Oleh : Manda Apusay )*

Pembangunan di Papua yang digenjot sejak adanya otonomi khusus, membuat masyarakat sangat puas. Para tokoh di Bumi Cendrawasih juga sepakat agar program ini dilanjutkan. Tujuannya agar pembangunan di Papua makin merata. Sehingga pendapatan masyarakat meningkat.

Raja Ampat adalah salah satu tempat wisata di Papua yang terkenal sampai dunia internasional. Majunya kawasan wisata tersebut didukung oleh pembangunan infrastuktur di Bumi Cendrawasih. Karena mobil bisa melaju dengan cepat dan aman lewat Jalan Trans Papua. Sementara turis asing bisa mendarat di Bandara Internasional Sentani.

Kemajuan yang pesat di Papua adalah hasil dari otonomi khusus. Program yang dimulai tahun 2001 ini membuat wajah Bumi Cendrawasih makin cantik dan menjadi kawasan yang modern, tanpa merusak alam. Tahun 2021 akan dimulai lagi otsus jilid 2, dan semua orang mulai dari warga sipil sampai tokoh masyarakat menyetujui perpanjangan program tersebut.

Kornelis Way, Tokoh masyarakat Maybrat, menyatakan bahwa ia dan segenap masyarakat di Papua Barat mendukung keberlanjutan otsus. Karena program ini memberi manfaat yang begitu besar, terutama pada 4 program prioritas. Yakni infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Hasil dari otsus di bidang infrastruktur sudah terlihat, seperti Jalan Trans Papua, Jembatan Youtefa, Bandara Internasional Sentani, dan lain-lain. Pembangunan infrastruktur sangat diperlukan, karena memperlancar transportasi dan bisa mengurangi harga barang. Penyebabnya karena ongkos angkut berkurang, semenjak bisa mengirim lewat jalan darat, bukan udara.

Sementara untuk program kesehatan, banyak Rumah Sakit dan Puskesmas yang dibangun. RS-nya juga berstandar nasional dan lengkap dengan fasilitas kesehatan serta tenaga medis yang andal. Jumlah Puskesmas yang ditambah sangat penting, agar makin mudah berobat. Serta melancarkan program pemberantasan penyakit malaria, TBC, dan AIDS.

Untuk sektor pendidikan, selain membangun sekolah, dana otsus juga disalurkan jadi beasiswa. Sehingga anak-anak Papua bisa belajar hingga ke perguruan tinggi. Dana ini juga diberikan kepada putra Papua yang akan mendaftar jadi anggota TNI, dan mereka diberi jalur khusus otsus. Sehingga bisa menjaga wilayah Papua agar tetap kondusif.

Untuk program pemberdayaan masyarakat, maka sasarannya adalah wanita atau yang akrab dipanggil mama, yang berdagang di pasar. Mereka mendapat bantuan berupa timbangan agar bisa berdagang dengan lancar, serta diberi modal berupa noken anyaman. Sehingga para mama bisa lebih berdaya dan mendapatkan penghasilan yang stabil.

Kemajuan yang ada berkat otsus jilid 1, membuat para pejabat juga mendukungnya. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa 13 orang ketua DPRD sewilayah Papua Barat menyetujui perpanjangan program ini.
Perpanjangan otsus diperlukan demi kemajuan di Bumi Cendrawasih, serta terciptanya stabilitas keamanan.
Selain 4 sektor itu, maka dana otsus juga disalurkan ke bidang lain, yakni akses pangan dan air bersih, perumahan, komunikasi, dan akses ekonomi. Sehingga uang yang diberi oleh pemerintah pusat benar-benar digunakan untuk kemajuan rakyat Papua di berbagai bidang. Mereka bisa hidup dengan nyaman, karena memiliki akses air bersih yang cukup dan koneksi telepon dan alat komunikasi lain yang bagus.

Ketika semua pejabat dan tokoh masyarakat di Papua mendukung keberlanjutan otsus, maka warga sipil diharap juga mendukung program ini. Penyebabnya karena otonomi khusus diberikan kepada mereka, secara istimewa. Agar tidak ada perbedaan kemajuan antara Indonesia bagian barat dan timur.

Perpanjangan otsus tahun 2021 adalah hal yang positif, karena membawa kemajuan bagi seluruh masyarakat Papua. Program ini perlu dilanjutkan, agar pembangunan infrastruktur, pendidikan, ekonomi, dan bidang lain terwujud. Sehingga tidak ada proyek yang mangkrak dan merugikan masyarakat.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Surakarta

Oleh : Alfisyah Dianasari )*

Vaksinasi corona nasional adalah program yang sangat penting, karena akan ada penyuntikan ke lebih dari 200 juta orang WNI. Pemerntah mempersiapkan imunisasi ini dengan sebaik-baiknya. Tujuannya agar berhasil 100% dan pandemi akan segera berakhir, serta kita bisa beraktvitas secara normal.

Ketika vaksin Sinovac mendarat di Indonesia, masyarakat sudah heboh karena tidak sabar dengan imunisasi corona. Mereka makin bersorak ketika Presiden Jokowi menggratiskan imunisasi ini untuk seluruh WNI. Karena jika harus membayar, maka harganya berkisar 600.000 rupiah untuk 2 kali suntik, sementara masyarakat banyak yang kemampuan finansialnya menurun.

Namun untuk menunggu jadwal imunisasi masyarakat harus bersabar, karena prioritas pertama yang disuntik adalah para tenaga kesehatan. Penyebabnya karena mereka lebih beresiko untuk terpapar corona di Rumah Sakit. Selain itu, pemerintah masih menyiapkan program imunisasi untuk seluruh WNI, agar berjalan lancar.

Persiapan vaksinasi ini mencakup banyak hal. Juru bicara tim satgas penanganan covid-19 dokter Wiku Adisasmito menyatakan bahwa pemerintah sedang menyiapkan roadmap imunisasi corona, yang digarap oleh Kementrian Kesehatan dan kementrian lain yang tergabung dalam komite. Semoga roadmap cepat selesai agar imunisasi benar-benar siap.

Dokter Wiku melanjutkan, roadmap akan jadi peta konkrit dalam imunisasi corona nasional. Nantinya akan dilihat dari skala prioritas. Daerah yang berzona hitam dan merah diberi vaksinasi terlebih dahulu, karena jumlah pasien covidnya paling banyak. Sedangkan daerah dengan zona jingga, kuning, dan hijau akan menyusul.

Persiapan sebelum program imunisasi dimulai sangat penting. Karena sambil menunggu vaksin yang dipesan dari Pfizer dan perusahaan lain datang, rencana pemberian vaksinasi harus benar-benar matang. Penyebabnya karena, pertama jumlah penduduk Indonesia ada lebih dari 200 juta orang, jadi roadmap harus dibuat berdasarkan azas keadilan, agar semua WNI mendapatkan vaksin itu.

Kedua, pemberian vaksin tidak bisa disuntikkan begitu saja. Karena karakter tiap vaksin berbeda-beda. Untuk vaksin Sinovac bisa disimpan di suhu 3 hingga 8 derajat celcius, sehingga butuh pengadaan alat pendingin agar vaksin tidak mati dalam perjalanan. Ketersediaan pendingin di lokasi terpencil juga harus dipikirkan, dan juga pasokan listriknya.

Sedangkan untuk vaksin Pfizer, suhu yang dibutuhkan malah lebih dingin lagi. Ia harus disimpan dalam ruangan minus 70 derajat celsius atau setara suhu di kutub utara. Masalah pendingin ini yang agak membuat pusing, karena pengadaannya tentu butuh dana yang tak sedikit. Untung akhirnya pihak Pfizer bersedia meminjamkan alat pendingin vaksin kepada pemerintah.

Setelah masalah pendingin teratasi, maka yang perlu diperhatikan adalah jadwal imunisasi. Kementrian Kesehatan mengirimkan SMS ke masyarakat untuk pemberitahuan kapan harus disuntik vaksin corona. Mereka harus mau diimunisasi, agar tubuhnya kebal dari serangan virus covid-19.

Pengaturan tempat vaksinasi juga perlu dipikirkan, karena lokasinya harus luas agar masyarakat tetap bisa menjaga jarak minimal 1 meter. Mereka juga harus pakai masker dan jangan ada yang melepasnya saat mengobrol. Juga wajib mencuci tangan sebelum masuk ruangan.

Walau sudah divaksin, namun masyarakat tetap harus menjaga protokol kesehatan dan jangan merayakannya dengan melepas masker sembarangan. Penyebabnya karena bisa jadi mereka berstatus orang tanpa gejala sebelum disuntik vaksin corona. Kita masih harus menjaga diri dari kemungkinan terburuk dan jangan lalai sedikit pun.

Imunisasi corona nasional menjadi PR pemerintah tahun 2021, karena ada lebih dari 200 juta orang yang disuntik. Jumlah vaksin yang didatangkan terus bertambah, dan roadmap imunisasi segera dibuat oleh Kemenkes dan kementrian lain yang terkait. Semoga vaksinasi corona berjalan dengan lancar dan kita semua berhasil keluar dari pandemi.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Depok

Oleh : Abner Wanggai )*

Pemerintah terus merealisasikan berbagai target pembangunan di Papua. Keberlanjutan pembangunan tersebut sangat dinantikan masyarakat mengingat banyak manfaat yang sudah dirasakan.

29 September 2020 lalu, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan instruksi tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, ada perintah khusus bagi jajaran menteri, TNI, Polri dan lembaga negara, serta pemerintah daerah (pemda).
Mereka diminta mengambil langkah-langkah terobosan, terpadu, tepat, fokus dan sinergi sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi. Tujuannya, mempercepat pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.

Hal yang penting dari pembangunan di Papua adalah pembangunan sumber daya manusia orang asli papua (OAP), dimana saat ini kemampuan dan kreatifitas warga Papua dalam mengembangkan ekonomi sudah sangat maju.

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin pernah menjelaskan bahwa salah satu isu di Papua yang harus diselesaikan adalah tingkat kemiskinan yang tinggi. Karenanya, dia meminta agar dalam pembangunan Papua, dibutuhkan semangat baru, cara pandang baru dan juga cara kerja yang baru demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Ma’ruf menegaskan, tujuan penetapan inpres 9/2020 adalah untuk mewujudkan masyarakat provinsi Papua dan Papua Barat yang maju, sejahtera, damai dan bermartabat. Tujuan dari inrpres nomor 9 tahun 2020 tersebut merupakan tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Instruksi tersebut ditujukan kepada semua menteri agar percepatan pembangunan ini bisa dilakukan. Dalam inpres ini dikatakan, aturan ini diperlukan sebagai langkah-langkah terobosan, terpadu, tepat, fokus dan sinergi antar kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Papua dan Papua Barat yang maju, sejahtera, damai dan bermartabat.

Jan Christian Arebo selaku Ketua Umum Pemuda Adat Papua mengatakan, upaya dan perhatian pemerintah membangun Papua sudah baik. Namun masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan sehingga dapat menyejahterakan rakyat Papua.

Pekerjaan rumah yang dimaksud oleh Christian adalah pelaksanaan otonomi khusus (otsus) yang belum berjalan dengan baik. Terlebih, tidak ada keterbukaan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten terkait implementasi kebijakan penyerapan dana.
Christian juga mengajak kepada pemuda di Papua untuk hadir dengan membuka pikiran pandangan dan wawasan supaya masyarakat tahu bahwa NKRI sudah final.
Artinya, Papua tidak dapat berpisah dari Indonesia.
Dirinya juga menambahkan, bahwa pemerintah pusat terus berkomitman dalam melanjutkan pembangunan di Papua. Hal tersebut dapat dilihat dari upaya serius selama lima tahun terakhir dari semua sektor.
Selama masa pemerintahannya, Jokowi telah memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul sebagai bagian dari sebuah bentuk kerangka besar jawaban dari solusi permasalahan yang ada di Papua.

Untuk pembangunan infrastruktur fisik misalnya, pembangunan Trans Papua yang sangat progresif dan transformatif, juga penyelesaian stadion Papua Bangkit yang berstandar Internasional.

Selain infrastruktur, Jokowi juga menerapkan kebijakan seperti “BBM Satu Harga”, sebagai wujud nyata pemerataan energi di Indonesia. Karena sebelumnya dinilai terdapat perbedaan harga BBM antara di Papua dan di luar Papua, daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) menjadi fokus pemerintah dalam mengimplementasikan program BBM Satu Harga. Serta Infrastruktur lain yang juga tengah dibangun Presiden Jokowi adalah serat optik Palapa Ring.

Tercatat pada akhir tahun 2020, Jokowi telah menargetkan internet sudah dapat dinikmati hingga Papua dan Papua Barat dengan mendorong pembangunan Palapa Ring Timur. Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebutkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua dan Papua Barat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Data dari Biro Pusat Statistik (BPS), IPM Papua mengalami peningkatan dari 57 pada tahun 2014, menjadi 60 pada tahun 2018. Sementara itu, di Provinsi Papua Barat, juga mengalami peningkatan dari 61 pada tahun 2014 menjadi 64 pada tahun 2018.

Percepatan pembangunan kesejahteraan di Tanah Papua telah berdampak pada peningkatan indeks pembangunan manusia dan penurunan tingkat kemiskinan.
Pembangunan di Papua merupakan wujud perhatian dari pemerintah yang menginginkan pembangunan secara Indonesiasentris. Dibangunnya infrastruktur di Papua tentu saja mendukung segenap aktifitas transportasi dan perekonomian di Papua, dimana secara masif pembangunan ini akan berdampak bagi kemajuan wilayah paling timur Indonesia tersebut.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Yogyakarta

Oleh : Florenzia Parahahita )*

Pemerintah telah menginisiasi lahirnya UU Cipta Kerja guna meringkas regulasi yang ada di Indonesia. Salah satu kontribusi positif UU Cipta Kerja tersebut adalah dapat mencegah praktik pungutan liar yang berpotensi muncul dalam mengurus perizinan usaha.

Implementasi Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) diyakini bisa meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia.
Sebab, UU Cipta kerja dibuat untuk penyederhanaan, sinkronisasi dan pemangkasan regulasi karena banyaknya aturan dan regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja baik di pusat maupun di daerah.

Dr Sadino selaku praktisi hukum dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia mengatakan, tujuan utama dari dibentuknya UU Cipta Kerja tentunya untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi tenaga kerja di Indonesia. Jangan sampai aturan yang ada malah mempersulit para pencari dan pemberi kerja baik di pusat maupun daerah.

Sadino mengatakan, UU Cipta kerja dapat memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM serta industri dan perdagangan nasional.

Hal itu sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Karenanya, UU Cipta Kerja ini harus bisa menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Titik penting dari penerapan UU Cipta Kerja dalam pemulihan perekonomian adalah dalam hal pengembangan UMKM dan Koperasi.

Regulasi ini juga menawarkan berbagai macam kemudahan berusaha dan perlindungan bagi UMKM. Tetapi harus dicamkan bahwa UU Cipta Kerja ini haruslah melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM serta industri nasional.

Dirinya meyakini, dengan mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM, akan dapat memberikan kontribusi penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat luas. Apalagi UMKM merupakan penyedia lapangan kerja terbesar bagi masyarakat Indonesia. Dimana lebih dari 97 persen pekerja di Indonesia bekerja di sektor UMKM.

Selain itu juga, penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkautan dengan peningkata ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoma pada haluan ideologi Pancasila harus dilakukan.

Akademisi dari Al Azhar ini juga mengakui bahwa UU Cipta Kerja atau Omnibus Law merupakan sesuatu yang baru untuk Indonesia. Karenanya perlu dipelajari dan dipahami dengan baik agar dalam penerapan dan implementasi bisa berjalan baik. Apalagi, ini menyangkut kemudahan investasi dan pembukaan lapangan kerja.

Undang-undang Cipta Kerja ini akan menyederhanakan birokrasi, sehingga diharapkan pelaku pungli akan sulit beraksi, hal ini tentu saja akan mengurangi dan mencegah praktik KKN. Apalagi perizinan bisa dilakukan secara daring.

Airlangga Hartarto Selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menilai, UU Cipta Kerja diluncurkan untuk memberikan beberapa instrumen pemberdayaan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Selain itu aturan yang dituangkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tersebut juga melakukan reformasi regulasi dan diharapkan dapat mentransformasi kegiatan ekonomi.

Sebelumnya, Pakar Hukum dari Universitas Padjajaran Profesor Romli Atmasasmita menilai Omnibus Law UU Cipta Kerja mampu mencegah potensi korupsi di level birokrasi. Hal tersebut terlihat dari upaya undang-undang tersebut yang mampu memangkas langkah-langkah perizinan dalam investasi maupun perizinan pendirian UMKM.

Romli menilai, dalam UU Cipta Kerja tersebut telah menyederhanakan prosedur yang panjang. Sehingga peluag bagi pejabat maupun birokrat nakal tentu akan sulit dilakukan. Hal tersebut akan membuat sejumlah pihak gusar sehingga melakukan penolakan terhadap UU Cipta Kerja.

Ia menyebutkan, selama ini banyak pembangunan terkendala akibat ulah segelintir orang yang terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Romli menduga hal tersebut menjadi latar belakang mengapa akhirnya proses perizinan dipangkas dan dipercepat.

Romli menuturkan, jika ada proyek pembangunan sedang berjalan lalu tetiba ada pejabat atau birokrat yang tertangkap, maka proyeknya akan berhenti. Padahal, nilai investasinya besar. Proyek tersebut berhenti hanya gara-gara segelintir orang yang melakukan praktik korupsi.

Proses perizinan yang berbelit-belit tentu saja menjadi suatu celah praktik KKN, sehingga meringkas regulasi dengan terbitnya UU Cipta Kerja merupakan suatu terobosan demi terwujudnya transparansi birokrasi.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin memprioritaskan pembangunan di wilayah Papua dan Papua Barat. Hal itu diketahui untuk mendorong kesejahteraan warga setempat dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk menikmati fasilitas yang dibangun negara.

Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani, mengatakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo menjadikan Papua dan Papua Barat sebagai salah satu prioritas utama dalam pembangunan baik infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia.

“Di periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi memang ingin menjadikan Papua dan Papua Barat sebagai salah satu prioritas utama dalam pembangunan baik infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia. Ini dilakukan sebagai komitmen menjadikan Papua, bagian penting dari Indonesia,” kata Jaleswari.

Dirinya pun menegaskan tidak hanya di sektor infrastruktur saja, tetapi juga sektor pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama di Papua. Berbagai langkah dan kebijakan telah dan terus dilakukan seperti program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) dan Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM), di mana sekitar 600 putra putri Papua belajar di sekolah terbaik. Upaya itu dilakukan selain untuk menimba ilmu, juga saling mengenal dan belajar satu sama lain.

Tugas menguatkan Papua, kata Jaleswari, perlu melibatkan semua komponen bangsa. Apalagi, cerita Papua sejatinya tidak seperti digambarkan pihak-pihak tertentu yang menggambarkan suram, padahal sejatinya di Papua ada optimisme yang cerah, daerah yang indah, dengan orang-orang dan pemerintah daerah yang memiliki kepedulian akan kemajuan daerahnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa. Dia menyebut bahwa Pemerintah Indonesia mendorong kegiatan prioritas pembangunan di berbagai kabupaten/kota di Papua sesuai wilayah adat. Prinsip Pemerintah dalam upaya percepatan pembangunan Papua yakni yakni yang humanis, berkelanjutan, dan inklusif, serta berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Sejumlah langkah dalam desain besar telah dilakukan untuk Papua dan Papua Barat. Perubahan yang signifikan tercermin pada penurunan persentase penduduk miskin, dari 54,75 persen pada Maret 1999 menjadi 26,55 persen pada September 2019,” ujar Suharso.

Menurut Suharso, pemerintah bersifat terbuka untuk mendengar berbagai saran dan masukan dari pemangku kepentingan untuk mengelola pembangunan di Tanah Papua. “Prinsip dasar kita bersama adalah percepatan pembangunan Papua yang humanis, berkelanjutan, dan inklusif, yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Suharso.