Oleh : Alfons Jigibalom

Pakar Resolusi Konflik Universitas Parahyangan, Bandung, I Nyoman Sudira dalam menanggapi dinamika yang terjadi di Papua menganggap bahwa kelompok separatis telah menghambat kemajuan bagi Provinsi Papua dan Papua Barat. kelompok separatis di Papua telah menjamah berbagai sektor di masyarakat. Hal ini dilihat dari cukup banyaknya kelompok-kelompok yang mendeklarasikan dirinya untuk mendukung gerakan pro kemerdekaan. “Di Papua ini cukup kompleks ya, kalau dilihat dari kondisi di lapangan, ada kelompok yang namanya KNPB, ULMWP, OPM, bahkan Aliansi Mahasiswa juga ada yang terpengaruh. Mereka ini yang saya sebutkan tidak pernah memberi kontribusi dan malah menghambat,” ujar Sudira.

Menurut Sudira, tidak pernah ada sisi positif yang berasal dari kelompok separatis. “Gini ya, selama ini apa sih catatan yang sudah mereka (kelompok separatis) buat? Mereka tidak pernah memberi nilai positif bagi rakyat Papua. Yang ada hanya menciptakan konflik,” ungkapnya. Sudira mempercayai bahwa kelompok separatis akan terus menggoncang Papua dengan isu-isu yang sengaja diciptakan sebagai bentuk eksistensi gerakan pro kemerdekaan.

Menurutnya, ada hal yang perlu diluruskan dari setiap isu yang diciptakan kelompok separatis, terlebih mayoritas masyarakat di Papua bersiap untuk menyambut Natal. Yang perlu ditekankan sekarang ini adalah situasi di Papua tetap damai, terutama jelang Natal, tidak ada yang perlu dirisaukan. Kecuali memang kelompok separatis tadi kembali menghembuskan isu-isu terkait perlawanan,” imbuhnya.

Pada bagian akhir, Sudira meminta kepada masyarakat khususnya Papua untuk tidak mudah terpengaruh berbagai provokasi yang dilakukan oleh kelompok separatis. Dia menilai hal itu akan menjadikan kegaduhan, karena kelompok separatis sengaja menanamkan konflik di Papua.

Menurut penulis, dari pernyataan yang disampaikan pakar resolusi konflik diatas sudah jelas menggambarkan bahwa kelompok separatis TPN/OPM beserta underbownya yang selama ini menjadi “biang kerok” terus berlanjutnya konflik di Papua dan untuk mendapatkan legitimasi politiknya mereka terus menerus menyudutkan pemerintah, TNI, Polri dan komunitas intelijen sebagai biang keroknya. Sebuah permainan “playing victims” selalu dimainkan oleh kelompok separatis Papua.

Gambaran lebih jauhnya strategi dan cara mereka berjuang juga tidak digubris oleh masyarakat internasional termasuk PBB, karena mereka yakin bahwa Papua akan semakin sejahtera bersama ini, apalagi Presiden Jokowi akan terus memberikan dana Otsus Papua dengan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang ketat sehingga dana yang triliunan rupiah tersebut tidak “diserobot” oleh oknum-oknum bermoral bejat yang selama periode pertama pelaksanaan Otsus Papua belum tersentuh hukum.

Percayalah ke depan mereka jika masih nekat “makan” uang Otsus tanpa pertanggungjawaban yang jelas, sudah pasti akan diseret ke meja hukum. Tidak peduli siapa dia. Percayalah dan waspadalah.

*) Penulis adalah anak muda Papua.

Oleh : Alfisyah Dianasari )*

Pebisnis UMKM juga termasuk pihak yang terkena dampak pandemi. Mereka hampir kolaps karena daya beli masyarakat menurun, sementara tak bisa memperbesar modal usaha untuk mengembangkan bisnisnya. UU Cipta Kerja jadi penyelamat, karena ada klaster investasi yang membuat pengusaha lokal bisa bekerja sama dengan investor asing.

Pandemi covid-19 menjadi bom yang meluluhlantakkan dunia usaha, dan hampir semua pebisnis mengalami penurunan daya jual. Apalagi pengusaha UMKM yang bemodal cekak. Mereka harus memutar otak agar bisa bertahan untuk tetap berjualan, walau keadaan ekonomi global masih belum stabil.

Untuk menolong pebisnis UMKM maka pemerintah membuat klaster UMKM dan klaster investasi, serta klaster kemudahan berusaha di UU Cipta Kerja. Undang-Undang sapujagat ini jadi penolong bagi pengusaha UMKM yang sempat megap-megap, akibat dahsyatnya badai corona. Pasal-pasal dan aturan turunan dari UU ini bisa mengubah wajah dunia usaha.

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia. Titik penting dalam pemulihan perekonomian pada UU ini adalah ia bisa mengembangkan UMKM. Karena ada banyak kemudahan bagi pengusaha kecil dan menengah.

Ida melanjutkan, UU Cipta Kerja juga punya klaster investasi yang bisa memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Sehingga akan mempercepat pemulihan ekonomi di Indonesia. dalam artian penanaman modal asing akan menyuntikkan dana segar dan memperbaiki kondisi finansial di negeri kita.

UU Cipta Kerja juga membantu pengusaha lokal dalam memperoleh izin usaha, karena bisa dilakukan via online, dan hasilnya keluar dalam 7 hari kerja saja. Jika ada izin usaha, maka pebisnis UMKM bisa mengekspor, karena klien di luar negeri selalu mensyaratkan legalitas bisnis. Pasar UMKM akan meluas dan mereka menangguk keuntungan dalam mata uang dollar.

Izin usaha dan investasi berkaitan karena jika ada investor, maka dibutuhkan kemudahan dalam memiliki legalitas. Bukan rahasia lagi jika dulu pengusaha agak malas masuk ke Indonesia karena birokrasi yang membingungkan dan lama. Namun sekarang semua aturan dipangkas, sehingga mereka percaya untuk berinvestasi.

Mengapa investasi sangat dibutuhkan? Pertama, dana dari penanam modal bisa dipakai sebagai bahan bakar dalam mengembangkan bisnis. Kita tahu sendiri, banyak usaha UMKM yang kolaps, padahal berjualan adalah satu-satunya mata pencaharian mereka. Jika ada uang dari investor, maka bisnis itu bisa dibangkitkan kembali dan pengusaha akan semangat bekerja lagi.

Jika bisnis UMKM dibiarkan gugur begitu saja, akan sangat menyedihkan. Karena merek jualan mereka sudah dicintai masyarakat. Selain itu, pengusaha kelas kecil dan menengah adalah tulang punggung pereknomian Indonesia. Penyebabnya karena 90% pebisnis di negeri ini adalah pengusaha UMKM. Jadi, pemerintah berusaha keras agar mereka bangkit kembali.

Pengamat ekonomi Indra Sipayung menyatakan bahwa pentingnya investasi adalah adanya peningkatan mutu sumber daya manusia. Ketika ada investor masuk, maka mereka melakukan transfer knowledge dan akhirnya para pekerja tahu standar kerja di luar negeri yang sangat ketat. Mereka jadi makin disiplin dan rajin belajar hal baru, serta semangat bekerja.

Investasi asing juga diperlukan untuk meningkatkan ekspor. Pengusaha lokal yang bekerja sama dengan penanam modal asing, akan menjual produk hingga ke luar negeri. Penyebabnya karena investor asing memberi standar quality control yang ketat, sehingga layak diekspor. Mereka juga membukakan jalan, karena punya rekanan di luar negeri.

UU Cipta Kerja terbukti memajukan dunia usaha dan investasi. Sehingga pengusaha lokal akan berkolaborasi dengan pebisnis internasional. Akan ada kerjasama yang saling menguntungkan, dan investor memberi transfer knowledge. Sehingga kualitas SDM akan membaik.

)* Penulis adalah pegiat UMKM, tinggal di Depok

Oleh : Firza Ahmad )*

Provokasi FPI semakin meresahkan, sehingga masyarakat menolaknya mentah-mentah. Ormas tersebut tak bisa melakukan modus dengan berdalih sedang membela umat. Padahal yang dilakukan adalah sweeping dan kegiatan lain yang tak berizin. Tindakan premanisme FPI tak dapat ditolerir, sehingga bayak orang minta ia dibubarkan saja.

Akhir tahun, aparat makin menjaga di tempat keramaian dan tempat ibadah. Penyebabnya karena takut ada sweeping dari ormas FPI, yang memang sering tak tahu malu dan seenaknya sendiri dalam melakukan penertiban. Padahal seringkali tindakannya salah sasaran, dan jelas tak berizin. Karena yang berhak melakukannya adalah polisi atau tentara.

Namun para anggota FPI tak kehilangan akal. Mereka memanfatkan WA dan Telegram untuk menyebar berita hoax, sehingga ada narasi yang meninggikan FPI dan merendahkan pejabat, karena ormas itu berani membela umat. Padahal terbalik, seharusnya orma nakal seperti FPI yang dibubarkan, karena gagal membela, malah melakukan kekerasan. Izin ormas ini juga habis sejak 2019.

Para anggota FPI juga memanfaatkan media sosial untuk melakukan provokasi, agar menarik simpati masyarakat. Mereka tahu bahwa kebanyakan orang Indonesia bersosialisasi di Facebook, Twiter, dan Instagram, serta memanfaatkan 3 media tersebut untuk menyebar provokasi dan hoax. Sehingga ada orang yang bersimpati pada tindakan mereka lalu berbalik mencela pemerintah.

Padahal provokasi hanyalah alat untuk mengelabui masyarakat. FPI menampilkan tindakan mereka yang seolah jadi hero dan membela umat. Padahal yang dilakukan adalah hal yang salah, karena sweeping diadakan seenaknya, tanpa izin dari kepolisian. Apa hak mereka untuk melakukan sweeping jelang hari raya agama lain? Padahal bukan pejabat yang berwenang.

Indonesia adalah negara hukum, jadi tindakan FPI tak bisa dibenarkan. Masyarakat di segenap daerah, mulai dari Malang sampai Bandung, juga menolak masuknya FPI ke wilayah mereka. Karena dikhawatirkan akan memecah-belah perdamaian di Indonesia. Ormas tersebut selalu intoleran dan tidak pernah menghormati umat dengan keyakinan yang berbeda.

Selain itu, mereka juga memprovokasi masyarakat untuk mendukung narapidana yang bersalah, yakni sang panglima FPI. Rizieq Shihab memang ditahan di Polda Metro Jaya dan FPI ngotot untuk membebaskannya. Bahkan nekat meminta polisi untuk menggantikan posisinya, agar Rizieq bisa menghirup udara di luar penjara dengan segera.

Jika ada provokasi dari mereka untuk terus mendukung Rizieq Shihab dan tokoh lain yang jadi konconya, yang tersandung 2 kasus sekaligu, di mana akal sehatnya? Apakah sudah kesirep sehingga membela orang yang salah? Jangan sampai ada yang termakan kalimat manis dan rayuan FPI, dan mengaburkan kebenaran begitu saja. Pakailah logika sebelum memberi simpati pada seseorang.

Masyarakat harus wapada pada provokasi FPI, karena saat jurus kekerasan dan sweeping gagal, mereka melakukan jurus playing victim. Tujuannya tentu untuk mencari simpati dan memprovokasi, agar banyak orang yang menangis saat tahu ada pemuka agama yang dipenjara. FPI paham bahwa masyarakat amat sensitif ketika berhubungan dengan hal ini.

Faktanya, jika ada pemuka agama yang masuk bui, bukan berarti pemerintah yang zalim. Karena Rizieq memang harus bertanggung jawab atas perbuatannya, yang mengumpulkan massa saat pandemi dan melakukan pidato hate speech. Tindakannya yang bersalah, bukan berarti semua pemuka agama dilarang berceramah oleh pemerintah dan rakyat lain dilarang bersuara.

Jangan ada lagi yang termakan oleh bujuk rayu dan provokasi FPI. Karena mereka gagal untuk membela umat, malah mencoreng nama umat. Dengan menyebar hoax dan ketegangan di mana-mana. FPI juga selalu memprovokasi masyarakat agar mereka bersimpati. Padahal rakyat sudah hafal modus buaya mereka dan menolak untuk berempati..

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Alfons Jigibalom

Pakar Resolusi Konflik Universitas Parahyangan, Bandung, I Nyoman Sudira dalam menanggapi dinamika yang terjadi di Papua menganggap bahwa kelompok separatis telah menghambat kemajuan bagi Provinsi Papua dan Papua Barat. kelompok separatis di Papua telah menjamah berbagai sektor di masyarakat. Hal ini dilihat dari cukup banyaknya kelompok-kelompok yang mendeklarasikan dirinya untuk mendukung gerakan pro kemerdekaan. “Di Papua ini cukup kompleks ya, kalau dilihat dari kondisi di lapangan, ada kelompok yang namanya KNPB, ULMWP, OPM, bahkan Aliansi Mahasiswa juga ada yang terpengaruh. Mereka ini yang saya sebutkan tidak pernah memberi kontribusi dan malah menghambat,” ujar Sudira.

Menurut Sudira, tidak pernah ada sisi positif yang berasal dari kelompok separatis. “Gini ya, selama ini apa sih catatan yang sudah mereka (kelompok separatis) buat? Mereka tidak pernah memberi nilai positif bagi rakyat Papua. Yang ada hanya menciptakan konflik,” ungkapnya. Sudira mempercayai bahwa kelompok separatis akan terus menggoncang Papua dengan isu-isu yang sengaja diciptakan sebagai bentuk eksistensi gerakan pro kemerdekaan.

Menurutnya, ada hal yang perlu diluruskan dari setiap isu yang diciptakan kelompok separatis, terlebih mayoritas masyarakat di Papua bersiap untuk menyambut Natal. Yang perlu ditekankan sekarang ini adalah situasi di Papua tetap damai, terutama jelang Natal, tidak ada yang perlu dirisaukan. Kecuali memang kelompok separatis tadi kembali menghembuskan isu-isu terkait perlawanan,” imbuhnya.

Pada bagian akhir, Sudira meminta kepada masyarakat khususnya Papua untuk tidak mudah terpengaruh berbagai provokasi yang dilakukan oleh kelompok separatis. Dia menilai hal itu akan menjadikan kegaduhan, karena kelompok separatis sengaja menanamkan konflik di Papua.

Menurut penulis, dari pernyataan yang disampaikan pakar resolusi konflik diatas sudah jelas menggambarkan bahwa kelompok separatis TPN/OPM beserta underbownya yang selama ini menjadi “biang kerok” terus berlanjutnya konflik di Papua dan untuk mendapatkan legitimasi politiknya mereka terus menerus menyudutkan pemerintah, TNI, Polri dan komunitas intelijen sebagai biang keroknya. Sebuah permainan “playing victims” selalu dimainkan oleh kelompok separatis Papua.

Gambaran lebih jauhnya strategi dan cara mereka berjuang juga tidak digubris oleh masyarakat internasional termasuk PBB, karena mereka yakin bahwa Papua akan semakin sejahtera bersama ini, apalagi Presiden Jokowi akan terus memberikan dana Otsus Papua dengan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang ketat sehingga dana yang triliunan rupiah tersebut tidak “diserobot” oleh oknum-oknum bermoral bejat yang selama periode pertama pelaksanaan Otsus Papua belum tersentuh hukum.

Percayalah ke depan mereka jika masih nekat “makan” uang Otsus tanpa pertanggungjawaban yang jelas, sudah pasti akan diseret ke meja hukum. Tidak peduli siapa dia. Percayalah dan waspadalah.

*) Penulis adalah anak muda Papua.

Oleh : Firza Ahmad )*

Provokasi FPI semakin meresahkan, sehingga masyarakat menolaknya mentah-mentah. Ormas tersebut tak bisa melakukan modus dengan berdalih sedang membela umat. Padahal yang dilakukan adalah sweeping dan kegiatan lain yang tak berizin. Tindakan premanisme FPI tak dapat ditolerir, sehingga bayak orang minta ia dibubarkan saja.

Akhir tahun, aparat makin menjaga di tempat keramaian dan tempat ibadah. Penyebabnya karena takut ada sweeping dari ormas FPI, yang memang sering tak tahu malu dan seenaknya sendiri dalam melakukan penertiban. Padahal seringkali tindakannya salah sasaran, dan jelas tak berizin. Karena yang berhak melakukannya adalah polisi atau tentara.

Namun para anggota FPI tak kehilangan akal. Mereka memanfatkan WA dan Telegram untuk menyebar berita hoax, sehingga ada narasi yang meninggikan FPI dan merendahkan pejabat, karena ormas itu berani membela umat. Padahal terbalik, seharusnya orma nakal seperti FPI yang dibubarkan, karena gagal membela, malah melakukan kekerasan. Izin ormas ini juga habis sejak 2019.

Para anggota FPI juga memanfaatkan media sosial untuk melakukan provokasi, agar menarik simpati masyarakat. Mereka tahu bahwa kebanyakan orang Indonesia bersosialisasi di Facebook, Twiter, dan Instagram, serta memanfaatkan 3 media tersebut untuk menyebar provokasi dan hoax. Sehingga ada orang yang bersimpati pada tindakan mereka lalu berbalik mencela pemerintah.

Padahal provokasi hanyalah alat untuk mengelabui masyarakat. FPI menampilkan tindakan mereka yang seolah jadi hero dan membela umat. Padahal yang dilakukan adalah hal yang salah, karena sweeping diadakan seenaknya, tanpa izin dari kepolisian. Apa hak mereka untuk melakukan sweeping jelang hari raya agama lain? Padahal bukan pejabat yang berwenang.

Indonesia adalah negara hukum, jadi tindakan FPI tak bisa dibenarkan. Masyarakat di segenap daerah, mulai dari Malang sampai Bandung, juga menolak masuknya FPI ke wilayah mereka. Karena dikhawatirkan akan memecah-belah perdamaian di Indonesia. Ormas tersebut selalu intoleran dan tidak pernah menghormati umat dengan keyakinan yang berbeda.

Selain itu, mereka juga memprovokasi masyarakat untuk mendukung narapidana yang bersalah, yakni sang panglima FPI. Rizieq Shihab memang ditahan di Polda Metro Jaya dan FPI ngotot untuk membebaskannya. Bahkan nekat meminta polisi untuk menggantikan posisinya, agar Rizieq bisa menghirup udara di luar penjara dengan segera.

Jika ada provokasi dari mereka untuk terus mendukung Rizieq Shihab dan tokoh lain yang jadi konconya, yang tersandung 2 kasus sekaligu, di mana akal sehatnya? Apakah sudah kesirep sehingga membela orang yang salah? Jangan sampai ada yang termakan kalimat manis dan rayuan FPI, dan mengaburkan kebenaran begitu saja. Pakailah logika sebelum memberi simpati pada seseorang.

Masyarakat harus wapada pada provokasi FPI, karena saat jurus kekerasan dan sweeping gagal, mereka melakukan jurus playing victim. Tujuannya tentu untuk mencari simpati dan memprovokasi, agar banyak orang yang menangis saat tahu ada pemuka agama yang dipenjara. FPI paham bahwa masyarakat amat sensitif ketika berhubungan dengan hal ini.

Faktanya, jika ada pemuka agama yang masuk bui, bukan berarti pemerintah yang zalim. Karena Rizieq memang harus bertanggung jawab atas perbuatannya, yang mengumpulkan massa saat pandemi dan melakukan pidato hate speech. Tindakannya yang bersalah, bukan berarti semua pemuka agama dilarang berceramah oleh pemerintah dan rakyat lain dilarang bersuara.

Jangan ada lagi yang termakan oleh bujuk rayu dan provokasi FPI. Karena mereka gagal untuk membela umat, malah mencoreng nama umat. Dengan menyebar hoax dan ketegangan di mana-mana. FPI juga selalu memprovokasi masyarakat agar mereka bersimpati. Padahal rakyat sudah hafal modus buaya mereka dan menolak untuk berempati..

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Dukungan berbagai pihak terhadap upaya Pemerintah melanjutkan realisasi pembangunan di wilayah Papua terus mengalir. Mereka merasa bahwa dengan dilanjutkannya pembangunan maka akan meningkatkan upaya mensejahterakan warga Papua. Ini sejalan dengan harapan warga yang menginginkan kulitas hidup warga meningkat.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengatakan Pemerintah Pusat menaruh perhatian besar pada kemajuan pembangunan di Papua. Untuk itu Pemerintah telah menyiapkan sejumlah skema untuk memajukan Bumi Cenderawasih.

“Intinya, pemerintah menaruh perhatian kepada kemajuan pembangunan di Papua. Ini ditunjukkan dengan pemerintah telah menyiapkan skema untuk memajukan Bumi Cenderawasih,” kata Tito. Sebelumnya Mendagri bersama dengan Menkopolhukam, Panglima TNI yang diwakili Kasum TNI dan Kapolri yang diwakili Wakapolri datang ke Papua untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam keberlanjutan pembangunan.

Tito pun menyebut pembangunan tidak hanya membangun infrastruktur saja, tetapi juga dibidang pendidikan dan kesehatan.

Sementara itu, Ketua Umum Pemuda Adat Papua, Jan Christian Arebo, mengatakan dirinya mengapresiasi setiap upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam memajukan wilayah Papua dengan strategi pembangunan. Hal ini menjadi penting sebagai komitmen Pemerintah menjadikan Papua menjadi daerah yang maju.

“Kami melihat (pemerintah) pusat sudah baik untuk menjalankan pemerintahan di Papua,”ujar Arebo. Arebo beralasan sebab Papua sudah sah menjadi bagian dari Indonesia, sehingga yang dibutuhkan saat ini adalah komitmen untuk berproses menjadikan Papua menjadi daerah yang maju.

Ditempat terpisah, Doktor Ahli Fisika dan Akademisi dari Universitas Cendrawasih, Yane Ansanay juga mengapresiasi langkah-langkah Pemerintah membangun wilayah Papua. Dirinya memberi apresiasi yang tinggi terhadap Inpres Nomor 9 tahun 2020 terkait pemercepatan pembangunan di Bumi Cendrawasih. Hal ini menjadi payung hukum yang jelas agar semua program pembangunan dapat berjalan dengan sukses ke depannya.

“Percepatan di Papua memang dibutuhkan, agar tidak ada ketimpangan antara Indonesia bagian barat dengan timur. Apalagi di Papua dan Papua Barat masih sangat potensial. Keindahan alamnya bisa dijadikan objek wisata dan hasil pertaniannya masih bisa diolah, agar masyarakatnya makin makmur” tutur Yane Ansanay.

Oleh : Edi Jatmiko )*

FPI sudah bertindak keterlaluan, karena membela Rizieq Shihab, padahal ia berstatus tersangka. Pembubaran FPI jadi wacana, karena mereka terus berulah dan melanggar hukum. Kementrian Dalam Negri mengungkapkan bahwa izin FPI tak diperpanjang, sehingga ormas tersebut bisa dibubarkan dengan cepat.
Saat FPI didirikan 22 tahun lalu, masyarakat kaget karena ada ormas yang menjanjikan untuk membela umat.
Namun nyatanya, mereka selalu mengecewakan. Karena bukannya membela umat, malah mengadakan tindakan intoleran dan merusak perdamaian di Indonesia. Selain itu, anggota FPI juga sering berceramah dengan nada anarkis dan meresahkan masyarakat.

Masyarakakat mendukung wacana pembubaran FPI, karena sudah lelah dengan mereka yang playing victim. Ketika kegiatan mereka dibubarkan, misalnya saat mengadakan sweeping tanpa izin dari kepolisian, malah marah dan menuduh aparat macam-macam. FPI juga memaksakan berdirinya negara khilafiyah dan menolak pancasila, sehingga bisa dikategorikan separatis.

Pembubaran FPI juga bisa dilakukan dengan mudah, karena izinnya tidak diperpanjang. Kementrian Dalam Negeri sebagai pihak yang memberi izin ormas, memang tidak memberi perpanjangan, sehingga bisa dikatakan bahwa ormas ini berstatus ilegal. Kapuspen Kemendagri Benny Irwan menyatakan bahwa status izin FPI berakhir di bulan juni tahun 2019.

Benny Irawan melanjutkan, sebenarnya FPI mengurus perpanjangan izin ormas, namun sampai saat ini tak dikabulkan. Penyebabnya karena ada persyaratan yang belum dipenuhi. Sehngga Surat Keterangan Terdaftar (SKT) tak bisa diturunkan. Sementara mantan Menteri Agama Fachrur Razi, saat masih menjabat, menyatakan bahwa FPI masih belum melengkapi AD/ART-nya, sehingga izinnya belum keluar.

Pembubaran FPI yang dilakukan oleh Kemendagri bisa dilakukan dengan cepat. Pertama, karena izin ormas tersebut gagal diperpanjang. Ketika sebuah organisasi dianggap ilegal, maka Kemendagri, Kementrian Hukum dan HAM, serta Kemenag, bisa membubarkannya. Karena izin sangatlah penting, sebagai jaminan bahwa ormas tersebut tidak akan berbuat onar di Indonesia.

Dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 pasal 2, tentang organisasi kemasyarakatan, disebutkan bahwa asas sebuah organisasi kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan pancasila dan UUD 1945. Sedangkan FPI sudah nyata mencederai pancasila dan UUD 1945, dengan memaksakan diri untuk mendirikan negara khilafiyah dan ingin mengganti dasar negara, seenaknya sendiri.

Di sini, perlu tindakan tegas dari Kemendagri untuk menertibkan FPI. Ketika izinnya sudah tak diperpanjang, maka tunggu apa lagi? Daripada mereka melakukan tindakan main hakim sendiri dan mengadakan sweeping tanpa izin, lebih baik dibubarkan saja. Daripada kedamaian di masyarakat terganggu karena ulah oknum yang berjanji untuk membela umat, namun kenyataannya menyakiti umat.

Masyarakat juga sudah mendukung pembubaran ormas tersebut dan mendukung penuh langkah Kemendagri untuk tak hanya menegur, tapi langsung bertindak keras dengan menghentikan segala tindakan FPI di lapangan. Ormas itu bertindak dengan cara premanisme dan melanggar hak orang lain, dengan berdemo dan menyakiti aparat yang sedang berjaga.

Padahal demo yang FPI lakukan di masa pandemi covid-19 amat berbahaya, karena bisa menyebabkan klaster corona baru. Ketika ditertibkan, maka peserta unjuk rasa malah marah-marah, karena merasa haknya untuk menyatakan pendapat malah dilarang. Apa mereka tak takut kena corona? Buktinya dari ratusan pendemo, ada 22 orang yang positif covid, setelah dites rapid.

Saat FPI tak mau ditertibkan dan ditegur baik-baik, maka bubarkan saja segera. Karena mereka terbukti sering melakukan tindakan anarki dan berceramah dengan hate speech. Serta merusak perdamaian antar umat di Indonesia dan selalu mengangkat isu SARA. Pembuabran FPI juga dibolehkan, karena izin orma tersebut tidak diperpanjang lagi oleh Kementrian Dalam Negeri.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Edi Jatmiko )*

Dulu, berbisnis dianggap pekerjaan yang sulit, karena pengusaha harus ulet dan pandai mencari peluang. Setelah mengembangkan bisnisnya, maka ia harus bertarung dengan birokrasi dan perizinan yang memusingkan. Namun saat ini ada harapan baru bagi pebisnis, karena UU Cipta Kerja memudahkan mereka dalam memperoleh legalitas usaha.

Masyarakat di Indonesia lebih banyak yang jadi pegawai daripada pengusaha, dan jumlah pebisnis hanya 3% dari seluruh WNI. Penyebabnya karena mereka kelelahan dengan pola kerja pengusaha yang berbeda dari pekerja kantoran. Belum lagi jika tersandung masalah perizinan. Jadilah cita-cita untuk jadi pengusaha kawakan menjadi ciut, padahal dunia bisnis menjanjikan masa depan yang cerah.

Padahal Indonesia butuh lebih banyak pengusaha untuk membangun negri. Untuk membantu mereka agar memiliki kepastian hukum dalam berbisnis, maka pemerintah meresmika UU Cipta Kerja pada bulan oktober 2020. Karena dalam UU ini ada klaster kemudahan berusaha, sehingga memudahkan langkah para pebisnis untuk mengembangkan usahanya.

Airlangga Hartarto, Menko Bidang Perekonomian menyatakan bahwa UU Cipta Kerja memberi kepastian hukum dan kemudahan dengan adanya standar, khususnya terkait dengan persyaratan dan proses perizinan berusaha. Tujuannya untuk menghindari penyimpangan dalam proses perizinan berusaha.

Penyimpangan yang dimaksud oleh Menteri Airlangga adalah ulah para oknum nakal yang sering mengutip pungutan liar (pungli) bagi pengusaha yang akan mengurus perizinan. Jika mereka ingin legalitas lekas selesai, maka harus menyetor uang hingga jutaan rupiah. Padahal pungli itu belum termasuk biaya izin HO yang mahal. Korupsi ini sudah dilakukan bertahun-tahun.

Jika UU Cipta Kerja dan aturan turunannya benar-benar dilakukan di lapangan, maka oknum nakal tersebut tak bisa beraksi lagi. Penyebabnya karena saat ini legalitas usaha bisa diurus via online, dan bisa selesai maksimal 7 hari kerja. Sehingga memperkecil penyimpangan berupa pungli, korupsi, dan kongkalingkong antara oknum dan pengusaha.

Airlangga melanjutkan, dalam UU Cipta Kerja perizinan diubah menjadi berbasis resiko, bukan lagi berbasis izin. Jika perizinan berbasis resiko, maka pengawasannya berdasarkan kegiatan bisnisnya. Jika ada pelanggaran dan tidak memenuhi syarat, maka seorang pengusaha bisa ditindak. Misalnya ketika ia meminta izin usaha warung kecil, ternyata praktiknya menjadi supermarket besar.

Dalam perizinan berbasis resiko, maka ada 3 kategori legalitas: resiko besar, sedang, dan rendah. Pengusaha UMKM masuk dalam resiko rendah, karena lahan yang ditempati relatif kecil dan resikonya minim. Sehingga ia tak harus mengurus izin HO, cukup dengan nomor izin berusaha (NIB).

Jika ia sudah punya NIB, maka akan lega karena usahanya sudah berizin. Sehingga warungnya tak bisa seenaknya dihalau oleh oknum nakal. Karena menurut hukum, bisnisnya sudah berizin dan tak melanggar aturan. Legalitas sangat penting sebagai identitas bahwa bisnis itu adalah usaha yang dikelola secara profesional.

Selain itu, ketika legalitas usaha sudah ada dalam genggaman, seorang pengusaha bisa mendapatkan izin ekspor dengan mudah. Karena salah satu syarat dalam mengekspor adalah memiliki legalitas bisnis. Ketika ia bisa menjangkau pasar global, maka usahanya akan lebih maju dan mendapatkan lebih banyak penghasilan.

Ketika ia mengembangkan usahanya dan sudah masuk ke pasar global, maka butuh karyawan lagi, untuk menambah kapasitas produksi. Sehingga pebisnis bisa mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Oleh karena itu, UU Cipta Kerja sangat penting karena menguntungkan pengusaha sekaligus pekerja.

Pengusaha sangat diuntungkan oleh UU Cipta Kerja karena ada klaster kemudahan berusaha, sehingga mereka mendapatkan legalitas dengan mudah. Perizinan bisa diurus lewat situs, sehingga menghemat waktu dan biaya transportasi. Legalitas juga lekas selesai, sehingga mereka bisa lega karena usahanya sudah berizin dan bisa dikembangkan di masa depan.

)* Penulis adalah pengamat sosial politik

Oleh : Daniel Alfred Pagawak )*

Sejak 2002 Provinsi Papua dan Papua Barat telah memperoleh dana Otsus hingga kini mencapai Rp 126,99 triliun. Karena DAU juga terus meningkat tiap tahun anggaran, dana per tahun yang mulanya sebesar Rp 1,38 triliun pada 2002, melonjak mencapai Rp 13,05 triliun pada 2020. Jangka waktu kucuran dana yang diamanatkan UU Otsus tersebut selesai tahun depan.

Staf Khusus (Stafsus) Presiden, Billy Mambrasar, yang menilai otsus Papua berhasil meningkatkan pendidikan anak-anak Papua. “Semangat untuk alokasi otsus itu paling tinggi untuk pendidikan, saya berasal dari keluarga tidak mampu tapi bisa menempuh pendidikan tinggi menggunakan dana otsus,” ujar Billy di Jakarta, belum lama ini.

Billy tidak sendiri. Vanda Astri Korisano dan Martha Itaar, dua putri Papua juga berhasil jadi pilot maskapai nasional Garuda Indonesia setelah berkuliah Nelson Aviation College, New Zealand dibiayai dana Otsus Papua. Ratusan mahasiswa Papua juga saat ini tengah dikirim belajar ke luar negeri dengan dana otsus.

Pada 2020, Pemprov Papua mengucurkan beasiswa dokter spesialis yang menjaring 112 dokter asli Papua. Sementara 471 pelajar SMA juga dibiayai menempuh sekolah tinggi. Program serupa telah berjalan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada 2019, dari total 425 siswa yang lulus beasiswa, 161 diantaranya dibiayai belajar ke luar negeri dan 264 di dalam negeri.

Data-data juga menunjukkan ekses buruk kurang adanya grand design dan tidak seriusnya monitoring evaluasi dan pengawasan terhadap realisasi atau kucuran dana Otsus tergambar secara jelas selama 18 tahun dana Otsus Papua mengucur, namun kurang berhasil menyentuh outcome yang signifikan. Pada 2019, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS) masih menempatkan Papua (60,84) dan Papua Barat (64,70) di posisi paling bawah se-Indonesia. Angka itu jauh di bawah rerata nasional senilai 71,92 pada tahun yang sama.

Pada 2020, BPS juga mencatat angka buta huruf di Papua pada usia 15 tahun ke atas mencapai 22,10 persen, turun dari 25,54 persen pada 2003. Penurunan itu tak sebanding dengan kondisi rerata nasional yang turun dari 10,21 persen hingga ke 4,00 persen dalam periode yang sama.

Menilik angka partisipasi murni (APM) sekolah dasar, pada 2020 hanya Papua sendirian yang di bawah 90 persen dengan angka 79,34 persen, jauh di bawah rerata nasional sebesar 97,69 persen. Angka itu turun dari 83,86 persen pada 2003 sementara rerata nasional mengalami peningkatan dari 92,55 persen pada tahun yang sama.

Untuk APM pada SMP dan setingkat, di Papua 47,81 persen pada 2003 dibandingkan 63,49 persen rerata nasional. Saat rerata nasional berhasil naik hampir 20 persen menjadi 80,12 persen, AMP tingkat SMP di Papua hanya naik sepuluh persen jadi 57,95 persen. Serupa juga di tingkat SMA, AMP Papua naik 14 persen dari 30,11 persen pada 2003 menjadi 44,31 persen sementara rerata nasional naik 20 persen dari 40,56 persen ke 60,67 persen.

Sementara dalam laporan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) yang dilansir Kementerian Kesehatan pada 2019 lalu, Papua dan Papua Barat masih nomor buncit. Pada 2018, Papua mencatat IPKM 0,4888 poin sementara Papua Barat mencatat angka 0,5491. Angka itu lebih rendah dari capaian nasional sebesar 0,6087. Kenaikan poin di Papua dan Papua Barat sepanjang lima tahun sejak 2013 juga lebih rendah dari kenaikan nasional. IPKM dihitung berdasarkan sejumlah indikasi. Salah satu penilaiannya datang dari Sub Indeks Pelayanan Kesehatan. Dalam hal ini, Papua dan Papua Barat juga di posisi paling bawah sejak awal penghitungan dengan metode baru pada 2010.

Pada 2018, skor Papua sebesar 0,3166 dan Papua Barat 0,3724, jauh di bawah rerata nasional pada 0,4398. Merujuk laporan Kemenkes, skor Sub Indeks Pelayanan Kesehatan di Papua adalah yang paling rendah dibanding sub indeks lainnya.

Sejauh ini, rancangan revisi UU Otsus sudah diserahkan pemerintah ke DPR. Pembahasannya dijadwalkan Januari 2021. Artinya, tahun depan dinamika di Papua akan sangat kental diwarnai isu kelanjutan otsus ini. Jika menengok dinamika serupa menjelang pembentukan UU Otsus, ia menyimpan potensi kerawanan tersendiri. Yang harus dilakukan adalah apakah Komisi II DPR RI ataupun Baleg atau Panja yang akan membahas revisi UU Otsus Papua harus menyelesaikan dengan cara secepatnya, agar ada payung hukum pengucuran dana Otsus, jika tidak maka kelompok separatis akan mendapatkan “pintu masuk” mengacaukan Papua. Disamping itu, masyarakat Papua harus yakin bahwa keberlanjutan Otsus ke depan akan lebih baik, karena mekanismenya akan semakin ditata bahkan diperkirakan PP terkait masalah ini akan dibuat sedetail mungkin oleh pemerintah untuk menutup celah dana Otsus yang sangat besar tidak digerogoti oleh oknum-oknum bejat dan tidak nasionalis. Semoga.

*Penulis adalah pemerhati masalah Papua.

Oleh : Raavi Ramadhan )*

Varian baru mutasi Covid-19 yang pertama kali ditemukan di Inggris kini sudah masuk ke Australia. Pemerintah pun telah mengambil sejumlah langkah preventif guna mencegah masuknya varian bau tersebut ke Indonesia. Di samping itu, masyarakat juga diharapkan dapat terus waspada dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Dicky Budiman selaku Epidemiolog dari Universitas Grifith, menyatakan pemerintah Indonesia harus segera mengambil kebijakan khusus dalam merespons varian baru virus corona SARS-Cov-2 di Inggris. Dia meminta agar pemerintah dapat meningkatkan penelusuran genom virus SARS-Cov-2 di Indonesia.

Dicky menuturkan mutasi pada virus adalah hal yang normal dan umum terjadi. Dalam satu bulan, virus biasanya bermutasi sebanyak satu hingga tiga kali. Sedangkan varian baru di Inggris, dirinyya mengatakan kecepatan mutasinya hingga 17 kali.

Kecepatan mutasi tutur Dicky akan mempengaruhi virus efektif dan efisien menginfeksi. Sehingga, laporan dari pemerintah Inggris menyebutkan bahwa tingkat penularan virus itu sebesar 70 persen.

Lebih lanjut, Dicky membeberkan tingkat pertumbuhan virus corona SARS-CoV-2 harian di Indonesia berkisar 20 persen. Jika varian baru dari Inggris masuk ke Indonesia, dirinya memprediksi bisa membuat pertumbuhan kasus harian meningkat tiga kali lipat.

Di sisi lain, Dicky membenarkan belum ada laporan varian baru virus corona SARS-Cov-2 di Inggris meningkatkan keparahan. Namun, varian itu berpotensi meningkatkan beban rumah sakita karena jumlah pasien positif meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya tingkat kematian yang juga semakin tinggi karena tidak tertangani.

Dicky menambahkan mutasi virus bukan merupakan virus jenis baru. Dia berkata mutasi itu hanya membuat virus menjadi berubah bentuk.

Ia mengingatkan, mutasi tersebut berpotensi terjadi pada wilayah yang tidak bisa mengendalikan penularan. Semakin banyak virus, Dicky menyebut semakin besar virus bermutasi. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi yang sama.

Lebih dari itu, dia menegaskan 3M dan 3T harus terus diterapkan di tengah situasi saat ini. Adapun soal pembatasan akses perbatasan juga merupakan hal yang perlu dipikirkan.

Penemuan Kasus Infeksi mutasi virus corona (Covid-19) baru di Inggri memicu kewaspadaan dan kekhawatiran dunia. Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson juga memperingatkan, virus corona baru ini 70 persen lebih cepat menular.

Johnson menganggap kemunculan jenis baru virus corona ini menjadi penyebab lonjakan penularan Covid-19 di London dan selatan Inggris dalam beberapa waktu terakhir.

Puluhan negara segera memberlakukan larangan dan pembatasan kedatangan (travel ban) turis dari/ke Inggris demi mengantisipasi penyebaran kasus Covid-19 yang disebabkan jenis baru virus corona baru tersebut. Mulai dari Kanada, Prancis, Rusia, Argentina, Belanda, Ceko, Estonia, Denmark, Hong Kong, Iran, Maroko, Turki, India, Australia hingga Indonesia melarang masuknya warga negara Inggris.

Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, mengatakan bahwa pemerintah melarang WNA dari Inggris memasuki wilayah Indonesia baik secara langsung maupun transit dari negara lain.

Namun, bagi WNA dan WNI dari wilayah Eropa dan Australia serta WNI dari Inggris diberikan pengecualian untuk tetap bisa masuk ke wilayah Indonesia dengan syarat, yakni harus menunjukkan hasil negatif tes menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) di negara asal yang berlaku maksinal 2 x 24 jam sebbelum jam keberangkatan.

Setelah hasil PCR negatif, WNA dan WNI dari Eropa dan Australia serta WNI dari Inggris harus melakukan karantina selama minimal lima hari di tempat akomodasi karantina khusus yang telah disediakan oleh pemerintah.

Wiku menyebut, pemerintah telah menyediakan 17 hotel dengan kapasitas 3.570 kamar sebagai tempat isolasi mandiri. Setelah itu, mereka wajib melakukan tes PCR ulang. Apabila hasilnya negatif, maka pelaku perjalanan WNA non-Inggris itu diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanannya di Indonesia.

Meski negara-negara telah ramai menutup perbatasan dari Inggris, mutasi virus corona tersebut sudah terdeteksi di sejumlah negara Eropa.

Lembaga Pusat Pencegahan dan Pengendalian Wabah Eropa (ECDC) menyatakan, infeksi virus corona jenis baru telah ditemukan di beberapa negara di Benua Biru seperti Islandia, Denmark dan Belanda.

Sementara itu, beberapa media lokal juga telah memberikan laporan kasus penularan serupa juga telah terdeteksi di Belgia dan Italia dalam beberapa hari terakhir.

Kewaspadaan tetap harus dijaga, selain juga mematuhi protokol kesehatan yang sudah menjadi himbauan pemerintah seperti menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangah. Karena kewaspadaan inilah yang dapat menjaga diri kita dari ganasnya virus corona.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini