang disuntik vaksin Covid-19 tersebut sekaligus mematahkan spekulasi sebagian kalangan yang masih mempertanyakan keamanan vaksin Sinovac asal China tersebut.

Tentu kita berharap agar vaksin Corona yang saat ini sudah tersedia agar dipercepat proses uji klinisnya dan juga izin edarnya agar masyarakat memiliki kepastian.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 9860/2020, pemerintah telah menetapkan enam jenis vaksin Covid-19 yang dapat digunakan di Indonesia, yaitu vaksin produksi Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer/BioNTech dan Sinovac.

Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin buatan Sinovac asal China telah tiba di Indonesia pada 6 Desember lalu. Hal ini tentu menjadi angin segar setelah sekian lama pandemi virus corona menjadi sesuatu yang merongrong sektor kesehatan dan ekonomi.

Namun, proses vaksinasi belum dapat dilakukan karena masih menunggu hasil uji klinis fase III vaksin sinovac yang dilakukan oleh PT Bio Farma bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran.

Tim Riset Uji Klinis Vaksin Covid-19 dari Unpad tersebut mengatakan bahwa hasil uji klinis fase III vaksin buatan Sinovac baru bisa diumumkan paling cepat pada akhir Januari 2021. Setelah hasil tahapan uji klinis diketahui, barulah tim akan melapor kepada BPOM. Lalu, BPOM akan mengeluarkan emergency use authorization (EUA) atau izin edar dalam kondisi darurat. Setelah mengantongi izin tersebut, barulah proses vaksinasi dapat dilakukan.

Tentu kita berharap agar pendistribusian vaksin dapat dipercepat sehingga kondisi sosial masyarakat bisa segera pulih dan ekonomi kembali bergerak.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Zakaria )*

Jelang hari raya Natal, polisi makin ketat dalam menjaga keamanan agar selalu kondusif. Karena ada saja oknum yang mengancam kerukunan antar umat. Salah satunya adalah ormas yang terlalu fanatik, sampai nekat melakukan sweeping atribut Natal di dalam Mall dan tempat lain. Padahal mereka bukan pihak yang berhak untuk melakukannya.

Tanggal 25 desember adalah hari yang dinanti oleh masyarakat yang beragama kristen protestan dan katolik, karena mereka merayakan Natal. Di hari bahagia itu, mereka mengungkapkan sukacita dengan mendekorasi, baik dengan pohon cemara hias, maupun pernak-pernik lain. Di Mall dan tempat keramaian lain juga dihiasi pita hijau dan merah, dan pegawainya memakai topi Sinterklas.

Sayangnya keindahan dekorasi ini terncam dirusak oleh sweeping dari ormas yang intoleran, misalnya FPI dan beberapa organisasi masyarakat lain. Mereka langsung emosi, dan merusaknya dengan barbar. Juga mengancam pegawai yang memakai topi merah Sinterklas dan memaksa untuk melepasnya. Padahal perbuatan ini tentu dilarang, karena main hakim sendiri.

Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa tidak boleh ada sweeping yang dilakukan oleh ormas, jelang Natal dan tahun baru, karena tidak diizinkan oleh pemerintah. Karena menurut beliau, yang boleh melakukannya hanya aparat. Sehingga ketika ada sweeping oleh ormas dan dihalau oleh petugas, maka ia tidak boleh marah, karena perbuatannya yang salah.

Apa alasan ormas untuk melakukan sweeping? Mereka selalu berlindung di balik kata ‘pemaksaan’, karena pegawai yang memakai topi merah Sinterklas sebenarnya tidak merayakan Natal, dan ketika tak mengenakannya akan diancam oleh bos. Padahal belum tentu benar, karena bisa jadi mereka memang umat nasrani. Sehingga boleh saja memakai atribut Natal.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa seorang boss tidak boleh memaksa pegawainya untuk mengenakan atribut Natal. Karena ia bisa dipidana ketika ketahuan. Langkah ini dilakukan juga untuk mencegah sweeping dari ormas yang sering dilakukan jelang Natal dan tahun baru. Beliau juga minta ormas untuk menahan diri dan jangan sweeping sembarangan.

Ormas tersebut tak boleh melakukan sweeping, karena mereka harus paham bahwa di Indonesia ada 6 agama yang diakui. Jadi harus saling menghormati antar umat, dan tidak memaksa untuk melepas dekorasi saat hari raya tertentu, termasuk Natal. Jangan sweeping sembarangan dengan alasan bela umat, karena justru memalukan dan menunjukkan intoleransi.

Ketika mereka melakukan sweeping, maka akan meresahkan masyarakat. Pengusaha akan takut untuk mendekor tokonya dengan hiasan pita merah dan hijau khas Natal, padahal boleh saja karena mereka memang merayakannya. Lagipula, untuk apa ada sweeping ormas, karena mereka jelas merusak kebahagiaan orang lain yang sedang menyambut hari raya dan tahun baru.

Kombes Yusri Yunus, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya menyatakan bahwa tiap ormas yang ketahuan melakukan sweeping akan ditindak dengan tegas. Jika merujuk pada pasal 60 Perppu nomor 2 tahun 2017, pihak yang melakukan sweeping sembarangan akan diancam dengan hukuman 6 hingga 12 bulan penjara. Karena mereka melanggar hukum pidana.

Masyarakat jangan termakan oleh ormas yang playing victim ketika melakukan sweeping lalu ditindak aparat. Karena aparat melakukan tugasnya, bukan melarang tugas sebuah ormas. Justru ormas tersebut yang harus ditindak, kalau perlu dibubarkan, karena selalu sweeping jelang Natal dan hari raya lain, sehingga mengganggu kerukunan di Indonesia.

Jangan ada lagi sweeping jelang Natal dan tahun baru. Ormas harus paham bahwa Indonesia adalah negara pancasila dan mereka wajib belajar cara menghormati hari raya umat lain. Jangan malah sweeping sembarangan dan meresahkan masyarakat, karena seenaknya mencopot topi merah Sinterklas yang dikenakan orang lain.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Putu Raditya )*

UU Cipta Kerja membawa dampak baik di Indonesia. Tak hanya bagi dunia tenaga kerja, tapi juga bagi dunia usaha. UU ini membuat perusahaan besar masuk ke negeri kita, karena ada jaminan kemudahan berinvestasi. Adanya perusahaan berkelas internasional akan membuat dunia ekonomi di Indonesia membaik.

Saat UU Cipta Kerja diresmikan beberapa bulan lalu, ada golongan masyarakat yang menolaknya, padahal ia hanya terkena hoax. Kenyataannya, UU ini membawa dampak positif, terutama pada dunia usaha. Penyebabnya karena ada klaster investasi yang memudahkan masuknya investor ke Indonesia. Sehingga membuat penanam modal asing semangat untuk membuat perusahaan di negeri kita.

Profesor Ruswiyati Suryasaputra, Ekonom dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya menyatakan, UU Cipta Kerja akan mengundang minat pelaku modal asing ke Indonesia untuk berinvestasi dalam sistem digital. Misalnya perusahaan mobil listrik Tesla dan toko online Amazon. Dalam artian, dahsyat sekali efek dari sebuah Undang-Undang baru, karena bisa mengundang pengusaha internasional.

Investasi ini tidak main-main, karena perusahaan asing itu adalah Tesla dan Amazon. Tesla sangat terkenal karena pemiliknya adalah salah satu dari 10 orang terkaya di dunia. Sedangkan Amazon adalah jaringan toko buku internasional yang memiliki jutaan pelanggan di banyak negara. Jika mereka membangun perusahaan di Indonesia, tentu reputasi negeri kita di dunia internasional akan membaik.

Jika Amazon benar-benar masuk ke Indonesia, maka ia bisa menanamkan modal ke perusahaan digital, sehingga dunia bisnis di dunia maya akan makin semarak. Pengusaha lokal yang masih berstatus start up di negeri kita, akan bisa melesat jadi Unicorn. Penyebabnya karena ada suntikan modal dari penanam modal dan uang itu bisa untuk memperbesar usaha tersebut.

Suntikan dana dari investor asing bisa untuk memperbesar usaha start up, karena ia tak lagi hanya mengandalkan promosi via media sosial. Namun bisa membuat situs yang keren dan komunikatif SEO-able, dan memperbesar jangkauan pemasaran. Uang itu juga bisa digunakan untuk membuat aplikasi yang digunakan untuk promosi, sehingga makin banyak orang yang men-download-nya.

Investor asing seperti Tesla tak hanya menambah modal usaha, namun juga mengajarkan etos kerja yang baik. Para pegawai yang jadi bawahannya akan belajar, bagaimana cara bekerja keras dan cerdas. Mereka akan bisa bekerja dari hati, karena pekerjaan bukanhal sebuah beban. Bekerja adalah berkarya dengan maksimal, dan hasil akhirnya akan dinikmati belakangan.

Masuknya perusahaan internasional ke Indonesia, berkat UU Cipta Kerja, terjadi karena UU ini mempermudah jalan mereka untuk berkolaborasi dalam bisnis. Sehingga terjadi simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan antara pengusaha lokal dengan pebisnis asing. Mereka akan saling bantu untuk mencapai tujuan masing-masing.

Jadi, salah besar ketika ada yang bilang investor asing adalah penjajah. Karena faktanya mereka sudah masuk ke Indonesia sejak puluhan tahun lalu dan sudah banyak peruasahaan penanaman modal asing di negeri ini. Keberadaan mereka tersebar mulai dari Jakarta, hingga Bali, sampai Papua.

Lebih banyak lagi perusahaan asing yang masuk ke Indonesia perizinan usaha juga dipermudah. Tidak seperti dulu yang harus masuk-keluar Dinas, saat ini izin usaha bisa diurus melalui jalur online. Sehingga menghemat tenaga dan biaya transportasi. Selain itu, zin akan keluar maksimal 7 hari kerja, sangat cepat dan efisien, sejalan dengan prinsip investor asing: time is money.

UU Cipta Kerja membawa gebrakan bagi dunia bisnis Indonesia, karena ada investor asing kelas kakap seperti Tesla dan Amazon yang akan menanamkan modal di negeri ini. sebagai warga negara yang baik, kita wajib mendukung UU ini, agar pelaksanaannya di lapangan makin lancar.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Desakan referendum yang disuarakan oleh Organisasi Papua Merdeka dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) terus mendapatkan penolakan dari sejumlah masyarakat. Selain sudah tidak relevan, isu yang dipergunakan oleh kelompok separatis Papua ini tidak merupakan keresahan warga lokal Papua.

Mahasiswa hingga pelajar Papua se-Banten secara tegas menolak provokasi referendum Papua. Mereka menilai bahwa Papua sudah final masuk sebagai bagian dari Indonesia. “Deklarasi yang kita mahasiswa dan dari solidaritas mahasiswa dan pelajar papua se-Banten kita laksanakan dalam rangka kita mendukung program Otsus jilid II yang diluncurkan dari pemerintah pusat bagi tanah Papua,” kata Koordinator Ikatan Mahasiswa dan Pelajar Papu se-Banten, Hanok Simes.

Menurut Hanok, referendum yang digulirkan oleh kelompok separatis ini tidak bisa dilaksanakan sebab Papua secara yuridis masuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Menurut kami soal referendum itu tidak bisa karena secara yuridis bahwa Papua adalah bagian dari NKRI dan tidak bisa dipisahkan dan sah secara konstitusi,” pungkasnya.

Aksi yang sama juga dilakukan oleh Barisan Merah Putih di Wamena, Papua. Mereka menyatakan menolak referendum bagi warga Papua. “Rakyat Papua tak butuh referendum, karena rakyat sudah merdeka dalam Indonesia,” kata koordinator aksi Salmon Walilo.

Dalam aksi itu, mereka membakar bendera Bintang Kejora. Hal itu mereka lakukan sebagai bukti warga tegas menolak berbagai organisasi yang terus memprovokasi warga dengan isu referendum.

Ditempat terpisah, Tokoh Papua, Ondo Yanto Eluay, menjelaskan bahwa, masyarakat Papua menolak dengan keras segala gerakan dan aksi demonstrasi yang yang menuntut referendum terkait Papua. Ketegasan itu didasari oleh hasil Pepera 1969. Dalam kesepakatan itu Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Putra putri dari tokoh-tokoh Dewan Musyawarah Papua (DMP) siap mengawal dan menjaga hasil Pepera 1969.

“Saya Sebagai seorang Ondofolo Besar di wilayah adat Tabi Ondo Yanto dengan tegas mengatakan proses penentuan pendapat rakyat sudah dilakukan dan hasilnya adalah final,” ujar Yanto Eluay.

Untuk mengawal hal itu, Ondo Yanto Eluay telah menginisiasi dan mendirikan Presidium Putra Putri Pejuang Pepera (P5). Menurut dia, P5 dibentuk sebagai bagian dari tanggung jawab moril dari putra putri pejuang Pepera 1969. “P5 akan dideklarasikan dalam waktu dekat. Bersama para pelaku sejarah dan anak cucunya, kami akan meluruskan sejarah Pepera agar fakta-fakta sejarah tidak lagi dimanipulasi sekelompok orang demi agenda politik mereka, termasuk mereka yang mendukung gerakan Papua merdeka,” tutupnya.