Oleh : Rebecca Marian )*

Bumi Cendrawasih adalah wilayah Indonesia yang menjadi salah satu dari kesayangan Presiden Jokowi. Untuk membangun Papua, maka segala upaya dilakukan, termasuk menegakkan hukum dan HAM. Karena di sana memang agak rawan, ketika ada konflik antara aparat dengan kaum separatis.

Pembangunan di Papua akhir-akhir ini berlangsung dengan sangat pesat. Didirikannya berbagai infrastruktur juga diiringi dengan peningkatan di bidang lain. Seperti di bidang ekonomi, sosial, dan juga keamanan. Bidang keamanan menjadi prioritas, karena ada kaum separatis yang ingin berpisah dari NKRI.

Mereka merasa di atas angin, karena ada oknum di luar negeri yang membelanya, dengan alasan pemerintah tidak menegakkan hak asasi manusia di Papua. Padahal data yang dibaca adalah berita palsu. Kelompok separatis juga selalu menarasikan bahwa Indonesia adalah penjajah yang melanggar hukum.

Padahal faktanya, pemerintah berusaha keras untuk menegakkan hukum dan hak asasi manusia di tiap wilayah Indonesia, termasuk Papua. Apalagi di Bumi cendrawasih, ada saja pihak yang usil dan mempertanyakan keadilan di sana. Misalnya Veronica Koman, seorang penggiat HAM yang sekarang beraktvitas di luar negeri, dan menyatakan untuk membela rakyat Papua.

Aneh sekali ketika Veronica yang asli orang Indonesia malah berkoar-koar tentang pelanggaran HAM di Papua, di luar negeri. Wanita itu bercuap-cuap, bahwa ada banyak warga Papua yang ditembak oleh aparat. Padahal mereka bukanlah masyarakat sipil, melainkan kelompok separatis, sehingga jika menyerang tentu akan diserang balik.

Veronica juga mempromosikan tagar #PapuaLivesMatter, meniru #BlackLivesMatter. Padahal permasalahan di Bumi Cendrawasih bukanlah isu SARA seperti yang ia gaungkan. Karena pemerintah tak pernah melanggar hak asasi dari warga asli Papua, yang berbeda suku dengan para pejabat di Jakarta.

Justru melalui program otonomi khusus, warga asli Papua diperbolehkan untuk membangun daerahnya sendiri, dengan menjadi gubernur, walikota, atau pejabat lain. Mereka bekerja keras memajukan Bumi Cendrawasih dan meratakan modernitas, tak hanya di kota bear seperti Jayapura dan Manokwari, tapi juga sampai ke pelosok Papua.

Pejabat asli Papua juga menegakkan hukum di Bumi Cendrawasih. Ketika ada separatis yang berbuat kriminal, maka ia ditangkap atas nama keadilan. Maka tidak ada oknum, baik di Indonesia maupun di luar negeri, yang menganggapnya sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Bagaimana bisa keamanan terjaga, kalau kejahatan dibiarkan begitu saja?

Ketika polisi dan tentara bersiaga dan menangkap kaum separatis, maka itu adalah bentuk dari penegakan hukum di Papua. Karena jika tak dicokok, mereka akan merajalela dan mempengaruhi masyarakat untuk membelot ke Republik Federal Papua Barat. Masyarakat Papua juga paham, sebenarnya OPM dan KKB sangat merugikan dan sering berbuat onar.

Jangan ada lagi yang malah playing victim dan menganggap penangkapan anggota OPM sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Mereka ditangkap, karena memang bersalah dan terkena pasal separatisme. Jangan malah dibela oleh orang seperti Veronica Koman. Karena ia juga tak paham sejarah masuknya Papua menjadi provinsi di Indonesia.

Indonesia adalah negara hukum dan selalu ditegakkan, agar situasi kondusif. Jika tiap kasus dikaitkan dengan pelanggaran HAM, maka akan salah besar. Karena orang yang bersalah malah dibela dan diminta untuk dibebaskan begitu saja. Era reformasi bukan berarti kebebasan disalahkan menjadi kebablasan dan malah melanggar hukum.

Pemerintah menginginkan penegakan hukum dan HAM di Papua, dan menerjunkan polisi dan tentara untuk menjaga keamanan di sana. Mengingat wilayah itu masih sering didatangi oleh kelompok separatis, yang mengganggu pembangunan infrastruktur seperti Jalan Trans Papua. Ketika mereka ditangkap, jangan ada yang membela dan menganggapnya sebagai pelanggaran HAM, karena justru ini bentuk penegakan hukum.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Oleh : Deka Prawira )*

Investor dibuat optimistis setelah Undang-undang (UU) Cipta Kerja mampu memberi sentimen positif ke pasar. Hal tersebut terlihat dari kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang menuai tren penguatan atau bullish sejak awal November 2020, setelah UU Cipta Kerja disahkan.

Pengamat pasar modal Moh Fendi Susiyanto dalam sebuah kesempatan Webinar UU Cipta Kerja Dampak Positif bagi Investasi dan Alih Teknologi mengatakan, IHSG memulai tren penguatan atau bullish sejak awal November setelah UU Cipta Kerja disahkan. Menguatnya indeks merupakan respon dari undang-undang tersebut. Sehingga investor sangat optimistis.

Tak hanya IHSG, dia menambahkan, kinerja nilai tukar Rupiah juga positif. Nilai tukar rupiah sudah dapat menguat hingga ke level Rp 14.000 per dolar Amerika Serikat (AS).

Rupiah juga sudah bagus, meski hal ini disokoh oleh rendahya suku bunga dan melemahnya dolar AS karena kebijakan Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang tidak ketat.

Fendi memandang, nilai ekonomi yang terjadi saat ini di Indonesia kondisinya lebih baik jika dibandingkan dengan negara lainnya seperti Filipina, Malaysia, Singapura, Vietnam, Kamboja dan lainnya. Bahkan, ada negara-negara maju yang ekonominya terperosok jauh lebih dalam.

Ia menegaskan, jika kita melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia melebihi ekspektasi. Di tengah pandemi sekalipun real instrumennya itu, menjadi sangat atraktif bahkan kalau kita melihat sangat menarik jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Lebih bagus, jadi fokus ke depan yakni pertumbuhan ekonomi.

Founder & CEO, Finvesol Consulting ini juga menilai, Indonesia dari sisi monetary stability itu luar biasa kuat. Hal inilah yang menjadikan para investor makin optimistis.

Di samping jalannya penyusunan dan pembahasan UU Cipta Kerja yang tidak terlalu menimbulkan konflik yang luar biasa. “Ini point yang terpenting sehingga para investor cukup optimistis di masa yang akan datang.

Dia juga menyoroti klaster-klaster dalam UU Cipta Kerja yang berkaitan dengan penyederhanaan perizinan; persyaratan investasi; ketenagakerjaan; kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan UMKM; investasi dan proyek pemerintah dan kawasan ekonomi khusus (KEK).

Intinya adalah bagaimana membuat investasi Indonesia. Kalau bicara investasi berarti tidak hanya dalam jangka pendek, juga tidak bisa mengatakan apabila investasi sesuatu yang eksklusif karena dampaknya sangat menyeluruh sebagaimana sektor-sektor lainnya.

Tidak hanya Indonesia, negara-negara lain juga sudah melakukan hal serupa, yakni melakukan sinkronisasi dan kolaborasi untuk mencapai satu tujuan yang lebih efektif dan efisien di tengah-tengah lingkungan yang selalu berubah.

Ekspektasi yang paling penting dari UU Cipta Kerja adalah implementasi, bagaimana implementasi ke depan ini harus dikawal agar dapat mencapai beberapa perbaikan di indikator-indikator ekonomi utama di Indonesia.

Saat ini, pemerintah tengah menyusun rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan rancangan peraturan presiden (Rperpres) yang merupakan aturan turunan UU Cipta Kerja. Nantinya, aturan turunan tersebut bisa digunakan untuk implementasi dari poin-poin yang sudah dituangkan dalam UU Cipta Kerja.

Ia juga menyatakan, minimum harus tercipta 3 juta lapangan kerja per tahun. Itu komitmen yang harus dikawal. Karena terciptanya lapangan kerja menjadi kunci sukses keberhasilan UU Cipta Kerja. Meningkatnya produktifitas kerja dan menurunnya angka pengangguran. Hal ini tentu ada rasio yang harus diukur.

Sebagai terobosan baru di bidang hukum, UU Cipta Kerja bisa menjadi instrumen hukum untuk mendongkrak ekonomi Indonesia di tengah penurunan ekonomi global. Kesempatan strategis dan peluang pembangunan ini bisa diambil Indonesia dan harus dimanfaatkan secara maksimal.

Pengesahan UU Cipta kerja diharapkan agar dapat mengurai kompleksitas persoalan ketenagakerjaan di Tanah Air. Pandemi Covid-19 dapat menjadi momentum untuk melakukan pembenahan dan penataan ulang atas berbagai persoalan di sektor ekonomi sehingga Indonesia tidak kehilangan momentum untuk terus bangkit pasca pandemi covid-19.

UU cipta kerja juga diharapkan dapat memnawa peningkatan investasi sebesar 6.6% hingga 7.0% guna membangun usaha baru maupun mengembangkan usaha exixting.

Regulasi yang telah mendapatkan dukungan dari Bank Dunia ini tentu menjadi terobosan bagi pemerintah untuk meningkatkan investasi dan memberikan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Jakarta

Oleh : Raavi Ramdhan )*

Munculnya organisasi massa yang meresahkan seperti FPI, membuat masyarakat resah. Pasalnya mereka selalu membuat onar dan menentang banyak kebijakan pemerintah. Bahkan juga mencaplok tanah milik negara seenaknya sendiri. Daripada mengacau lagi, lebih baik ormas nakal itu dibubarkan saja.

Indonesia adalah negara yang multi budaya dan multi agama. Namun sayangnya, sejak tahun 1998, perdamaian antar umat dirusak oleh organisasi massa yang sering bertindak di luar batas. Mereka ngotot mengganti ideologi negara dengan sistem kekhalifahan, dan bersikap radikal. Bahkan sangat intoleran dan menolak pluralisme.

Masyarakat dibuat resah dengan keberadaan FPI dan ormas lain, karena melakukan ceramah dengan isi yang kasar dan penuh kebencian. Apalagi ceramah itu dilakukan di acara keagamaan. Penghasutan tak seharusnya dilakukan oleh mereka yang mengaku sebagai ulama, karena seharusnya mereka menjalankan hadis nabi yang berbunyi: berkatalah baik atau diam.

Pemerintah bersikap tegas agar masyarakat tak lagi diganggu oleh ormas yang bermasalah. Mahfud MD, Menko Polhukam, menyatakan bahwa pemerintah melarang aktivitas FPI dan menghentikan semua kegiatannya. Karena mereka tak punya legal standing¸ baik sebagai ormas maupun organisasi biasa.

Faktanya, FPI memang tak punya izin, karena perpanjangan legalitas ormas tersebut ditolak sejak tahun 2019. Menteri Dalam Negri Tito Karnavian dan Menkopolhkam Mahfud MD tidak pernah memberi izin pada mereka, sehingga surat keterangan perpanjangan organisasi tak berlaku lagi. Sehingga FPI bisa dikatakan ilegal, dan jika ia membuat kegiatan, boleh saja dibubarkan.

Masyarakat bersorak gembira melihat ketegasan pemerintah dalam membubarkan FPI. Karena mereka sudah pusing dengan keberadaan ormas tersebut yang makin meresahkan. FPI melampaui kewenangan polisi dengan melakukan sweeping pada warung makan, di bulan ramadhan. Padahal mereka tidak berhak untuk melakukannya, dan bertindak bagaikan preman.

Selain itu, FPI dan ormas lain dianggap menghancurkan kerukunan antar umat dengan keyakinan yang berbeda. Tingkah anggotanya sangat melampaui batas, dengan melakukan sweeping di Mall dan tempat keramaian yang memajang dekorasi natal. Tindakan mereka sangat intoleran dan melukai hati masyarakat yang sedang merayakan natal.

Apa mereka lupa kalau di Indonesia ada 6 agama yang diakui negara? Jika mereka ngotot untuk mendirikan negara kekhalifahan, maka keluar saja dari Indonesia. Karena sejak merdeka tahun 1945, kita sudah kompak dengan prinsip bhinneka tunggal ika. Namun FPI dan ormas pengacau lain tidak pernah mengakui perbedaan yang ada di masyarakat.

Sulaiman Haikal dari kumpulan aktivis reformasi 98 menyatakan bahwa pembubaran FPI wajib dilakukan, karena mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Penyebabnya karena sifat intoleran mereka, maka perdamaian dan kerukunan di negeri ini akan hancur-lebur. Dalam artian, jika dibiarkan akan sangat berbahaya, karena masa depan Indonesia jadi rusak.

Sulaiman melanjutkan, ormas yang meresahkan sangat berbahaya karena radikal dan melakukan aksi terorisme. Mereka juga merekrut generasi muda sebagai kader baru, untuk menyebarkan radikalisme dan separatisme. Bahkan ormas ini juga menggaet para wanita. Padahal hal ini berbahaya, karena anak-anak mereka akan dididik jadi radikal juga dan anti nasionalisme.

Oleh karena itu, pembubaran FPI sangat didukung, baik oleh warga sipil maupun aktivis 98. Mereka sudah lelah dengan tingkah ormas itu dan konco-konconya yang berbuat onar dan melakukan hate speech. Namun ketika ditindak, malah berakting playing victim dan meminta simpati masyarakat.

Ketika FPI dan ormas lain yang bermasalah akhirnya dibubarkan, bukan berarti pemerintah main hakim sendiri. Karena FPI adalah organisasi massa yang tidak berizin, karena perpanjangan legalitasnya ditolak sejak tahun 2019. Masyarakat malah gembira ketika mereka dibubarkan, karena tak ada lagi yang melakukan sweeping dan bertindak intoleran.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Parung Bogor

Oleh : Muhammad Zaki )*

Pandemi Covid-19 telah menuntut pemerintah bekerja cepat dalam situasi darurat. Aneke beleid juga diterbitkan sebagai payung hukum. Anggaran dihitung ulang untuk menyesuaikan kondisi pandemi. Ibarat kendaraan melaju kencang dalam situasi darurat, gas dan rem tentu harus berjalan secara proporsional. Keselamatan dan kesehatan menjadi prioritas utama, berbarengan dengan pemulihan ekonomi.

Selama wabah Covid-19, pemerintah telah mengantisipasi kemungkinan terburuk. Kampanye protokol kesehatan mulai digiatkan seperti 3M memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Pada saat bersamaan, pemerintah juga telah menyiapkan ketersediaan alat tes dan melakukan pelacakan. Sekaligus memastikan ketersediaan rumah sakit dan kesiapan tenaga medis.

Pemerintah juga mengubah alokasi anggaran secara besar-besaran demi menangani wabah Covid-19. APBN 2020 yang disusun sebelum pandemi, terpaksa direvisi karena tidak bisa menjawab kebutuhan darurat penanganan situasi. Payung hukum-pun disiapkan dari Perppu No 1 Tahun 2020 soal kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19.

Pemerintah juga telah menaikkan alokasi anggaran penanganan Covid-19 dari Rp 677,2 triliun menjadi Rp 695,2 triliun.

Optimalisasi pemerintah dalam menangani pandemi juga tampak dari adanya produksi dan distribusi APD, sekurangnya ada 11 juta APD berhasil dihimpun dari belasan negara dan lembaga-lembaga nonpemerintah. Produksi APD dalam negeri digenjot. Sejumlah sekolah kejuruan dan industri rumahan juga digandeng untuk memenuhi kebutuhan. Hasilnya produksi APD saat ini mencapai 17 juta per bulan.

Selain produksi APD, pemerintah juga telah menyiapkan RS Darurat Covid-19, pemerintah menyiapkan Wisma Atlet Kemayoran dan RS Darurat Covid-19 di Pulau Galang untuk tempat isolasi dan perawatan pasien Covid-19.

Bantuan sosial sembako, Bantuan Sosial Tunai, BLT Dana Desa, Insentif Tarif Listrik, Kartu Prakerja, Subsidi Gaji Karyawan, BLT Usaha Mikro dan Kecil, Bantuan pulsa untuk siswa dan Guru, Apresiasi bagi pelaku Budaya, Insentif bagi Industri Media, Insentif Korporasi serta insentif pajak.

Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terdampak Covid-19.

Awalnya besaran yang diterima sebanyak Rp 600.000 yang diterima setiap bulan. Namun, seiring banyaknya bantuan lain, kini besaran bantuan tersebut sebesar Rp 300.000.

Bantuan ini juga akan diperpanjang hingga tahun 2021, bantuan ini akan diberikan kepada keluarga penerima manfaat PKH (program keluarga harapan) yang belum menerima bansos lainnya.

Selain sektor perekonomian, sektor pendidikan juga terdampak akibat pandemi Covid-19. Menteri Pendidikan Nadiem Makarim telah memerintahkan kepada seluruh sekolah maupun kampus untuk menyelenggarakan pendidikans secara daring.

Tentu saja, hal ini bukan berarti berjalan mulus, karena terdapat beban biaya tambahan bagi masyarakat yang kurang mampu, salah satunya adalah untuk membeli kuota internet.

Pemerintah menyadari bahwa tidak semua warga memiliki kemampuan finansial untuk membeli kuota internet. Beberapa orangtua khususnya yang kurang mampu tentu saja cukup terbebani dengan adanya pembelajaran jarak jauh (PJJ), sehingga pemerintah melalui Kemendikbud memberikan bantuan kuota internet sebesar 20GB – 30GB, yang diberikan kepada siswa, mahasiswa, guru dan dosen.

Selain itu ada pula Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar, Bantuan ini sebenarnya sudah berlangsung dari beberapa tahun yang lalu. Namun, saat Covid-19 melanda, pemerintah menaikkan besaran dana yang diterima oleh siswa menjadi Rp 450.000 hingga Rp 1 juta

Sadar akan efek domino dari penyebaran virus corona, pemerintah Indonesia tidak ragu untuk mengucurkan dana guna membantu masyarakat dan memutar kembali roda perekonomian di Indonesia.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menggalang Inovasi di bidang teknologi. Tidak kurang dari 60 inovasi hasil riset dikembangkan untuk menghadapi Pandemi. Produk Inovasi Utama di antaranya Robot Dekontaminasi atau Rapid Diagnostic Test Microchip, Robot Medical Assistant ITS –UNAIR (RAISA) hingga Mobile Ventilator Low Cost berhasil ditemukan untuk memudahkan perlawanan pada pandemi.

Sementara itu, ada juga hasil produk inovasi pendukung yang menghasilkan produk-produk makanan dan minuman dengan bahan alami untuk menjaga kesehatan tubuh.

Penangangan terhadap wabah Covid-19 merupakan hal yang membutuhkan koordinasi dari banyak pihak, pemerintah tentu telah mengerahkan segala upayanya demi membebaskan Indonesia dari jeratan pandemi Covid-19.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Tangerang

Jelang perayaan momen pergantian tahun di wilayah Papua, aparat keamanan setempat memperketat pengawasan situasi dan keamanan. Sejumlah pasukan ditugaskan untuk menjaga kondusivitas wilayah.

Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih, Letkol Arm Reza Nur Patria, mengatakan pasukan TNI akan melaksanakan giat patroli baik yang bersifat rutin ataupun insidentil guna menjaga stabilitas keamanan wilayah Papua jelang perayaan Tahun Baru 2021.

Langkah ini mendukung mendukung Operasi Lilin Matoa 2020 yang digelar Polda Papua dalam rangka pengamanan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. “Sebanyak 4.850 personel tersebar di seluruh wilayah Papua mem-back up Polda Papua,” kata Letkol Arm Reza Nur Patria.

Reza mengatakan Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono menegaskan pihaknya siap mendukung Pemerintah Daerah dan Polda Papua dalam menciptakan stabilitas situasi keamanan. “Upaya itu agar kita semua dapat menyambut tahun baru 2021 dengan seraya berdoa agar Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melindungi dan memberikan yang terbaik kepada kita semua,” ujarnya.

Ditempat terpisah, Kapolsek Muting Kabupaten Merauke, Ipda Hamado, mengatakan dirinya meminta masyarakat dapat membantu menciptakan kamtibmas yang aman dan kondusif jelang pergantian malam tahun baru. Polisi juga akan merazia sejumlah pedagang minuman keras oplosan yang menjadi pemicu aksi keributan.

“Kami berharap masyarakat menciptakan kamtibmas yang aman dan kondusif, terlebih jelang pergantian malam tahun baru,” kata Hamado.

Sementara itu, Ketua Umum PGPI Provinsi Papua dan Ketua III PGGP Provinsi Papua Pendeta MPA. Mauri. STh mengatakan akan terus menghimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas di Kota Jayapura tetap aman dan kondusif. Hal ini diperlukan agar warga dapat menyambut pergantian tahun dengan aman dan khidmat.

“Saya menghimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas di Kota Jayapura tetap aman dan kondusif. Sehingga kita dapat merayakan pergantian tahun dengan aman dan damai,” tutur Pendeta MPA. Mauri. STh.