Oleh : Timotius Gobay )*

Keamanan menjadi masalah krusial di Wilayah Papua, terutama jelang Tahun Baru karena biasanya dalam momen tersebut banyak masyarakat beraktifitas untuk memenuhi segala kebutuhannya. Masyarakat pun diimbau untuk ikut menjaga keamanan di Papua, sehingga momentum tersebut dapat berlangsung aman tanpa menimbulkan gangguan Kamtibmas maupun penambahan kasus baru Covid-19.

Demi menjaga keamanan di wilayah Papua, Kepolisian Resor Mimika Papua melarang warga setempat untuk membunyikan petasan dalam menyambut Tahun Baru 2021.

Kapolres Mimika AKBP IGG Era Adhinata memngatakan, sesuai aturan tidak diperbolehkan untuk menjual dan membunyikan petasan, kecuali bunga api atau kembang api.

Masyarakat harus bisa membedakan mana yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan. Jika petasan itu dilarang. Ada aturannya. Yang diperbolehkan itu hanya kembang api, tutur Era Adhinata.

Sehubungan dengan hal tersebut, jajaran kepolisian setempat akan mengecek di tempat-tempat yang menjual petasan dan bunga api yag ada di kota Mimika.

Petasan dilarang karena menimbulkan bunyi yang besar sehingga sangat mengganggu kenyamanan warga. Izin produknya juga tidak ada.

Dirinya juga meminta dukungan dari seluruh komponen warga Mimika agar ikut terlibat aktif dalam upaya menjaga dan menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan damai di kota Mimika selama bulan Desember, utamanya saat perayaan Tahun Baru.

Sementara itu, ratusan ribu personel gabungan baik TNI, Polri bersama instansi terkait akan bertugas mengamankan pergantian tahun.

Dalam pelaksanaan pengamanan Natal dan Tahun Baru (Nataru), Polri telah menerjunkan 83.917 personel Polri, 15.842 personel TNI, serta 55.086 personel instansi terkait lainnya.

Personel tersebut akan ditempatkan pada 1.607 pos pengamanan untuk melaksanakan pengamanan terkait gangguan kamtibmas dan kamseltibcar lantas, serta 675 pos pelayanan untuk melaksanakan pengaman di pusat keramaian, pusat belanja, stasiun, terminal, bandara, pelabuhan.

Sedangkan personel yang terlibat dalam operasi lilin Matoa 2020 sebanyak 1.873 personel Polda Papua dan Polres Jajaran diantaranya Polda Papua sebanyak 313 personel dan Polres jajaran sebanyak 1560 personel.

Hal tersebut terpantau saat Polda Papua beserta Polres jajaran dengan didukung instansi terkait dan mitra kamtibmas lainnya melaksanakan operasi kepolisian terpusat dengan Sandi Operasi “Lilin-Matoa-2020” yang dilaksanakan selama 15 hari di seluruh wilayah hukum Polda Papua.

Perayaan Natal dan Tahun Baru oleh masyarakat secara universal dirayakan melaui kegiatan Ibadah dan perayaan pergantian tahun di tempat-tempat wisata, yang akan meningkatkan aktifitas pada pusat keramaian.

Terhadap peningkatan aktifitas masyarakat ini tentu saja sangat berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas, gangguan kamseltibcar lantas dan pelanggaran terhadap protokol kesehatan Covid-19.

Oleh karena itu, Polri menyelenggarakan Operasi Lilin-2020 yang akan dilaksanakan selama 15 hari, mulai dari 21 Desember 2020 hingga 4 Januari 2021, dengan mengedepankan kegiatan promotif dan preventif secara humanis, serta penegakan hukum secara tegas dan profesional.

Tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19, sehingga masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan rasa aman dan nyaman.

Kapolri menegaskan, bahwa pengamanan ini tidak boleh dianggap sebagai agenda rutin tahunan biasa, sehingga menjadikan kita cenderung underestimate dan kurang waspada terhadap setiap dinamika perkembangan masyarakat, apalagi di masa pandemi Covid-19 saat ini, kita harus lebih peduli.

Ia mengingatkan, agar kegiatan perayaan Natal dan Tahun Baru tidak menimbulkan klaster-klaster baru penyebaran Covid-19.

Sementara itu, masyarakat di Kabupaten Yakuhimo, Papua diminta untuk tidak mengadakan pesta saat malam perayaan Tahun Baru 2021. Tujuannya adalah untuk menjaga kondusifitas daerah dan mencegah penyebaran Covid-19. Karena itu protokol kesehatan harus tetap diterapkan di setiap aktifitas masyarakat.

Kapolres Yakuhimo, AKBP Deni Herdiana mengatakan, saat ini daerahnya masih berada dalam status Pndemi Covid-19. Oleh karena itu, protokol kesehatan harus tetap diterapkan di setiap aktifitas masyarakat.

Kemudian, untuk menjaga agar situasi di wilayah Yakuhimo agar tetap kondusif dan aman, AKBP Deni berharap, masyarakat tidak mengonsumsi minumal beralkohol (miras) serta menyalakan petasan atau kembang api.

Keamanan di wilayah Papua merupakan hal yang sangat penting untuk menjadi perhatian, hal ini dikarenakan banyaknya potensi yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan di wilayah Papua.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Gorontalo

Oleh : Deka Prawira )*

UU Cipta Kerja akan makin lengkap dengan aturan turunannya, yang terdiri dari 44 peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Pemerintah akan mempercepat penerapan aturan ini, agar masyarakat lekas mendapat manfaatnya. Sehingga mereka akan memiliki kehidupan dan perekonomian yang lebih baik.

UU Cipta Kerja sudah diresmikan sejak oktober 2020 lalu, namun penyusunan aturan turunannya masih belum selesai. Karena dalam pembuatannya, masih berkoordinasi dengan lembaga terkait. Dalam penyusunan ini, maka masyarakat bisa membaca sebagian draft dari 44 peraturan presiden dan peraturan pemerintah, di situs resminya.

Setelah disusun, maka pemerintah akan berusaha mempercepat proses pembuatannya, agar lekas diterapkan di lapangan. Menurut Suswijono Moegiarso dari Kantor Staf Presiden, target selesainya aturan turunan dari UU Cipta Kerja adalah maksimal 1 februari 2021. Sedangkan draft perppu dan perpres akan ditandatangani Presiden Jokowi pada pertengahan januari 2021.

Aturan turunan UU Cipta Kerja menjadi pelengkap, dan disusun oleh lembaga dan kementrian yang berkaitan. Sehingga hasilnya benar-benar akurat dan memudahkan kehidupan masyarakat, untuk memperbaiki perekonomian mereka. Karena pemerintah menolong melalui klaster kemudahan berusaha, UMKM, klaster investasi, dan lain-lain.

Proses pembuatan aturan turunan dibuat transparan, sehingga tidak ada oknum yang menyudutkan, dan berkata bahwa pemerintah membuat peraturan secara diam-diam. Bahkan masyarakat juga boleh memberi masukan terhadap aturan turunan UU Cipta Kerja, di kolom yang disediakan, sampai batas waktu tertentu. Hal ini menunjukkan sisi demokratis pemerintah.

UU Cipta Kerja menjadi UU yang spektakuler karena mengubah berbagai sektor, mulai dari investasi, ekonomi, hingga UMKM. Oleh karena itu, masyarakat menanti aturan turunan dari UU tersebut, agar segera diterapkan di lapangan. Sehingga ada proses pemotongan alur birokrasi yang bisa memangkas aturan menjadi lebih simple dan memudahkan banyak orang.

Pemotongan alur birokrasi memang menjadi janji Presiden Jokowi, setelah beliau dilantik jadi Presiden di periode 1 lalu (2014). Peraturan yang terlalu rumit akan berdampak buruk, karena masyarakat akan malas untuk mengurus legalitas, akibatnya usaha mereka tak berizin. Banyak orang juga malas menaati aturan karena sudah terbayang birokrasi yang memusingkan.

Ketika brokrasi dipangkas dan aturan turunan diterapkan, maka akan memperkecil peluang untuk korupsi. Karena tak ada lagi oknum yang meminta uang pelicin, agar izin usaha pebisnis lekas keluar. Sehingga aturan turunan memang harus diselesaikan secepatnya, agar KKN diberantas dan sistem pemerintahan menjadi jauh lebih baik. Tak ada lagi koruptor yang berani nakal, karena dijewer oleh UU Cipta Kerja dan aturan turunannya.

Selain itu, jika UU Cipta Kerja dan aturan turunannya lekas diterapkan, maka kita optimis akan melewati pandemi dengan berhasil. Karena berkat pasal-pasal dan perpres serta perppu tersebut, investor asing akan masuk ke Indonesia. Mereka tertarik akan membangun pabrik baterai dan produk lain, sehingga membuka banyak lapangan kerja baru, karena merupakan industri padat karya.

Mereka yang di-PHK akibat efek pandemi akan punya pekerjaan baru. Akan ada efek domino positif, di mana masyarakat sekitar pabrik juga kecipratan rezeki. Misalnya pemilik warung makan, tukang parkir, pedagang asongan, pebinis kos-kosan, laundry, dan lain-lain. inilah efek dari dahsyatnya UU Cipta Kerja dan 44 aturan turunannya, yang bisa mengalirkan rezeki ke mana-mana.

Percepatan aturan turunan dari UU Cipta Kerja membawa harapan baru di tengah birunya pandemi. Penyebabnya karena mereka akan membawa masuk investor asing, yang akan membuka usaha baru dan mengurangi jumlah pengangguran. Selain itu, jika UU ini dan aturan turunannya diterapkan, akan memotong alur birokrasi menjadi lebih simple.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Zakaria )*

Penemuan corona jenis baru di Inggris, membuat kita makin waspada, agar tak ada korban yang tertular. Pemerintah berusaha keras mengantisipasi agar virus covid-19 varian baru ini tidak masuk ke Indonesia, dengan melarang kedatangan warga negara Inggris. Selain itu, masyarakat harus lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

Pandemi yang dimulai bulan maret 2020 lalu, belum juga usai. Angka pasien corona di Indonesia masih di atas 5.000 orang per hari. Malah sekarang ada virus jenis baru yang ditemukan di Inggris, dan mereka bermutasi jadi lebih ganas. Bahkan diklaim menyerang 70% lebih cepat daripada covid-19 versi lama.

Corona jenis baru ini sudah menyebar, tak hanya di negerinya Ratu Elizabeth, namun menular sampai ke Afrika Selatan, Israel, bahkan Singapura. Masyarakat makin takut akan tertular virus ini, karena posisi Singapura dekat dengan Indonesia. Pemerintah mencegah kepergian corona jenis baru ke Indonesia, dengan beberapa cara.

Letjen TNI Doni Monardo, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 menyatakan bahwa untuk mengantisipasi masuknya corona jenis baru adalah dengan melarang warga negara Inggris atau yang habis bepergian dari sana, untuk masuk ke Indonesia. Jika dulu mereka yang habis dari Inggris wajib dites swab dan karantina 14 hari, maka sekarang dilarang keras untuk masuk ke negeri ini.

Pelarangan ini bukan berarti sebuah diskiriminasi, namun sebuah upaya pencegahan agar corona jenis baru tidak masuk ke Indonesia. Karena bisa jadi virus ini belum terdeteksi oleh alat tes swab, karena jenisnya berbeda. Selain itu, mutasi virus sangat berbahaya, karena bisa menular ke orang lain 70% lebih cepat dari biasanya. Bahkan bisa menyebabkan kematian.

Netty Prasetiyani, anggota Komisi IX DPR RI meminta pemerintah untuk lebih waspada ketika ada virus corona jenis baru. Jangan sampai terlambat untuk mengatasinya, karena lebih berat efek klinisnya. Bahkan mengurangi efektivitas vaksinasi. Dalam artian, Menteri Kesehatan yang baru (Budi Gunadi Sadikin) wajib bergerak cepat dalam menahan laju virus corona jenis baru.

Pernyataan Netty menjadi sebuah peringatan keras, agar tidak ada serangan corona gelombang kedua. Meskipun belum ada laporan pasien corona yang terkena virus covid-19 jenis baru, namun tidak boleh lalai sedikitpun. Karena orang tanpa gejala semakin banyak dan mereka tak tahu bahwa terkena corona, jika tidak dites rapid atau swab.

Publik wajib paham apa saja gejala corona jenis baru. Jika dulu pasien covid tidak memiliki kemampuan mencium aroma dan suhu badannya tinggi, maka sekarang ada beberapa ciri lagi. Mereka merasakan kelelahan yang amat sangat, kehilangan nafsu makan, dan delirium. Delirium adalah sebuah kondisi di mana tubuh mengalami kebingungan, bahkan linglung dan halusinasi.

Masyarakat juga wajib mencegah penularan corona dan selalu disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan. Pemerintah sudah sering mensosialisasikan gerakan 3M: memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Jangan lupa bawa masker cadangan, tisu basah beralkohol, dan hand sanitizer di dalam tas, saat keluar rumah.

Ingatlah pepatah lama: mencegah lebih bak daripada mengobati. Lebih baik repot sedikit dengan mencuci masker kain tiap hari atau membeli lusinan masker siap pakai, menyediakan hand sanitizer di dalam tas tiap anak, dan jarang keluar rumah kecuali untuk urusan yang penting. Daripada nantinya kena corona karena tidak disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan.

Mutasi virus covid-19 membuat masyarakat semakin waspada akan penularan corona, dan kita wajib mengantisipasi agar tidak ada serangan gelombang kedua. Penerbangan dari Inggris dihentikan untuk sementara. WN Inggris atau orang yang habis berkunjung ke sana, tak boleh masuk ke Indonesia saat pandemi. Masyarakat juga diminta disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan, agar tidak ada lagi penularan corona.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Made Raditya )*

FPI kembali berbuat onar karena ketahuan mencaplok lahan milik negara. Mereka mengklaim bahwa tanah itu sudah dibeli, namun tidak ada sertifikat sebagai bukti. Publik makin tidak bersimpati pada ormas itu, karena bertindak seenaknya sendiri dan merugikan negara.

Setelah sang panglima dicokok, FPI kembali jadi headline. Kali ini mereka terciduk dengan semena-mena mengambil alih tanah milik PTPN VII di area Afdeling Cikopo Selatan Perkebunan Gunung Mas, Megamendung, Kabupaten Bogor. Tak tanggung-tanggung, luas tanah yang diserobot sebesar 30,91 hektar. Di atas tanah itu sudah berdiri bangunan untuk Markaz FPI.

Pengambilalihan tanah milik perusahaan negara itu tentu melanggar hukum, karena sertfikat tanahnya masih atas nama PTPN. Mereka bisa ditindak karena membuat bangunan tanpa izin dan merugikan aset PTPN. Gedung yang sudah berdiri bisa diancam dirubuhkan, karena dianggap bangunan liar.

Perwakilan tim kuasa hukum FPI mengelak tuduhan penyerobotan, karena mereka sudah membayar tanah tersebut kepada petani yang mengolah lahan tersebut. Namun buktinya hanya selembar kuitandsi dan surat tanda oper alih lahan dari warga bernama Beni. Spontan pernyataan itu ditertawakan masyarakat, karena mereka tak memiliki sertifikat seperti HGB dan HGU.

Bagaimana bisa seseorang membeli tanah sedemikian luasnya tanpa meminta sertifikat resmi? Jangan-Jangan mereka yang ditipu oleh orang yang mengaku pemilik lahan? FPI katanya punya tim ahli hukum, tapi tidak memahami hukum. Walau sudah tak difungsikan, bukan berarti jadi lahan liar, karena status hukum tanah itu tetap milik negara.

PTPN lalu mensomasi FPI karena mengambil tanah negara tanpa izin, dan markaz syariah milik mereka terancam digusur. Namun ormas itu ngotot dan berkata bahwa lahan itu sudah tak digunakan selama 25 tahun. Padahal menurut sejarahnya, lahan milik PTPN itu yang dulunya diambil alih oleh warga, lalu dibeli oleh FPI.

Gunara, mantan Direktur Manajemen Aset PTPN VII menerangkan bahwa lahan milik FPI itu, menurut sejarahnya, adalah kepunyaan negara yang diserobot oleh penduduk sekitar. Dari total 1.623 hektar lahan itu, yang diambil alih secara sepihak mencapai 352 hektar. Mereka tak bisa mengelak, karena di BPN, sertifikat tanah itu masih atas nama PTPN.

Kasus ini membuat masyarakat heran karena ormas seperti FPI mendirikan markas sekaligus tempat pengajaran di atas lahan yang ternyata berstatus ilegal. Bagaimana bisa mereka mendapatkan keberkahan, jika mengambil alih tanah seenaknya sendiri? Tak heran makin banyak orang yang ingin ormas ini dibubarkan, karena berkali-kali merugikan negara dan berbuat onar.

FPI juga tak bisa beralasan jika banyak lahan negara yang diserobot karena tak difungsikan lagi, dan menanyakan mengapa hanya mereka yang dipermasalahkan? Penyebabnya karena bukan kapasitas mereka untuk mengurusinya. Untuk apa mencampuri masalah negara jika tidak punya jabatan apa-apa di pemerintahan? Mereka hanya bisa menyerang tanpa memiliki bukti otentik.

Indonesia adalah negara hukum, jika FPI melanggar hukum, maka harus ditindak. Mereka tak bisa lagi playing victim dan berakting kembali sambil meminta belas kasih publik, bahwa kasus di Megamendung ini adalah kriminalisasi pemuka agama. Karena yang bersalah adalah seorang warga negara biasa. Menjadi pemuka agama bukan berarti otomatis kebal hukum.

FPI harus mau mengembalikan lahan yang mereka rebut dari PTPN, karena walau tanahnya belum difungsikan lagi, tetap masih sah milik negara. Mereka tak boleh beralasan macam-macam, karena dalam sertifikat terbukti milik PTPN. Masyarakat makin antipati terhadap ormas ini karena selalu menyalahkan negara dan berani menyerobot aset milik pemerintah.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Tangerang

Sejumlah pihak menilai aksi penyerangan dan kekerasan yang dilancarkan oleh kelompok separatis bertujuan untuk mengganggu upaya pembangunan di wilayah Papua. Tidak hanya menghambat proses pembangunan, juga membuat warga semakin khawatir dan takut menjadi korban aksi kekerasan itu. Bahkan kabar terakhir, kelompok separatis ini tidak sungkan menyerang anak dibawah umur.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), John Wempi Wetipo, setuju bahwa hambatan terberat dalam proses pembangunan di Papua adalah masalah keamanan. Beberapa kasus terjadi selama proses pembangunan, sepeti penembakan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di beberapa wilayah pegunungan Papua.

“Masalah keamanan yang menghambat operasi pekerjaan yang diharapkan tuntas satu tahun, tidak bisa terjadi. Ini karena terhambat masalah keamanan,” ucap Wempi. Dia mengungkapkan salah satu cara untuk mengurangi konflik yang terjadi adalah dengan melibatkan masyarakat serta melakukan sosialisasi mengenai pekejaan tersebut.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Danrem 172/PWY Brigjen TNI Izak Pangemanan. Ia mengatakan serangkaian aksi penyerangan kepada aparat keamanan maupun masyarakat sipil merupakan bukti nyata bahwa kelompok separatis Papua tidak menghendaki daerahnya dibangun.

“Serangkaian gangguan yang terjadi akhir-akhir ini merupakan bukti nyata bahwa KKSB tidak menghendaki daerahnya untuk dibangun dan tidak menghendaki masyarakat untuk hidup yang lebih baik dan memiliki masa depan yang cerah,” tegas Izak Pangemanan.

Dengan kejadian ini pula, kata Danrem, semakin menunjukkan dan semakin terbukti bahwa KKSB tidak memihak pembangunan dan tidak memihak masyarakat, mereka (KKSB) hanya mementingkan kepentingannya sendiri dan semakin biadab.

Padahal pembangunan infrastruktur jalan, merupakan upaya meningkatkan konektivitas, membuka daerah terisolasi, dan mengurangi harga barang-barang, terutama di wilayah pegunungan.