Oleh : Edi Jatmiko )*

Presiden Joko Widodo telah memastikan bahwa program vaksinasi Covid-19 akan digelar di tahun ini. Ia menyebut, pemerintah telah mengamankan sejumlah stok vaksin untuk nantinya diberikan secara cuma-cuma ke masyarakat. Publik pun yakin bahwa Indonesia siap menggelae vaksinasi Covid-19.

3 Juta dosis vaksin sinovac telah tiba di Indonesia, kini tinggal menunggu izin penggunaan darurat dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).
Pemerhati kesehatan masyarakat Iqbal Mochtar menyebutkan, izin BPOM dapat mendongkrak tingkat kepercayaan masyarakat terkait keamanan dan efikasi vaksin.

Program vaksinasi Indonesia, menyasar paling sedikit 182 juta orang dari total populasi untuk mencapai herd immunity atau kekebalan komunal.

Presiden Joko Widodo telah menyebutkan, vaksinasi akan dimulai pada pertengahan Januari ini dan tetap mengingatkan protokol kesehatan 3M yang wajib diterapkan, selama vaksinasi berjalan.

Melalui kicauannya di akun twitter @jokowi, dirinya mengatakan tahun ini pemerintah akan menggelar vaksinasi massal Covid-19. Indonesia telah mengamankan pasokan vaksin dari Sinovac, Novavax, AstraZeneca dan BioNTech-Pfizer.

Tenaga Ahli Utama KSP, Dany Amrul Ichdan menyebutkan jika izin dari BPOM dan MUI menjadi patokan yang ditunggu saat ini.

Sedangkan menurut Epidemiolog, Indonesia saat ini belum menerima izin Emergency Use Authorization sehingga Indonesia belum siap untuk vaksinasi Covid-19 dan diperkirakan akan mundur (tidak pada pertengahan Januari). Bahkan dengan jumlah vaksin yang mencapai 400 juta dosis pun juga tidak bisa disuntikkan begitu saja dalam waktu yang singkat.

Dalam keterangan pers di Bandara Soekarno Hatta, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa pendistribusian vaksin corona sudah bisa dilakukan pada awal tahun 2021.

Ia menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia telah menandatangani perjanjian pembelian vaksin Covid-19 yang dikembangkan Oxford-AstraZeneca. Dosis yang dibeli diketahui sebanyak 50 juta dosis vaksin.

Vaksin corona yang dikembangkan Oxford-AstraZeneca tersebut, diperkirakan akan tiba di Indonesia sekitar kuartal II 2021. Budi menyebutkan bahwa pihaknya telah mengamankan sebanyak 50 juta dosis vaksin Corona Novavax.

Sementara itu, tenaga kesehatan atau Nakes menjadi pihak pertama yang mendapat SMS pemberitahuan soal vaksin Corona mulai 31 Desember 2020. Rencana vaksinasi digelar setelah vaksin corona mendapatkan izin edar dari BPOM.

Pada 31 Desember 2020, SMS yang dikirimkan berupa edukasi mengenai vaksin Covid-19. Di sesi selanjutnya pada lain waktu, penerima vaksin akan kembali mendapat SMS soal pendaftaran untuk vaksinasi.

Pada SMS blast kedua ini, penerima vaksin Covid-19 mengisi formulir yang dibutuhkan, termasuk tempat ia divaksinasi. Lokasi vaksinasi menyesuaikan domisili si penerima.

Pemerintah mencanangkan pemberian vaksin corona tahap pertama dimulai pada Januari sampai April 2021. Budi menargetkan penyelesaian vaksinasi virus corona di Indonesia berdasarkan hitung-hitungan jumlah vaksin, memakan waktu 3,5 tahun.

Pemerintah telah menyiapkan 426 juta dosis vaksin Corona untuk 181 juta penduduk Indonesia. Sesuai dengan standar dari WHO, nantinya setiap penduduk akan dilakukan dua kali penyuntikan.

Pada kesempatan berbeda, ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi (KPCPEN) Airlangga Hartarto menekankan bahwa pandemi virus corona belum berakhir meskipun Indonesia segera melakukan vaksinasi. Pemerintah sendiri menargetkan mulai melakukan vaksinasi pekan depan.

Meski demikian, masyarakat tidak boleh lengah saat vaksinasi mulai dilakukan. Kedisiplinan haruslah tetap dijalankan sesuai anjuran.

Karena pandemi secara global belum berakhir, terlebih proses vaksinasi memerlukan waktu yang tidak sebentar. Kementerian Kesehatan menargetkan vaksinasi di Indonesia akan selesai dalam 15 bulan.

Ia mengatakan, vaksinasi untuk 182 juta penduduk tentu memerlukan waktu yang sudah disampaikan oleh Pak Budi selaku Menteri Kesehatan, dan tentunya vaksinasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, namun tidak boleh melupakan kedisiplinan dalam mematuhi protokol kesehatan.

Presiden Jokowi tentu berharap agar kegiatan vaksinasi maupun kedisiplinan masyarakat harus berjalan seiring.

Sementara itu, Juru Bicara vaksin Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tramidzi mengatakan bahwa vaksinasi ditargetkan akan selesai pada bulan Maret 2022.

Indonesia telah siap menggelar vaksinasi Covid-19, tentu saja upaya ini bukanlah strategi yang bisa dijalankan tanpa tantangan, sehingga diperlukan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat untuk menyukseskan program vaksinasi agar Pandemi Covid-19 bisa segera berakhir.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Eka Kurniawati )*

UU Cipta Kerja menjadi terobosan Pemerintah untuk memangkas regulasi. Dengan adanya penyederhanaan tersebut, UU Cipta Kerja diyakini mampu memberikan harapan besar bagi pemulihan ekonomi di masa Pandemi Covid-19.

Akademisi Universitas Kristen Indonesia (UKI), Dhaniswara K Harjono menilai UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan harapan pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi Covid-19. Dhaniswara mengatakan, di tengah Pandemi Covid-19, Indonesia mampu menghadirkan produk hukum baru yang memberi harapan yakni UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja yang terdiri dari 116 pasal ini mampu merevisi 77 UU sebelumnya yang ternyata isinya saling tumpang tindih dan tidak ada kepastian.

Menurutnya, UU Cipta Kerja ini menyentuh masalah perizinan dan penanaman modal di mana implementasi dari UU ini sebagai upaya meningkatkan investasi yang akan membuka lapangan kerja secara lebih luas.

Salah satu sisi positif dari UU Cipta Kerja menurut Dhaniswara adalah lebih mudahnya untuk membangung perusahaan, tidak perlu banyak modal. Jika dulu minimal Rp 50 juta, sekarang tidak perlu.

UU Cipta Kerja sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada serta tantangan ke depan. Seperti memanfaatkan bonus demografi yang akan dialami Indonesia dalam 10-20 tahun mendatang (2020-2040), kemudian menyederhanakan, menyinkronkan dan memangkas regulasi dikarenakan terlalu banyaknya aturan yang diterbitkan di pusat dan daerah yang menghambat kegiatan berusaha dan penciptaan lapangan kerja.

Rektor UKI tersebut menuturkan, kita akan dihadapkan pada persoalan masa depan, antara lain bonus demografi pada 2030 dan puncaknya pada 2040. Artinya jumlah usia produktif komposisinya akan jauh lebih besar. Kita perlu solusi untuk mengantisipasi bonus demografi ini dengan peningkatan lapangan kerja.

Dalam survei BPS, menunjukkan estimasinya bahwa pada tahun 2030 nanti setidaknya akan ada 52 juta penduduk usia produktif yang membutuhkan lapangan pekerjaan.

Menurutnya, yang namanya bonus demografi seperti pedang bermata dua. Jika tidak dipersiapkan lapangan pekerjaan, justru dapat berdampak buruk di masa depan.

Oleh karena itu, pemerintah melalui UU Cipta Kerja, sedini mungkin telah berupaya dan mempermudah regulasi terkait perizinan berusaha di Indonesia. Hal tersebut sangat positif untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, sehingga mampu menarik lebih banyak investor baik dari dalam maupun luar negeri.

Sementara itu, Guru Besar IPB Prof. Yanto Santosa menilai UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Ciptaker bisa menjadi akselerasi pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.

Dalam keterangan tertulisnya, Yanto mengatakan, ketika Investasi meningkat, tentu lapangan kerja juga meningkat, inilah sebenarnya tujuan dari UU Cipta Kerja, demi kesejahteraan masyarakat. Artinya, kehadirannya dapat menjadi akselerasi pemulihan ekonomi nasional pascapandemi Covid-19.

Tentu saja, untuk mengimplementasikan UU Cipta Kerja agar sesuai dengan harapan pemerintah, di antaranya penyederhanaan regulasi perizinan, mendorong kemudahan investasi dan peningkatan lapangan kerja, tentunya ada sejumlah syarat-syarat yang harus terpenuhi.

Prasyarat yang pertama adalah pelaku usaha harus dijadikan sebagai mitra yang sejajar, bukan sebagai pihak yang dicurigai atau diwaspadai.

Prasyarat selanjutnya adalah jenis usaha harus dibedakan menjadi dua, yakni usaha yang merupakan inisiatif atau prakarsa pemerintah dan usaha yang merupakan inisiatif atau prakarsa pelaku usaha.

Untuk jenis usaha yang merupakan inisiatif atau prakarsa pemerintah, seyogyanya seluruh perizinan diurus oleh pemerintah, sehingga pelaku usaha hanya tinggal melakukan operasional usahanya. Sementara itu, untuk jenis usaha yang merupakan inisiatif atau prakarsa pelaku usaha, proses pengurusan perizinan dilakukan oleh pelaku usaha dengan senantiasa dibantu oleh pemerintah.

Kemudian, adanya jaminan kepastian hukum dan konsistensi kebijakan atau peraturan antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah kabupaten atau kota. UU Sapu Jagat harus bisa menyederhanakan, menyingkronkan, dan memangkas regulasi dikarenakan terlalu banyaknya aturan yang ditertibkan di pusat dan daerah yang menghambat kegiatan berusaha dan penciptaan lapangan kerja.

UU Cipta Kerja juga memberikan kepastian hukum dan kemudahan dengan adanya standar, khususnya terkait dengan persyaratan dan proses perizinan berusaha. Tujuannya adalah untuk menghindari penyimpangan dalam proses perizinan berusaha.

Covid-19 masih berstatus pandemi di Indonesia, dampak dari pandemi ini rupanya tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga sektor ekonomi, dimana banyak perusahaan terpaksa merumahkan karyawannya. UU Cipta Kerja tentunya menjadi landasan konkrit demi pulihnya perekonomian di Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Milenial Muslim Bersatu Bogor

Oleh : Moses Waker )*

Vaksin Sinovac sudah sampai di Indonesia dan didistribusikan ke seluruh provinsi, termasuk Papua. Masyarakat di Bumi Cendrawasih menyambut baik kedatangannya, karena mereka ingin diimunisasi agar bebas corona. Pengiriman vaksin ke daerah yang jauh sekali seperti Papua, menunjukkan bahwa pemerintah tidak pilih kasih.

Ketika 3 juta dosis vaksin Sinovac sudah datang di Indonesia, maka masyarakat bergembira, karena ada harapan untuk mengakhiri pandemi. Apalagi ketika biaya suntiknya digratiskan oleh pemerintah, karena ada kalangan yang kemampuan finansialnya menurun tahun ini. Vaksin buatan RRC ini diklaim ampuh untuk mencegah corona, karena terbuat dari virus yang dilemahkan.

Vaksin Sinovac juga sudah mendarat dengan mulus di Papua. Setelah sampai di Bandara Internasional Sentani Jayapura, sebanyak 8 koli vaksin langsung disimpan di Dok 2 RSUD Papua. Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura Ni Nyoman Antari menyatakan bahwa ada 14.000 dosis vaksin untuk warga Papua pada tahap awal, yang artinya akan ada dosis tambahan.

Ni Nyoman Antari melanjutkan, vaksin akan disuntikkan terlebih dahulu ke tenaga medis di Papua yang berjumlah 600 orang. Namun masih perlu verifikasi lebih lanjut untuk jumlah nakesnya. Karena bisa jadi ada yang belum tercatat, dari mereka yang bekerja di 8 Rumah Sakit.

Sejak awal memang ada pengaturan bahwa tenaga medis disuntik vaksin terlebih dahulu, karena mereka lebih beresiko tertular corona di Rumah Sakit. Namun masyarakat tak usah kecewa, karena pasti akan kena giliran untuk imunisasi. Seluruh warga Papua akan disuntik tanpa kecuali, karena pemerintah mengutamakan azas keadilan.

Warga sipil di Bumi Cendrawasih menyambut kedatangan vaksin Sinovac dengan gembira, karena pemerintah menyebar vaksin secara merata. Walau letak Papua jauh sekali dari Jakarta, namun tetap kebagian vaksin covid-19. Presiden memegang janjinya untuk tetap adil dan menyediakan imunisasi corona bagi seluruh rakyat Indonesia.

Masyarakat juga antusias menyambut program imunisasi corona, karena mereka ingin tubuhnya kebal dari virus covid-19. Walau jumlah pasien yang meninggal dunia hanya 2%, namun mereka tetap rela disuntik, agar pandemi lekas berakhir. Karena ada banyak yang hidupnya kesulitan setelah terkena badai corona.

Krisis keuangan juga terjadi di Papua akibat pandemi covid-19, karena daya beli masyarakat yang menurun. Oleh karena itu, ketika ada imunisasi corona, jumlah pasien akan menurun drastis dan tak ada lagi yang tertular virus covid-19. Sehingga kondisi finansial masyarakat di Bumi Cendrawasih akan berangsur membaik. Karena mereka semua sehat dan semangat bekerja.

Selain itu, ketika pandemi berakhir, maka akan sangat berdampak pada sektor wisata. Tempat untuk berlibur seperti Raja Ampat akan dibuka kembali dan dipenuhi turis asing. Karena tidak ada lagi travel warning (larangan untuk mengunjungi negara tertentu) dari Australia, Singapura, dan lain-lain.

Ketika sektor wisata dibuka lagi, maka pengusaha hotel, losmen, dan restoran akan bernapas lega. Tempat mereka akan didatangi oleh turis lokal maupun internasional, sehingga bisnisnya bangkit lagi, setelah sempat pingsan saat pandemi. Mereka bisa mencari sesuap nasi dari hasil usaha di bidang travel dan tidak sampai memecat karyawan karena kesulitan finansial.

Oleh karena itu, imunisasi covid-19 di Papua wajib dilakukan. Jangan sampai ada oknum yang menghasut dan menyebarkan hoax, bahwa vaksin itu berbahaya. Justru penyuntikan dilakukan agar terhindar dari corona, dan isi vaksin sudah terjamin keampuhan dan kehalalannya.
Imunisasi corona akan dilakukan juga di Papua.
Masyarakat di Bumi Cendrawasih diharap bersabar untuk menunggu giliran, karena semua pasti akan disuntik. Kita semua berharap pandemi lekas berakhir, dan semoga setelah vaksinasi selesai, kehidupan akan berangsur normal.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo

Oleh : Asjad Agustino )*

Keputusan pembubaran FPI dianggap sudah tepat. Masyarakat pun mendukung upaya penegakan hukum tersebut karena FPI menjadi Ormas yang selalu meresahkan masyarakat dan tidak memiliki kontribusi positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemerintah telah resmi membubarkan Front Pembela Islam (FPI). Pembubaran ini rupanya memantik dukungan dari Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Kolektif Kosgoro 1957, Sabil Rachman menilai bahwa kebijakan pemerintah tersebut sebagai salah satu bentuk tanggungjawab negara dalam menegakkan hukum. Sebagaimana diketahui bahwa telah sekian lama Surat Keterangan Terdaftar / SKT yang dimiliki oleh FPI sudah habis masa berlakunya.

Dalam sebuah keterangan tertulis, ia menuturkan bahwa FPI bubar atau dibubarkan sebenarnya bukan karena persoalan ideologis melainkan teknis belaka di luar aturan regulatif.

Oleh karena itulah keputusan pemerintah yang disampaikan saat itu tentang pembubaran FPI tersebut lebih sebagai penegasan politik belaka dan justifikasi dari negara kepada publik bahwa FPI sudah habis legitimasinya sebagai ormas berdasarkan SKT yang selama ini menjadi dasar aktifitasnya.

Ia juga menilai bahwa pembubaran FPI merupakan peringatan bagi ormas yang lain untuk memahami posisinya, jika sudah tidak memiliki legitimasi negara maka tidak boleh melakukan aktifitas kemasyarakatan.

Setelah penegasan pemerintah tersebut, maka publik diharapkan dapat menilai secara obyektif, seperti apa posisi FPI dalam kaitannya dengan semangat menegakkan hukum yang selama ini diteriakkan sementara statusnya tanpa dasar hukum.

Pada kesempatan berbeda, pihak kepolisian mengancam akan membubarkan FPI model baru atau turunan-turunannya, seperti Front Persatuan Islam yang telah dideklarasikan di daerah-daerah. Hal ini dilakukan apabila ormas tersebut tidak terdaftar dan tidak mengikuti aturan yang berlaku.

Maka dari itu, Rusdi mengatakan bahwa setiap ormas tidak bisa seenaknya dan harus terdaftar serta mengikuti undang-undang yang berlaku sebagai ormas, jika ingin diakui sebagai ormas dengan undang-undang tentang keormasan.

Secara terpisah, FPI menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mendaftarkan diri sebagai ormas ke pemerintah. Tim kuasa hukum FPI Aziz Yanuar mengatakan mendaftarkan ormas adalah hal yang tidak penting.

Ia mengatakan yang terpenting saat ini adalah mengawal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menuntaskan penyelidikan kasus meninggalnya 6 Laskar FPI saat bentrok dengan aparat kepolisian.

Aziz menuturkan mantan pentolan FPI, Rizieq Shihab yang kini mendekam di Polda Metro Jaya karena kasus kerumunan di Petamburan sempat mengusulkan nama akronim FPI diubah menjadi Front Persaudaraan Islam.

Pemerintah juga telah menetapkan bahwa FPI sebagai organisasi terlarang. SKB itu ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Kapolri, Jaksa Agung dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

SKB yang resmi tersebut, menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan pelarangan dan pembubaran setiap kegiatan organisasi yang digawangi oleh Rizieq Shihab.

Dalam SKB itu juga disebutkan masyarakat bisa melapor jika menemukan FPI melakukan kegiatan dan polisi berhak membubarkan setiap kegiatan FPI. Hingga kini, FPI belum melengkapi persyaratan sehingga belum mengantongi perpanjangan izin.

Tak hanya di Indonesia, media asing juga turut menyoroti pembubaran FPI, seperti straits times, Channel News Asia dan The Star. Ketiga media tersebut mewartakan pemberitaan FPI sebagai organisasi Islam garis keras.

Media asing juga menggambarkan FPI sebagai organisasi yang kerap mengintimidasi kelompok agama minoritas di Indonesia. Nyatanya, FPI merupakan ormas yang cenderung intoleran, hal ini dibuktikan ketika Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia pada suatu pagi di hari minggu tahun 2012.

Siapa sangka, niatnya dalam beribadah berujung petaka, ketika mendadak puluhan orang berjubah putih dengan label FPI telah memenuhi pelataran Gereja. Mereka menghadang para jemaat yang hendak beribadah.

Pendeta Palti selaku pemimpin ibadah mengaku, bahwa tak jarang jemaat harus menerima lemparan telur busuk hingga air comberan dalam perjalanan menuju gereja. Saat beribadah pun, Kelompok FPI itu juga melakukan demo dengan pengeras suara hingga mengganggu para jemaat yang tengah berdoa.

Palti juga sempat meminta kepada Presiden Jokowi, agar masyarakat di Indonesia dapat dengan bebas beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

Masyarakat tentu sudah tahu bahwa rekam jejak FPI kerap melancarkan aksi yang terkesan arogan seperti menutup paksa warung makan yang buka pada siang hari, hal ini ditambah dengan keengganan FPI untuk mengurus surat perpanjangan, tentu saja wajar terjadi jika FPI dibubarkan.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Semarang

Pemerintah berkomitmen akan menyelesaikan sejumlah kasus pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah Papua. Bahkan Pemerintah membentuk sejumlah tim yang ditugaskan untuk mencari dan mengumpulkan berbagai informasi di lapangan terkait berbagai kasus pelanggaran HAM.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengatakan Pemerintah berkomitmen menindak siapapun yang terlibat dalam kasus sejumlah dugaan pelanggaran HAM di Papua, termasuk penembakan ke masyarakat sipil.

“Kami akan mem-follow up sesuai jalur yang tersedia, penegakan hukum tanpa pandang bulu kepada siapapun,” tegas Mahfud. Hal itu dilakukan untuk memberikan keadilan bagi warga Papua.

Hal senada juga diungkapkan oleh Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani. Ia mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo menaruh perhatian serius terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di bumi Cenderawasih.

“Tindakan semena-mena ini tidak bisa dibiarkan, harus mendapatkan perhatian serius, dan diusut tuntas secara transparan dalam waktu yang singkat. Pemerintah berkomitmen menjaga hak keadilan dari almarhum sebagai warga negara Indonesia. Siapapun pihak yang bersalah akan ditindak tegas”, kata Jaleswari Pramodhawardani.

Jaleswari juga mengajak masyarakat tidak terhasut dan terprovokasi atas penggiringan fakta palsu dalam sejumlah kasus HAM di Papua. “Pemerintah mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan sikap tenang dan bersama-sama menjaga perdamaian di tanah Papua,” katanya.

Penegasan komitmen ini merupakan jawaban pihak Pemerintah terhadap tudingan negatif yang diarahkan ke Presiden Joko Widodo terkait komitmen menyelesaikan kasus-kasus HAM di Papua.

Oleh : Laksmi Savitri )*

Masyarakat kini dapat bernafas lega karena sebentar lagi program vaksinasi Covid-19 akan berjalan. Semua jenis vaksin Covid-19 juga diketahui memiliki profil keamanan yang baik.

Berbagai informasi miring terkait vaksin Covid-19 tidak sesuai dengan fakta. Hal ini disampaikan oleh Vaksinolog dari Rumah Sakit Menteng Mitra Afia dr. Dirga Sakti Rambe, M.Sc, Sp.PD. Menurutnya hingga saat ini secara uji klinis dengan jenis, merk dan dari negara manapun menunjukkan profil keamanan yang baik.

Terkait efektifitasnya, Dirga menyatakan bahwa setiap vaksin memiliki efektifitas yang berbeda-beda namun semuanya dapat membantu.

Ia menambahkan, kemampuan vaksin dalam melindungi manusia disebut efikasi. Istilah tersebut biasanya digunakan dalam uji klinis. Namun, dalam penggunaan sehari-hari, efikasi disebut sebagai efektifitas.

Setiap vaksin memiliki karakter dan tingkat proteksi yang berbeda-beda. Tapi, vaksin yang efektifitasnya 90,80 atau bahkan 60,70 persen pun pada masa pandemi dampaknya sangat penting.

Setiap tingkat efektifitas vaksin Covid-19 dianggap sangat penting karena hingga kini vaksin dan obat untuk Covid-19 belum dimiliki.

Sebelummya, organisasi kesehatan dunia (WHO) telah menetapkan syarat efikasi atau efektifitas vaksin. Dimana angka minimal efikasi vaksin Covid-19 adalah 50 persen. Artinya kalau dibawah 50 persen, vaksin tersebut tidak layak untuk diedarkan.

Hal yang paling penting dalam proses vaksinasi menurut Dirga adalah pengetahuan setiap orang tentang manfaat vaksin.

Vaksin Covid-19 berfungsi untuk melindungi setiap orang dari Covid-19 dan mengurangi risiko kematian. Masyarakat juga perlu mengetahui bahwa vaksin dapat menimbulkan efek samping yang ringan seperti nyeri di bagian bekas suntikan hingga demam.

Secara prinsip, manfaat vaksin jauh lebih besar daripada kemungkinan terjadinya efek samping.

Masyarakat diharapkan agar tidak takut ataupun ragu ketika vaksin Covid-19 sudah siap untuk diberikan. Pemerintah tengah memastikan veksin yang akan digunakan aman, memiliki efektifitas dan halal. Pemerintah juga telah menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memastikan vaksin yang digunakan halal.

Vaksin yang digunakan nanti sudah lulus uji klinis tahap 3 dan menerima emergency use of authorization (EUA) dari Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) serta terdaftar di World Health Organization (WHO).
Pada kesempatan berbeda Prof. Dr. dr. Samsuridjal Djauzi, SpPD-KAI, Ketua Satgas Imunisasi Dewasa, Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia, mengatakan bahwa vaksin Covid-19 ini adalah vaksin mati, virus yang sudah dilemahkan untuk membuat vaksin Covid-19.

Mengenai mutasi virus Covid-19 yang kabarnya lebih ganas dari versi sebelumnya, Prof. Samsuridjal meyakinkan bahwa vaksin Covid-19 masih efektif untuk melawan mutasi tersebut.

Ia menuturkan bahwa setiap virus secara alamiah akan bermutasi, meski demikian vaksin yang digunakan tetap efektif terhadap mutasi yang baru tersebut, tetapi pemantauan tetap dilakukan oleh WHO.

Prof. Samsuridjal juga menjelaskan lebih lanjut bagaimana vaksin yang satu dengan yang lain mampu menutupi kekurangan masing-masing. “Vaksin yang kita sediakan dari Sinovac itu tidak bisa digunakan untuk usia lanjut, tetapi yang dari Amerika atau Inggris bisa digunakan untuk usia lanjut.

Dirinya juga meluruskan bahwa efek samping dari vaksinasi sampai sejauh ini bersifat ringan, dan belum ada yang menunjukkan gejala berat. “Vaksinasi di Inggris dan Amerika sudah dilakukan pada ratusan ribu orang, efek samping ada dua macam, pertama di tempat penyuntikan terjadi kemerahan. Kedua adalah suhu tubuh sedikit naik atau pusing, jarang sekali terjadi alergi, tetapi apabila terjadi alergi obat-obatan atau makanan maka harus melapor terlebih dahulu sebelum mendapatkan vaksinasi.

Kita juga patut bersyukur bahwa pemerintah sudah berusaha keras untuk mengadakan vaksinasi bagi masyarakat sehingga masyarakat bisa mengurangi risiko tertular Covid-19 ini.

Perlu diketahui bahwa Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia telah bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mengadakan vaksin. Indonesia satu dari sedikit negara yang telah mengamankan supply vaksin untuk keperluan dalam negeri.

Kepala BPOM Penny G Lukito sendiri menegaskan bahwa pihaknya sangat mengutamakan jaminan keselamatan dan kehati-hatian dalam pengadaan vaksin Covid-19, mulai dari mutu hingga efikasi vaksin.

Pemerintah telah menjamin keamanan dan efikasi vaksin, apalagi Presiden Jokowi telah menyatakan bahwa negara menjamin bahwa vaksin akan diberikan secara gratis kepada masyarakat.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh : Rebecca Marian )*

Dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua disorot oleh dunia internasional. Pemerintah berusaha menjelaskan, bahwa yang dituduh sebagai kasus HAM adalah kasus separatisme. Sehingga ketika pelaku ditangkap, upaya tersebut menjadi hal yang lumrah karena pelaku memang bersalah akibat melanggar kedaulatan negara.

Papua adalah wilayah di Indonesia yang relatif sering disorot, karena kaum separatis yang ingin mendirikan negara sendiri. Padahal di era pemerintahan Presiden Jokowi, ada pemercepatan pembangunan yang begitu pesat. Modernitas Papua dinilai setara dengan di wilayah lain di Indonesia Barat.

Kemajuan ini yang jarang disorot oleh media asing. Sayangnya, di forum internasional, yang diviralkan adalah kasus pelanggaran HAM. Seluruh masyarakat Indonesia geram ketika ada orang asing yang menuduh bahwa pemerintah merampas hak warga sipil Papua untuk mengemukakan pendapat di depan umum. Karena mereka melihat masalah hanya dari 1 sisi.

Tuduhan paling santer dilontarkan oleh perwakilan Vanuatu, yang menuduh pemerintah berbuat zalim. Penyebabnya adalah banyak pendemo yang ditangkap oleh aparat. Padahal polisi tidak main hakim sendiri, karena orang-orang itu mendukung Papua merdeka dan mengibarkan bendera bintang kejora. Sehingga mereka dianggap melakukan makar.

Media asing perlu meneliti bahwa para aktivis dicokok bukan karena pembungkaman hak asasi atau kasus rasisme. Namun penangkapan ini karena mereka membawa bendera OPM, sehingga terbukti pro kaum separatis. Apakah aparat membiarkan warganya tak setia pada negara dan mempengaruhi orang lain untuk melakukannya? Jawabannya tentu bukan.

Kasus pelanggaran hak asasi di Bumi Cendrawasih hanyalah tuduhan dari mereka yang tidak memahami duduk perkaranya. Mantan Menko Polhukam Jenderal (Purn) Wiranto menjelaskan bahwa dari 12 kasus pelanggaran HAM di Papua, setelah diusut lebih lanjut, ternyata bercampur dengan kasus kriminal.
Jika urusannya adalah kriminal, maka tidak bisa dianggap pelanggaran HAM. Mana mungkin negara akan membela maling? Bisa-bisa penjara kosong melompong.
Pihak asing jangan seenaknya menuduh banyak pelanggaran hak asasi di Papua, karena mereka hanya membaca berita dan tidak turun langsung ke Bumi Cendrawasih untuk melakukan konfirmasi.

Wiranto melanjutkan, pengusutan kasus pelanggaran HAM seringkali gagal karena tidak ada koordinasi antara keluarga korban dengan aparat. Karena rata-rata mereka tak mau jika jenazah diautopsi. Sehingga tidak ada kejelasan apakah ini murni pelanggaran hak asasi atau kasus kriminal.

Masyarakat Papua juga heran ketika ada pihak lain yang marah-marah dan menuduh pemerintah melanggar hak asasi. Karena faktanya, berita yang sampai ke dunia internasional kadang hanya berdasarkan kabar angin. Misalnya ketika ada pemuka agama yang tertembak, yang dituduh adalah aparat. Padahal kelompok kriminal bersenjata juga memegang pistol, dan merekalah yang memfitnah.

Tuduhan pelanggaran HAM di Bumi Cendrawasih juga dilontarkan oleh pihak yang mendukung Papua merdeka. Untuk apa mereka mencampuri urusan internal negara lain? Karena faktanya, Indonesia tidak menjajah rakyat di Bumi Cendrawasih. Melainkan, mereka yang dengan rela masuk jadi WNI berdasarkan hasil pepera (penentuan pendapat rakyat).

Banyak pihak yang menggoyang kasus ini karena di Papua ada tambang tembaga dan emas, sehingga menjadi incaran. Pelanggaran HAM hanya kedok agar Republik Federal Papua Barat didirikan. Jangan sampai ada presiden boneka di sana yang dikendalikan oleh oknum tak bertanggungjawab, yang ingin mengeruk kekayaan alam di Bumi Cendrawasih.

Masyarakat diminta untuk tidak panik ketika ada tuduhan pelanggaran HAM di Papua. Karena pemerintah selalu bersikap fair dan mengusut tiap kasus sampai tuntas. Faktanya, yang disebut pelanggaran HAM sebenarnya adalah kriminalitas atau kasus separatisme. Sehingga wajar jika pelakunya dimasukkan ke dalam bui.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Oleh : Firza Ahmad )*

Pembubaran FPI membuat mereka emosi dan menuduh pemerintah anti islam. Namun serangan ini ditangkis oleh ketua PBNU Marsudi Syuhud. Menurutnya, FPI dibubarkan karena menentang Pancasila. Masyarakat juga senang ketika pemerintah bertindak tegas, karena Ormas ini selalu membuat onar dan merusak perdamaian di Indonesia.

Ketika FPI dibubarkan, maka mereka mengeluarkan manuver baru agar mendapat simpati masyarakat. Ormas tersebut menyemburkan isu bahwa pemerintah saat ini sudah anti islam, karena tidak memberi izin kepada organisasi yang bernafaskan islam. Namun masyarakat tidak mudah percaya dengan ocehan para petinggi FPI, karena mereka memang selalu playing victim.

Ketua PBNU Marsudi Syuhud menerangkan bahwa ketika FPI dibubarkan, maka bukan berarti otomatis pemerintah anti islam. Karena faktanya, ada 80-an Ormas lain yang juga berbasis islam, namun tetap baik-baik saja. Bahkan ada organisasi yang lebih dulu lahir daripada FPI, tapi tak dibubarkan oleh pemerintah.

Tuduhan FPI tentang pemerintah yang anti islam sebenarnya sudah diprediksi, karena mereka selalu mengangkat isu SARA. Tujuannya agar mengambil hati masyarakat. Namun mereka tak mau terbujuk oleh FPI, karena sudah paham akal bulus Ormas tersebut, dan memang selalu menjelek-jelekkan pemerintah.

Bagi FPI, siapapun presidennya, dianggap kurang cocok, karena mereka memaksakan kehendak untuk membuat negara khilafiyah. Padahal tidak sesuai dengan ideologi Indonesia dan melanggar pan casila. Mereka tidak mau menghormati umat dengan keyakinan lain, dan tidak setuju dengan pluralisme.

Marsudi menambahkan, FPI dibubarkan karena tidak punya kedudukan hukum. Dalam artian, Ormas ini memang tidak punya izin sejak tahun 2019, karena legalitasnya tak diperpanjang oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Polhukam. Sehingga otomatis dianggap bubar, dan ketika mengadakan acara maka bisa dicap sebagai Ormas ilegal.

Pembubaran FPI dilakukan pemerintah setelah keluarnya SKB Kementrian dan Lembaga, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanggal 30 desember 2020. Surat itu ditandatangani oleh Menko Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Mendagri Tito Karnavian, Menkominfo Johnny G Plate, Kapolri Jenderal Idham Aziz, Jaksa Agung ST Burhanudin, dan Ketua BNPT Boy Rafli Amar.

FPI tak boleh marah karena dibubarkan, karena Ormas tanpa izin tentu wajib ditertibkan. Tujuannya agar keamanan masyarakat makin kondusif. Oleh karena itu, jika ada rapat atau kegiatan apapun yang mengusung nama FPI, akan segera dibubarkan oleh aparat. Bahkan logonya pun tak boleh ditampakkan di spanduk, baliho, dan baju.

Masyarakat justru merasa senang ketika FPI bubar, karena mereka selalu berbuat onar. Ormas ini terkenal akan kebiasaan buruknya dalam melakukan sweeping tanpa izin, ketika jelang hari raya. Anggota FPI juga selalu sidak dari warung ke warung saat bulan Ramadhan, padahal bisa jadi yang makan di sana tidak berpuasa karena sedang haid.

Padahal yang berhak untuk melakukan sweeping seperti adalah aparat. Tindakan mereka yang congkak dan melakukan premanisme, tentu membuat masyarakat menghindar. Untuk apa sweeping dilakukan jika hanya berakhir pada kericuhan? Namun ketika ditegur, mereka malah marah karena merasa sedang membela kebenaran. Padahal yang terjadi adalah sebaliknya, karena mereka melanggar hak orang lain.

Bukankah seharusnya sebagai organisasi yang baik, mereka melakukan hal lain di bulan Ramadhan? Misalnya membagikan zakat fitrah dan sedekah, memberi takjil dan hdangan buka puasa gratis, dan kegiatan sosial lainnya. Namun karena mereka ngotot untuk sweeping, masyarakat makin antipati terhadap Ormas tersebut.

Pembubaran FPI sudah ada dasar hukumnya karena ada SKB Menteri dan Lembaga. Mereka tak bisa mengelak saat ditertibkan. Jika ada tuduhan bahwa pemerintah anti islam, maka sangat salah, karena buktinya Ormas lain yang islami tidak dibubarkan. Mayarakat tidak akan termakan oleh hasutan seperti ini.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Dena Aulia )*

Banyaknya pengangguran adalah masalah besar di Indonesia. Pemerintah berusaha mengatasinya dengan UU Cipta Kerja, karena ada klaster investasi dan kemudahan berusaha. Sehingga akan banyak pabrik yang dibangun, baik oleh pengusaha lokal maupun investor asing. Masyarakat akan bekerja di sana dan jumlah pengangguran berkurang.

Pandemi covid-19 membuat jumlah pengangguran makin bertambah. Banyak yang kehilangan pekerjaan karena perusahaan tempatnya bernaung malah merugi, akibat daya beli masyarakat yang menurun. Padahal sebelum masa pandemi, sudah banyak penganggur yang kesulitan mencari kerja.

Untuk mengurangi jumlah pengangguran, maka solusinya adalah UU Cipta Kerja. UU ini bukan sekadar kata-kata di atas kertas, namun ia akan diterapkan (beserta aturan turunannya), agar kehidupan masyarakat membaik. Karena di UU ini ada klaster UMKM, kemudahan berusaha, dan klaster investasi, yang membuat efek domino positif pada calon pekerja.

Rahmat Soekarno, Ketua Perlindungan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, menjelaskan bahwa UU Cipta Kerja adalah produk hukum yang membuka peluang kerja kepada masyarakat sehingga harus didukung semua kalangan. Termasuk para praktisi hukum.

UU Cipta Kerja akan mengurangi pengangguran dengan cara seperti ini: keberadaan klaster investasi akan menarik minat penanam modal asing. Mereka mendapat jaminan kemudahan berbisnis di Indonesia, lalu berinvestasi dengan membangun industri padat karya.
Ketika pabrik ini diresmikan, maka akan menyerap tenaga kerja, karena mereka butuh karyawan baru.
Efek domino positif dari UU Cipta Kerja masih berlanjut, karena masyarakat di sekitar kawasan industri juga akan mendapat untung. Mereka bisa membuka warung karena para karyawan butuh makan siang, ada pula yang berbisnis penitipan sepeda motor, usaha laundry, dan lain-lain. Sehingga masyarakat di sana tak lagi menganggur, melainkan berbisnis, karena sudah punya target market yang tepat.

Masuknya penanam modal asing bukan berarti 100% memakai tenaga kerja asing. Ini adalah isu yang ditiup oleh para oknum. Faktanya, TKA yang masuk, berdasarkan UU Cipta Kerja, hanya bertugas sebagai pengawas atau tenaga kerja profesional. Sedangkan untuk pegawai biasa, diisi oleh para WNI.

Rahmat melanjutkan, UU Cipta Kerja akan memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia. Karena pemerintah akan fokus pada perbaikan ekonomi nasional, pada semester pertama 2021. Dalam artian, ketika kondisi finansial negara membaik, bahkan tumbuh lebih dari 5% per triwulan, akan menjauhkan Indonesia dari status resesi.

Resesi dan krisis ekonomi adalah momok yang menghantui hampir setiap negara yang terkena dampak pandemi covid-19. Kita tentu tak mau bernostalgia pahit seperti tahun 1998, ketika harga sembako naik drastis, barang-barang susah ditemukan di pasaran, dan pengangguran meningkat tajam. Oleh karena itu, semua orang wajib mendukung implementasi UU Cipta Kerja.

Setelah terhindar dari resesi, maka fokus pemerintah adalah mengurangi pengangguran, karena masyarakat butuh pekerjaan untuk bertahan hidup. Ketika mereka punya gaji bulanan, maka daya beli akan naik. Efeknya, roda ekonomi berputar kembali, dan kita akan bebas dari status krisis finansial.

Oleh karena itu, penerapan UU Cipta Kerja wajib didukung penuh oleh masyarakat. Jangan ada yang percaya hoax tentang UU ini, yang katanya pemerintah kapitalis, tidak mendengarkan suara rakyat, dll. Karena faktanya, justru UUU Cipta Kerja dibuat demi kesejahteraan masyarakat.

UU Cipta Kerja akan menciptakan banyak lapangan kerja baru dan mengurangi jumlah pengangguran, karena investor yang masuk akan membangun pabrik baru. Mereka butuh karyawan, dan slotnya akan diisi oleh para WNI, bukan TKA. Kita wajib mendukung implementasi UU Cipta Kerja, agar kehidupan masyarakat makin membaik.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Media