Sebagian besar masyarakat di Papua mendukung Pemerintah untuk terus melanjutkan pembangunan di bumi Cenderawasih. Kepala Bidang Politik Hukum dan HAM Gerakan Cinta NKRI, Absalom Yarisetpuw mengatakan, proses pembangunan yang sudah berjalan ini harus terus berlanjut dan dilaksanakan, manfaatnya sudah dirasakan masyarakat di tanah Papua.

“Kita harus dukung Pemerintah dong, kan jelas pembangunan yang dikerjakan mampu meningkatkan kesejahteraan warga,” kata Absalom Yarisetpuw. Lanjutnya, hal ini perlu diapresiasi agar kualitas hidup warga Papua terus menjadi lebih baik. Masyarakat juga diharapkan menolak berbagai provokasi yang berupaya menciptakan kegaduhan saja.

Hal serupa juga disampaikan Kepala Suku Kampung Sosiri, Boas Asa Enoch. Dirinya juga mendukung berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mensejahterakan warga, termasuk melalui sejumlah proyek pembangunan di tanah Papua. “Saya jelas mendukung berbagai keberlanjutan proyek pembangunan Pemerintah yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga Papua,” ucap Boas Asa Enoch.

Lanjut Boas, salah satu proyek yang erbukti memberikan manfaat untuk kesejahteraan rakyat yakni pembangunan Jalan Trans Papua. Dengan adanya jalan ini, harga barang-barang kebutuhan pokok semakin murah, karena adanya konektivitas jalan darat.

Sementara itu, Mantan Miss Papua 2018 dan Miss Indonesia Persahabatan 2018, Ludia Amaye Maryen mengatakan, senang melihat perkembangan Papua dari hari ke hari. Hal ini terwujud karena pembangunan berjalan dan peran TNI-Polri menjaga daerah tersebut.

Selain itu, dirinya menilai sebagian besar pemuda dan mahasiswa asal Papua sepakat mendukung pemerintah memaksimalkan pembangunan daerah. Sebab saat ini wilayah paling timur Indonesia itu mengalami kemajuan pesat.

“Pada umumnya anak-anak Papua memiliki kecintaan yang tinggi terhadap negara Indonesia, seperti pemuda lainnya. Mereka juga ingin Papua berkembang dibantu dengan adanya pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Ludia Amaye Maryen. Untuk itu, dia berharap adanya sinergitas antara Pemerintah dan masyarakat secara sadar berperan guna memajukan serta membangun Papua.

Oleh : Antonius Purbananda )*

Jelang Natal 2020, pemerintah berusaha keras agar suasana selalu damai dan kondusif. Operasi lilin dilakukan agar keamanan di jalanan terjamin. Apalagi di masa pandemi, orang-orang yang mau masuk Jakarta dari wilayah lain dihalau, agar tetap menjaga jarak dan mencegah penularan corona.

Liburan akhir tahun dalam rangka Natal dan tahun baru selalu dinanti oleh masyarakat. Meski jatah hari libur dipotong saat masa pandemi, namun mereka lega karena bisa beristirahat dan tidak hectic berkegiatan di antara school from home dan work from home. Suasana damai makin indah karena keluarga yang merayakan Natal menyambutnya dengan gembira.

Pemerintah melakukan penjagaan lebih ketat agar tidak ada kekacauan jelang Natal dan tahun baru. Karena menurut pengalaman, mendekati hari raya ini, dibayang-bayangi oleh ancaman kelompok teroris. Mereka tega melempar bom ke rumah ibadah dan merusak kerukunan antar umat. Sehingga aparat lebih siaga saat bertugas, dan memeriksa kendaraan di sekitar dengan inspection mirror.

Kelompok teroris sudah dicegah agar tidak mengacaukan kedamaian di Indonesia. Sepanjang tahun 2020, ada 228 tersangka kasus terorisme yang berhasil ditangkap oleh Detasemen Khusus 88 antiteror Polri. Berhasilnya penangkapan teroris besar-besaran adalah sebuah prestasi bagi kepolisian, karena mereka membuktikan kesetiannya untuk menjaga keamanan rakyat.

Kapolri Jendral Polisi Idham Aziz menyatakan bahwa, dari 228 orang yang ditangkap, jadi tersangka karena melakukan pengeboman di Poso dan Bali. Bahkan ada yang sudah buron sejak 19 tahun lalu. Sejak beliau masih berpangkat AKBP, sudah melakukan penelusuran untuk menangkap teroris itu, hingga sekarang berhasil dicokok dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di penjara.

Selain menangkap teroris, polisi juga bersiaga agar pengemudi merasa nyaman saat liburan tahun baru. Di jalanan ada operasi lilin, untuk mencegah kekacauan dan menjaga keamanan. Karena tahun 2020 ini masih masa pandemi covid-19, maka penjagaan lebih ketat lagi. Di Jakarta, pengemudi dari daerah lain tak bisa masuk seenaknya, bahkan walau mereka dari kota tetangga seperti Bekasi.

Sementara masyarakat DKI Jakarta yang akan keluar kota melalui jalur darat, dengan kendaraan pribadi, harus menunjukkan hasil rapid test terlebih dahulu. Peraturan yang sama diberlakukan jika mereka berkendara dengan Kereta Api dan Bus. Sementara untuk masyarakat yang akan naik pesawat lebih ketat lagi, harus menunjukkan hasil tes swab sebelum terbang.

Pencegahan ini dilakukan agar tidak ada penularan virus covid-19. Karena di DKI Jakarta masih berstatus zona merah, sehingga pergerakan manusia amat bahaya jika tidak dikendalikan. Masyarakat juga harus jujur dalam menunjukkan hasil tes rapid atau swab, jangan sampai memalsukan surat keterangan atau memakai jasa joki sebelum tes. Jika ia ternyata positif corona, maka berbahaya bagi orang lain.

Jika masyarakat dalam keadaan lelah atau tidak punya uang untuk mudik dalam rangka liburan akhir tahun, jangan memaksakan diri untuk berhutang. Ketika kondisi fisik drop, maka bisa dengan mudah tertular corona di perjalanan. Karena kita tidak tahu siapa saja yang jadi OTG dan melepas masker dalam perjalanan. Apalagi menurut penelitian WHO, corona bisa menular via udara.

Begitu juga jika mereka merasa sehat. Walau badan fit, namun tahan diri untuk tidak bepergian keluar kota. Lebih baik istirahat di rumah saja dan melakukan video call dengan keluarga di kampung. Mereka pasti mengerti alasan mengapa Anda tidak mudik kali ini. Daripada nanti ketika kembali, malah terkena corona dari klaster mudik.

Ingatlah pepatah lama: mencegah lebih baik daripada mengobati. Jangan nekat mudik saat pandemi. Polisi juga berjaga pada operasi lilin untuk menghalau laju pengemudi dari luar kota di jalanan, agar pergerakan manusia sangat minim. Kita wajib bekerja sama untuk menjaga kesehatan bersama dan membuat suasana selalu kondusif.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Banten

Oleh : Agustinus Mareo )*

Presiden RI Ir Joko Wododo terus mendorong pemerataan pembangunan ke kawasan Timur Indonesia, hal ini mencakup wilayah Papua dan Papua Barat. Pemuda Papua pun mengapresiasi keberlanjutan pembangunan di Papua sebagai implementasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jan Christian Arebo selaku Ketua Umum Pemuda Adat Papua mengatakan, upaya dan perhatian pemerintah membangun Papua sudah baik. Namun masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan sehingga dapat menyejahterakan rakyat Papua.

Dalam sebuah kesempatan podcast / siniar yang dipandu oleh Danlanud Silas Papare, Marsekal Pertama TNI Budhi Achmadi, Christian mengatakan bahwa pihaknya mengakui bahwa pemerintah saat ini sudah baik dalam menjalankan pemerintahan di Provinsi Papua. Hanya saja masih banyak hal yang belum dilakukan perbaikan sebelumnya.

Pekerjaan rumah yang dimaksud oleh Christian adalah pelaksanaan otonomi khusus (otsus) yang belum berjalan dengan baik. Terlebih, tidak ada keterbukaan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten terkait implementasi kebijakan penyerapan dana.

Dirinya menjelaskan, pelaksanaan otsus ini kebijakan yang diatur hanya jumlah anggarannya. Sedangkan yang harus kita pahami pemerintah sudah menunjukkan anggaran otsus saat ini sudah cukup besar, hanya belum dikelola secara baik.

Di sisi lain, ada kelompok tertentu yang sengaja memainkan isu otsus untuk memperkeruh keadaan. Mereka menyebarkan isu otsus di Papua, jika isu tersebut sudah selesesai, kemudian berkembang lagi ke isu-isu yang lain.

Isu tersebut dimainkan oleh kelompok lain yang bertentangan dengan NKRI bahwa otsus tersebut sudah selesai. Setelah selesai, mereka akan mengajukan referendum, dan ini adalah sesuatu yang salah.

Christian juga mengajak kepada pemuda di Papua untuk hadir dengan membuka pikiran, pandangan dan wawasan supaya masyarakat tahu bahwa NKRI sudah final. Artinya, Papua tidak dapat berpisah dari Indonesia.

Namun, tentu saja pemerintah juga diminta untuk mengevaluasi Otonomi Khusus Papua secara komprehensif sehingga tujuannya bisa tercapai. Sejak 2001 Papua dan Papua Barat mendapatkan status daerah dengan otonomi khusus Papua melalui UU 21/2001 dan Papua Barat melalui UU 35/2008.

Dirinya juga menambahkan, bahwa pemerintah pusat terus berkomitman dalam melanjutkan pembangunan di Papua. Hal tersebut dapat dilihat dari upaya serius selama lima tahun terakhir dari semua sektor.

Dalam siniar tersebut, Christian menilai bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo sudah sangat luar biasa. Hal ini dibuktikan dengan pembangunan infrastruktur yang baik.

Pada kesempatan sebelumnya, staf khusus Presiden yang juga merupakan putra asli Papua asal wilayah adat Saireri, Billy Mambrasar memberikan tanggapan secara tegas kepada orang-orang yang meragukan komitmen Presiden Jokowi dalam membangun Bumi Nusantara Paling Timur ini.

Selama masa pemerintahannya pula, Jokowi telah memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul sebagai bagian dari sebuah bentuk kerangka besar jawaban dari solusi permasalahan yang ada di Papua.

Untuk pembangunan infrastruktur fisik misalnya, pembangunan Trans Papua yang sangat progresif dan transformatif, juga penyelesaian stadion Papua Bangkit yang berstandar Internasional.

Selain infrastruktur, Jokowi juga menerapkan kebijakan seperti “BBM Satu Harga”, sebagai wujud nyata pemerataan energi di Indonesia. Karena sebelumnya dinilai terdapat perbedaan harga BBM antara di Papua dan di luar Papua, daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) menjadi fokus pemerintah dalam mengimplementasikan program BBM Satu Harga. Serta Infrastruktur lain yang juga tengah dibangun Presiden Jokowi adalah serat optik Palapa Ring.

Tercatat pada akhir tahun 2020, Jokowi telah menargetkan internet sudah dapat dinikmati hingga Papua dan Papua Barat dengan mendorong pembangunan Palapa Ring Timur.

Selain infrastruktur, Pemerintah Jokowi juga peduli dan concern terhadap peningkatan kualitas SDM di Papua. Angka Indikator seperti Indeks Pembangunan manusia di kedua Provinsi Meningkat Pesat, aksesibilitas Pendidikan membaik dan juga angka pengangguran menurun.

Hal tersebut tentu menjadi wujud kepedulian pemerintah terhadap kemajuan serta kesejahteraan Papua dan Papua Barat agar menjadi wilayah yang lebih bermartabat.

Meski kita akui masih ada PR bagi pemerintah terhadap kebijakan untuk Papua dan Papua Barat, namun Presiden Jokowi telah meunjukkan progres kinerja yang patut diapresiasi, sehingga Bumi Cenderawasih dapat semakin maju dan memiliki daya saing.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bandung

Oleh : Dodik Prasetyo)*

Menjelang libur akhir tahun, pandemi Covid-19 belum mereda dan cenderung menunjukkan tren kenaikan. Masyarakat pun diimbau untuk menghindari kerumunan dan menerapkan prokes jika terpaksa harus bepergian.

Harus diakui bahwa setiap orang bisa menjadi carrier virus corona dan tidak diketahui tanda secara fisik bila tanpa gejala. Sehingga orang yang tampak sehat-pun bisa saja membawa virus tersebut. Sehingga menghindari kerumunan adalah sesuatu yang patut dipatuhi untuk mencegah diri dari infeksi Covid-19.

Dengan menghindari diri dari kerumunan, tentu saja hal ini sama halnya dengan melindungi orang yang rentan terpapar seperti lansia dan orang yang mengidap penyakit kronis.

Tidak hanya menghindari diri dari kerumunan saja, tetapi juga harus diiringi dengan jaga jarak dengan orang lain, memakai masker dan rajin mencuci tangan dengan sabun.

Jelang libur akhir tahun, biasanya akan banyak gelaran seperti konser atau berlibur ke suatu tempat, namun selama status pandemi belum dicabut, tentu saja kita harus menghindari diri dari kerumunan karena Covid-19 masih menunjukkan keganasannya dengan meningkatnya angka pasien terkonfirmasi.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) melarang masyarakat setempat untuk mengadakan pesta malam tahun baru, terutama di lokasi wisata.

Langkah tegas tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya kerumunan sehingga diharapkan mampu menekan laju penyebaran Covid-19 yang masih tergolong tinggi.

Tercatat sejak 20 Desember 2020, laman covid19.go.id telah menyebutkan jumlah kasus terkonfirmasi di Provinsi Jawa Tengah telah mencapai angka 70.653.

Kepala Dinas (Kadis) Pemuda Olahraga dan Pariwisata Jateng Sinoeng N Rachmadi menyebutkan bahwa larangan tegas tersebut diterbitkan sebagai respons pemprov atas surat edaran (SE) Gubernur nomor 443/0011504.

Pihaknya, tutur Sinoeng, telah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten atau Kota terkait pengawasan dan pembatasan sejumlah tempat saat libur Natal dan Tahun Baru.

Pengawasan dan pembatasan tersebut diberlakukan pada hotel dan resto, serta pengelola daya tarik wisata (DTW) dalam bentuk pembatasan kegiatan indoor dan meniadakan pesta Tahun Baru. Hal ini guna mencegah terjadinya kerumunan dan demi kepentingan masyarakat.

Dalam keterangan tertulisnya, Sinoeng mengatakan bahwa kegiatan yang menghadirkan lebih dari 50 orang wajib memperoleh izin dari aparat kepolisian setempat.

Dirinya menambahkan, bahwa pihaknya juga telah mengkomunikasikan perihal pembatasan dan pengawasan pada Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan asosiasi general manager (GM) Hotel.

Sinoeng berharap, agar semua pihak dapat mematuhi aturan yang berlaku. Apabila ada yang melanggar, maka pihaknya akan merekomendasikan tempat tersebut agar ditutup guna evaluasi lebih lanjut.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga telah meminta kepada petugas gabungan dari berbagai unsur agar mengantisipasi terjadinya kerumunan massa saat libur akhir tahun guna mencegah meluasnya penyebaran Covid-19.

Hal tersebut disampaikan oleh Ganjar agar petugas gabungan nantinya tidak hanya berfokus pada potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga potensi penyebaran Covid-19 melalui kerumunan-kerumunan.

Dirinya menuturkan, bahwa potensi kerumunan dan potensi bencana tidak kalah berbahaya selama perhelatan Natal dan Tahun Baru.

Terkait potensi kerumunan, pihaknya telah meminta dukungan dari masyarakat dan kalangan pengusaha pariwisata agar tetap disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan.

Sebelumya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan telah meminta kepada para Gubernur untuk menindak tegas jika didapati adanya pelanggaran protokol kesehatan selama kegiatan Natal dan malam tahun baru.

Pada kesempatan berbeda, Pemerintah Kota Bandung juga melarang perayaan tahun baru 2021 mendatang, dengan menghimbau warga agar tidak keluar rumah. Selain melarang warga, sejumlah ruas jalan juga bakal ditutup pada malam pergantian tahun.

Wali Kota Bandung Oded M Danial mengatakan, Tahun Baru tidak boleh keluar rumah. Saat ini, kami sendang siapkan surat edarannya. Nanti kalau sudah selesai akan segera disebarkan ke tiap wilayah.

Larangan merayakan tahun baru juga berlaku untuk hotel dan tempat hiburan atau mengikuti aturan PSBB. Dia juga menuturkan bahwa Satgas juga akan terus melakukan koordinasi dengan hotel dan tempat hiburan agar mematuhi aturan dan protokol kesehatan yang berlaku.

Kerumunan menjadi hal yang berpotensi terjadi saat perayaan malam tahun baru, di masa pandemi tentu saja acara dengan hingar-bingar seperti konser musik ataupun pesta kembang api haruslah ditiadakan, dan merayakan tahun baru di rumah saja bersama keluarga.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Putu Raditya )*

UU Cipta Kerja membawa hasil positif di Indonesia, karena memperbanyak lapangan kerja, berkat masuknya investasi asing. Selain itu, dipermudahnya birokrasi membuat gampangnya pengusaha mengurus perizinan. Sehingga bisnisnya bisa berkembang pesat dan menambah karyawan, serta mengurangi pengangguran.

Hantaman badai corona membuat banyak orang kehilangan pekerjaan, karena banyak perusahaan yang merugi. PHK massal membuat masyarakat resah, karena harus menjalankan kehidupan yang susah. Padahal harga sembako dan barang-barang lain terus naik, sementara uang pesangon mereka makin menipis.

Pemerintah berusaha keras agar masyarakat kembali hidup tenang dan mendapat mata pencaharian dengan meresmikan UU Cipta Kerja. Setelah UU ini diberlakukan di lapangan (lengkap dengan prepres dan peraturan pemerintah sebagai turunannya), maka lapangan kerja baru akan terbuka. Sehingga masyarakat yang menganggur akan bekerja kembali.

Moch Fauzie Said, akademisi dari Universitas Brawijaya Malang menyatakan bahwa UU nomor 11 / tahun 2020 tentang Cipta Kerja akan mempermudah pelaku usaha untuk membuka usaha, dan berimbas pada pembukaan banyak lapangan kerja. Dalam artian pengangguran akan diserap, karena banyak bisnis baru yang butuh karyawan.

Dalam UU Cipta Kerja memang ada klaster perizinan yang membuat pengusaha bisa membuka bisnis dengan mudah. Penyebabnya karena izin dibagi berdasarkan resiko: tinggi, sedang, dan rendah. Bisnis dengan resiko rendah misalnya warung kelontong, usaha kue kering rumahan, katering harian, dan lain-lain.

Pengusaha yang masih level UMKM termasuk bisnis beresiko rendah. Sehingga ia tak harus mengurus izin HO yang mencapai jutaan rupiah. Namun hanya perlu nomor induk berusaha, dan bisa diurus secara online, sehingga legalitas didapatkan dengan mudah. Jika sudah punya izin usaha, maka bisnisnya akan lancar karena dianggap sah oleh pemerintah.

Jika usahanya lancar maka akan diperbesar, dan ada efek domino positif, yakni mengurangi pengangguran. Penyebabnya karena ia butuh karyawan lagi, misalnya untuk bagian kurir, administrasi, dan lain-lain. UU Cipta Kerja membuktikan bahwa ia menambah lapangan kerja dan menguntungkan juga bagi karyawan, tak hanya bagi pengusaha.

Moch Fauzie Said melanjutkan, walau UU ini menambah tenaga kerja, namun perlu dilihat kualitas pegawainya. Kondisi sumber daya manusia di Indonesia memang cukup bagus, namun belum merata. Dalam artian, tidak semua lulusan universitas memiliki kecakapan yang sama, tergantung dari orangnya.

Untuk mengatasi agar SDM di negeri ini membaik, maka pemerintah bisa melakukan beberapa cara. Misalnya dengan memberi program untuk menambahkan skill bagi mahasiswa. Agar nanti saat sudah jadi sarjana, punya nilai plus dan mudah mendapatkan pekerjaan.

Keterampilan yang bisa diberikan dalam kursus singkat di antaranya adalah kemampuan menguasai beberapa program seperti Photoshop, CorelDraw, dan Canva. Juga skill berbahasa asing seperti Inggris dan Mandarin. Sehingga mereka akan bisa mendesain sendiri, karena kemampuan graphic design saat ini dianggap sebagai skill dasar dari seorang pegawai baru.

Selain itu, mereka juga belajar skill dasar lain, misal menyetir mobil dan memiliki SIM A. Soft skill juga diperlukan dan bahkan ada perusahaan yang lebih mengutamakannya. Misalnya kemampuan calon pegawai untuk bekerja di bawah tekanan, apakah ia bekerja tepat waktu dan tidak pernah terlambat rapat, memiliki kemampuan sosial yang baik dengan rekan kerja, dan lain-lain.

Jika calon pegawai punya skill tambahan dan melengkapinya dengan soft skill, maka ia akan lekas mendapat pekerjaan. Lapangan kerja juga terbuka lebar untuknya, karena ada banyak perusahaan yang baru dibuka, berkat klaster kemudahan berusaha dan klaster UMKM dari UU Cipta Kerja. UU ini membawa efek positif yang sangat baik bagi masa depan para pekerja.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini