Oleh : Firza Ahmad )*

Pemerintah dan seluruh masyarakat saat ini sedang fokus untuk menangani Covid-19 yang masih terus terjadi. Kendati demikian, usaha tersebut terganggu oleh provokasi sejumlah oknum yang hanya memperkeruh situasi dan menambah beban rakyat. Polisi diminta tegas dalam menindak tokoh provokatif tersebut.

Jejaring media sosial twitter ramai menaikkan tagar #TangkapMunarman. Dimana melalui tagar tersebut, warganet meminta pihak kepolisian untuk menangkap Sekretaris Umum (Sekum) Front Pembela Islam (FPI) tersebut.

Tercatat telah lebih dari 3.166 warganet telah membahas tagar #TangkapMunarman dan berhasil menjadi trending topik. Narasi yang dibuat oleh Munarman dinilai merupakan suatu penghasutan.

Sebelum diberitakan, Sekretaris FPI tersebut tampak enggan menanggapi serius ucapan Anggota Satgas Antiteror Polri Irjen (Purn) Benny Mamoto terkait 37 mantan anggota FPI sempat terlibat aksi terorisme di seluruh Indonesia.

Munarman berujar, 37 orang terkait terorisme yang disebutkan Benny Mamoto dipastikan sudah mendapat vonis hukuman oleh pengadilan dan tidak semuanya anggota FPI.

Munarman juga mengatakan bahwa anggota FPI tidak mungkin memiliki senjata api, dan terbiasa menggunakan tangan kosong dalam aksinya.

Pada kesempatan berbeda, Polda Metro Jaya mengingatkan Sekretaris Umum DPP Front Pembela Islam (FPI), Munarman, terkait pidana penyebaran berita bohong atau hoax. hal itu menyusul pernyataan Munarman yang menyebut polisi fitnah karena laskar pengawal Habib Rizieq Shihab tidak dibekali senjata api.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus di Mapolda Metro Jaya mengatakan, jangan mengeluarkan berita-berita bohong, karena hal tersebut bisa dipidana nantinya.

Yusri juga telah menyampaikan secara jelas jika proses investigasi sudah selesai. Dirinya menegaskan bahwa pihak penyidik sudah mengumpulkan bahwa senjata api kepemilikan pelaku yang melakukan penyerangan.

Pihak Polda Metro Jaya juga memastikan bahwa senjata api yang diduga milik anggota Laskar Khusus FPI merupakan senjata api rakitan dengan kaliber 9mm. Hal ini diketahui berdasarkan hasil uji balistik.

Yusri mengatakan bahwa senjata tersebut adalah rakitan dan buatan nomor 1 sehingga secara kasat mata memang sangat mirip dengan aslinya. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Puslabfor, maka ditemukan kalau senjata tersebut tidak ada nomor registrasinya serta dibuat oleh pengrajin.

Polda Metro Jaya juga telah menggelar rekonstruksi penembakan enam anggota Front Pembela Islam (FPI), di Tol Jakarta-Cikampek Km 50 pada Minggu malam, 13 Desember 2020.

Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rian membenarkan pernyataan tersebut. Andi mengatakan titik kumpul rekonstruksi tersebut di Polres Karawang, Jawa Barat. Diketahui rekonstruksi tersebut digelar di 4 TKP.

Pada TKP 1, bertepat di dekat bundaran Hotel Novotel pada Senin, 14 Desember 2020 pukul 00.45 WIB. Dalam rekonstruksi tersebut ada 11 adegan yang diperagakan oleh kepolisian.

Faktanya pada rekonstruksi TKP 1, Laskar FPI menembak sebanyak 3 kali ke arah mobil anggota kepolisian. Penyidik menjelaskan dari pintu keluar Karawang Timur menuju TKP 1, ada mobil Chevrolet spin abu-abu dan Toyota Avanza Silver.

Mobil Chevrolet spin yang diduga berisi rombongan Pemimpin FPI, Habib Rizieq, menghalangi dan menghadang mobil Avanza Silver yang merupakan milik petugas kepolisian. Kemudian, empat pelaku turun dari mobil dan melakukan serangan kepada petugas kepolisian menggunakan senjata tajam.

Petugas kepolisian pun memberikan peringatan dengan tembakan ke atas. Empat pelaku tersebut kembali ke mobil, dan dari dalam sebanyak dua pelaku menembak kembali sebanyak tiga kali ke arah mobil petugas.

Juru Bicara Barisan Kesatria Nusantara, Kiai Zaenal Arifin mengungkapkan bahwa dirinya telah melaporkan Munarman ke pihak Kepolisian terkait dengan dugaan penyebaran ujaran kebencian dan berita bohong.

Zaenal Arifin mengungkapkan, laporan yang dibuat tersebut atas nama Barisan Ksatria Nusantara yang datang ke Polda Metro Jaya untuk mencari keadilan karena gara-gara ucapan seseorang (Munarman) dapat menimbulkan dusta dan juga adu domba.

Dia melanjutkan, pihaknya merasa kasihan dengan kawan-kawan anggota FPI karena jika masuk penjara tidak ada yang membela, sedangkan mereka bergerak atas perintah seseorang. Selain itu, dengan adanya ucapan bohong Munarman tersebut menghina lembaga kepolisian sebagai sebuah institusi resmi yang ada di negara ini.

Menurutnya, bahaya bohong dan adu domba ini sangat luar biasa. Karena dampak dari fitnah yang dilontarkan oleh Munarman lebih besar dampaknya dari pembunuhan.

Provokasi dan hasutan merupakan salah satu bentuk tindakan berbahaya, proses hukum tentu harus tetap berlanjut bagi siapapun yang melawan hukum.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Dodik Prasetyo )*

Musim panjang di akhir tahun biasanya dimanfaatkan masyarakat untuk bersilaturahmi maupun berlibur ke daerah wisata. Kendati demikian, masyarakat wajib mentaati protokol kesehatan mengingat pandemi Covid-19 masih terjadi.

Masa libur panjang Natal dan Tahun Baru mendatang, diharapkan jangan menjadi “masa panen” kasus. Hal ini tentu bukan tanpa alasan mengingat dari pengalaman masa libur panjang sebelumnya, peningkatan jumlah penambahan kasus terkonfirmasi positif akan terjadi pada sekitar 2 pekan setelahnya.

Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito dalam keterangan persnya melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden mengatakan, setiap periode libur panjang berlangsung, panen kasus pasti akan terjadi pada 10-14 hari setelahnya.

Dalam mengantisipasi masa libur Natal dan Tahun Baru 2021, Satgas Covid-19 Pusat menyarankan ada beberapa hal yang harus dijadikan pelajaran untuk mengantisipasi kenaikan kasus.

Pertama, kepada seluruh kepala daerah untuk dapat mengoptimalkan penegakkan disiplin terhadap protokol kesehatan. Pemerintah daerah tentu harus berani dan tegas untuk membubarkan kerumunan dan melakukan amplifikasi kampanye 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangah. Masyarakat harus mengerti bahwa di masa pandemi ini, aplikasi 3M merupakan kewajiban dan bukan pilihan.

Kedua, masyarakat diminta untuk bijaksana dan sadar untuk meminimalisir mobilitas. Karena hasil temuan dari Yilmazkuday tahun 2020, menyebutkan bahwa peningkatan intensitas untuk tetap di rumah. Hasil studinya menunjukkan, dengan mengurangi kunjungan ke area publik sebesar 1% maka hal ini sudah dapat mengurangi puluhan kasus dan kematian Covid-19 per minggu.

Temuan ini harusnya menjadi alarm untuk kita semua agar mengambil pilihan bijak yaitu tetap tinggal di rumah dan menghindari keramaian. Meski sulit, Wiku berharap agar masyarakat dapat sepenuhnya sadar bahwa pilihan untuk mengurangi kunjungan ke area publik untuk melindungi diri sendiri dan utamanya orang-orang terdekat.

Ketiga, ada beberapa alternatif kegiatan lainnya yang dapat dipilih dalam mengisi masa libur Natal dan Tahun Baru 2021. Seperti virtual tour ke tempat-tempat wisata dan lainnya. Atau bisa juga memilih untuk staycation. Pada prinsipnya, pilihan kegiatan tersebut memungkinkan masyarakat untuk berlibur tanpa menimbulkan kerumunan, yang tentunya meminimalisir potensi penularan Covid-19.

Sebelumnya, di tahun 2020 terdapat 3 periode libur panjang yang menjadi bahan evaluasi pemerintah. Yaitu, libur panjang idul fitri, libur panjang HUT RI dan libur panjang 28 Oktober – 1 November 2020.

Pada libur panjang Idul Fitri rupanya berdampak pada peningkatan kasus positif sebesar 69% sampai dengan 93 persen pada tanggal 28 Juni 2020. Lalu, libur panjang periode HUT RI, berdampak pada peningkatan kasus positif sebesar 58 persen sampai dengan 118 persen pada pekan 1 sampai dengan 3 September 2020, dan pada libur panjang akhir Oktober dan awal November, berdampak pada peningkatan kasus positif sebesar 17 persen sampai 22 persen pada 8 sampai 22 November 2020.

Pihak Satgas juga menuturkan bahwa tingkat kedisiplinan masyarakat terhadap pelaksanaan protokol kesehatan (prokes) 3M, seperti mencuci tangan dengan sabun, memakai masker dan menjaga jarak telah mengalami penurunan di hampir seluruh daerah. Hal tersebut sekaligus menjadi faktor pertambahan kasus aktif Covid-19 di Tanah Air hingga hari ini.

Doni Monardo selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 menuturkan, tingkat kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan khususnya penggunaan masker sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 berangsur menurun sejak awal November lalu.

Selain itu, tingka kedisplinan masyarakat dalam menjaga jarak dan menghindari kerumunan juga turut mengalami penurunan secara bertahap setiap pekannya. Adapun puncaknya menurut Doni adalah pada tanggal 22 November yakni berada pada angka 53,57 persen.

Dalam hal ini, Doni mengaku bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendirian dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Tanah Air, khususnya dalam memberikan edukasi dan mengajak masyarakat agar tetap disiplin terhadap protokol kesehatan.

Dirinya menilai, perlu ada peran dari berbagai komponen terutama tokoh-tokoh non formal di setiap daerah, sehingga imbauan dan ajakan untuk disiplin protokol kesehatan dapat diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat.

Oleh karena itu, untuk mencegah bertambahnya kasus terkonfirmasi Covid-19, tentu hal ini bisa dimulai dari diri sendiri dan keluarga untuk serta merta mematuhi segala bentuk protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Lisa Pamungkas )*

Disahkannya UU Cipta Kerja membawa angin segar di Indonesia, terutama di sektor investasi. UU ini membuat penanam modal asing untuk mempercayai Indonesia sebagai negara yang potensial untuk berinvestasi. Karena ada jaminan untuk mempermudah investasi, dan dipangkasnya birokrasi yang dulunya membingungkan.

Ketika Indonesia hampir pingsan karena terkena serangan badai corona, maka pemerintah melakukan berbagai hal, agar mencegah terjadinya krisis ekonomi jilid 2. Salah satu langkah berani Presiden Joko Widodo adalah meresmikan UU Cipta Kerja pada oktober 2020 lalu. Banyak yang heran, mengapa harus melegalkan sebuah Undang-Undang di masa pandemi?

Justru UU Cipta Kerja adalah jamu yang mujarab agar kondisi ekonomi membaik lagi. Karena di UU ini ada belasan klaster, termasuk klaster investasi. Pasal-pasal dalam klaster investasi membuat dimudahkannya penanaman modal di Indonesia. Sehingga pengusaha lokal mau menanamkan modal. Selain itu, investor asing juga tertarik karena perizinan dipermudah.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan bahwa UU Cipta Kerja merupakan sesuatu yang visioner dalam mengurai benang kusut proses perizinan yang sedemikian ruwetnya. Ia berharap UU ini bisa memperbaiki kemudahan berusaha di Indonesia. karena selama ini perizinan berbelit, dan ada ego sektoral antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Jika UU ini diterapkan di lapangan, maka permudahan perizinan akan jadi kunci dari perubahan di dunia bisnis, ekonomi, dan investasi. Dulu investor asing memang masuk ke Indonesia tapi merasa kapok, karena perizinan usaha harus menunggu selama lebih dari sebulan. Padahal bagi mereka, waktu adalah uang. Jadilah daripada buang-buang waktu, lebih baik pergi.

Namun saat ini perizinan dipermudah karena birokrasinya dipangkas. Pertama, legalitas usaha bisa diurus secara online. Investor akan senang karena perizinan bisa diurus sembari bekerja di kantor, sehingga tidak memakan waktu lagi. Kedua, model permintaan izin seperti ini memperkecil potensi korupsi oknum pejabat, karena mereka tak bisa memalak uang pelicin agar izinnya cepat selesai.

Yasonna melanjutkan, masalah perizinan terjadi ketika ada otonomi daerah. Sehingga perdanya ruwet, dan untuk mengatasinya diperlukan sesuatu yang reformatif. Dalam artian, UU Cipta Kerja adalah suatu gebrakan dalam mengubah pengurusan izin yang ruwet, karena ada sinkronisasi antara peraturan di pusat dan di daerah.

Investor asing memang tak suka sesuatu yang ruwet, sehingga ketika ada kemudahan dalam perizinan, mereka akan optimis Indonesia bisa diajak untuk bekerja sama. Buktinya, ketika beberapa bulan lalu UU Cipta Kerja masih tahap RUU, sudah ada beberapa pengusaha yang mendekati pemerintah. Mereka bergerak di bidang manufaktur, baterai, listrik, dan lain-lain.

Ketika investor asing masuk, maka dunia usaha akan berkembang. Karena penanam modal asing punya kekuatan berupa suntikan dana segar. Adanya kerja sama antara investor dengan pengusaha lokal, akan membuat iklim bisnis membaik. Karena dana itu bisa untuk menolong pebisnis lokal yang sempat kesulitan melanjutkan usahanya, akibat efek pandemi.

Selain itu, penanam modal asing juga bisa bekerja sama dengan WNI yang ingin membuka usaha baru, tapi kekurangan uang. Jika ia punya ide bagus, maka bantuan dana dari investor asing bisa untuk mewujudkan impiannya. Ketika ada bisnis yang baru dibuka, maka akan butuh pegawai baru, dan akan mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia.

UU Cipta Kerja harap dipandang sebagai sesuatu yang positif. Penyebabnya karena pasal-pasal dalam UU ini bisa menumbuhkan investasi di Indonesia, karena penanam modal asing tertarik untuk masuk kembali. Mereka yakin pada masa depan dunia bisnis di negeri ini, karena ada kemudahan berusaha dan pengurusan perizinan yang tak lagi ruwet.

)* Penulis adalah kontributor Milenial Muslim Bersatu

Oleh : Moses Waker )*

Papua dan Papua Barat adalah provinsi di Indonesia. Tak ada pihak yang bisa memisahkan antara Bumi Cendrawasih dengan NKRI, seperti OPM atau yang lain. Masyarakat di Papua juga bangga jadi WNI dan mereka lebih percaya pada pemerintah daripada rayuan kelompok separatis.

Indonesia punya wilayah yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Sebagai negara yang terdiri dari beribu pulau, maka pemerintah berusaha memajukan setiap wilayah di NKRI. Agar semua rakyat merasakan keadilan yang merata, karena sebagai WNI, mereka berhak mendapat kemajuan. Termasuk juga warga Papua yang diperhatikan oleh pemerintah pusat.

Jika ditilik dari sejarahnya, Papua adalah wilayah di Indonesia yang baru bergabung setelah pepera (penentuan pendapat rakyat) tahun 1969. Walau masuk belakangan, namun ia tetaplah bagian dari Indonesia. Karena juga sudah diakui oleh hukum internasional. Ketika ada bekas jajahan Belanda di Indonesia, maka wilayah itu jadi milik Indonesia.

Namun sayang ada kelompok separatis yang tidak setuju akan hasil pepera, dan menuntut Papua untuk merdeka. Bahkan awal desember ini sempat heboh seorang Benny Wenda, anggota OPM di luar negeri yang meresmikan kemerdekaan Papua dan mengangkat dirinya jadi presiden. Ia hanya ingin viral dan duna internasional mengejeknya, karena bukan lagi seorang WNI.

Jumlah kelompok separatis hanyalah sejentik dari warga sipil Papua. Aneh sekali ketika mereka tak mengakui hasil pepera, hingga lebih dari 30 tahun. Kalaupun tak setuju, mengapa tak langsung memprotes ke Presiden kala itu, yakni HM Soeharto (alm) ? Mungkin mereka terlalu takut dan jadi pengecut, lalu bergerilya selama bertahun-tahun.

Padahal jika mereka membaca buku sejarah, tahun 1928 ada 2 pemuda dari Bumi Cendrawasih, yang menghadiri deklarasi sumpah pemuda. Mereka mewakili Jong Papua dan ingin bergabung dengan Indonesia, serta bersatu demi memajukan NKRI. Lantas buat apa minta berpisah? Alasan untuk memerdekakan Papua juga tidak logis, karena mereka minta keadilan.

Keadilan seperti apa yang diharapkan? Karena sebagai bagian dari Indonesia, Papua juga dibangun agar menjadi wilayah yang maju. Sehingga tidak ada perbedaan yang terlalu jauh antara modernitas di Indonesia barat dan timur. Bahkan sejak tahun 2001, wilayah Papua diberi keistimewaan berupa otonomi khusus, yang hanya diberi ke sana dan NAD.

Otsus adalah bukti bahwa Papua menjadi wilayah yang diperhatikan oleh pemerintah pusat. Karena pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan memajukan daerahnya sendiri, tentu dengan sokongan dana dari pemerintah pusat. Bahkan syarat untuk jadi Gubernur dan Wali Kota di Papua, harus putra asli Papua.

Masyarakat di Bumi Cendrawasih juga sangat bangga menjadi WNI. Elemen Masyaraat Papua Cinta NKRI mengadakan aksi damai dan menyataan bahwa mereka cinta Indonesia, dan tak mau terpengaruh oleh akal bulus kelompok separatis. Mereka mengimbau seluruh warga Papua untuk bersatu untuk menjaga tanah air dan tak gentar pada siapapun yang merusak perdamaian di Indonesia.

Jika warga asli Papua, baik yang ada di Bumi Cendrawasih maupun di wilayah lain sudah menyatakan cinta NKRI, buat apa kaum separatis terus bertahan? Sudah fix bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia, dan rakyat di sana bangga jadi WNI. Tak usahlah bercita-cita memerdekakan Papua atau membentuk Republik Federal Papua Barat, karena amat minim dukungan.

Sebagai bagian dari Indonesia, maka di Papua mendapat kewenangan bernama otonomi khusus. Selain diberi hak istimewa, di Bumi Cendrawasih juga diberi pembangunan infrastruktur dan SDM yang pesat. Dengan kemajuan yang ada di hampir segala bidang, maka warga sipil Papua makin bangga jadi WNI.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo

Langkah Pemerintah yang terus mendorong aparat keamanan, baik dari unsur TNI maupun Polri dalam mewujudkan perdamaian di tanah Papua mendapatkan berbagai dukungan. Tidak hanya dari pihak elite politik saja, tetapi juga dari kalangan tokoh masyarakat yang tinggal di Papua.

Kepala Kampung Yaruhuk, Distrik Hilipuk Kabupaten Yahukimo Papua, Dahur Pahabol, mengatakan dirinya mengapresiasi upaya TNI-Polri yang telah bekerja keras menjaga stabilitas keamanan tetap kondusif di tanah Papua. “Sinergitas aparat keamanan bersama masyarakat dalam menjaga kamtibmas sangat diperlukan,” ucap Pahabol.

Ia juga mengajak segenap elemen masyarakat di daerahnya untuk bersatu menjaga kamtibmas serta mendukung program pemerintah.

“Budaya damai selalu dapat dijaga bersama oleh masyarakat dan tidak mudah percaya atau terprovokasi oleh berita yang belum tentu kebenarannya dan menjadi hoax di tengah-tengah masyarakat yang nantinya dapat menimbulkan perpecahan diantara masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Suku Dani, Kabupaten Puncak Ilaga, Papua, Jembatan Murib, mengingatkan masyarakatnya untuk tetap berpegang teguh terhadap kedaulatan NKRI. Dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada aparat keamanan yakni TNI-Polri, yang telah memberikan rasa aman kepada masyarakat di Kabupaten Puncak. Kemanan ini membuat aktivitas masyarakat sehari-hari bisa berjalan dengan aman dan damai.

“Saya Jembatan Murib sebagai Kepala Suku Dani Kabupaten Puncak Ilaga, meminta kepada masyarakat untuk untuk berpegang teguh kepada kedaulatan NKRI serta mendukung aparat keamanan mewujudkan perdamaian di wilayah Papua,” kata Jembatan Murib.

Pernyataan masyarakat tersebut berdasarkan kenyataan, karena beberapa waktu terakhir terdapat berbagai aksi penyerangan terhadap warga sipil yang dilakukan oleh anggota kelompok OPM yang terus berupaya mengganggu keamanan. Oleh karena itu, mayoritas warga mendukung upaya tegas apkam dalam menjaga perdamaian di bumi Cenderawasih ini.

Oleh : Deka Prawira )*

UU Cipta Kerja menjadi terobosan Pemerintah dalam menanggulangi hiper regulasi penghambat investasi. Dengan berlakunya kebijakan tersebut, pelaku usaha diharapkan dapat terus berkembang dan mampu menjaga ketahanan ekonomi nasional.

Sukma Sahadewa selaku Pengurus Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kota Surabaya menilai, ketahanan ekonomi nasional menjadi kunci yang ampuh untuk membawa Indonesia keluar dari resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19 dan selanjutnya untuk menciptakan kondisi kedaulatan ekonomi nasional.

Dalam seminar online bertajuk membedah peluang dan tantangan ekonomi Digital dalam UU Cipta Kerja yang digelar oleh Ikatan Alumni Lemhanas Republik Indonesia ToT/Taplai KBS Angkatan III Sukma menjelaskan, ketahanan ekonomi dapat diwujudkan dengan proses yang saling mendukung antara pihak pemerintah dan pelaku usaha.

            Dirinya menjelaskan bahwa pemerintah tidak bisa berdiri sendiri, perlu adanya peran pengusaha. Para pelaku usaha juga tidak dapat bergerak sendiri, perlu adanya dorongan Pemerintah dalam berbagai hal, terutama regulasi dan permodalan.

            Sukma melanjutkan, salah satu wujud dukungan pemerintah kepada pelaku usaha adalah dengan terbitnya Undang-undang no. 11/2020 tentang Cipta Kerja. UU ini dinilai mendukung pelaku usaha dalam negeri dalam konteks mempermudah regulasi terkait usaha.

            UU Cipta Kerja ini mempercepat dan mempermudah proses perizinan. Birokrasi yang berbelit-belit juga bisa diatasi dengan adanya regulasi yang terdapat dalam Omnibus Law ini. Tentu saja hal ini sangat membantu pelaku usaha.

            Dengan adanya UU Cipta Kerja, Sukma menuturkan bahwa pemerintah tidak hanya mendukung pelaku usaha dalam rangka penciptaan lapangan kerja, tetapi juga untuk meingkatkan perlindungan pekerja.

            Lanjutnya, Sukma menerangkan, ada lima peran penting pengusaha dalam perekonomian Indonesia, khususnya dalam ketahanan ekonomi nasional. Pertama, membuka lapangan pekerjaan baru untuk meminimalkan pengangguran; kedua menarik para investor sehingga meningkatkan devisa negara.

            Selanjutnya, yakni membentuk dan meningkatkan product domestic bruto (PDB); lanjutnya memaksimalkan pemanfaatan teknologi dan sumber daya dan menekan angka kemiskinan dan menjadi salah satu sumber perekonomian negara melalui pajak.

            Dalam menjalankan peranna tersebut, pelaku usaha dapat meningkatkan potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM). Terkait SDM, perannya berupa menciptakan lapangan pekerjaan, menggali potensi SDM lokal atau peningkatan skill dan membangun profesionalisme danlam meningkatkan skill agar busa bersaing dengan Tenaga Kerja Asing (TKA).

            Sehingga nantinya tidak ada lagi perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan pekerja asing, cukup SDM kita yang sudah kita latih, bersertifikat dan memiliki skill yang baik.

            Adapun peran pelaku usaha dalam ketahanan ekonomi terkait meningkatkan potensi SDA, hal itu berupa memanfaatkan SDA dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan potensi SDA.

            Di luar UU Cipta Kerja, selama ini, pemerintah mengeluarkan beragam kebijakan yang mendukung para pelaku usaha, dalam bentuk KUR dan sebagainya. Hal tersebut bertujuan agar pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bisa naik level dan makin optimal.      

            Sebelumnya, Staf ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum dan Ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Elen Setiadi menjalaskan pentingnya UU Cipta kerja, salah satunya adalah mendorong transformasi ekonomi untuk memacu pertumbuhan ekonomi lebih cepat, sehingga membuat Indonesia bisa keluar dari jebakan middle income trap sehingga Indonesia bisa keluar dari jebakan negara dengan penghasilan menengah.

            Tak hanya itu, Elen pun menjelaskan urgensi mengapa UU Cipta Kerja ini dibutuhkan. Menurutnya, hal ini untuk memanfaatkan bonus demografi yang dimiliki saat ini.

            Menurutnya, saat ini Indonesia memiliki jumlah penduduk sebanyak lebih dari 260 juta jiwa dan akan terus meningkat hingga 2045 menjadi 319 juta jiwa. Menurutnya dari jumlah tersebut akan ada 52% usia produktif, dimana 75% hidup di perkotaan dan 80% akan berpenghasilan menengah. Dengan demikian Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi keempat terbesar di dunia.

            Urgensi lainnya adalah untuk mempertahan kan dan menyediakan lapangan kerja. Menurut Elen, hal ini masih diperlukan mengingat Indonesia masih memiliki tingkat pengangguran yang tinggi dan penduduk yang bekerja non formal masih tinggi.

            Pemerintah juga gencar berkunjung ke beberapa kota untuk menyerap masukan dan tanggapan masyarakat atas aturan turunan. 

            Oleh karena itu, Undang-undang Cipta Kerja ini perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat karena hal ini dapat menjaga ketahanan perekonomian nasional. 

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Rebecca Marian )*

Papua adalah wilayah di Indonesia yang indah dan membanggakan, karena eksotisme hutan dan lautnya. Sayangnya harmoni alam di sana tidak bisa mengademkan hati kaum separatis. Mereka memprovokasi agar suasana jadi runyam, namun langsung ditindak tegas aparat. Masyarakat terus mendukung polisi dan TNI dalam menjaga kedamaian di Papua.

Bumi cendrawasih adalah wilayah yang elok, jika saja tidak ada kaum separats yang mengacak-acak perdamaian di sana. Masyarakat Papua sering diganggu oleh OPM dan gengnya, karena mereka ngotot ingin merdeka. Padahal warga sipil tak mau dipengaruhi oleh mereka. Penyebabnya karena sudah nyaman jadi WNI dan bangga jadi bagian NKRI.

Karena di Papua situasinya masih agak rawan, maka penjagaan diperketat lagi. Jumlah aparat, baik TNI maupun Polri yang berjaga, makin ditambah. Apalagi jelang hari penting, seperti natal dan tahun baru. Situasi damai harus terus dijaga oleh aparat, agar tidak ada lagi oknum yang memantik kerusuhan dan meresahkan masyarakat.

Perdamaian amat penting untuk dijaga, karena di Bumi Cendrawasih dihuni tak hanya warga asli Papua, namun juga pendatang dari Jawa dan pulau lain. Keyakinan yang dianut juga berbeda-beda. Adanya perbedaan ini bisa jadi sebuah titik yang diincar oleh kaum separatis, karena mereka ingin membentrokkannya, sehingga situasi kacau dan ada yang minta perlindungan pada OPM.

Masyarakat diminta untuk jangan terhanyut oleh permainan psikologis OPM. Jika ada kerusuhan, maka hubungi polisi atau tentara untuk minta perlindungan. Jangan malah menelepon pihak lain yang tidka berwenang. Polisi dan tentara adalah sahabat rakyat dan berkewajiban menjaga kedamaian di wilayah Bumi Cendrawasih.

Pemerintah provinsi Papua Barat menjaga agar Bumi Cendrawasih selalu damai, dengan mengadakan pertemuan, antara pejabat dengan aparat yang berwenang. Dalam acara itu, Wakil Gubernur Papua Barat Mohammad Lakotani menyampaikan bahwa ia mengumpulkan semua pihak, untuk mewujudkan keamanan di Manokwari, dan wilayah Papua lain.

Dalam acara itu memang berkumpul sejumlah tokoh, seperti Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Irjen Pol Paulus Waterpauw dari Mabes Polri, Pangdam XVIII Kasuari Mayjen TNI Joppye Wayangkau, dan Kapolda Papua Barat Herry Nahak. Para petinggi TNI dan Polri dikumpulkan agar mereka makin menjaga perdamaian dan keamanan di Bumi Cendrawasih.

Dukungan untuk aparat dari pejabat memang diperlukan, agar kedua belah pihak dapat berkolaborasi dan mewujudkan harmoni di Papua. Sehingga tidak ada lagi oknum separatis yang memviralkan isu SARA dan hoax, sehingga memecah perdamaian di Papua. Karena mereka akan langsung tertangkap oleh aparat yang sudah menyeliki kasusnya sejak lama.

Ketika aparat menangkap kaum separatis, maka pejabat di desa akan menurut pada Gubernur dan wakilnya. Mereka tidak akan membela kaum separatis, walau misalnya masih saudaranya sendiri. Penyebabnya karena mereka sadar bahwa menjadi anggota OPM itu salah dan melanggar hukum di Indonesia. Karena separatis adalah penghianat bangsa.

Masyarakat juga terus mendukung kinerja anggota TNI dan Polri, saat menjaga keamanan di wilayah Bumi Cendrawasih. Ketika ada yang kelompok mencurigakan atau bahkan tahu ada penyelundupan senjata atau sembako oleh anggota OPM, maka langsung memberi informasi pada polisi. Sehingga kekacauan bisa dicegah sesegera mungkin, karena masyarakat yang cepat tanggap.

Dukungan masyarakat dan pejabat kepada segenap aparat sangatlah berharga. Penyebabnya karena kolaborasi mampu menghasilkan perdamaian di wilayah Bumi Cendrawasih, dan kedua belah pihak saling membantu dan menghargai. Masyarakat sipil juga terus mendukung aparat untuk menjaga ketertiban di Papua, dan mewujudkan keadaan yang harmonis.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Oleh: Amanta S )*

Masyarakat perlu dihimbau untuk tidak tergesa-gesa membuat kesimpulan dan menelan berita-berita berpotensi hoaks yang beredar. 

Insiden tertembaknya enam anggota “Laskar Khusus” FPI di jalan Tol Jakarta-Cikampek oleh polisi yang melakukan pembuntutan masih dalam penyelidikan. 

Klaim bahwa anggota FPI sempat diculik atau mengalami penganiyaan di lokasi lain perlu dicermati lebih baik. Sejarah FPI memutar balikan fakta kerap terjadi dalam perkara hukum yang menimpa organisasi intoleran tersebut.

Dalam voice note yang beredar, terdengar bahwa ada sebutan anggota FPI yang memang tertembak di tempat kejadian perkara.

Polisi bisa memastikan bahwa sebelum melakukan tindakan pelumpuhan, anggota FPI sudah terlebih dahulu melakukan perlawanan bersenjata, yang membahayakan nyawa petugas. 

Pihak berwenang juga telah menunjukkan bukti kepemilikan senjata api dan tajam yang digunakan oleh anggota FPI saat bentrok pada Senin pagi (7/12). CCTV di Tol Jakarta-Cikampek juga berpotensi menambah bukti atas penyerangan tersebut jika dirilis. 

Diyakini bahwa “Laskar Khusus” yang terlibat bentrok adalah anggota-anggota pilihan Rizieq Shihab yang telah mendapatkan pelatihan khusus, layaknya lulusan pendidikan lembaga militer atau intelijen dalam melakukan pengawalan pentolan kontroversial FPI tersebut. 

Sebelumnya, video seruan Jihad oleh pendukung FPI bersenjata tajam juga telah memicu keresahan warga di berbagai daerah.  

Pelanggaran FPI tentang aturan kepemilikan senjata dan penyebaran berita hoaks berpotensi memicu gesekan antar masyarakat yang harus cepat ditanggapi.  

Sudah dipastikan bahwa pihak berwenang akan terus melanjuti penyelidikan walau kian mendapatkan perlawanan dan penghambatan penegakan hukum. Petugas dapat dipastikan akan mengambil setiap langkah, terkait insiden tersebut memenuhi standar operasional prosedur dan dalam koridor hukum.

Sydney Australia, 15.12.2020

*Amanta S, Master Strategic Studies dari Australia National Univrrsity (ANU) dan Cyber Terrorism dari MaqQuarie University, Sydney.