Oleh : Savira Ayu )*

UU Cipta Kerja adalah pancingan yang akan menarik investasi asing untuk masuk ke Indonesia, karena ada jaminan kemudahan perizinan dan perombakan birokrasi. Ketika investor masuk, maka iklimnya akan membaik, karena kita akan punya modal untuk memulai kemajuan. Kondisi finansial negara akan membaik.

Ketika ujung pandemi belum terlihat, kita tidak boleh putus asa. Walau daya beli masyarakat menurun karena pendapatan mereka juga menurun, maka para pengusaha bekerja ekstra keras untuk survive. Salah satu cara bertahan adalah dengan mencari investor, dan penanaman modal asing sangat menggiurkan, karena mereka punya lebih banyak dana.

Apalagi saat ini UU Cipta Kerja sudah diresmikan dan tinggal menunggu waktu akan peresmian aturan turunannya. UU ini akan menjadi pemicu bagi investor asing untuk berbondong-bondong masuk ke Indonesia. Penyebabnya karena ada jaminan dari pemerintah untuk mempermudah izin usaha, baik bagi pebisnis lokal maupun asing.

Pengamat ekonomi Ibrahim Assuabi menyatakan bahwa UU Cipta Kerja akan mendongkrak investasi tahun 2021, karena ada jaminan kemudahan legalitas usaha. Selain itu, UU ini merangkul semua yang dibutuhkan oleh investor asing. Mulai dari masalah perizinan hingga realisasi investasi.

Mengapa harus investasi asing? Karena kondisi perekonomian negara sedang terpuruk. Sedangkan penanam modal asing punya dana yang cukup untuk membangun perusahaan di Indonesia. Sehingga akan banyak pemasukan ke pemerintah yang bersumber dari pajak. Selain itu, perusahaan investasi akan menyerap pengangguran, sehingga memperkecil masalah sosial di Indonesia.

Ibrahim melanjutkan, tahun 2021 akan banyak investor asing masuk ke Indonesia, karena UU Cipta kerja menjamin hampir semua lini. Mulai dari masalah perizinan usaha hingga jaminan tenaga kerja. Sehingga mereka percaya dan merasa dihargai, serta mau berinvestasi ke Indonesia. Setelah sebelumnya hanya mau masuk ke negara tetangga seperti Kamboja Vietnam, dan Thailand.

Pengusaha asing merasa pemerintahan Presiden Jokowi saat ini mempermudah perizinan dan memangkas alur birokrasi. Sehingga mereka tak harus menunggu berbulan-bulan seperti dulu untuk mendapatkan legalitas usaha. Namun hanya butuh waktu maksimal 7 hari kerja untuk memperolehnya. Juga bisa diurus via online, sehingga hemat waktu dan biaya.

Masuknya investasi asing adalah sebuah hal yang positif, karena salah satu indikasi negara maju adalah dari jumlah investornya. Ketika Indonesia dimasuki oleh penanam modal asing, maka akan ada banyak proyek dan iklim investasi dan perekonomian membaik. Kita akan lepas dari jerat resesi dan ancaman krisis ekonomi jilid 2.

Namun Ibrahim memperingatkan, sambil menunggu masuknya investor asing, pemerintah wajib memperbaiki infrastruktur. Sehingga akan mempermudah jalannya proyek penanaman modal tersebut. Jadi nanti mulai 2021 dan selanjutnya, kita bersiap menyambut para investor dan bekerja sama dengan tujuan yang positif.
Ketika banyak investor asing yang masuk, jangan dilihat sebagai sesuatu yang negatif, apalagi menganggap mereka cukong. Investasi bukanlah sebuah penjajahan modern. Melainkan cara agar kedua belah pihak memperoleh keuntungan yang sama alias simbiosis mutualisme.

Kita wajib mengubah mindset dan menganggap masuknya investor sebagai sebuah kemajuan. Karena kepercayaan mereka mahal harganya. Penanam modal juga bekerja dengan profesional dan menularkan etos kerja yang positif, serta kedisiplinan kepada karyawannya. Mereka juga wajib mentransfer ilmu, sehingga para karyawan makin cerdas.

UU Cipta Kerja yang membawa masuk investor asing membuat iklim investasi di Indonesia membaik. Karena penanam modal punya dana yang lebih dari cukup untuk membangun pabrik, dan otomatis mengurangi pengangguran. Investor juga senang bekerja di Indonesia, karena ada jaminan kemudahan perizinan dan pekerja.

)* Penulis adalah kontributor Milenial Muslim Bersatu

Oleh : Timotius Gobay )*

Pembangunan Papua dan Papua Barat menjadi fokus perhatian Pemerintah. Gencarnya pembangunan di Papua dan Papua Barat merupakan komitmen penyelenggara negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan 2 wilayah Indonesia paling timur yang menjadi perhatian bagi pemerintah. Bukti transformasi ekonomi berjalan baik di Papua. Edy Priyono selaku Tenaga Ahli Utama kedeputian III Kantor Staf Presiden (KSP) mengatakan pemerintah terus memperhatikan pembangunan di dua provinsi ujung timur Indonesia yakni Papua dan Papua Barat.

Menurutnya, berbagai indikator menunjukkan kondisi sosial ekonomi di Papua dan Papua Barat membaik pada periode 2015-2019, misalnya angka kemiskinan dan pengangguran yang menurun.

Edy mengatakan, sepanjang 2015-2019, angka kemiskinan di Papua menurun dari 28,40 persen menjadi 27, 53 persen dan Papua Barat turun dari 25,72 persen menjadi 22,17 persen. Bahkan, indeks pembangunan manusia di Papua naik dari 57,25 ke 60,84, sedangkan Papua Barat naik dari 61,73 ke 64,7.

Perbaikan tersebut rupanya sejalan dengan instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Selain itu, studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan The Asia Foundation pada tahun 2018 menunjukkan pembangunan jaringan jalan di wilayah itu telah memperbaiki kehidupan sosial ekonomi masyarakat melalui perbaikan konektivitas.

Kehidupan ekonomi masyarakat meningkat karena mereka merasa bisa menjual barang dagangan ke luar daerah dalam jumlah lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Perbaikan konektivitas juga memperbaiki kehidupan sosial, karena masyarakat bisa lebih sering saling mengunjungi. Pembangunan jalan mendorong penurunan biaya dan waktu tempuh, tutur Edy.

Selain itu, pada akhir tahun 2019 pemerintah telah meresmikan beroperasinya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong, Papua Barat. Edy mengatakan, KEK Sorong difokuskan di industri pengolahan hasil tambang (nikel) dan hasil hutan/perkebunan.

Edy berujar bahwa hal tersebut merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah untuk menyebar pusat pertumbuhan ekonomi agar tidak hanya menumpuk di bagian barat Indonesia saja.

Pada bulan Oktober Tahun 2014, Presiden RI Joko Wdodo telah menegaskan bahwa salah satu kebijakan dalam negeri adalah untuk mengembangkan dan membangun infrastruktur di seluruh Indonesia.

Hal ini tentu telah menjadi komitmen yang mendalam bahwa kita tidak akan meninggalkan siapapun, dan perlu merangkul orang-orang yang selama ini merasa telah ditinggalkan dan tidak mendapat perhatian.

Salah satu bukti bahwa Papua adalah anak kandung dari NKRI adalah kalimat pembuka bung Karno dimana hampir di setiap Pidato Ir Soekarno yang disiarkan melalui RRI, kalimat dari Sabang sampai Merauke amat kerap dikumandangkan sebagai bukti kedaulatan NKRI.

Asvi Warman Adam selaku sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dengan atau tanpa daya pikat kekayaan alamnya, Soekarno tetap akan memperjuangkan Papua. Pasalnya, wilayah tersebut berada dalam lingkup kedaulatan nasional. Terdapat beragam budaya yang tersimpan di Bumi Cenderawasih mulai dari tarian, makanan hingga bahasa. Artinya Papua sangatlah kaya akan warisan nenek moyang.

Presiden Joko Widodo juga mengupayakan pada pendekatan ekonomi yang bermuara pada kesejahteraan rakyat Papua. Misalnya seperti BBM satu harga, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Perhatian pemerintah terhadap tanah Papua juga dibuktikan dengan adanya apresiasi dari tokoh Pemuda Papua yakni Izak R Hikoyabi. Dirinya menilai ada beberapa hal dalam perubahan masyarakat Papua.

Salah satunya adalah adanya keluasan pengelolaan anggaran bagi Pemerintah Papua dengan adanya dana otonomi khusus (Otsus) Papua dari awal ditetapkan sampai tahun 2020 senilai Rp 126,99 triliun. Meskipun perlu adanya evaluasi secara menyeluruh terkait anggaran yang besar ini.

Keberadaan dana otsus juga memiliki dampak positif secara signifikan. Baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan lain-lain. Izak juga mengungkapkan bahwa langkah pemerintah merupakan strategi yang efektif dengan melakukan pendekatan dialog guna mengurai persoalan dan merumuskan solusi alternatif.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga sempat mengatakan bahwa pembangunan di erah pemerintahannya tidak lagi jawa sentris, tetapi merata di seluruh Indonesia atau Indonesia-sentris. Sehingga semua provinsi memiliki hak yang sama untuk menikmati pembangunan.

Pemerintah juga akan berupaya membangun Papua tidak hanya secara fisik, namun juga membangun provinsi paling timur tersebut dengan pendekatan kesejahteraan.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo

Oleh : Edi Jatmiko )*

Pembubaran FPI bukan sekadar wacana, karena Ormas ini sudah dilarang oleh pemerintah. Bahkan baliho, spanduk, dan media lain yang menampilkan logonya harus diturunkan. Pelarangan kegiatan FPI tidak melanggar hukum, karena Ormas ini tak punya izin sejak 2019. Masyarakat mendukung pemerintah dalam membubarkan FPI.

Sejak pertama kali FPI berdiri, tahun 1998, sudah banyak sekali kekacauan yang mereka lakukan. Mulai dari sweeping tanpa izin, membela orang yang bersalah, sampai main hakim sendiri. Masyarakat sangat pusing dengan keberadaan Ormas ini, karena mereka merusak harmoni antar umat di Indonesia, dan tidak pernah memahami pluralisme.

Pembubaran FPI menjadi kabar yang paling menggembirakan di akhir tahun 2020. Mereka dilarang untuk melakukan reuni, rapat, atau aktivitas apapun di Indonesia. Terlebih, izin Ormas ini tak diperpanjang oleh Mendagri sejak 2019. Masyarakat tidak ada yang menyesalinya, justru merasa bahagia karena Ormas ini akhirnya dilarang berkegiatan di Indonesia.

Namun FPI kembali membuat manuver. Mereka melemparkan isu bahwa pemerintah menghalangi kebebasan berpendapat dan anti islam, karena Ormas yang membela agama malah dibubarkan. Namun serangan itu dipukul balik oleh Sekretaris PP Muhammadiyah Abdul Mut’i. Menurutnya, pemerintah tidak anti islam, melainkan menegakkan hukum dan peraturan.

Abdul Mut’i berpesan, masyarakat tak perlu berlebihan dalam menanggapi pembubaran FPI. Penyebabnya karena surat keterangan terdaftar Ormas ini sudah habis, yang berarti mereka dinyatakan tidak ada alias ilegal. Secara hukum, FPI sudah bubar dengan sendirinya. Dalam artian, jika mereka ditertibkan, tidak boleh melawan, karena terbukti sebagai Ormas ilegal.

Masyarakat dihimbau untuk tidak terprovokasi oleh iu yang diembuskan oleh FPI. Karena mereka memang selalu playing victim dan berakting seolah-olah selalu disakiti oleh pemerintah. Padahal faktanya, mereka memang selalu menentang aturan di Indonesia. Sehingga wajib dibubarkan, karena juga selalu meresahkan masyarakat dengan tindakannya yang di luar batas.

Jika masyarakat dibujuk untuk jadi pro FPI, ingatlah bahwa mereka terlalu sering membuat kekacauan. Ormas ini sangat intoleran dan tidak menghormati umat dengan keyakinan lain. Buktinya di bulan desember, mereka selalu sweeping atribut natal dengan semena-mena dan menyakiti hati umat yang sedang merayakannya.

FPI juga memaksakan pemerintah untuk membentuk negara kekhalifahan, padahal Indonesia adalah negara pancasila. Tidak bisa diubah begitu saja oleh oknum pengacau seperti mereka. Jika mereka terus ngotot, maka dikategorikan separatis, karena menentang pemerintah dan memprovokasi banyak orang untuk tidak setia pada negara.

Pembubaran FPI juga wajib dilakukan, karena sudah ada bukti video ketika panglima FPI (Rizieq Shihab) mengaku membela ISIS, padahal organisasi itu terlarang di Indonesia. potongan video itu menunjukkan betapa radikalnya FPI. Karena mereka melakukan beragam cara, termasuk menghasut masyarakat, agar mereka mau membelot dari Indonesia.

Sebenarnya ketika KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) alm masih menjadi presiden RI, beliau sudah berencana membubarkan FPI. Karena mereka tak sejalan dengan pluralisme yang diajarkan oleh beliau. Namun belum terwujud, karena beliau sudah dimakzulkan sebelum Ormas itu dibubarkan.

Masyarakat tentu lebih pro kepada Gus Dur (alm) dan pemerintah daripada FPI, sehingga ketika FPI dibubarkan, tidak ada yang menyesalinya. Malah banyak orang yang lega, karena di masa depan tidak ada lagi kekacauan yang mereka timbulkan. Selain itu, kerukunan antar umat dan perdamaian di Indonesia akan terus dilestarikan.

Pembubaran FPI janganlah dilihat sebagai sesuatu yang negatif. Karena Ormas ini tidak punya izin, sehingga dianggap sudah bubar menurut hukum negara. Masyarakat wajib waspada terhadap provokasi mereka yang playing victim dan janganlah terhasut dengan bujuk rayu yang menyesatkan.

)* Penulis aktif dalam Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Danisa Frilla )*

Imunisasi corona nasional akan dilakukan tahun 2021. Meskipun tanggalnya belum pasti, namun masyarakat diminta untuk bersiap. Kementrian Kesehatan akan mengirim SMS kepada WNI yang mendapat giliran vaksinasi dan mereka wajib menjalaninya. Tujuannya agar terbentuk herd immunity, sehingga pandemi covid-19 segera berakhir.

Pemberian vaksin adalah salah satu cara untuk mencegah penyakit. Ketika seluruh dunia dilanda pandemi covid-19, maka vaksinasi corona menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena orang yang sudah disuntik akan jadi kebal terhadap penyakit ini, dan jumlah pasien covid akan menurun drastis. Sehingga pandemi lekas selesai dan kita bisa beraktivitas dengan normal.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa tiap warga akan mendapat SMS blast dari Kemenkes, yang berisi tentang pemberitahuan vaksin. Pesan singkat itu dikirim sejak 31 desember 2020. Mereka wajib untuk disuntik, karena sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan HK.01.07/Menkes/12757/2020 .

Vaksinasi ini wajib dilakukan sebagai cara untuk mencegah penularan corona. Penyebabnya, penyuntikan ini akan membuat imunitas manusia menjadi kuat, karena vaksin (Sinovac) terbuat dari penyakit yang dilemahkan. Pemerintah sudah menjamin keamanan dari vaksin ini. Buktinya, dari ribuan relawan vaksin di Jawa Barat, termasuk Gubernur Ridwan Kamil, tidak ada yang terkena corona.

Peringatan ini membuat siapapun yang dikirimi SMS harus menurut saat akan divaksin, tak terkecuali kaum anti vaksin. Mereka yang nyeleneh ini mau tak mau harus disuntik dan tidak bisa berargumen lagi, karena MUI juga menjamin kehalalan vaksin corona. Jika masih ngotot, maka akan ada ancaman denda 5 juta rupiah. Namun hukuman sosial dari masyarakat lebih dahsyat, karena mereka dianggap membangkang aturan.

Budi Gunadi melanjutkan, ada pengecualian dalam pemberian vaksin. Mereka yang tidak boleh diimunisasi karena tidak memenuhi kriteria penerima vaksin. Memang ada kalangan masyarakat yang boleh untuk tidak divaksin karena punya penyakit berat, sehingga ditakutkan akan memperparah kondisi tubuhnya.

Mereka yang tidak boleh divaksin adalah penderita HIV/AIDS, pasien kanker (tergantung dari kondisi tubuh dan izin dokter), orang yang sakit diabetes (tergantung tipenya dan lagi-lagi tergantung keputusan dokter), dan penyakit autoimun (misalnya lupus). Masyarakat diharap untuk konsultasi ke tenaga medis, agar mengetahui apakah dalam kondisi sehat dan siap menerima vaksin.

Pemerintah tidak hanya membeli vaksin dari RRC (merek Sinovac), namun juga dari sumber lain, seperti Pfizer Inc, BioFarma, SinoPharm, Moderna, Novavax Inc, dan BioNTech. Pembelian vaksin yang berbeda-beda bukan berarti permainan politik. Melainkan sebagai cara agar pasokan vaksin mencukupi untuk seluruh rakyat Indonesia.

Vaksin Sinovac yang sudah masuk ke Indonesia sebanyak 3 juta vaksin. Namun masyarakat diharap sabar karena yang datang akan diproses lagi ke perusahaan BioFarma, sebagai BUMN produsen vaksin. Selain itu, juga masih didaftarkan nomor BPOM-nya. Tunggulah vaksin ini hingga 100% selesai dan jangan khawatir karena biayanya gratis.

Ketika vaksin siap disuntikkan, maka yang diprioritaskan adalah para tenaga medis. Penyebabnya karena mereka beresiko tinggi untuk tertular corona dari pasien, sehingga wajib untuk divaksinasi terlebih dahulu. Pemberian vaksin ini juga sebagai penghormatan atas pengorbanan mereka yang bekerja sampai melebihi jam shift karena pasien corona yang membludak.

Masyarakat diharap bersabar dan menunggu hingga vaksin 100% selesai. Ketika dikirimi SMS oleh Kementrian Kesehatan, maka siapkan fisik dan mental saat akan disuntik vaksin. Jangan takut sakit karena sudah aman dan justru vaksinasi ini akan membuat tubuh lebih kuat. Taatilah jadwal vaksinasi dari pemerintah, agar semua orang tidak tertular corona dan pandemi cepat berakhir.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Media

Banyaknya bermunculan Komunitas Sepeda di Indonesia dikarenakan gairah hidup sehat menjadi trend di masyarakat terlebih saat Pandemi Covid-19  yang kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat.

Berbagai kegiatan yang diprakarsai oleh Komunitas Sepeda  hadir ditengah masyarakat seperti pada Minggu (3/1/2021), Komunitas Gorengan (Gowes Barengan) yang digelar oleh berapa komunitas sepeda diantaranya Cifabi Ranger, Choi Bogor, Selica, Topas, FreeRide, dll.

Kegiatan ini langsung dipimpin oleh Wakil Walikota Bogor Dedie A Rachim dengan sekitar 50 rombongan sepeda yang Start dari Resto Solo pada Pukul 06.30 WIB menuju kawasan Pasir Angin Gadog dan beristirahat di Restoran Mirasari Cibogo dikarenakan adanya perubahan rute akibat   medan yang terjal. “Rute yang seharusnya menuju ke Kampung Awan diubah karena hanya diperbolehkan sampai Cibogo RM Mirasari saja, mengingat rute sangat terjal dan dianggap berbahaya,” ungkap Ario Danu, pereli nasional asal Bogor yang jadi koordinator Gorengan.

Tentunya konsep gowes selain memperhatikan protokol kesehatan juga tetap memperhatikan faktor keamanan bersama merupakan prinsip olahraga dari para Komunitas Sepeda.

Beberapa public figure turut serta mengikuti kegiatan ini dan menyampaikan semangat antusiasnya atas digelarnya acara Komunitas Gorengan (Gowes Barengan) diantaranya Wakil Walikota Bogor Dedie A Rachim. “Bogor rute yang menantang bagi goweser. Walaupun ada beberapa tanjakan cukup terjal, tetep dilalap dan menarik,” ungkap Wawali Dedie A Rachim sambil tersenyum untuk siap kembali menyusuri jalur ke Bogor.

CHOI Bogor

Pada akhir tahun 2019 dibentuk Camp Hazy Owners Indonesia (CHOI)yang diinisiasi oleh Jay dan resmi menjadi komunitas per 1 Januari 2020.  Saat ini Aryan dipercayai sebagai Ketua Umum Pusat Komunitas Sepeda CHOI. Antusias masyarakat terhadap CHOI cukup Positif dan saat ini CHOI telah memiliki lebih dari 600 Member aktif dan 4500 lebih Followers IG yang tersebar diseluruh penjuru Indonesia hingga Singapura.s

Dengan slogan “One Hazzy One Family” Komunitas Sepeda CHOI terus melebarkan sayapnya hingga memiliki 9 Chapter antara lain Chapter Bekasi, Bogor, Tanggerang, Bandung, Surabaya, Semarang, Pontianak, Palembang dan Makassar. Selain itu Komunitas Sepeda CHOI juga memiliki  chapter khusus bagi Wanita yaitu Camp Hazy Angels.

Salah satu Komunitas Sepeda yang cukup aktif adalah CHOI Bogor yang merupakan salah satu dari Chapter CHOI (Camp Hazy Owners Indonesia)   terbentuk pada tanggal 7 November 2020 yang dikoordinir oleh Dirwan dan Roy (Humas).

Choi Bogor telah ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sepeda yang digerakkan oleh berbagai Komunitas Sepeda termasuk diantaranya Kegiatan Komunitas Gorengan (Gowes Barengan) di Bogor.

Bagi para  pecinta olahraga sepeda yang ingin ikut berpartisipasi, Camp Hazy Owners Indonesia (CHOI) akan mengadakan acara CHOILEBRATION dalam rangka 1st Aniversary yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2021.

Acara tersebut akan dikemas secara interaktif dan disuguhkan berbagai games sepeti mini amazing race dan doorprize yang akan disediakan oleh Camp Hazy Owners Indonesia (CHOI). Acara tersebut selain untuk mempererat silahturahmi antar member juga ikut mendukung Program Pemerintah Gaya Hidup Sehat. Jadi jangan sampai ketinggalan kegiatan Camp Hazy Owners Indonesia (CHOI), stay healthy dan  Salam Olahraga. #sharetheroad

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa dibawah pemerintahannya Papua menjadi salah satu prioritas pengembangan infrastruktur maupun SDM guna mendorong kemajuan masyarakatnya. Hal ini dirasa penting untuk mencegah disparitas yang terlalu jauh, antara kemajuan di Papua dibanding dengan wilayah lain.

Wakil Menteri PUPR, John Wempi Wetipo, mengatakan Papua dibawah Pemerintahan Presiden Joko Widodo memunculkan berbagai terobosan, salah satunya konektivitas infrastruktur terus yang dilakukan. Pemerintah pusat memberi perhatian lebih dengan mendorong infrastruktur di Papua agar semakin maju.

“Publik bisa melihat bahwa Presiden Jokowi benar-benar serius dalam upaya memajukan masyarakat Papua. Hal itu dibuktikan dengan berbagai terobosan pembangunan infrastruktur, pengembangan SDM maupun pemanfaatan dana otsus,” ujar John Wempi.

Pernyataan John Wempi itu mendapat dukungan dari Staf Khusus (Stafsus) Milenial Presiden RI, Billy Mambrasar. Billy menyebut keluarnya Inpres Nomor 9 Tahun 2020 menunjukan komitmen Pemerintah Indonesia untuk membangun wilayah Papua, dengan pelibatan semua komponen rakyat.

“Investasi di manusia adalah langkah yang tepat, karena merekalah yang akan membangun peradaban mereka sendiri. Adanya Inpres Nomor 9 Tahun 2020 ini menunjukan komitmen pemerintah untuk membangun, dengan pelibatan semua komponen rakyat,” jelas Billy.

Lebih lanjut, dirinya mengungkapkan langkah ini dapat membantu untuk berkembangnya Papua ke arah sejahtera. Cepat atau lambat, masyarakat Papua akan merasakan manfaat dari upaya Pemerintah dalam memajukan wilayah Papua.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengatakan Pemerintah menaruh perhatian kepada kemajuan pembangunan di bumi Cenderawasih demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Berbagai stakeholder diminta bekerjasama untuk membantu percepatan pembangunan di Papua, seperti dibidang pendidikan, kesehatan maupun infrastruktur seperti jalan Trans Papua.

“Intinya, Pemerintah menaruh perhatian kepada kemajuan pembangunan di Papua, seperti yang disampaikan Menkopolhukam bahwa Pemerintah telah menyiapkan skema untuk memajukan Bumi Cenderawasih,” ungkap Tito.