Pemerintah telah memetakan tantangan mendasar di Papua dan Papua Barat tahun 2020-2024. Perhatian paling utama terkait kebutuhan masyarakat Papua yakni pemerataan pembangunan. Inilah yang menjadi dasar bagi Pemerintah terus memaksimalkan pembangunan di Papua.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, yang mengatakan Pemerintah terus mengoptimalkan pembangunan di wilayah Papua guna mensejahterakan warga melalui berbagai pendekatan. Dari konteks daerah, Papua dihadapkan pada tantangan kemiskinan dan IPM yang rendah. Untuk itu Pemerintah menyiapkan beberapa strategi pendekatan yang diharapkan dapat menunjang pembangunan yang dilakukan di bumi Cendrawasih.

“Pendekatan yang pertama yakni kesejahteraan, kedua pendekatan politik dan keamanan, lalu pendekatan dialog kultural, serta pendekatan komunikasi dan diplomasi,” ujar Monoarfa.

Hal ini untuk memastikan kebijakan percepatan pembangunan melalui Inpres 9/2020 berbasis 7 wilayah adat dan memilih kegiatan prioritas sebagai “window” yang bersifat quick wins dan terpadu berjalan.

Hal senanda juga diungkapkan Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staf Presiden (KSP), Edy Priyono. Ia menegaskan bahwa Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan pembangunan di wilayah Papua. Sebab di berbagai indikator menunjukkan kondisi sosial ekonomi di Papua dan Papua Barat semakin membaik, khususnya di angka kemiskinan dan pengangguran yang menurun.

Dia mengatakan, sepanjang 2015-2019, angka kemiskinan di Papua turun dari 28,40 persen menjadi 27,53 persen, dan Papua Barat turun dari 25,72 persen menjadi 22,17 persen. Hal itu, kata Edy, menunjukan bahwa pembangunan yang dikerjakan pemerintah mampu mendorong sektor ekonomi warga Papua. “Bukti transformasi ekonomi berjalan baik di Papua,” kata Edy Priyono.

Selain itu, studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan The Asia Foundation pada 2018 menunjukkan, pembangunan jaringan jalan di wilayah itu telah memperbaiki kehidupan sosial ekonomi masyarakat melalui perbaikan konektivitas. Kehidupan ekonomi masyarakat meningkat karena mereka bisa menjual barang dagangan ke luar daerah dalam jumlah lebih banyak dibandingkan sebelumnya.

Oleh : Adityo Nugroho )*

Kematian 6 eks anggota FPI telah berhasil menarik banyak pihak untuk membahasnya termasuk media asing. Meski demikian ditengah isu adanya pelanggaran HAM, rupanya ada seorang pakar hukum yang menyebutkan bahwa kematian 6 Eks Anggota FPI tersebut bukanlah pembunuhan di luar hukum (unlawfull killing). Pengusutan kasus tersebut juga sudah melibatkan banyak pihak dan sesuai prosedur.

Pakar hukum dari Universitas Indonesia Prof. Indriyanto Seno Adji melalui siaran pers mengatakan, merujuk pada temuan Komnas HAM dalam investigasinya yang menyatakan bahwa serangan terlebih dahulu dilakukan oleh anggota FPI.

            Indriyanto mengatakan, ada satu catatan penting rekomendasi Komnas HAM terkait kematian Laskar FPI yaitu serangan terlebih dahulu dilakukan oleh anggota FPI terhadap penegak hukum. Sehingga dalam hal ini artinya tidak ada yang Namanya unlawful killing.

            Dirinya mengatakan, suatu bentuk pembelaan yang terpaksa dari keputusan diambil apparat kepolisian saat menjalankan tugasnya, karena mengancam keselamatan jiwa apparat penegak hukum.     

            Ia juga menuturkan, bahwa apa yang dilakukan oleh apparat penegak hukum justru sebaliknya, pembelaan terpaksa apparat justru dibenarkan, memiliki dasar legitimasi dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena adanya serangan terlebih dahulu yang mengancam jiwa.

            Oleh karena itu, Indriyanto justru berujar bahwa aparatlah yang seharusnya menelisik kepemilikan senjata api dari anggota FPI secara illegal.

            Sementara itu, Komnas HAM juga bukan tanpa alasan menyatakan bahwa tindakan aparat yang menewaskan 6 orang lascar pengawal eks pimpinan FPI Rizieq shihab bukanlah kasus pelanggaran berat.

            Meski demikian, pihak komnas HAM juga telah memutuskan untuk memproses dengan pendekatan pidana karena komnas HAM tidak menemukan unsur pelanggaran berat dalam kasus tersebut.

            Sebelumnya, Komisioner Komnas HAM sekaligus ketua TIM penyelidikan peristiwa Karawang, Choirul Anam, menemukan 6 orang yang merupakan lascar FPI tewas dalam 2 peristiwa yang menewaskan dua orang lascar FPI di sepanjang Karawang Barat sampai diduga mencapai KM 49. Sementara satu insiden lagi menewaskan 4 orang.

            Pada kesempatan berbeda, Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik mengatakan bahwa hingga saat ini masuh banyak beredar video-video hoax mengenai kasus kematian 6 laskar FPI. Video hoax tersebut kemudian dijadikan dasar untuk mendesak Komnas HAM bahwa kasus kematian 6 FPI tersebut merupakan pelaggaran HAM berat.

            Dalam keterangan tertulisnya, Taufan menyatakan, bahwa terdapat pihak yang mendesak dan membangun opini sejak awal serta terus menerus bahwa kasus ini adalah pelanggaran HAM berat. Caranya adalah dengan menyebarkan berbagai video-video pendek yang dijadikan dalam 1 video.

            Setelah itu, pihak yang mendesak tersebut menggunakan potongan-potongan video dari keterangan anggota Komnas HAM dan aktifis HAM, namun isi dari video tersebut tidaklah berkaitan dengan kasus kematian 6 laskar FPI. 

            Padahal, berdasarkan penyelidikan dan temuan bukti yang dikumpulkan Komnas HAM, kasus kematian 6 laskar FPI tersebut bukanlah termasuk pelanggaran HAM Berat, karena tidak ditemukan unsur-unsur pelanggaran HAM berat sebagaimana dinyatakan statua Roma maupun UU Nomor 26 tahun 2020 tentang pengadilan HAM.

            Berdasarkan fakta atau data, tentu saja kesimpulan yang ditetapkan oleh Komnas HAM sudah tepat. Sehingga, suatu asumsi tidak bisa menyimpulkan apakah kasus tersebut merupakan pelanggaran HAM berat atau bukan.

            Perlu kita ketahui juga bahwa kasus tewasnya enam lascar FPI tentu sulit untuk dibawa hingga mahkamah internasional atau Internasional Criminal Court (ICC), seperti tertuang dalam pasal 1 statuta Roma.

            Mahkamah International dibentuk sebagai komplementari untuk melengkapi system hukum domestic negara-negara yang sudah tergabung dalam keanggota Statuta Roma.

            Di sisi lain, Indonesia bukanlah negara yang meratifikasi statute Roma. Kasus ini tentu sulit jika harus dibawa ke mahkamah internasional.

            Dalam statute roma pasal 17 ayat 3 : sebuah kasus bisa dibawa ke mahkamah internasional ketika terjadi kondisi unable atau telah terjadi kegagalan system pengadilan nasional secara sebagian atau menyeluruh.

            Dalam kasus ini unsur unable tidak terpenuhi dalam kasus tewasnya 6 laskar FPI. Sebab, saat ini juga kasus tersebut masih diproses, baik oleh Lembaga Negara Independen, yakni Komnas HAM RI.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Banten

Oleh : Zakaria )*

Vakasinasi corona nasional adalah program yang harus berhasil 100%. Karena hanya vaksin yang bisa menolak ganasnya virus covid-19. Namun hoax bisa menggagalkan vaksinasi. Karena ada saja kalangan masyarakat yang masih mempercayai berita palsu mengenai vaksin corona.

Ketika masyarakat Indonesa diwajibkan untuk divaksin, maka halangannya bukan harga, karena vaksin digratiskan oleh pemerintah. Namun yang patut diwaspadai untuk jadi batu sandungan adalah hoax alias berita palsu. Hoax sudah menyebar ke mana-mana, mulai dari media sosial hingga grup WA. Sehingga keberadaannya agak susah untuk dikendalikan oleh tim satgas covid.

Masyarakat perlu mewaspadai hoax corona yang sudah terlanjur tersebar ke mana-mana.  Berita palsu yang santer beredar adalah vaksin ini mengandung sel vero alias kera hijau afrika. Menurut Bambang Heriyanto, Sekretaris Perusahaan Bo Farma, memang dalam kultur virus dikembangkan dalam media sel vero, akan tetapi tidak mengandung sel vero. Proses pengembangan virus diperlukan karena vaksin mengandung virus yang dilemahkan.

Hoax kedua tentang vaksin corona adalah ia mengandung chip sehingga berbahaya bagi manusia. Bagaimana bisa sebuah chip yang terbuat dari benda padat dimasukkan ke dalam cairan vaksin? Berita palsu ini sangat menggelikan namun juga meresahkan, karena orang awam akan percaya dan akhirnya menolak untuk divaksin.

Berita palsu selanjutnya adalah vaksin sinovac yang dibeli oleh pemerintah Indonesia tidak ampuh, karena masyarakat dijadikan kelinci percobaan. Hoax ini ditambah pula dengan gambar kemasan vaksin yang bertuliskan “only for clinical trial”. Padahal ini adalah gambar kemasan vaksin untuk uji klinis tahap 3, bukan yang dibeli oleh pemerintah Indonesia.

Hoax lain yang juga menggelikan adalah klaim bahwa vaksin berbahaya, sebab ia bisa menusukkan jarum langsung ke dalam kulit dan menembus jaringan tubuh. Bagaimana bisa sebuah jarum suntik masuk 100% ke dalam tubuh manusia? Selain itu, para tenaga medis yang menyuntikkan pasti berhati-hati dan tidak akan melakukan hal ini.

Ganasnya hoax di masyarakat memang menyebalkan, karena masih saja ada yang mempercayainya. Kalangan yang terjebak berita palsu langsung takut divaksin, karena mereka terlalu percaya akan judul berita yang bombastis. Mereka percaya hoax tentang vaksin corona dan mulai menyalahkan pemerintah.

Mereka yang percaya hoax karena memiliki kemampuan literasi yang rendah, sehingga tida mengecek kebenaran suatu berita di internet. Padahal segala sesuatu di dunia maya tidak 100% benar. Minimnya kemampuan literasi ini menyedihkan, karena faktanya masih banyak masyarakat yang tidak suka membaca, sehingga bisa dikibuli oleh hoax.

Untuk mencegah hoax vaksin, maka kita bisa mengadakan gerakan anti hoax, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Pemerintah berusaha menaikkan kepercayaan masyarakat terhadap vaksin dan mereka jadi tidak percaya hoax, dengan menyuntik para tokoh masyarakat terlebih dahulu, seperti Gubernur dan Wali Kota. Masyarakat akan mengikuti langkah sang pemimpin.

Selain itu, masyarakat juga bisa mendukung vaksinasi corona dan memukul hoax dengan berkampanye di media sosial. Sosmed digunakan untuk menyebarluaskan pentingnya vaksinasi dan menepis hoax corona yang ada di kalangan netizen. Sehingga jika para followers membaca kampanye itu terus-menerus, alam bawah sadarnya akan menolak hoax dan akhirnya mau divaksin.

 Jika ada seseorang yang membuat status mengenai hoax maka laporkan saja ke pihak Facebook atau Instagram. Postingan itu langsung dihapus karena dianggap berita bohong yang meresahkan banyak orang. Meski postingan tentang hoax boasanya langsung dihapus otomatis oleh mereka, namun tidak ada salahnya melapor.Meluasnya hoax tentang vaksin corona di media sosial bisa dicegah jika kita peduli terhadap sesama, dengan berkampanye anti hoax. Jangan lelah untuk saling mengingatkan, karena program vaksinasi corona nasional harus berhasil 100%. Tujuannya agar kita punya kekebalan kelompok dan bisa mengakhiri masa pandemi

Pembangunan Papua dan Papua Barat terus menjadi isu yang mendapat perhatian khusus dari Pemerintahan Presiden Joko Widodo dari tahun ke tahun. Apalagi keberhasilan pembangunan di dua provinsi ini seperti menjadi tolak ukur pemerataan kesejahteraan di seluruh penjuru Indonesia.

Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, Pemerintah akan menjadikan Papua dan Papua Barat sebagai salah satu prioritas utama dalam pembangunan baik infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia.

“Periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widowo memiliki target besar untuk membangun kemajuan di wilayah Papua dan Papua Barat. Ada optimisme, kebersamaan yang saling menguatkan, tidak seperti dipersepsikan oleh kelompok tertentu yang mengesankan Papua mendapat diskriminasi,” ujar Jaleswari Pramodhawardani.

Tugas menguatkan Papua, kata Jaleswari, perlu melibatkan semua komponen bangsa. Apalagi, cerita Papua sejatinya tidak seperti digambarkan pihak-pihak tertentu yang menggambarkan suram. Pembangunan yang dijalankan di Papua oleh pemerintah, diharapkan menjadi landasan menuju Papua yang lebih baik dan penuh optimisme.

Keyakinan itupun muncul juga dari Wakil Bupati Asmat, Thomas Eppe Safanpo. Ia mengatakan masyarakat perlu mengapresiasi komitmen Pemerintah pusat mengakselerasi pembangunan Papua, dari sisi sumber daya manusia maupun infrastruktur.

Pioritas Pemerintah yakni mnenciptakan kemajuan dibidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal itu menjadi bukti, bahwa perhatian Pemerintah Pusat ke Papua begitu besar. “Saya percaya pak Jokowi sungguh-sungguh membangun Papua dan kami pun mengapresiasinya,” kata Thomas Eppe Safanpo.

Sementara itu, Duta Besar RI untuk Selandia Baru Tantowi Yahya, menyampaikan, pemerintah di luar negeri terus melakukan berbagai upaya untuk menjelaskan situasi yang sebenarnya di Papua kepada masyarakat internasional, di mana pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, dan demokrasi telah mengalami lompatan yang tidak pernah terjadi sebelumnya.

“Kita harus menginformasikan kepada penduduk dunia bahwa pembangunan yang dikerjakan Pemerintah Indonesia di wilayah Papua bertujuan mensejahterakanw warga serta komitmen Pemerintah untuk kemajuan Papua.” pungkas Tantowi.

Oleh : Zakaria )*

PPATK menemukan fakta bahwa ada dana yang masuk dari rekening luar negeri, ke tabungan milik FPI, dan sebaliknya. Penemuan ini membuat penegak hukum menyelidiki kasus ini lebih lanjut. Karena jika ada transfer lintas negara, bisa ditemukan siapa penyandang dana FPI. 

Sejumlah 92 rekening milik FPI dan rekanannya dibekukan oleh pemerintah. Pemblokiran ini dilakukan karena status mereka yang resmi dibubarkan, sehingga segala sumber dana otomatis harus dimatikan. Sementara pembubaran FPI berdasarkan surat keputusan bersama 6 pimpinan lembaga. Sehingga mereka tak bisa berkutik lagi.

Tanggal 24 januari 2021, PPATK menemukan fakta baru bahwa ada transfer uang lintas negara, yang keluar dan masuk ke rekening FPI. Namun Dian Rae, Kepala PPATK, belum menjelaskan lebih lanjut berapa nominalnya, dari negara mana, dll. Ia hanya menjelaskam bahwa PPATK bukanlah lembaga penegak hukum.

Dalam artian, untuk menyelidiki kasus ini, maka yang berwenang adalah polisi. Ketika satu fakta terbuka, maka polisi sebagai penegak hukum di Indonesia berhak melakukan penyelidikan. Tujuannya agar diketahui siapa penyandang dana FPI, mengapa sampai ada transferan dari rekening luar negeri, dll.

Jika ada dana dari luar negeri, maka kasus ini bisa dikembangkan lagi. Karena ada dugaan bahwa penyokong FPI adalah ISIS. Pertama, ada puluhan anggota FPI yang tercokok karena kasus terorisme. Kedua, bisa jadi ada anggota ISIS atau oknum lain yang tidak suka melihat Indonesia jadi negara yang pancasilais.

Ketiga, pernah ada penggalan video ketika Rizieq Shihab terang-terangan mendukung ISIS. Maka dugaan bahwa FPI berafiliasi dengan ISIS makin terlihat. Padahal konsep negara khilafiyah sangat berbahaya karena mereka anti pluralisme. Sehingga tidak cocok diterapkan di Indonesia yang mengakui 6 agama dan terdiri dari banyak suku bangsa.

Publik jangan melupakan fakta bahwa FPI dibentuk untuk membangun negara khilafiyah. Sehingga mereka menolak mentah-mentah pancasila dan UUD 1945. Dugaan transferan dana dari negara luar negeri yang juga berazas khlafiyah makin nampak. Namun sayang penyelidikan ini belum selesai dan publik harus bersabar untuk mengetahui faktanya.

Masyarakat pun mendukung penuh penegakan hukum atas kasus transferan di rekening FPI. Penyebabnya jika ada negara lain yang terbukti cawe-cawe dan ingin merusak Indonesia, dengan memanfaatkan suatu ormas, maka bisa digugat ke pengadilan internasional. Mereka sudah mengganggu kedaulatan Indonesia dan berbuat hal yang sangat tidak sopan.

Penyelidikan kasus ini hendaknya dilakukan dengan cepat. Pasalnya, menurut aturan dari PPATK, pemblokiran rekening hanya bisa dilakukan selama maksimal 20 hari. Namun ketika ditemukan fakta bahwa rekening disalahgunakan untuk terorisme, maka bisa masuk ke ranah pidana dan bisa diblokir permanen.

Ketika Azis Yanuar, eks penasehat hukum FPI ditanya tentang transferan yang masuk dan keluar dari rekening ormas ini, maka ia mengelak. Namun publik hanya bisa menahan tawa, karena ia beralasan bahwa pengeluaran dana ke rekening luar negeri untuk sumbangan alias amal. Sebuah alasan yang sangat terlihat dibuat-buat.

Untuk apa menyumbang jauh-jauh ke luar negeri? Sedangkan FPI bisa saja berdonasi di Indonesia, karena masih banyak anak yatim dan dhuafa di negeri kita. Lagipula, bukankah ketika manusia menyumbang, lebih baik dirahasiakan? Ketika Azis berkata bahwa uang itu untuk donasi, apa tidak takut pahalanya hilang?

Terkuaknya fakta bahwa FPI menerima dana dari luar negeri membuat masyarakat makin percaya bahwa mereka berafiliasi dengan ISIS. Kelompok teroris memanfaatkan ormas lokal Indonesia, yang berusaha merusak negara dari dalam, dengan menggambar-gemborkan negara khilafiyah. Padahal tidak bisa diterima di Indonesia. Penyelidikan kasus ini masih berlanjut dan semoga faktanya ditemukan dengan cepat.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Abner Wanggai )*

Pembangunan di wilayah Papua menjadi satu prioritas Pemerintahan Presiden Jokowi. Masyarakat pun mengapresiasi perhatian Pemerintah Pusat yang terus memperhatikan berbagai aspek pembangunan di Papua yang diharapkan mampu membawa wilayah tersebut semakin maju.

MH Said Abdullah selaku Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, menyarankan agar para pengambil kebijakan terhadap Papua harus menjadikan semangat Bung Karno sebagai roh dalam merumuskan pendekatan pembangunan Papua. Sebab, spirit Presiden Pertama RI ini sangat relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di Bumi Cenderawasih.

Said menuturkan, Presiden Jokowi memiliki momentum yang tepat untuk menata kembali pembangunan Papua kedepan. Kesempatan ini tentu diharapkan dapat menjadi titik balik pembangunan Papua menuju pembangunan yang berbasis SDM, lingkungan hidup dan budaya.

            Oleh karena itu Said berharap, agar seluruh pihak yang terlibat dalam merancang pembangunan Papua dengan pendekatan baru. Artinya, harus menyadari sepenuhnya tentang keunikan dan kekhasan Papua yang harus tetap terjaga dengan baik.

            Politisi asal pulau Madura ini menuturkan, pembangunan yang tetap menjadikan Papua sebagai bagian tubuh dari NKRI sampai kapanpun, sebagaimana yang pernah diucapkan oleh Bung Karno.

            Ir Sukarno telah secara tegas berusaha keras dalam merebut Papua dari Cengkeraman Belanda. Untuk itu, tekad Bung Karno tersebut haruslah menjadi roh dan semangat pembangunan Papua saat ini. Bahkan Sukarno memandang Papua sebagai bagian dari tubuh Indonesia.

            Said mengutip, apakah seseorang akan membiarkan salah satu anggota tubuhnya diamputasi tanpa melakukan perlawanan? Apakah seseorang tidak akan berteriak kesakitan, apabila ujung jarinya dipotong?

            Said menilai, kata-kata dari Bung Karno tersebut menunjukkan bahwa bagi bangsa Indonesia, Papua yang saat itu adaah Irian Barat merupakan bagian dari Indonesia. Oleh karena itu tidak boleh ada satu kekuatan asingpun yang dating dan mengganggu kedaulatan NKRI di Tanah Papua.

            Sejauh ini jelasnya, pelaksanaan dana otonomi khusus (otsus) Papua akan berakhir pada tahun 2021 ini. Hal ini diatur dalam UU Nomor 2021 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Kondisi ini menjadi pembahasan pemerintah daerah dan DPR serta pemerintah daerah dan DPR Papua dan Papua Barat sebagai representasi dan keterwakilan masyarakat Papua dan Papua Barat secara komprehensif.

            Sehingga diharapkan lahir keputusan yang lebih baik, tidak sekadar memperpanjang dana otsus, tetapi kebijakan pembangunan yang lebih tepat dan sesuai dengan masyarakat Papua.

            Ia juga menjelaskan bahwa isu mengenai keberadaan anggaran otsus untuk tiga provinsi yakni Papua, Papua Barat dan Aceh, bukanlah isu utama dalam setiap rapat penentuan anggaran otsus di Banggar DPR RI. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah memiliki konsep pembangunan yang sesuai dengan kearifan local yang tergambar dalam kondisi masyarakat, budaya serta lingkungan setempat yang sesuai dengan kerangka NKRI. Sebab, siapapun tidak bias memaksakan pembangunan di Papua harus sama dengan provinsi yang lain. Karena, terdapat ruang lebar bagi masyarakat Papua untuk terlibat dalam menentukan dan menjalankan proses pembangunannya.

            Politisi PDIP tersebut menerangkan berakhirnya pelaksanaan otsus menjadi momentum yang tepat untuk melihat kembali proses penggunaan otsus.

            Dalam dua puluh tahun terakhir, alokasi dana yang sudah dikucurkan untuk pembangunan Papua selama 2005-2019, bersumber dari belanja pusat melalui kementerian/Lembaga K/L mencapai 205,2 triliun.

            Sedangkan dana otsus dan dana tambagan infrastruktur (DTI) mencapai Rp 126,48 triliun pada periode 2002-2020 dan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp 580,93 trilliun pada tahun 2005-2019.

            Namun, besarnya anggaran tersebut belum sepenuhnya mampu mengangkat kehidupan masyarakat Papua, budaya masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup Papua.

            Dengan adanya modifikasi dan pendekatan yang lebih komunikatif, partisipatif dan terbuka, tentu saja optimisme pembangunan Papua dapat kian meningkat.

            Untuk itu, pembangunan Papua haruslah berbasis kemanusiaan (human development) yang ditopang oleh tiga aspek dasar yang akan membentuk kualitas manusia Papua yaitu, Pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat.

            Tentu saja ketiga aspek tersebut harus ditunjang oleh sarang, prasarana serta SDM yang baik dan berkualitas. Misalnya masing-masing kampung di Papua harus memiliki Sekolah dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang mampu melayani kebutuhan dasar masyarakat.

            Pengembangan SDM di Papua harus tetap diupayakan, karena SDM adalah kunci pembangunan Papua di masa yang akan datang. Sehingga tidak berlebihan jika SDM Papua merupakan kekayaan bangsa yang sesungguhnya.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Presiden Jokowi disuntik vaksin corona untuk kedua kalinya, tanggal 27 januari 2021. Pada injeksi kedua, beliau tidak merasakan efek samping yang berat. Masyarakat mengapresiasi vaksinasi ini karena sang Presiden yang langsung membuktikan keamanan vaksin corona buatan Sinovac.

Ketika vaksin Snovac sampai di Indonesia dan sudah mendapat izin penggunaan dari BPOM serta fatwa halal MUI, maka orang yang pertama kali divaksin adalah Presiden Jokowi. Tanggal 13 januari adalah hari yang mendebarkan, karena penyuntikan beliau disiarkan langsung oleh channel Youtube sekretariat presiden. Dokter yang menginjeksi adalah dr. Abdul Munthalib.

Agar lebih efektif, maka vaksin corona disuntikkan sampai 2 kali. Tanggal 27 januari 2021 Presiden Jokowi diinjeksi lagi dengan vaksin Sinovac dengan dosis 0,5 mililiter. Setelah disuntik, beliau berkata tidak ada rasa sakit atau reaksi apa-apa. Hanya saja ketika divaksin pertama kali, merasa agak pegal selama 2 jam, namun dapat beraktivitas seperti biasa.

Penyuntikan vaksin corona tahap 2 sangat diapresiasi masyarakat karena mereka percaya akan khasiat vaksin buatan Sinovac. Buktinya setelah 2 kali mendapat injeksi, Presiden Jokowi tidak merasakan sakit yang berat. Masyarakat langsung melihat hasilnya karena pada suntikan tahap 2, juga disiarkan langsung via streaming Youtube.

Siaran langsung injeksi Presiden bukanlah tindakan yang berlebihan. Justru ini salah satu cara untuk meyakinkan masyarakat yang masih ragu akan khasiat vaksin Sinovac. Vaksin ini terbukti tidak memiliki efek samping. Sehingga hoax yang beredar di media sosial langsung terbakar, oleh bukti tayangan bahwa Bapak Presiden sehat-sehat saja pasca disuntik vaksin 2 kali.

Masyarakat juga merasa aman akan vaksin Sinovac, dan menunggu giliran diinjeksi dengan sabar. Mereka menepis gosip bahwa vaksin buatan RRC tidak halal, karena isinya bukanlah gelatin babi. Melainkan corona virus yang sudah dilemahkan. Walau Sinovac diproduksi oleh RRC yang mayorirtas masyarakatnya berbeda keyakinan dengan Indonesia, tapi sudah halal MUI.

Selain itu, ketika Presiden Jokowi selalu disorot saat divaksin maupun sesudahnya, maka para antivaks akan melongo. Karena mereka merasa malu karena terlanjur termakan hoax mentah-mentah. Vaksin ini sangat aman dan terbuat dari virus yang dilemahkan, bukan dari zat yang berbahaya. Tidak ada yang namanya chip atau benda apapun yang dimasukkan dalam vaksin, seperti yang ada dalam hoax.

Sama seperti vaksinasi tahap 1, pada vaksinasi tahap 2 juga disuntik sejumlah tokoh. Seperti Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kapolri Jenderal Idham Azis, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Juga perwakilan influencer dari kalangan artis. Mereka juga membuktikan bahwa vaksin corona aman dan tidak memiliki efek samping negatif. 

Setelah divaksin, Presiden berpesan kepada masyarakat agar tetap menaati protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker, rajin cuci tangan dan bawa hand sanitizer, dan tetap jaga jarak minimal 2 meter. Dalam artian, walau seseorang sudah disuntik vaksin, tetap harus menjaga protokol. Agar tubuhnya aman dan sehat.

Mengapa tetap harus menjaga protokol kesehatan? Karena menurut para epidemiolog, kekebalan kelompok pasca vaksinasi corona nasional baru terbentuk minimal 1 tahun setelah injeksi. Jadi masyarakat tidak boleh abai sedikitpun. Walau hanya pergi ke warung tetangga, masih harus memakai masker kain atau masker non medis yang sesuai standar WHO.

Presiden Jokowi menerima suntikan vaksin Sinovac untuk kedua kalinya. Setelah diinjeksi tidak ada efek samping yang berat, dan masyarakat lega karena hal ini membuktikan keamanan vaksin Sinovac. Masyarakat menunggu giliran divaksin dengan sabar dan tetap menaati protokol kesehatan, seperti yang dianjurkan oleh Presiden Jokowi.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Depok

Oleh : Deka Prawira )*

Uraian penerapan prokes atau protokol kesehatan mulai digalakkan. Tak hanya mengawali tahun 2021 ini. Namun, tahun sebelumnya sejak pandemi masih menunjukkan taringnya. Bahkan, sejumlah operasi terkait prokes ini makin ditingkatkan.

Menerapkan protokol kesehatan kini bukan hanya sebagai formalitas semata. Namun telah menjadi rutinitas yang wajib dipatuhi saat pandemi masih menyerang. Pandemi yang telah menyelimuti hampir setahun terakhir ini memaksa kebiasaan masyarakat untuk terus mengalami penyesuaian.

Menurut pakar kesehatan masyarakat yakni Dr Hermawan Saputra. Beliau turut mengingatkan jika masyarakat agar semakin disiplin dalam penerapan prokes. Lebih tepatnya pada era adaptasi kebiasaan baru.

Meski sekolah tatap muka hingga sektor lainnya sempat dibuka, namun menilik angka peningkatan COVID-19. Kebijakan pemerintah untuk memberlakukan kelas daring juga PSBB resmi dilakukan. Bahkan PSBB dilakukan dengan skala lebih ketat.

Bahkan, ada pemberian sanksi kepada pihak pelanggar jika secara sengaja melanggar aturan tersebut. Bukan hanya aturan tertulis saja, pihak aparatur negara seperti kepolisian turut mengadakan operasi.

Di beberapa daerah telah diberlakukan operasi masker, hingga jam buka-tutup usaha. Hal ini dimaksudkan agar seluruh pihak mampu menjaga satu sama lain. Dalam menekan angka penyebaran COVID-19. Mengingat ekspansi virus ini cukup cepat sehingga membutuhkan penanganan yang sangat serius.

Penerapan protokol kesehatan ditengarai memiliki cakupan yang luas. Hal ini tentu harus dimulai dari kebersihan diri. Mencuci tangan dengan sabun setiap hendak beraktivitas. Termasuk saat mengakhiri aktivitas tersebut.

Makan makanan yang dimasak dengan benar, memakai masker hingga mengusulkan penyemprotan cairan desinfektan secara berkala. Bahkan, di tempat umum juga diwajibkan melakukan pembatasan sosial. Sehingga, antara orang satu dengan lainnya tidak langsung berkontak.

Hal ini diklaim cukup efektif untuk memerangi Corona. Lebih-lebih dengan adanya program di rumah saja. Agar virus mampu ditanggulangi dengan sempurna. Ditilik dari kasus-kasus yang bermunculan dengan beragam klaster. Membuat pemerintah getol melakukan sejumlah usaha yang nyata.

Klaster-klaster baru yang nyatanya berdampingan dengan keseharian kita. Atau bahkan mungkin beriringan dengan mobilitas sehari-hari. Memang layak diwaspadai, gejala-gejala COVID-19 ini seolah tak bisa diprediksi.

Terlebih OTG alias Orang tanpa gejala yang harus ekstra warning. Sebab, banyak ditemukan penyebaran dengan tipe berikut. Tahu-tahu ketika dites antigen atau PCR sudah positif saja. Bukankah hal ini cukup menakutkan.

Maka dari itu imbauan-imbauan hingga sederet prokes yang diberikan oleh pemerintah, harap bisa dipatuhi. Hal ini demi menjaga diri juga orang-orang yang kita sayangi. Tak menyangkal jika era kebiasaan baru ini terkesan ribet atau merepotkan.

Salah satunya pemakaian masker yang terkadang membuat kondisi pernapasan pengap. Namun segala hal baik dimulai dari yang terkecil dahulu. Diniatkan agar menjadi kebiasaan yang mudah untuk dilakoni.

Jika sudah demikian, sinyalemen otak serta tubuh akan otomatis betkontribusi mendukung kegiatan ini. Alarm-alarm otak secara alami akan mengingatkan kita terkait prokes. Yang mana telah tertanam baik didalam diri.

Bisa jadi kedepan kebiasaan ini membawa banyak keuntungan. Dengan ada atau tidaknya COVID-19, hidup akan menjadi lebih sehat, lebih aware dengan dunia luar. Termasuk waspada menghadapi segala kondisi kesehatan.

Toh, prokes ini diterapkan demi kebaikan bersama. Tak mungkin kan, semua ini dilakukan sendiri. Makanya, kita semua wajib berbenah. Sadar betul atas pandemi yang seolah enggan pergi serta membuat tatanan hidup menjadi tak menentu.

Kendati demikian, pastilah akan selalu ada hikmah disetiap kejadian. Kolaborasi seluruh elemen negara ini diperlukan. Menjaga satu sama lain menjadi suatu hal yang diprioritaskan. Kemungkinan saja masker yang kita kenakan ialah upaya menjaga orang lain dari kita.

Mengingat, kitapun juga berpotensi memularkan, bukan. Stop bersifat egois, negatif thinking hingga asumsi-asumsi salah. Sebab, hal ini dapat memperburuk keadaan. Situasi yang tak kondusif sangat rentan membuat ekspansi COVID-19 meningkat.

Ya, seperti munculnya klaster baru seperti yang telah disinggung diatas. Menyadari jika COVID-19 ini memang mengancam. Ada baiknya bersegera mengubah kebiasaan untuk disiplin prokes. Ingat pepatah, sedia payung sebelum hujan. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
Mari bergotong royong melawan COVID-19. Agar penyebaran mampu ditekan dengan cepat, sehingga harapan hidup normal akan segera bisa disongsong kembali. Yakinlah!

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Zakaria )*

UU Cipta Kerja adalah Undang-Undang yang dibuat untuk segala sektor, mulai dari ekonomi hinga investasi. Pada klaster investasi, para penanam modal asing diberi kemudahan dalam berbisnis. Sehingga mereka tertarik untuk masuk ke Indonesia, dan bekerja sama dengan perusahaan Start Up.

Dalam waktu kurang lebih 10 tahun, pertumbuhan perusahaan Start Up di Indonesia sangat bagus. Mereka bergerak di berbagai bidang, mulai dari IT, transportasi, hingga marketplace. Keberadaan Start Up sangat bagus karena banyak anak muda yang bersemangat untuk jadi wirausaha modern, yang memanfaatkan teknologi untuk pemasarannya.

Namun sayang ketika pebisnis Start Up punya ide brilian, mereka terbentur modal. Karena untuk membuat perusahaan yang bagus, butuh suntikan dana yang cukup besar, untuk membuat situs, aplikasi, biaya maintenance kantor, dll. Di sinilah peranan investor diperlukan, agar ada simbiosis mutualisme di antara keduanya.

Investor asing akan masuk ke Indonesia dan membeli saham pada perusahaan start up. Mereka mau join karena ada klaster kemudahan berusaha dan investasi pada UU Cipta Kerja. Sehingga ada kemudahan perizinan bagi mereka, agar bisa bekerja sama dengan perusahaan start up di Indonesia.

Selain pembelian saham langsung, ada juga metode lain yakni melalui lembaga pengelola investasi. Baru-baru ini diresmikan Sovereign Wealth Found (SWF) yang mengurus dana investor asing agar pengelolaan dan penyalurannya tepat. Menteri Luhut Bnsar Panjaitan diminta Presiden Jokowi untuk merayu apra investor asing, agar mau menanamkan modal ke Indonesia, dan dikelola oleh SWF.

Handito Djoewono, Ketua Umum Asosiasi Startup Teknologi Indonesia menyatakan bahwa aspek implementasi UU Cipta Kerja menjadi faktor yang lebih efektif untuk mendongkrak investasi ke perusahaan start up. Prediksinya, pada 2021 investor akan masuk dan mempercayai perusahaan rintisan untuk bekerja sama.
Jaminan perizinan pada UU Cipta Kerja membuat investor asing tersenyum kembali. Penyebabnya karena izin usaha bisa didapat hanya dalam waktu 7 hari kerja. pengurusannya juga bisa via online, sehingga hanya ebrmodal gadget, bisa mendapatkan legalitas dengan cepat dan tepat.

Para investor senang karena setelah izin keluar dengan mudah dan cepat, mereka tak perlu pusing menghadapi birokrasi. Karena dulu harus mengurus dari dinas ke dinas dan ketika terhalang oleh oknum nakal, harus mengeluarkan uang pelicin agar izin lekas keluar. Namun sekarang tidak ada lagi, karena sistem online juga mencegah KKN.

Mereka akhirnya percaya pada peraturan yang diberi oleh pemerintah melalui UU Cipta Kerja. Lalu memilih perusahaan start up karena mereka memiliki potensi yang bagus untuk ke depannya. Radju Munusamy, NextLevel Leader PwC Indonesia menyatakan bahwa UU Cipta Kerja dan vaksin corona memberi angin segar bagi para pengusaha start up untuk bertumbuh.

Namun, sambungnya, untuk bertumbuh tentu butuh modal. Oleh karena itu, pengusaha start up butuh bantuan dari investor, agar mampu memperbesar usahanya. Kerja sama yang saling menguntungkan ini membuat start up mampu bersaing dengan perusahaan lain, dan memperbanyak karyawan, sehingga membantu pemerintah mengurangi pengangguran di Indonesia.

Contoh dari start up yang berkembang karena investor adalah salah satu marketplace lokal. Ia mampu meraih prestasi sebagai Decacron, karena permodalannya lebih dari 1.000 USD. Ada pula start up lain di bidang transportasi, yang menjadi pionir dalam bisnis ojek online dan membukukan keuntungan yang sangat besar.
Kemudahan berusaha dan perizinan dalam UU Cipta Kerja menarik minat para investor untuk menanamkan modal ke Indonesia. Mereka memilih untuk menanamkan modal ke perusahaan start up karena punya potensi besar dan bisa berkembang dengan cepat di masa depan. Pengusaha perusahaan rintisan akan diuntungkan karena bisnisnya terus maju.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Rebeca Marian )*

Kasus rasisme yang mengakibatkan Natalius Pigau merasa sudah mereda. Dewan adat Papua pun meminta agar masyarakat tidak tersulut emosi, agar tidak ada peperangan lagi di Bumi Cendrawasih.

Politisi Ambroncius Nababan menghebohkan publik karena tega memajang foto Natalius Pigai yang diedit, sehingga berdampingan dengan gorila. Walau Ambroncius melakukannya karena mengaku kesal, setelah Pigai menolak vaksinasi, namun tindakannya tentu salah. Karena ia terbukti melecehkan dan menghina Pigai secara terbuka.

Kasus ini bisa merembet ke mana-mana karena menyangkut isu SARA. Apalagi Ambroncius Nababan dan Natalius Pigai berbeda suku. Sehingga jika kasus ini terus di-blow up, bisa berbahaya dan menyebabkan peperangan. Orang Indonesia amat sensitif terhadap isu SARA, sehingga kasus ini harus segera diselesaikan.

Sekretaris II Dewan Adat Papua, John Gobay, meminta agar masyarakat di Bumi Cendrawasih tidak terprovokasi oleh ulah Ambroncius. Ia percaya polisi bisa menyelesaikan kasus ini hingga tuntas. Hal ini ia utarakan saat berada di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Papua. Gobay mewakili Pigai untuk melaporkan tindakan Ambroncius.

Tindakan Dewan adat amat tepat, karena isi SARA sangat berbahaya, apalagi di Papua yang notabene pernah kacau akibat peperangan antar suku. Ketika Dewan adat mengademkan suasana, maka warga sipil menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang bergejolak. Mereka mengkuti instruksi untuk stay cool dan tidak terprovokasi.

Meski sudah minta maaf kepada Pigai dan seluruh masyarakat Papua, namun Ambroncius tetap bersalah. Polisi berusaha menyelesaikan kasus ini, karena bukan sekadar permasalahan biasa. Melainkan kasus yang menyangkut isu SARA dan cyber bullying. Apalagi baik Ambroncius maupun Nababan adalah tokoh masyarakat, sehingga cukup memiliki pengaruh di depan publik.
Sementara itu, Kenan Sipayung, Ketua Kerukunan Masyarakat Batak Provinsi Papua, mengecam keras tindakan Ambroncius. Menurutnya, ujaran kebencian yang dilakukan oleh Ambroncius Nababan adalah tindakan pribadi, dan bukan mewakili suku Batak secara keseluruhan. Ambroncius terbukti merusak citra masyarakat Batak di Indonesia.

Akibat ulah Ambroncius Nababan maka nama baik suku Batak tercoreng. Padahal mereka adalah orang baik-baik, namun bagaikan nila setititik rusak susu sebelanga, Ambroncius mengacaukannya. Jangan sampai orang Batak jadi identik dengan hal yang negatif, karena mereka adalah WNI yang taat peraturan, dan hanya ada sedikit sekali oknum seperti Ambroncius yang error.

Kenan Sipayung melanjutkan, ia ingin agar polisi segera menyelesaikan kasus ini dan menangkap Ambroncius secepatnya. Kasus rasisme ini terbukti melanggar Undang-Undang yang berlaku. Memang akhirnya aparat bergerak cepat dan mencokok Ambroncius, namun sayang ia masih menolak untuk menandatangani surat penahanannya. Karena merasa yang dilakukan hanyalah satire.

Meski menolak untuk tanda tangan, namun Ambroncius masih bisa diperkarakan. Walau bukti yang tersedia hanya berupa screenshot foto editan Pigai, namun sudah cukup untuk mengantarkannya ke meja hijau. Ia tak bisa berkelit lagi, karena sudah banyak sekali netizen yang melihat foto tersebut.

Kasus rasisme ini wajib diusut sampai tuntas, karena menyangkut 2 suku yang berbeda. Jangan sampai kerukunan antar suku di Indonesia rusak oleh ulah oknum seperti Ambroncius. Jika Piga menolak untuk divaksinasi, maka biarlah Tim Satgas yang menanganinya. Ia tak usah merusak suasana dengan melakukan bullying.

Kasus rasisme yang menyangkut 2 tokoh yang berbeda suku ini sangat memusingkan. Masing-masing pihak berusaha mendinginkan suasana, agar tidak ada peperangan ke depannya. Isu SARA amat sensitif dan janganlah digaungkan kembali. Karena tiap WNI yang baik tentu menghormati satu sama lain.

)* Penulis adalah mahasiswi Papua tinggal di Jakarta