Oleh : Putu Prawira )*

Liburan akhir tahun seharusnya menjadi momen yang menyenangkan, andai tidak ada pandemi di Indonesia. Walau sudah ada imbauan untuk di rumah saja, namun ada kalangan masyarakat yang masih bandel dan traveling hingga ke luar kota. Kita wajib waspada akan lonjakan kasus corona pasca liburan dan tetap patuhi protokol kesehatan.

Biasanya, 2 minggu terakhir di bulan desember disambut gembira, terutama bagi anak-anak. Mereka libur dan meminta berekreasi sebagai hadiah. Namun tahun 2020 corona masih melanda, sehingga masyarakat dihimbau untuk berlibur di rumah saja.

Pemerintah mengkhawatirkan lonjakan kasus corona baru dari klaster liburan panjang di akhir tahun. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa lonjakan infeksi terjadi 10 hingga 14 hari setelah libur akhir tahun. Jika liburan berakhir tanggal 1 atau 2 januari, maka prediksi naiknya pasien covid terjadi tanggal 16-18 januari 2021. Hal ini berdasarkan pengalaman dari klaster corona lainnnya.

Budi melanjutkan, biasanya pasca liburan jumlah pasien corona akan naik 30-40% dari biasanya. Penyebabnya karena masyarakat yang mobilitasnya makin tinggi karena berekreasi. Dalam artian, masih banyak orang yang tak menaati aturan dan ogah berlibur di rumah saja. Menteri Kesehatan yang baru ini menghimbau agar masyaraka istirahat pasca liburan minimal 5 hari.

Naiknya jumlah pasen corona tentu memilukan, karena sebelum ada klaster liburan, sudah ada lebih dari 8.000 orang yang terserang virus covid-19 per harinya. Jika merujuk pada data dari tim satgas covid, maka tanggal 23 desember 2020 jumlah total pasien di Indonesia 502.110 orang. Sedangkan tanggal 31 desember 2020, total pasien 743.198.

Berarti hanya dalam 8 hari, jumlah pasien melonjak jadi lebih dari 200.000 orang. Angka ini sangat mengenaskan, karena masyarakat tak mau tertib untuk menjaga protokol kesehatan. Karena jika mereka berlibur, amat susah untuk menerapkan physical distancing. Apalagi jika bepergian ke kawasan zona merah, takutnya pulang berlibur malah membawa virus covid-19.

Pemerintah sudah mengantisipasi dengan berbagai cara. Pertama, turis lokal yang akan pergi ke Bali dan beberapa tempat lain harus menunjukkan hasil tes swab dan hasilnya harus negatif corona. Kedua, di beberapa titik seperti rest area jalan tol dan tempat ramai lainnya, diadakan tes rapid secara acak. Wisatawan yang terbukti positif corona dihalau dan harus pulang.

Ketiga, pada beberapa kota seperti Malang dan Mojokerto, diberlakukan jam malam mulai tanggal 31 desember hingga 3 januari. Tujuannya agar masyarakat tidak ada yang nekat untuk mengadakan pesta kembang api atau barbeque party di alun-alun atau tempat umum lain, saat tahun baru. Aparat juga berjaga di seputar Malioboro Jogja, untuk mencegah kerumunan.

Tempat wisata juga ditutup jelang tahun baru sampai tanggal 4 desember. Tujuannya agar masyarakat batal untuk berlibur dan kembali beristirahat di rumah. Pemilik tempat wisata diharap mau bekerja sama dengan pemerintah dan tidak buka diam-diam, agar semua tertib dan tetap menjaga jarak, serta mencegah penyebaran corona.

Untuk mengurangi penyebaran corona maka kita masih harus menaati protokol kesehatan. Jangan pernah lupakan 3M: memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pakailah masker maksimal 4 jam, sesuai anjuran WHO, jadi bawa masker cadangan di dalam tas. Bawa juga hand sanitizer untuk berjaga-jaga jika tidak ada tempat cuci tangan dengan sabun antiseptik.

Libur akhir tahun bisa jadi bencana ketika semua orang malah asyik traveling dan tidak mengindahkan larangan dari pemerintah. Jumlah pasien corona makin melonjak akibat klaster liburan, dan masyarakat diharap jangan mengulangi kesalahan ini. Kita juga wajib menaati protokol kesehatan, demi keselamatan bersama.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Eduardus Ruminta )*

UU Cipta Kerja membawa dampak positif bagi dunia bisnis, tak hanya kelas lokal tapi sampai pasar internasional. Kemudahan perizinan bagi pengusaha bisa mengekspor produknya. Sehingga mendapat keuntungan dengan mata uang dollar. Pebisnis yang sebelumnya melemah karena badai corona jadi bangkit lagi, berkat UU ini.

Ketika Indonesia dilanda pandemi, maka sektor perdagangan benar-benar rontok, karena daya beli masyarakat yang menurun drastis. Pengusaha menjerit karena harus bertahan hidup di tengah ketidakpastian. Mereka sebenarnya ingin ekspansi ke luar negeri dan mencari pasar baru, namun sayang terbentur modal dan perizinan.

Pemerintah berusaha membantu pengusaha, terutama UMKM, agar mereka mampu terus berkarya walau didera badai corona. Presiden memberi bantuan modal kepada pebisnis senilai 2,4 juta rupiah. Selain itu, ada hadiah istimewa lain berupa UU Cipta Kerja. UU ini memiliki klaster kemudahan berusaha, sehingga mempermudah pengurusan legalitas usaha.

Zamroni Salim, peneliti dari LIPI menyatakan bahwa UU Cipta Kerja memangkas beragam perizinan yang terdapat di banyak peraturan perundang-undangan (perpu) sehingga memajukan aktivitas ekonomi di Indonesia. Khususnya di bidang investasi dan perdagangan internasional. Sehingga Indonesia bebas dari jebakan middle income trap.

Yang dimaksud dengan middle income trap adalah kegagalan negara yang masih berstatus menengah ke bawah, tapi ingin naik ke menengah ke atas. Penyebabnya karena penghasilan rata-rata negara (GNP) berkisar antara 1.000 hingga 12.000 dollar saja. Jumlah itu konstan dan tidak pernah naik lagi.

Jika Indonesia ingin pendapatan rata-ratanya naik, maka yang perlu diperbaiki adalah sistemnya. UU Cipta Kerja berusaha memperbaiki sistem perdagangan dengan memangkas birokrasi dan mempermudah perizinan. Sehingga legalitas usaha bisa didapat maksimal 7 hari kerja dan bisa diurus via online. Pengusaha tak harus datang langsung ke kantor dinas untuk mendapatkannya.

Masalah perizinan dalam perdagangan internasional sangat penting, karena klien dari luar negeri selalu mensyaratkan legalitas usaha. Pebisnis yang sudah punya izin usaha akan bisa mengekspor produknya dan merambah ke pasar manca negara. Legalitas bagaikan SIM ketika akan mengepakkan sayap ke perdagangan internasional, sehingga pemerintah memudahkan pengurusannya.

Sebenarnya Indonesia punya banyak potensi yang bisa dijadikan barang ekspor. Kita adalah bangsa yang dulunya menggantungkan diri dari sektor pertanian. Untuk mengungkit harga hasil bumi, maka bisa diolah, misalnya ubi jadi keripik, singkong jadi tepung mocaf, dan sebagainya. Dengan pengemasan yang benar, maka produk itu akan sampai ke pasar luar negeri dengan selamat.

Mengapa harus membidik pasar global? Karena perdagangan dengan mata uang asing selalu menguntungkan. Perbedaan kurs membuat pengusaha mendapatkan income yang lebih banyak, sehingga usaha mereka bisa berkembang pesat. Dengan masuk ke pasar global, maka produk mereka sudah berstandar internasional dan dipercayai juga oleh konsumen lokal.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mewakili pemerintah Indonesia dalam menandatangani RCeEP (perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif regional yang melibatkan 15 negara. Sehingga pengusaha Indonesia sangat terbantu dengan tawaran dari negara lain yang juga menandatangani perjanjian itu. Kerjasama ini akan saling menguntungkan.

Ketika pasar global sudah terbuka dan UU Cipta Kerja memudahkan perizinan, maka pengusaha tinggal action dan mengurus legalitas. Setelah itu mereka memperbaiki standar produknya, me-rebranding dengan kemasan yang lebih bagus, dan memasuki international market dengan percaya diri. Kondisi ekonomi Indonesia akan bangkit lagi.

Oleh karena itu, kita harus mendukung UU Cipta Kerja. Karena UU ini memudahkan pengusaha untuk mengurus perizinan, sehingga mereka bisa mengekspor produknya dengan lancar. Ketika dunia bisnis makin semarak, maka diharap daya beli masyarakat bisa naik lagi, dan keadaan finansial negara akan stabil kembali.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Moses Waker)*

Pembangunan Papua menjadi salah satu program prioritas Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Berbagai program nasional yang saat ini gencar dilaksanakan diyakini mampu memajukan dan menyejahterakan rakyat Papua.

Papua merupakan wilayah yang sudah menjadi bagian dari Indonesia dan sudah diakui baik secara de jure dan de facto. Isu Kolonialisme di tanah Papua yang digaungkan oleh para aktifis dan pendukung kemerdekaan west Papua seperti ULMWP, diyakini tidak akan memiliki pengaruh signifikan.

Hal tersebut disebabkan karena hampir seluruh negara di dunia mengakui Papua merupakan bagian integral dari Indonesia. Dalam kesempatan Webinar Tim Amerop yang Bekerjasama dengan Perhimpunan Eropa untuk Indonesia Maju (PETJ), Tokoh Pemuda Papua Izak R Hiyokabi menilai ada beberapa hal dalam perubahan masyarakat Papua.

Salah satunya adalah keluasan mengelola anggaran bagi Pemerintah Papua. Yaitu adanya dana otonomi khusus Papua dari awal sampai 2020 senilai Rp126,99 triliun. Meskipun perlu adanya evaluasi secara menyeluruh terkait anggaran yang besar ini.

Izak menuturkan, langkah Jokowi dinilai efektif dengan melakukan pendekatan dialog guna mengurai persoalan sekaligus merumuskan solusi alternatif. Ia menambahkan, tidak kalah pentingnya tetap menjalankan kebijakan sebelumnya seperti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengedepankan pendekatan kesejahteraan dibandingkan pendekatan keamanan.

Menurutnya, integrasi nasional dan NKRI harga mati merupakan fondasi yang dibangun atas kesejahteraan, keadilan diatas tatanan hukum yang menghargai konteks sosial budaya.

Izak mengungkapkan, kedatangan presiden Jokowi ke Papua bisa mencapai lebih dari 15 kali. Komunikasi seperti ini tentu patut diapresiasi. Terlebih dengan diterbitkannya Inpres nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan Provinsi Papua dan Papua Barat. Keppres nomor 20 tahun 2020 tentang Tim Koordinasi terpadu percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Langkah strategis tersebut rupanya telah membawa kemajuan pada Papua, seperti infrastruktur, pendidikan, sosial, ekonomi dan lainnya.

Dana Otsus Papua memiliki dampak positif secara signifikan. Baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan lain-lain. Meski begitu, dana Otsus harus dievaluasi. Anak Papua harus diberikan kesempatan seluas-luasnya dalam bidang pendidikan untuk membangun Papua lebih baik.

Pada kesempatan berbeda, Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Budi Arie Setiadi mengatakan, bahwa Presiden Joko Widodo memberikan perhatian besar untuk Papua dan Papua Barat.

Hal itu ia sampaikan saat membuka sosialisasi Permendesa Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 di Swiss-Belhotel Sorong pada November 2020 lalu.

Menurutnya, salah satu kepedulian Presiden Jokowi dalam melakukan pemerataan di seluruh wilayah Indonesia, diwujudkan melalui dana desa yang dialokasikan khusus dalam APBN.

Dana desa pertama kali dikucurkan pada tahun 2015 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 20,76 triliun. Dana desa terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada 2021, anggaran dana yang akan dikucurkan mencapai Rp 72 triliun.

Karena kesempatan itu sudah diberikan melalui dana desa, tentunya ini harus bisa dimanfaatkan oleh seluruh desa di Indonesia. Ia berharap desa-desa di Papua Barat bisa tergerak untuk menjadi bagian dari negara maju.

Selain dana desa, bentuk perhatian lain dari Presiden adalah terkait internet atau infrastruktur digital. Di Indonesia sendiri masih ada 12.000 lebih desa di Indonesia yang belum memiliki akses internet dan mayoritas berada di daerah timur Indonesia.

Ketika Jokowi mendapatkan data tersebut, maka dalam kesempatan rapat terbatas kabinet mantan walikota Surakarta tersebut sudah menugaskan Kemenkominfo. Dimana pada tahun 2022, Jokowi meminta agar seluruh desa di Indonesia harus memiliki akses internet.

Secara fisik, pembangunan jalan terus dilakukan untuk menambah panjang jalan di Papua. Pada saat ini, jalan di Papua meliputi jalan nasional 2.636,73 kilometer, jalan provinsi 2.361,76 kilometer, jalan kabupaten/kota 2.636,73 kilometer. Pembangunan jalan ini dimaksudkan untuk melancarkan akses transportasi dan kegiatan perekonomian di Papua. Selain itu akses jalan ini juga bertujuan untuk menurunkan harga bahan pokok.

Kemajuan Papua merupakan salah satu indikator pencapaian keberhasilan pembangunan pemerintah yang berorientasi pada Indonesia-sentris. Kemajuan ini tentu saja harus sejalan antara fasilitas dan SDM.

Kemajuan ini bisa dilihat banyaknya pemuda/pemudi Papua yang dapat mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi baik di Indonesia ataupun di luar negeri.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali

Oleh :

Prof. Dr Indriyanto Seno Adji, SH, MA.

Pengajar PPS Bid Studi Ilmu Hukum UI

Tidak perlu menjadi polemik tentang Pelarangan Kegiatan-Aktifitas FPI. Ini persoalan facet HTN, HAN dengan dampak Hukum Pidana apabila dilakukan pelanggarannya, dan karenanya Keputusan Pemerintah melalui SKB memiliki legalitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.  Karenanya patut diapresiasi dan didukung penuh oleh semua komponen bangsa,

Dari penelitian oleh Kementerian Dalam Negeri ini, AD/ART FPI ini bertentangan dengan UU Ormas sebagaimana telah ditegaskan pada Pasal 1 UU No. 16/2017 tentang Ormas, dan Kementerian Dalam Negeri sampai sekarang TIDAK menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar bagi FPI.

Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia memiliki kewenangan melakukan evaluasi status hukum ormas sebagai badan hukum, dan FPI tidak pernah terdaftar sbg status badan hukumnya,

Dari sisi hukum, identitas FPI ini layak dianggap sebagai OTB (Organisasi Tanpa Bentuk) yang ilegal sifatnya, apalagi bila aktifitas dan kegiatannya terdapat dan ditemukan substansi penerapan Islam secara Kafah dibawah naungan (Negara) Khilafah Islamiyah dan memunculkan nama dan kata NKRI Bersyariah,

Pelarangan kegiatan dan aktifitas FPI haruslah diartikan terhadap segala bentuk organ dan perubahannya, baik langsung atau tidak langsung dengan segala atribut maupun lambang organ dan perubahannya, karenanya pelanggaran terhadap larangan ini sebagai bentuk pelanggaran hukum yang baru, apalagi dengan visi misi yang tetap tidak mengakui Pancasila, UUD’45 dan NKRI,

Perubahan nama FPI, tanpa menghendaki pendaftaran atas perubahan nama tersebut adalah tetap bertentangan dengan perundang-undangan (UU Ormas dan KUHP) dan tidak sah.

Perubahan nama dan bentuk baru organisasi terlarang yang tetap berbasis negara khilafah islamiyah adalah bentuk pembangkangan terhadap kekuasan negara dan konstitusi yang sah dan karenanya melanggar hukum yang harus ditindak secara tegas,

Perubahan nama dan bentuk organisasi baru tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku, menjadi dasar bagi Pemerintah untuk lakukan Keputusan uPembubaran dan Pelarangan Kegiatan dan Aktifitas Organisasi Masyarakat yang Baru tersebut

Sepanjang SKB dianggap memenuhi syarat Konkrit (pelarangan), Individual (FPI), Final (Pelarangan Kegiatan FPI), maka UU Peratuan memberikan hak gugat terhadap SKB tersebut, yang Peratuan akan menilai penerbitan SKB itu dr sisi Formal (keabsahan tidaknya mekanisme penerbitan SKB) dan dari sisi Material (ada tidaknya pelanggaran hukum atas materi/substansi SKB),

Kelemahan dr FPI adalah absurditas dari sisi Legal Standing FPI, yaitu secara de jure bahwa status hukum FPIsebagai Ormas tidak pernah terdaftar sebagai Badan Hukum di Kemenkumham, dan juga FPI sejak 20 Juni 2019 sudah tidak memiliki Surat Keterangan Terdaftar dr Kemendagri untuk lakukan kegiatan dan aktifitasnya, sehingga tidak ada Legal Standing FPI sebagai Badan Hukum. (Subyek yang dapat ajukan Gugatan) .

Sejumlah pihak menilai realisasi pembangunan di wilayah Papua memunculkan berbagai manfaat bagi warga lokal. Apresiasi ini bukan tanpa alasan, mengingat pertumbuhan ekonomi masyarakat Papua meningkat signifikan dibanding saat belum adanya pembangunan secara berkelanjutan di bumi cenderawasih itu.

Tokoh Papua, Izak Randi Hikoyabi, mengatakan semenjak masifnya pembangunan infrastruktur di wilayah Papua segala akses jadi mudah. Beragam sektor merasakan dampak dari pembangunan infrastruktur yang dikerjakan oleh Pemerintah.

“Infrastruktur itu urat nadi pembangunan kesejahteraan Papua secara berkelanjutan. Untuk itu, Papua harus maju dan sejahtera,” kata Izak Randi Hikoyabi.

Izak Randi mengungkapkan pertumbuhan penduduk membutuhkan banyak akses penunjang. Baiknya akses penunjang bisa berdampak pada ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Kini, dengan tersambungnya akses jalan, jembatan, listrik dan sebagainya, masyarakat merasakan banyak kemudahan.

“Pembangunan infrastruktur saat ini dinikmati anak-anak kita. Mereka pun merasa mendapat banyak kemudahan akses,” ungkapnya.

Kepala Pusat Analisis Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Velix Wainggai, mengatakan pembangunan infrastruktur dalam kacamata sosial sangat berdampak besar. Sebab dengan terbangunnya infrastruktur yang baik, mempermudah akses antar wilayah sehingga menjadi ajang pertemuan beragam etnik Papua.

“Dengan adanya infrastruktur ini memperlancar sistem logistik nasional. Tentunya, mempermudah akses antar-Papua dan luar,” kata Velix.

Sementara itu, Pemerhati Isu Papua, Imron Cotan, mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Papua sungguh luar biasa dan patut diapresiasi. Dirinya menyebut dengan adanya infrastruktur ini memudahkan masyarakat dalam mempercepat distribusi barang dan memasarkan hasil bumi Papua.

“Dengan infrastruktur ini akan memudahkan akses masyarakat dalam menuju kemajuan dan kesejahteraan. Kita harus mengapresiasi pembangunan di Papua,” tegas Imron.

Oleh : Dodik Prasetyo )*

Imunisasi corona nasional akan dimulai sebentar lagi, karena vaksin Sinovac sudah mendarat di Indonesia. Namun pemerintah berencana akan memesan vaksin dari sumber lain, untuk mencukupi kebutuhan, karena jumlah penduduk ada lebih dari 200 juta jiwa. Ketika semua sudah siap, maka masyarakat akan lega, karena pandemi akan lekas berakhir.

Ada harapan baru untuk mengakhiri pandemi covid-19 ketika vaksinnya telah ditemukan. Para ahli telah membuat vaksin ini dengan cepat, karena corona adalah virus SARS-2 dan mereka meneliti dengan contoh virus SARS-1. Amerika Serikat memulai imunisasi corona nasional terlebih dahulu, dan akan disusul oleh negara lain, termasuk Indonesia.

Pemerintah memutuskan untuk membeli vaksin Sinovac dari RRC, dan saat ini sudah datang di Indonesia. Beberapa persiapan dilakukan sebelum imunisasi nasional dimulai, seperti pendaftaran ke BPOM, pembelian alat pendingin untuk menyimpan vaksin, pengaturan teknis di lapangan, dll.

Vaksin Sinovac memang sudah datang dan akan dipesan lagi, namun yang datang belum cukup, karena Indonesia memiliki lebih dari 200 juta orang penduduk. Prioritas pemberian vaksin ini adalah para tenaga medis, karena mereka yang paling beresiko besar terkena corona. Masyarakat diminta bersabar menunggu dan jangan malah pergi ke negara lain untuk disuntik vaksin.

Amalia Widyasanti, Deputi Bidang Eknomi Bappenas menyatakan bahwa total vaksin ini yang dibeli adalah 275 juta dosis. Pertama, vaksin dari Sinovac sebanyak 116 juta dosis.Selain itu, ada pula vaksin dari Pfizer/BioNTech sebanyak 45 juta dosis, juga vaksin dari Novavax sebanyak 52 juta dosis. Ada juga vaksin dari Astra Zenecavaksin sebanyak 50 juta dosis, dan dari Covax 12 juta dosis.

Penambahan jumlah vaksin yang datang akan membuat masyarakat lega, karena Presiden benar-benar memenuhi janjinya untuk mendatangkan vaksin gratis bagi seluruh WNI. Mereka tak perlu membayar hingga 600.000 rupiah dalam 2 kali suntik, seperti di negara lain. Imunisasi corona nasional akan diberikan secara bertahap, dan tunggu giliran dengan sabar.

Suharso Monoarfa, Ketua Bappenas, menyatakan bahwa pemerintah menargetkan imunisasi corona dilakukan kepada 181 juta orang penduduk, untuk mencapai herd immunity. Sedangkan sisa vaksin yang sudah dipesan menjadi cadangan. Jadi, sampai tahun 2022 akan dipesan vaksin lagi untuk mencapai target tersebut.

Vaksin Sinovac memiliki keunggulan karena dibuat dari virus corona yang tidak aktif lagi dan dilumpuhkan, sehingga efekstivitasnya mencapai 90%. Ia juga bisa disuntikkan baik ke balita maupun manula, karena merekalah yang beresiko tinggi untuk tertular corona.
Apalagi para lansia rata-rata punya komorbid alias penyakit bawaan, sehingga wajib diimunisasi.
Sedangkan vaksin buatan Pfizer dan perusahaan lain rata-rata terbuat dari messenger RNA, dan akan dipotong-potong oleh enzim alami jika disuntikkan ke tubuh. Penyimpanan vaksin ini juga butuh suhu yang jauh lebih dingin daripada vaksin Sinova. Sehingga tak bisa disimpan dalam freezer biasa, harus ditaruh dalam wadah khusus yang dibuat berdasarkan pesanan.

Oleh karena itu, amatlah wajar jika pemerintah lebih banyak membeli vaksin Sinovac. Apalagi masa simpannya bisa sampai 3 tahun, jika ditaruh dalam wadah dengan suhu yang benar. Namun keputuan pemerintah untuk menambah jumlah vaksin bukanlah untuk perbandingan, melainkan karena jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak.

Pemesanan vaksin dari Sinovac, Pfizer, dan produsen vaksin lain menunjukkan iktiar pemerintah untuk mempercepat selesainya pandemi. Sehingga ketika semua orang sudah selesai diimunisasi, akan terbentuk herd immunity, dan kita bisa lega karena bebas dari corona. Keadaan akan kembali normal dan kondisi perekonomian Indonesia akan pulih kembali.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis

By : Ertama

Three days ago, President Jokowi had reshuffled his cabinet. Jokowi must do it because previously two ministers had caught by Corruption Eradicating Commission or known as KPK. Those caught had punched Jokowi’s cabinet reputation. Because of that Jokowi should do reshuffle cabinet.

Second reason why reshuffle cabinet must be done is several ministers who were changed maybe they were not give maximal efforts to support Jokowi’s cabinet output and outcome. Some of them may do political blunder or bureaucracy mistake but only Jokowi had know about the background of reshuffle cabinet reason.

Awesome and interesting lastly reshuffle cabinet because Jokowi’s decision has been supporting by businessman communities, political pundits and several prominent figures who were gave positive responds on lastly reshuffle cabinet but many of “opposition” have different responds on reshuffle cabinet but this is a normal in democracy climate.

Through Jokowi’s reshuffle cabinet movement, he wants to deliver strategic message if he does not give more political tolerant above ministers mistake movement and Jokowi wants to make truly political reconciliation with his former rivals during previously presidential elections.

Obviously, reshuffle cabinet movement has brave, constitutional and brilliant Jokowi’s decision. Through this movement, Jokowi also sending a messages to 6 new ministers must fastly move and make strategic and precisely decisions to handle and overcome their ministerial offices and programs previously which took problems. Jokowi wants all of his cabinet members must solid, loyalty and obey to the President. If they are not do this, Jokowi will kick them out. Hopefully, we can gain possitive output and outcome from currently government efforts for our lovely country and nation.

The writer is political observer. He had graduated for famous university in Jakarta.

Oleh : Savira Ayu )*

UU Cipta Kerja bukanlah sekadar Undang-Undang biasa, namun memiliki efek positif yang begitu dahsyatnya. Karena UU ini bisa menarik investor asing untuk masuk ke Indonesia. Mereka percaya dengan pemerintah, karena menjamin kelancaran berusaha dan membuat perizinan mudah didapatkan.

Indonesia adalah negeri yang potensial karena memiliki kekayaan alam yang berlimpah dan sumber daya manusia yang banyak. Namun sayang membludaknya jumlah penduduk malah jadi bumerang, karena mereka berebut posisi dalam mendapatkan pekerjaan. Apalagi di masa pandemi, makin banyak pengangguran di negeri ini.

Pemerintah meresmikan UU Cipta Kerja pada akhir tahun 2020 untuk menolong masyarakat. Mereka akan mendapat pekerjaan baru, karena banyak investor asing yang masuk ke Indonesia pada medio 2020, 2021, dan selanjutnya. Para penanam modal mau berinvestasi dan membuat pabrik, serta mengurangi pengangguran. Karena mereka terjamin oleh klaster investasi di UU Cipta Kerja.

Ibrahim Assuabi, seorang analis ekonomi, menyatakan bahwa UU Cipta Kerja memberi jaminan kemudahan investasi, sehingga akan membuat kepercayaan investor asing naik. Penyebabnya, UU ini memangkas perizinan yang berbelit. Sehingga penanam modal asing akan dengan mudah mendapat izin saat akan membuat perusahaan di Indonesia.

Kemudahan perizinan yang diberikan oleh UU Cipta Kerja diberikan dengan cara seperti ini: pertama, legalitas bisa didapatkan lebih cepat, hanya maksimal 7 hari kerja. Kedua, izin bisa diurus via situs, sehingga bisa menghemat waktu, tenaga, dan ongkos transportasi. Perizinan via jalur online ini merupakan sebuah terobosan baru, karena pemerintah ingin memangkas birokrasi yang sebelumnya membingungkan.

Perizinan online juga menumpa praktik korupsi, karena calo dan oknum nakal tak bisa meminta uang pelicin, agar izin usaha lekas keluar. Investor asing akan senang karena pada dasarnya, mereka tak suka kenakalan seperti ini. Mereka merasa terbantu karena izin mudah diberikan dan diprioritaskan oleh pemerintah Indonesia.

Berbagai pengusaha asing tertarik untuk masuk ke Indonesia setelah UU Cipta Kerja diresmikan. Mereka bergerak di bidang manufaktur dan beberapa bidang lain. Bahkan pemerintah juga menghubungi bos Tesla, Elon Musk, agar ia mau membangun pabrik di Indonesia. Juga memberi jaminan bahwa investor asing dilindungi dan didukung oleh pemerintah.

Mengapa harus investor asing? Karena faktanya merekalah yang punya modal besar, sedangkan Indonesia memiliki SDM yang bisa dijadikan pekerja. Sehingga kolaborasi ini akan membentuk perusahaan yang solid, dan menghasilkan keuntungan yang besar. UMR di Indonesia lebih rendah daripada UMR di negeri mereka, sehingga membuat pabrik di sini sangat menguntungkan.

Selain itu, membangun pabrik di Indonesia juga akan memperkecil biaya produksi. Karena pabrik yang dibuat oleh investor asing memproduksi sepatu, kaus, dan barang-barang lain yang bermerek luar negeri, namun dibuat di Indonesia. Sehingga harga bisa ditekan, karena ongkos transportasi berkurang, dan tidak usah pusing mengurus pajak, bea cukai, dan lain-lain.

Jumlah penduduk di Indonesia yang lebih dari 200 juta jiwa juga menguntungkan bagi investor asing, karena menjadi pasar yang sangat potensial. Ketika pabriknya ada di Indonesia dan konsumennya juga rata-rata WNI, maka produk mereka akan dijamin laku keras. Karena masyarakat menggemari brand tersebut, yang dianggap keren dan awet saat dipakai.

Keberadaan UU Cipta Kerja menguntungkan bagi investor asing, karena mereka bisa membuat pabrik di Indonesia dengan izin yang mudah. Selain itu, legalitasnya juga lekas keluar dan bisa diurus online. Masuknya investor asing akan mengurangi pengangguran di Indonesia, karena mereka membuat pabrik baru, yang membutuhkan banyak karyawan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Zainudin Zidan )*

Presiden Jokowi mengganti 6 menteri dengan yang baru, dan sempat menghebohkan publik. Pasalnya menteri kesehatan yang baru tidak berlatar belakang tenaga medis. Meskipun begitu, rehuffle kabinet berdampak positif, karena penggantian menteri akan membenahi kinerja pada kementerian yang dipimpin.

Setelah Juliari Batubara dicokok karena kasus korupsi, muncul desas-desus bahwa posisinya sebagai Menteri Kesehatan akan diganti oleh Tri Rismaharini (Risma). Walikota Surabaya ini tidak menjawab dengan gamblang ketika ditanya oleh wartawan. Namun dugaan publik langsung terbukti, ketika akhirnya Risma benar-benar diangkat jadi Menteri Sosial.

Selain Menteri Sosial, ada 5 posisi lain di kabinet yang di-reshuffle. Pertama, M. Lutfi menggantikan Agus Suparmanto jadi Menteri Perdagangan, lalu Sandiaga S Uno menggantikan Wishnutama di posisi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sakti Wahyu Trenggono menggantikan Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

Yaqut Cholil Quomas menggantikan Fachrul Razi sebagai Menteri Agama. Sedangkan Budi Gunadi Sadikin diangkat jadi Menteri Kesehatan, menggantikan dokter Terawan Agus Putranto. Penggantian Menteri Kesehatan menjadi heboh, karena biasanya dijabat oleh dokter. Sedangkan Budi Gunadi Sadikin adalah sarjana ilmu nuklir dan pernah menjadi direktur utama Bank swasta.

Meskipun begitu, masyarakat tetap optimis reshuffle kabinet akan membawa kebaikan di masa depan. Karena 6 menteri baru memiliki kapabilitas masing-masing. Pengusaha Jefri Tanudjaja menyatakan bahwa mereka adalah sosok yang terbaik, dan akan membawa perubahan positf di Indonesia. Terutama dalam mengatasi efek pandemi covid-19.

Efek pandemi memang merembet ke mana-mana, termasuk dunia usaha. Oleh karena itu para menteri diharap bisa bekerja sama dalam mengatasinya, agar tidak ada krisis ekonomi seperti tahun 1998 yang lalu. Menteri Sosial Risma membantu pemerintah dalam menyalurkan bantuan untuk para korban terdampak covid, dengan cara mentransfer ke rekening.

Risma berharap dengan cara ini¸akan meminimalisir korupsi. Karena mensos yang sebelumnya ketahuan menggerogoti dana bantuan, seharga 10.000 rupiah per paket. Belum lagi jika ada anak buahnya yang juga melakukan pungli. Jika masyarakat langsung mendapatkan uang BLT, bukan berupa sembako, maka akan bisa dimanfaatkan untuk belanja sehari-hari.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang baru, Sandiaga Uno, berjanji akan memulihkan kondisi pariwisata di Indonesia yang sempat pingsan akibat efek pandemi. Begitu juga dengan Menteri Perdagangan dan Menteri Kelautan dan Perikanan. Sedangkan Menteri Agama Yaqut Cholil menekankan pada perdamaian antar umat dan menggaungkan kembali toleransi.

Yaqut Cholil sangat diharapkan masyarakat untuk mengatasi masalah intoleransi di Indonesia, yang sempat dikacaukan oleh oknum yang memakai isu SARA. Menteri Agama menegaskan bahwa dirinya selalu menghormati umat dengan keyakinan lain dan mengajak masyarakat untuk menjunjung toleransi dan kerukunan di Indonesia.

Budi Gunadi Sadikin memang sempat diragukan karena bukan dokter. Namun jangan lupa pengalamannya memimpin sebuah Bank selama bertahun-tahun. Presiden Jokowi memilih beliau yang punya kemampuan manajerial tinggi, sehingga bisa memperbaiki situasi di dunia kesehatan. Apalagi sebentar lagi ada vaksinasi corona nasional, sehingga butuh pemimpin andal.

Keenam menteri baru diharap membawa perubahan positif pada kementrian masing-masing. Masyarakat optimis mereka akan bahu-membahu dalam membangun negeri, dan bekerja keras dalam melayani rakyat. Karena jabatan menteri bukanlah sebuah balas budi dari Presiden, namun beliau menunjuk tokoh yang memiliki kemampuan dalam mempimpin dan visioner.

Reshuffle kabinet bukanlah barang baru, karena Presiden Jokowi pernah melakukannya di masa kepemimpinan beliau yang pertama. Masyarakat berharap penggantian ini akan membuat Indonesia selamat dari ancaman resesi dan krisis ekonomi jilid 2. Karena para menteri berkolaborasi dalam membangun Indonesia.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Semarang