Oleh : Firza Ahmad )*

Front Pembela Islam (FPI) diduga kuat telah menyerobot tanah milik negara di Megamendung Jawa Barat. Masyarakat pun berharap agar FPI mau angkat kaki dari lahan negara yang sudah diambil alih tanpa izin tersebut.

TB Hasanuddin selaku Anggota komisi I DPR mengapresiasi langkah PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII yang melayangkan surat somasi terhadap Pondok Pesantren Markaz Syariah Agrokultural milik Front Pembela Islam (FPI) di Megamendung, Bogor, Jawa Barat, untuk segera mengosongkan lahan. Namun berdasarkan penelusurannya ternyata FPI bukan satu-satunya yang mengokupasi atau menguasai lahan PTPN VIII itu.

Selain FPI, ia mengungkap ada sejumlah yayasan, vila dan perusahaan Korea yang menguasai lahan milik negara tersebut. Dia juga meminta agar pihak-pihak yang menguasai lahan milik PTPN VIII harus meninggalkan lahan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PTPN VIII Naning DT mengatakan, pihaknya tidak hanya mengirimkan somasi terhadap pesantren yang dimiliki FPI. Tapi Juga kepada seluruh pihak yang menggunakan lahan aset milik PTPN VIII tersebut.

Pada kesempatan berbeda, dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Teddy Gusnaidi angkat suara mengenai sengketa lahan Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah FPI di Megamendung, Jawa Barat, yang diduga berdiri di atas tanah milik PTPN.

Ia menuturkan, polemik itu dapat dengan mudah diatasi apabila FPI segera angkat kaki dari lahan tersebut. Sebab, lahan yang menjadi sengketa tersebut rupanya merupakan lahan milik PTPN.

Ia juga mengingatkan kepada pemerintah untuk jangan memberikan ruang untuk bernegosiasi dengan pihak yang menduduki lahan yang bukan hak miliknya.

Sengketa tanah ini menurut Tedy juga bukan persoalan besar. Karena, antara pemilik maupun bukan pemilik sudah diketahui secara jelas.

Markaz Syariah FPI ini menjadi sorotan setelah beredar surat dari PTPN VIII yang meminta pondok pesantren tersebut dikosongkan.

Surat berkop PTPN VIII bernomor SB/11/XII/2020 tertanggal 18 Desember 2020 itu diunggah pada akun Twitter @Fkadrun.

Dalam surat itu dijelaskan, bahwa pesantren alam agrokultural markaz syariah FPI berdiri di atas lahan yang dikelola PTPN.

Rupanya pesantren yang menjadi salah satu markas FPI tersbeut tidak mengantongi izin dan persetujuan PTPN VIII ketika didirikan pada tahung 2013 lalu.

Permasalahan antara PTPN dengan FPI rupanya bukan pertama kali terjadi. Tercatat pada awal berdirinya Markaz Syariah FPI pada 2015, pembangunannya telah diwarnai sejumlah masalah.

Lahan yang diduduki oleh Markaz Syariah tersebut, sebelumnya merupakan lahan PTPN yang digunakan oleh penduduk sekitar. Hingga 1998, seluruh area Gunung Mas masih dikuasai PTPN. Setelah reformasi, sejumlah area ditempati masyarakat secara ilegal. Dari 1.623 hektare lahan milik PTPN di sana, yang diserobot mencapai 352 hektare. Namun sertipikatnya masih atas nama PTPN.

Para penggarap ilegal tersebut kemudian menjual lagi lahan melalui calo tanah kepada orang Bogor dan Jakarta yang ingin membangun vila di sana. Markaz Syariah juga pernah mengurus sertipikat lahan di Megamendung ke Badan Pertanahan Nasional. Namun upaya tersebut gagal dikarenakan lahan masih tercatat atas nama PTPN.

Pada 21 Mei 2013, Markaz Syariah FPI menyurati PTPN untuk meminta hak guna lahan seluas 33 hektar dengan dalih corporate social responsibility (CSR). Namun permohonan atas nama CSR tersebut tidak digubris oleh PTPN.

Markaz Syariah juga kembali menyurati PTPN pada bulan April 2014. Mereka mengajukan proposal baru. Persil yang diminta kala itu bukan lagi 33 hektar, melainkan 40 hektare. Namun PTPN tidak merespon permintaan tersebut.

Pada April 2016, Markaz Syariah FPI kembali mencoba usahanya. Kali ini mereka memberi tahu PTPN bahwa mereka telah mengambil alih lahan garapan masyarakat seluas 50 hektare di Afdeling Cikopo Selatan. Dalam suratnya, Markaz Syariah FPI mengabari bahwa mereka telah membangun pembangkit listrik 157 ribu watt untuk menerangi pesantren, mendirikan sejumlah bangunan di kompleks pesantren dan mengaspal jalan sepanjang 7 kilometer dengan lebar 6 meter. Semua surat tersebut ditandatangani oleh Rizieq Shihab selaku pengasuh pesantren.

4 tahun berselang, PTPN akhirnya memberikan surat somasi atas keberadaan Markaz Syariah tersebut. Surat tersebut ditandatangani oleh Direktur PTPN VIII Mohammad Yudayat yang menandatangani surat tersebut.

Tentu saja tidak ada opsi lain bagi pengguna lahan di megamendung selain angkat kaki dari lahan negara.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Putu Prawira )*

Masyarakat saat ini mulai berbahagia mengingat vaksin Covid-19 sudah mulai banyak ditemukan. Vaksin Covid-19 pun dianggap tetap efektif digunakan meskipun ada varian baru virus Corona.

Wiku Adisasmito selaku Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) penanganan Covid-19 menuturkan, vaksin yang sedang dikembangkan saat ini masih efektif untuk mencegah penyebaran Covid-19 dan mewujudkan kekebalan komunitas atau herd imunity. Hal tersebut ia katakan untuk merespon adanya varian baru virus coronya yang mulai melanda beberapa negara di dunia.

Bertempat di Graha BNPB, Wiku mengatakan bahwa mutasi virus atau strain virus yang baru ini sedang terus diteliti, belum ada indikasi menyebabkan ketidakefektifan vaksin. Artinya Vaksin yang sedang dikembangkan saat ini masih bisa dinilai efektif untuk bisa digunakan dalam rangka mencapai herd imunity.

Kendati demikian, Wiku mengatakan bahwa Indonesia masih harus terus melihat perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan denga varian baru Covid-19.

Ia pun kembali mengingatkan bahwa tidak ada yang bisa memastikan kapan pandemi Covid-19 ini akan berakhir. Wiku berujar, bahwa virus ini secara alamiah memang selalu melakukan mutasi pada saat melakukan penularan. Jadi sebenarnya apabila kita ingin mencegah virus ini supaya tidak bermutasi, maka jangan berikan kesempatan kepada virus tersebut untuk bisa menular dari manusia ke manusia.

Adapun varian baru dari virus corona telah diidentifikasi di Inggris bagian tenggara. Varian baru penyebab penyakit Covid19 itu diberi nama “VUI-202012/01.

Varian baru virus corona disebut bisa menyebar dengan lebih cepat di beberapa bagian wilayah negara Inggris.

Hingga 13 Desember 2020, tercatat telah terkonfirmasi setidaknya 1.108 kasus dengan varian ini yang telah diidentifikasi di wilayah Inggris bagian selatan dan timur.

Meskipun belum terdapat bukti bahwa strain ini berdampak pada keparahan penyakit, respons antibodi atau pengaruhnya pada kemanjuran vaksin, kasus yang disebabkan varian baru terus meningkat.

Pada kesempatan berbeda, DPR juga memberikan apresiasi langkah pemerintah, yakni dengan melarang WNA masuk ke Indonesia terkait varian baru Covid.

Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin memberikan apresiasi atas langkah pemerintah yang segera memberlakukan larangan masuknya warga negara asing (WNA) dari seluruh negara ke Indonesia selama 2 pekan di bulan Januari 2021.

Kebijakan ini diambil oleh pemerintah karena adanya temuan kasus mutasi virus corona yang berawal di Inggris dan memiliki daya tular lebih cepat.

Menurut Azis, mutasi virus corona yang baru ditemukan di Inggris ini merupakan ancaman nyata yang serius.

Ia juga mendesak pemerintah agar segera melakukan pelacakan terhadap WNA dan WNI yang baru-baru ini memasuki wilayah RI dan luar negeri khususnya dari Inggris dan Eropa.

Azis menghimbau kepada masyarakat agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan, seperti mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak.

Pada kesempatan berbeda, Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Prof. Dr Zubairi Djoerban, Sp.PD.KHOM meyakini bahwa vaksin Covid-19 yang saat ini dalam proses produksi, ampuh dalam mencegah virus corona varian baru.

Penemuan varian baru virus corona sendiri terjadi pada November 2020 lalu. Saat itu semua bagian Inggris mengalami penurunan kasus Covid-19.

Zubairi juga menjalaskan bahwa saat ini sedang dikerjakan 2 vaksin yang dapat mempan untuk mengatasi varian baru ini. Para ahli juga merasa optimis bahwa vaksinasi akan memiliki kekebalan di banyak tempat.

Meski sangat menular, namun Zubairi mengatakan bahwa virus corona varian baru tersebut tidak lebih mematikan, namun para ahli sangat yakin bahwa memang virus ini sangat menular, namun tidak lebih mematikan.

Dirinya menegaskan bahwa tes PCR atau dikenal sebagai swab tes mampu mendeteksi virus ini, ibaratnya virus ganiti baju , tapi PCR masih bisa ditunggu.

Beberapa negara yang sudah mengonfirmasi corona mutasi yuang pertama kali ditemukan di Inggris. Negara-negara tersebut antara lain, singapura, Italia, Denmark serta Australia.

Meski demikian, untuk WNA dan WNI dari wilayah Eropa dan Australia serta WNI dari Inggris, diberikan pengecualian agar tetap bisa masuk ke wilayah Indonesia.

Virus Corona yang bermutasi memang menjadi ancaman tersendiri, terutama ancaman terkait dengan lonjakan pasien. Oleh karena itu keberadaan dan persiapan vaksin haruslah diapresiasi demi kesehatan masyarakat Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Doni Wisnu )*

Diresmikannya UU Cipta Kerja pada akhir tahun 2020 lalu membawa perlindungan bagi pekerja lokal, dan mereka tak akan diganti oleh tenaga kerja asing. Malah para pegawai lokal akan mendapat ilmu baru. Karena investor asing wajib memberi transfer ilmu pada semua pekerjanya di Indonesia.

Para buruh sempat berdemo berkali-kali untuk menolak UU Cipta Kerja. Pasalnya, pada UU itu ada pasal yang memudahkan masuknya investor asing, yang otomatis akan membawa tenaga kerja asing (TKA). Mereka sangat ketakutan posisinya akan diganti dan paranoid akan bagaimana cara bertahan hidup di masa depan.

Sebenarnya para buruh tak usah takut, karena mereka salah paham dengan draft RUU Cipta Kerja yang sudah terlanjur tersebar di internet. Pasalnya yang dibaca bukanlah UU yang sebenarnya. Karena justru pekerja lokal yang akan dilindungi. Jadi janganlah mereka percaya pada hoax tersebut.

Kenyataannya, dalam aturan turunan UU Cipta Kerja, investor asing wajib melakukan alih teknologi pada pekerja lokal. Sarman Simanjorang, Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia DKI menyatakan bahwa pengusaha atau investor asing harus melakukan vokasi bagi pegawainya (yang notabene warga negara Indonesia).

Sarman melanjutkan, tujuan dari alih teknologi ini agar pekerja lokal memiliki kemampuan yang sama dengan pekerja asing. serikat Pekerja juga diharap mengawasi agar benar-benar ada vokasi dari investor asing. Dalam artian, para penanam modal tak hanya bekerja sama dengan pebisnis lokal, namun juga memberi ilmu kepada karyawannya, agar mereka punya skill mumpuni.

Hal ini membuktikan bahwa UU Cipta Kerja melindungi pekerja lokal. Karena mereka masih tetap memiliki posisinya, malah mendapat ilmu dan keterampilan baru dari investor asing. Sehingga bisa mengembangkan diri dan memiliki kompetensi yang jauh lebih baik dari sebelumnya.

Etos kerja dan latar belakang investor asing memang berbeda dengan WNI. Mereka rata-rata lebih lugas dalam mengungkapkan sesuatu, dan cenderung lebih workaholic. Sehingga karyawannya akan terpacu untuk bekerja lebih keras dan tak lagi meminta izin tanpa alasan yang jelas, atau malah seenaknya bolos kerja.
Karena mereka mendapat teladan dari bos yang rajin.
Selain itu, investor asing terbukti lebih disiplin dalam bekerja. Pegawai akan merasa malu jika molor dalam bekerja namun selalu nomor 1 dalam meminta gaji. Kedisiplinan akan benar-benar diterapkan dalam perusahaan, sehingga membuat hasil produksi jadi lebih baik lagi.

Pekerja lokal juga tidak usah takut bahwa posisinya akan tergeser oleh tenaga kerja asing (TKA). Karena jika investor asing masuk ke Indonesia, bukan berarti nantinya seluruh pegawainya juga warga negara asing. Penyebabnya karena tak semua WNA boleh masuk untuk bekerja di negeri ini.

WNA yang akan bekerja di Indonesia harus memiliki beberapa persyaratan. Pertama, mereka harus memiliki keahlian tertentu. Misalnya di bidang manajerial, adviser, atau konsultan. Jadi, yang boleh untuk masuk hanyalah mereka yang berada dalam level profesional, bukan buruh biasa yang bekerja kasar.

Mereka juga wajib masuk dengan visa kerja dan memiliki KITAS (kartu izin tinggal sementara), juga memiliki penjamin di Indonesia. TKA juga harus menunjukkan bukti hasil tes swab negatif corona dan ketika mendarat di Indonesia harus tes ulang, dan karantina mandiri selama 14 hari. Jadi tidak sembarang TKA boleh bekerja di negeri ini.

Para pekerja tak usah takut dengan UU Cipta Kerja. Karena justru UU ini memberi keuntungan, dengan mewajibkan investor asing untuk memberi alih teknologi. Mereka akan dididik untuk tak hanya bekerja keras dan cerdas, tapi juga lebih disiplin dan menghargai waktu.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Abner Wanggai )

Pemerintah terus memaksimalkan upaya pembangunan di Papua. Percepatan Pembangunan di Papua menjadi komitmen tegas Pemerintah untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengungkapkan bahwa pemerintah memperkuat desain pembangunan di Papua yang berbasis orang asli Papua.

Menurutnya, instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat menjadi landasan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan akar masalah yang dialami oleh masyarakat Papua.

Dirinya menyebutkan adanya perubahan yang signifikan tercermin pada penurunan persentase penduduk miskin, dari 54,75 persen pada Maret 1999 menjadi 26,55 persen pada September 2019 melalui sejumlah langkah dalam desain besar telah dilakukan untuk Papua dan Papua Barat.

Adapun desain besar percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat yakni pertama, pemerintah sepakat kerangka otsus sesuai UU Nomor 21 Tahun 2001 bagi Provinsi Papua merupakan langkah afirmatif dan kontekstual dalam mengelola pembangunan pemerintah daerah dan pelayanan publik.

Dalam konteks kerangka regulasi sektoral hingga kerangka anggaran, otsus memantik semangat baru perumusan kebijakan yang bersifat khusus untuk Papua, baik di level pusat maupun di daerah.

Kedua, otsus telah mendorong desentralisasi politik yang membuka ruang bagi Orang Asli Papua (OAP) untuk berperan serta dalam pemerintahan daerah.

OAP sebagai gubernur, bupati dan wal kota, mengakui kekhususan kultural melalui kehadiran Majelis Rakyat Papua sejak tahun 2004 dan membentuk kabupaten-kabupaten baru sejak 2002 guna percepatan pelayanan publik untuk masyarakat Papua di daerah-daerah terpencil.

Artinya, kewenangan untuk mengelola pembangunan telah berada di tangan masyarakat Papua, sesuai kebutuhan dan kearifan lokal.

Ketiga, otsus menjadi panduan pemerintah dalam desain khusus pembangunan Papua yang bersifat percepatan, melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2017 dan yang terbaru Inpres Nomor 9 tahun 2020.

Strategi tersebut, merupakan bukti keberpihakan yang bersifat kontekstual Papua dengan fokus di SDM Papua, ekonomi rakyat dari hulu ke hilir, infrastruktur wilayah yang terpadu, pembangunan berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Keempat, langkah Jokowi melalui adopsi pendekatan kultural wilayah adat dan ekologis dalam perencanaan pembangunan nasional, baik dalam RPJMN 2015-2019 dan RPJMN 2020-2024.

Adapun pendekatan tujuh wilayah adat di Papua meliputi Saireri, Tabi, Laa Pago, Mee Pago, Animha, Domberai dan Bomberai.

Strategi kebijakan dan pelaksanaan tersebut diharapkan dapat sesuai dengan kebutuhan aspirasi dan kearifan lokal di Papua dan Papua Barat.

Kelima, komitmen untuk memberdayakan OAP dalam ruang publik, baik di jajaran kementerian/lembaga, TNI/Polri dan BUMN.

Secara Khusus, Presiden Jokowi juga telah menerbitkan peraturan presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2019 tentang pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat yang mendorong keberpihakan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam peningkatan kapasitas pelaku usaha Papua.

Keenam, pemerintah juga menetapkan Provinsi Papua sebagai tuan rumah PON XX 2020 yang diundur ke bulan Oktober 2021 sebagai upaya mitigasi pandemi Covid-19 dan akan diselenggarakan di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Mimika.

Ketujuh, berbagai pendekatan, strategi dan kebijakan yang bersifat holistik dan afirmatif untuk Papua didasarkan dengan kondisi global yang berlangsung, baik adaptasi perubahan iklim, ketahanan bencana, gender dan inklusi sosial, pemerintahan yang kolaboratif dan terbuka, maupun keamanan insani.

Suharso juga menjelaskan bahwa prinsip dasarnya adalah percepatan pembangunan Papua yang humanis, berkelanjutan dan inklusif yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebelumnya, Yan Permanes selaku anggota Komisi I DPR RI menilai bahwa penanganan persoalan di Papua bukan hanya sekadar dengan implementasi kebijakan terhadap pembangunan, namun yang terpenting adalah tidak terjadi lagi diskriminasi yang berlebihan terhadap masyarakat di wilayah tersebut.

Dirinya juga meyakini bahwa selama pemerintah mampu menunjukkan konsistensi terhadap penyelesaian kompleksitas masalah di Papua, tentu akan ada solusi damai di Tanah Papua, akan ada solusi damai di Tanah Papua sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Papua membutuhkan perlakuan yang adil, sehingga pembangunan untuk daerah paling timur tersebut haruslah mengedepankan pendekatan yang berorientasi pada pemenuhan hak dasar masyarakat Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Pemerintah terus berupaya memujudkan keadilan dalam upaya penegakan hukum di wilayah Papua. Terutama terkait berbagai kasus-kasus penyerangan yang dilakukan kelompok separatis terhadap sejumlah petugas kemanan hingga ke masyarakat sipil.

Menko Polhukam, Mahfud MD, mengatakan bahwa Pemerintah terus berkomitmen menegakkan hukum bagi siapapun yang terlibat dalam kasus penyerangan terhadap masyarakat sipil di Papua. Bahkan dirinya menginginkan Polri dapat menegakkan hukum di Papua tanpa tepengaruh situasi politik.

“Jadi jangan karena nanti ini kalau ditindak lalu mereka mau menggelorakan Papua merdeka. Itu soal lain, ada penanganan sendiri hukumnya itu, jangan terpengaruh itu,” kata Mahfud. Upaya ini terkait keinginan Pemerintah meningkatkan pelindungan HAM dan hukum bagi masyarakat di Papua.

Di kesempatan berbeda, Kadiv Humas Polri, Irjen Argo Yuwono, mengatakan bahwa penerapan upaya penegakan hukum di Papua terus ditingkatkan oleh Polri. Tetapi langkah tersebut tetap mengedepankan upaya preventif.

“Pendekatan untuk menangani Papua saat ini adalah pendekatan penegakan hukum bukan pendekatan militer. Jadi saya tekankan bahwa saat ini yang dikedepankan adalah penegakan hukum. Namun tetap diawali dengan pendekatan preventif yang dilakukan oleh Polres setempat,” jelas Argo.

Hal itu untuk memastikan keamanan bagi masyarakat setempat, sebab tugas TNI maupun Polri di Papua untuk menjaga kestabilitan keamanan wilayah.

Sementara itu, Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw, mengatakan dirinya meminta agar penegakan hukum di Papua tidak dianggap sebagai persoalan politik. Hal itu agar tidak memunculkan kesimpulan yang salah dalam melihat berbagai kasus pelanggaran hukum di Papua.

“Terkait dengan persoalan penegakan hukum ini dianggap persoalan politik, sebenarnya tidak. Janganlah setiap persoalan yang menyangkut Papua selalu didorong dengan menggunakan pendekatan politik. Ini hal yang berbeda,” ucap Paulus Waterpouw.

Pernyataan sejumlah pihak ini menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia berupaya memperbaiki penegakan hukum di wilayah Papua. Langkah ini agar terwujudnya keadilan bagi warga Papua serta menghindari sentimen negatif yang diarahkan kepada Presiden Joko Widodo perihal upaya hukum yang terjadi di Papua.