Oleh: Evita Rahayu )*

Sejumlah tokoh agama asal Papua menemui Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko di Jakarta, Rabu (16/12/2020). Kedatangan mereka ialah untuk membahas keinginan masyarakat Papua akan perdamaian abadi di wilayah tempat tinggal mereka. Moeldoko menyambut baik pertemuan ini. Ia menyebut akan menampung aspirasi para tokoh dan melaporkannya ke Presiden Joko Widodo.

“Papua adalah anak negeri, saudara sendiri. Papua bisa sempurnakan Indonesia, maka perlu dialog dan konsolidasi untuk menyelesaikan masalah Papua. Tidak ada yang tidak bisa, saya catat dan akan saya laporkan ke Presiden,” kata Moeldoko sebagaimana dilansir dari Antara.

Dalam pertemuan tersebut, Moeldoko menyampaikan betapa pemerintah, baik era Jokowi maupun sebelumnya, benar-benar memikirkan rakyat Papua.

Namun, khusus pada kepemimpinan Jokowi, pemerintah tidak ingin melakukan banyak intervensi. Pemerintah justru berharap Papua dibangun atas suara dari rakyat Papua sendiri. Moeldoko mengapresiasi kehadiran para tokoh agama asal Papua. Ia menilai hal ini sebagai langkah positif bagi kesejahteraan Papua.

“Segala persoalan akan kami dengarkan. Begitu ada persoalan serius, langsung saya sampaikan ke Presiden sebagai bahan untuk mengeluarkan kebijakan,” kata Moeldoko.

Sementara, salah satu tokoh agama yang hadir pada audiensi ini yakni Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Papua, Saiful Islam Al-Payage mengatakan, kehadiran dirinya dan tokoh agama lain adalah untuk mencari solusi bersama atas permasalahan di Papua.
Saiful menyebut, rakyat Papua menginginkan pembangunan, tetapi perlu adanya kepastian keamanan. Ia pun berharap Jokowi dapat menyelesaikan persoalan Papua.

“Sehingga harus dipastikan perdamaian abadi di tanah Papua untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan Pak Jokowi bisa menyelesaikan persoalan yang ada,” kata Saiful.
Tokoh agama lain yang juga hadir, Uskup Leo Laba Ladjar, menyebut bahwa persoalan Papua tidak bisa diselesaikan dengan senjata. Untuk itu, kata Leo, harus ada langkah konkret dari pemerintah daerah terkait hal ini.

Beberapa tokoh lainnya yang hadir menyuarakan tentang pendekatan dialog, agama, hingga sosial budaya untuk menyelesaikan masalah Papua. Selain tokoh agama, audiensi ini juga dihadiri perwakilan pemerintah Provinsi Papua, perwakilan Universitas Cendrawasih, hingga tokoh masyarakat adat.

Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin memimpin rapat pertama Dewan Pengarah Tim Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat, di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (16/12/2020) siang.
Ma’ruf mengatakan, pemerintah menaruh perhatian besar terhadap pembangunan kesejahteraan di Papua dengan ditetapkannya Instruksi Presiden 9 tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Kemudian, Keputusan Presiden 20 tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

“Papua menjadi perhatian besar Pemerintah,” ujar Ma’ruf dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu. Ma’ruf menyadari bahwa masih ada persoalan dan isu krusial di Papua yang harus diselesaikan. Salah satunya, terkait tingkat kemiskinan yang tinggi. “Oleh karena itu kita perlu meletakan perspektif kebijakan Inpres ini dalam semangat dan desain baru untuk Papua, sesuai arahan Presiden pada Ratas Papua tanggal 11 Maret 2020 lalu,” tutur dia.

Dalam rapat tersebut, Ma’ruf menyampaikan arahan Presiden Jokowi, antara lain perlunya semangat, paradigma dan cara kerja baru untuk menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi rakyat Papua dan Papua Barat. Berkenaan dengan pelaksanaan Inpres tahun 2020, Ma’ruf menekankan soal pendekatan kultural dalam kerangka pembangunan. “Sasaran prioritasnya adalah tujuh wilayah adat,” kata Ma’ruf.

Menurut penulis, saat ini tampaknya dengan meningkatnya perhatian Pemerintah terhadap Papua dan Papua Barat khususnya dengan melalui pemberlakuan Otsus, maka adalah sebuah keniscayaan jika masyarakat Papua harus bangga dan mendukung keberlanjutan Otsus, karena hitungan politis dan ekonomis adalah Papua dan Papua Barat akan lebih sejahtera terus bersama Indonesia dibandingkan mendengarkan ocehan kelompok separatis Papua yang sebenarnya dalam jangka panjang ingin menyengsarakan Papua. Masyarakat Papua harus belajar sejarah dengan Timtim dengan melihat kondisinya saat ini pasca “bercerai” dengan Indonesia.

*) Penulis adalah pemerhati masalah Papua.

Oleh: Made Prawira )*

Peresmian UU Cipta Kerja membawa angin sejuk bagi para pekerja. Penyebabnya, walau mereka akhirnya harus dirumahkan, namun tetap pesangon. Para mantan pekerja juga mendapat jaminan kehilangan pekerjaan. Sehingga mereka bisa bertahan dan tak frustasi karena menjadi pengangguran.

Ketika UU Cipta Kerja diresmikan, maka protes paling keras muncul dari kaum pekerja, baik kerah putih maupun kerah biru. Mereka yang berdemo sebenarnya tak paham apa sebenarnya inti dar UU Cipta Kerja. Karena UU ini justru memakmurkan pekerja dengan standar gaji UMP. Bahkan ketika mereka dirumahkan, masih mendapat jaminan kehilangan pekerjaan, di samping pesangon.

Dalam UU Cipta Kerja, pesangon diberikan sesuai dengan durasi kerja. Jika pegawai yang dirumahkan, bekerja dalam kurun waktu 1 tahun hingga 23 bulan, maka pesangonnya sebesar 2 bulan gaji, dan seterusnya. Penghitungan pesangon ini dirasa sudah cukup adil, karena besarannya sesuai dengan masa kerja seorang pegawai.

Ada jaminan 100% pesangon akan diberikan, dalam UU Cipta Kerja. M Harun, akademisi dari UIN Walisongo Semarang menyatakan bahwa jika ada pengusaha nakal yang tak memberi pesangon akan diancam sanksi pidana. Hukumannya adalah penjara 1-4 tahun atau denda sebesar maksimal 400 juta rupiah. Hal ini merujuk pada pasal 156 ayat 2 dalam UU Cipta Kerja.

Dengan ancaman hukuman ini, maka pengusaha yang akan memecat pekerjanya mau tak mau harus memberi uang pesangon. Karena bukan rahasia lagi, ada oknum nakal yang tak mau memberi pesangon sama sekali. Atau memberi sekadar uang saku yang nominalnya tidak sesuai dengan aturan dari pemerintah.

Ketika pengusaha harus memberi uang pesangon, maka mereka harus berpikir 2 kali jika akan memecat karyawannya seenaknya sendiri. Kadang ada pula oknum lain yang merumahkan pegawai, hanya karena alasan yang subjektif atau terbawa emosi. Padahal kinerjanya selama ini bagus. Boss juga tak bisa memecat pegawai jika ia meminta izin sakit atau mengalami kecelakaan kerja.

Selain pesangon, maka mantan pegawai juga berhak menerima jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). Jaminan ini adalah terobosan baru dari Presiden Jokowi, karena ia tak hanya memberi dana hingga 6 bulan gaji. Namun juga jaminan mendapat pekerjaan baru, yang akan disalurkan melalui bursa kerja. Sehingga mereka akan lekas mendapat pekerjaan baru.

Jaminan kehilangan pekerjaan juga memberi pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dari para pengangguran. Sehingga ketika mereka belum mendapatkan pekerjaan baru, akan punya modal berupa skill. Mereka akan bertransformasi menjadi pengusaha, karena punya modal awal dari pesangon serta keterampilan yang didapat dari pelatihan JKP. Pelatihan itu bisa di bidang IT, tata boga, dan lain-lain.

Fadjar Wisnuwardhani, Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staf Presiden, menyatakan bahwa jaminan kehilangan pekerjaan akan diatur melalui BPJS Ketenagakerjaan. Sumber dana JKP adalah dari pemerintah, iuran jaminan sosial, dan dana BPJS Ketenagakerjaan. Dalam artian, seluruh pekerja memang wajib punya BPJS Ketenagakerjaan, karena manfaatnya dirasakan hingga mereka di-PHK.

Dalam UU Cipta Kerja sudah jelas disebutkan bahwa tiap hak pekerja, bahkan sampai ia dirumahkan, akan dibayarkan oleh pengusaha. Ia tetap akan mendapatkan pesangon sesuai dengan durasi kerja, dan hal ini memukul hoax bahwa dalam UU ini hak pesangon akan dihapus pemerintah. JKP juga jadi penolong karena memberi pelatihan dan informasi lowongan kerja.

Dengan begitu, sudah terbukti bahwa UU Cipta Kerja tak hanya menguntungkan bagi para pengusaha, tapi juga para pekerja. Karena hak pesangon masih tetap diberi, plus JKP. Pemerintah berusaha adil agar tiap warga negara mendapat manfaat dari UU ini, termasuk para pekerja yang baru saja dirumahkan oleh perusahaan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Hasto Pradipta )*

Telah beredar surat somasi dari PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII kepada Pondok Pesantren (Ponpes) Markas Syariah, Megamendung, pimpinan Habib Rizieq Shihab. PTPN VIII meminta Markaz syariah untuk meninggalkan lahan yang disebut miliknya.

Tercatat, surat tersebut tertanggal 18 Desember 2020. Dituliskan, ada permasalah penggunaan fisik tanah HGU PTPN VII, kebun Gunung Mas seluas kurang lebih 30,9 hektar oleh Pondok Pesantren Agrokultur Markaz Syariah sejak tahun 2013 tanpa izin dan persetujuan dari PT Perkebunan Nusantara VIII.

Selain itu, Markaz Syariah diminta untuk menyerahkan lahan tersebut selambat-lambatnya tujuh hari kerja sejak diterima surat ini. Jika somasi tidak diindahkan, maka akan dilaporkan kepada Polda Jawa Barat.

Isi dari surat somasi tersebut adalah :

Sehubungan dengan adanya permasalahan penguasaan fisik tanah HGU PT Perkebunan Nusantara VIII kebun Gunung Mas Seluas +- 30,91 ha yang terletak di Desa Kuta, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor oleh Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah sejak 2013 tanpa izin dan persetujuan dari PT Perkebunan Nusantara VIII, kami tegaskan bahwa lahan yang saudara kuasai tersebut merupakan aset PT Perkebunan Nusantara VII berdasarkan sertifikat HGU Nomor 299 tanggal 4 Juli 2008.

Tindakan saudara tersebut merupakan tindak pidana penggelapan hak atas barang tidak bergerak, larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya dan atau pemindahan sebagaimana yang diatur dalam pasal 385 KUHP, Perpu no 51 Tahun 1960 dan atau Pasal 480 KUHP.

Berdasarkan hal tersebut, dengan ini kami memberikan kesempatan terakhir serta memperingatkan saudara untuk segera menyerahkan lahan tersebut kepada PT Perkebunan Nusantara VIII selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterima surat ini. Apabila dalam waktu 7 hari kerja terhitung sejak diterima surat ini saudara tidak menindaklanjuti maka kami akan melaporkan ke kepolisian cq. Kepolisian Daerah Jawa Barat.

Demikian surat somasi ini disampaikan, atas perhatian dan pengertian diucapkan terima kasih.

FPI juga telah merilis video berisi penjelasan Habib Rizieq mengenai masalah tersebut, intinya, Habib Rizieq mengakui PTPN VIII memiliki hak guna usaha (HGU) yang menjadi Ponpes Markaz Syariah. Namun, tanah itu ditelantarkan selama 30 tahun.

Mengacu pada undang-undang (UU) Agraria, ia berpandangan, jika ada tanah yang terlantar selama 20 tahun tersebut, maka tanah itu bisa menjadi milik penggarap. Ia juga berpandangan HGU bisa batal jika pemilik HGU menelantarkan tanah yang dikelola.

Hak-hak atas tanah sendiri diatur dalam UU nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria. Khusus untuk hak guna usaha diatur pada bagian IV.

Pada pasal 28 UU Ayat 1 dijelaskan, hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagai disebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.

Kemudian, di ayat 2 dijelaskan HGU diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman. Di ayat 3 berbunyi HGU dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah menyatakan secara tegas bahwa tanah milik negara tidak bisa dikuasai oleh perorangan maupun masyarakat.

Juru Bicara Kementerian ATR/BPN M Taufiqulhadi mengatakan, Tanah milik PTPN kembali menjadi negara jika hak kepemilikan PTPN sudah berakhir. Lahan-lahan tersebut tidak bisa dikuasai masyarakat.

Pelepasan hak tanah milik negara amsih bisa dimungkinkan, tetapi harus sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku. Kecuali jika lahan tersebut telah dilepas oleh Menteri BUMN. Untuk dilepaskan oleh BUMN, itu harus diajukan terlebih dahulu.

Hal ini telah jelas bahwa lahan tersebut tengah mengalami sengketa, oleh karena itu FPI haruslah mengembalikan lahan kepada negara, karena tanah milik negara tidak bisa dikuasai oleh perorangan ataupun masyarakat. Sehingga cepat atau lambat FPI harus mengosongkan lahan tersebut untuk kemudian dikembalikan kepada negara.

)* Penulis adalah kontributor Masyarakat dan Jurnalis Bersatu (MAJU)

Oleh : Linggar Binangkit )*

Para ahli dari UGM menemukan alat baru dalam mendeteksi virus covid-19, yang diberi nama GeNose. Jika ia diproduksi massal, maka mengenali pasien corona akan lebih mudah, karena metodenya tak menyakitkan. Selain itu, biayanya juga jauh lebih murah. Ketika makin banyak pasien corona terdeteksi, maka bisa lekas diobati dan pandemi akan segera berakhir.

Pandemi covid-19 sudah kita alami selama hampir 10 bulan. Kita terus berusaha agar tidak ada lagi yang tertular, agar masa yang menyedihkan ini lekas berakhir. Selama ini, untuk mengetes apakah seseorang terinfeksi virus corona, caranya dengan tes rapid atau swab. Karena banyak yang berstatus orang tanpa gejala dan baru ketahuan jika dites salah satunya.

Selain tes rapid dan swab, saat ini ada alternatif lain, yakni tes GeNose. Alat deteksi corona terbaru ini merupakan hasil penelitian dari tim ahli Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Profesor Kuwat Triyana, Ketua Tim Pengembang GeNose menyatakan bahwa alat ini sudah punya izin edar dari Kementrian Kesehatan, sehingga siap untuk diproduksi secara massal.

Profesor Kuwat menambahkan, GeNose bisa membantu penanganan corona melalui screening yang cepat. Penyebabnya karena tes covid-19 bisa dilakukan dalam 3 menit saja. Alat ini bisa dipakai 6 jam, dan mengetesnya hanya dengan embusan nafas. Sehingga prosesnya tidak menyakitkan. Dalam artian, metodenya lebih halus, beda dengan tes swab yang memasukkan alat ke dalam hidung.

Setelah izin edar resmi diberikan, maka tahap selanjutnya adalah memproduksinya secara massal. Target tim pengembang GeNose adalah membuat hingga 10.000 alat, sampai februari 2021. Sehingga akan makin banyak orang yang terdeteksi, apakah ia terkena corona atau tidak. Jika 1 alat bisa mengetes hingga 120 orang sehari, maka yang positif covid akan segera dibawa ke RS.

Untuk memproduksi GeNose secara massal, maka dibuatlah konsorsium yang terdiri dari 5 perusahaan yang berskala nasional. Mereka patungan dalam membuat banyaknya alat tes corona terbaru ini, agar ia tidak hanya jadi protoype. Setelah alat ini jadi, maka masyarakat tidak takut akan biayanya, karena sekali tes hanya butuh 15.000 hingga 25.000 rupiah saja. Sangat terjangkau dan menolong mereka yang kesusahan akibat pandemi.

Nominal ini jauh lebih murah daripada tes rapid atau swab. Tes rapid biayanya mencapai 250.000-350.000 rupiah, sementara tes swab 800.000 – 1.000.000 rupiah. Sehingga mengetes banyak orang dengan GeNose akan menurunkan anggaran pemda dan mempermudah penanganan corona. Karena hasil tes akan keluar hanya dalam hitungan menit.

Bandingkan dengan tes swab yang hasilnya keluar minimal 2 hari kemudian. Pengetesan dengan GeNose yang hasilnya keluar dengan cepat, juga dijamin akurat. Sehingga direncanakan pengetesan corona di tempat umum seperti stasiun, bandara, pasar, dan lokasi lain akan lebih mudah dan praktis. Orang akan mau dites karena tidak usah dicolok hidungnya.

Ditemukannya GeNose adalah terobosan baru dalam penanganan corona. Karena selain hasilnya akurat, keluar dengan cepat, metodenya tidak sakit. Dengan begitu, orang-orang tidak usah takut ketika akan tes, bahkan memaksakan diri untuk memalsukan kertas hasil rapid atau swab. Karena ada beberapa kasus hasil tes yang palsu, atau ternyata memakai jasa calo.

Ketika mengetes corona dengan alat GeNose dipermudah dan dipermurah, maka penanganan pandemi covid-19 akan membaik. Karena alat ini memberi hasil yang keluar dengan cepat. Sehingga ketika ada yang terdeteksi positif corona, akan lekas dilarikan ke RS atau disuruh isolasi mandiri. Banyak orang yang sembuh dari virus covid-19 dan tak ada lagi penularannya, sehingga pandemi cepat berakhir.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Surabaya

Provokasi terhadap masyarakat Papua terbukti masih terus dilancarkan oleh berbagai kelompok. Utamanya mereka berupaya menggiring opini masyarakat lokal, bahwa sejatinya Papua merupakan sebuah Negara, namun direbut oleh kolonial bangsa Indonesia. Padahal hasil Pepera Tahun 1969 jelas menunjukkan bahwa masyarakat setuju bahwa Papua bagian yang sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Direktur Eropa I Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Ida Bagus Made Bimantara, pun mengungkapkan bahwa dunia internasional pun mengakui bahwa tanah Papua merupakan bagian sah integral Indonesia. “Hampir 99,5 pemerintah di dunia mengakui dan menghormati keutuhan Indonesia, menegaskan bahwa Papua bagian Indonesia, hanya satu negara masih mempertanyakan yaitu Vanuatu,” kata Sade, sapaan akrab Ida Bagus Made Bimantara.

Lanjut Sade, Papua saat ini sudah bebas secara politik, dan di sana sudah dijalankan pilkada, pilpres, diberikan hak otonomi khusus, juga pemerintah pusat terus melakukan kebijakan guna memenuhi hak dasar, termasuk hak asasi manusia. Jadi provokasi yang selama ini disuarakan oleh kelompok separatis dan Vanuatu terkait referendum harus dihentikan.

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menentang keras pernyataan yang dilakukan Benny Wenda. Pasalnya, baru-baru ini, Benny Wenda melakukan deklarasi kemerdekaan Papua Barat secara tidak berdasar. Menurutnya, tindakan Benny Wenda dan ULMWP telah melanggar keputusan sah PBB terkait hasil referendum masyarakat Papua yang menetapkan Papua dan Papua Barat sebagai wilayah Indonesia pada 1969.

“Papua dan Papua Barat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia. Olehnya itu, gerakan yang berusaha memisahkan Papua dan Papua Barat dari Indonesia adalah gerakan melanggar konstutusi NKRI dan konstitusi International,” tegas Syarief Hasan.

Sementara itu, Ketua Pemuda Panca Marga Provinsi Papua, Boy Markus Dawir, mengatakan perlu ditegaskan kepada publik bahwa Papua sah dan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Publik harus terliterasi bahwa Papua itu jelas bagian integral Indonesia”, kata Boy.