Pemerintah Indonesia berusaha mendorong percepatan program pemekaran di wilayah Papua. Hal itu dilakukan untuk mempercepat peningkatan ekonomi serta perkembangan ekonomi di wilayah Papua. Pemerintah berencana akan memekarkan wilayah, sehingga total ada 5 provinsi di Bumi Cendrawasih. Upaya pemekaran wilayah tersebut merupakan amanat dari UU nomor 2 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Papua.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dari Papua Barat, Filep Wamafma, mengatakan pemekaran wilayah Papua tidak akan berdampak buruk bagi masyarakat Papua. Apalagi sampai menimbulkan wacana disintegarasi.

“Jangan pernah takut akan isu pemekaran. Keliru kalau menilai pemekaran menjadi sebuah opsi dalam mencegah disintegrasi. Papua itu sudah final NKRI,” kata Filep Wamafma. Bicara soal dampak positif pemekaran Papua, Filep menegaskan hal itu otomatis akan terjadi jika pemekaran memperhatikan kebutuhan masyarakat.

Tokoh Papua, Willem Frans Ansanay, mengatakan dirinya mendukung upaya Pemerintah pusat terkait wacana pemekaran wilayah Papua. Sebab hal itu berdampak sangat positif bagi masyarakat, terutama perihal pembangunan sarana dan pelayanan kesehatan.

“Dilakukan atau penegasan pasal 76 tentang pemekaran daerah Papua. Dengan adanya pemekaran ini diharapkan pelayanan kesehatan bisa lebih cepat, tepat dan mudah dirasakan masyarakat,” tegas Willem.

Sementara itu, Anggota Panitia Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya versi Otsus, Kornelis Way, mengatakan mendukung kebijakan pemekaran wilayah Papua. Dirinya melihat bahwa langkah itu dapat mempercepat laju pembangunan serta mendekatkan pelayanan publik.

Namun ditengah ketegasan itu, Kornelis mengungkapkan masih ada penolakan terhadap langkah pemekaran ini. Umumnya karena minimnya informasi terkait pemanfaatan pemekaran wilayah ini.

Oleh : Abner Wanggai )*

Papua akan dimekarkan lagi jadi 5 provinsi. Masyarakat tak usah takut, karena pemekaran wilayah ini tidak akan berdampak negatif bagi mereka. Justru dengan adanya provinsi baru, akan mempercepat perkembangan ekonomi dan pembangunan di Bumi Cendrawasih.

Saat ini ada 2 provinsi di Papua, yakni Papua dan Papua Barat. Namun pemerintah berencana akan memekarkan wilayah, sehingga total ada 5 provinsi di Bumi Cendrawasih. Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, pemekaran wilayah tersebut merupakan amanat dari UU nomor 2 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Papua.

Ada beragam  reaksi masyarakat dalam menanggapi pemekaran wilayah ini. Umumnya mereka yang kaget, karena belum pernah mengalami perubahan provinsi karena status wilayahnya berubah. Namun masyarakat tetap menanggapinya dengan positif, karena pemekaran wilayah akan berdampak baik bagi mereka. 

Filep Wamafma, anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Papua Barat, menyatakan bahwa masyarakat tak usah takut akan pemekaran wilayah. Karena tidak akan berdampak buruk bagi warga sipil. Pemekaran ini juga bukan opsi dalam mencegah disintegrasi. Karena Papua sudah fix bagian dari Indonesia.

Justru ketika wilayah Papua dimekarkan, kesejahteraan masyarakat akan membaik. Karena tujuan dari pemekaran adalah memperhatikan masyarakat. Ketika ada 5 provinsi maka ada 5 gubernur, sehingga mereka lebih dekat kepada rakyatnya. Wilayahnya memang menyempit, tetapi justru positif, karena sang pejabat bisa fokus memenuhi kebutuhan masyarakat.

Filep melanjutkan, tujuan lain dari pemekaran wilayah adalah tidak adanya diskriminasi bagi warga sipil Papua. Masalah diskriminasi memang jadi polemik, karena ada sebagian kalangan yang memprotes, mengapa malah pendatang yang mendapatkan keuntungan. Nantinya, setelah ada pemekaran, maka gubernur punya kebijakan agar warga sipil juga mendapat pekerjaan yang layak.

Dalam otonomi khusus juga ada pasal yang mencegah diskriminasi, karena gubernur, walikota, dan pejabat lain harus dari warga asli Papua. Tujuannya agar mereka memahami apa saja kebutuhan masyarakat, karena sudah punya basic budaya dan kebiasaan yang sama. Gubernur Papua Lukas Enembe juga dipuji sebagai pemimpin teladan.

Selain itu, pemekaran wilayah juga akan membuat masyarakat diuntungkan. Karena wilayah Papua sangat luas, sehingga ketika hanya ada 2 provinsi, akan sulit menjangkau ibukotanya bagi warga yang tinggal di pelosok. Namun jika ada 5 provinsi, jarak ke kantor gubernur akan lebih dekat. Sehingga otomatis perkantoran yang lain juga dekat, dan mereka mudah mengurus perizinan.

Dengan adanya pemekaran dan otonomi daerah, maka gubernur baru bisa melihat apa saja potensi yang ada dalam provinsi tersebut. Ia bisa mengolahnya dan membuat proyek baru agar keadaan ekonomi masyarakat membaik. Warga sipil tak hanya bertani secara tradisional, tapi juga diajak untuk membuat produk yang bisa menembus pasar ekspor.

Masyarakat jangan sampai termakan isu yang diembuskan oleh oknum, yang tidak suka akan pemekaran wilayah. Hal ini bukanlah bagi-bagi kekuasaan dan menyuburkan KKN. Justru ketika ada pemekaran, maka pengawasan ke pejabat lokal akan lebih mudah. Sehingga menyulitkan terjadinya korupsi oleh oknum.

Pemerintah pusat sudah merencanakan pemekaran dengan matang, dan membentuk kaukus bernama For Papua. Sehingga mereka menjadi penghubung antara suara warga sipil dengan pemerintah. Nantinya, tidak akan ada permasalahan karena kesalahpahaman antara masyarakat dengan pusat.

Pemekaran wilayah di Papua akan membuat kehidupan masyarakat membaik, karena gubernur yang baru akan lebih memperhatikan kebutuhan warga sipil. Selain itu, otonom daerah akan memaksimalkan potensi wilayah tersebut, sehingga kondisi perekonomian di sana makin maju. Mari kita sambut pemekaran wilayah di Papua dengan optimis.)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Amsori )*

Salah satu organisasi Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) sempat membuat pernyataan yang kontroversial, karena seakan-akan mencela pembubaran FPI. Namun mereka menangkisnya, karena tidak mendukung ormas tersebut, bahkan mengecam kekerasan berlatar belakang agama yang umumnya dilakukan FPI.

Pembubaran FPI membawa berbagai reaksi ke masyarakat. Ada pihak yang bahagia karena tak lagi waswas karena ancaman sweeping. Namun sayangnya ada pula yang mencela pembubaran ormas tersebut, entah apa penyebabnya. Padahal FPI sudah terbukti sebagai organisasi yang merusak perdamaian di Indonesia.

Para mahasiswa dari BEM UI memberi pernyataan ke publik, terhadap pembubaran organisasi massa yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut mereka, peristwa itu adalah langkah untuk membungkam mulut rakyat dan melanggar hak asasi manusia untuk mengemukakan pendapat di depan umum. Mereka juga menanyakan mengapa ada ormas yang dibubarkan tanpa pengadilan.

Sontak publik menyambungkannya dengan pembubaran FPI, karena ormas ini baru saja dinyatakan terlarang oleh pemerintah, pada akhir desember 2020. Masyarakat jadi bingung, apakah mereka sudah terpapar radikalisme dan malah pro Rizieq? Namun BEM UI menolak bahwa mereka mendukung FPI dan mengecam pembubaran ormas tersebut.

Menurut Ketua BEM UI Fajar Adi Nugroho, pihaknya tidak pernah menyatakan dukungan terhadap FPI. Pernyataan tentang pembubaran ormas bukan berarti mereka pro FPI dan memaki pemerintah. Namun yang dipermasalahkan adalah proses hukum, ketika ada organisasi yang dibubarkan tanpa adanya proses pengadilan.

Fajar menambahkan, jangan sampai ada pelanggaran hak asasi ketika sebuah ormas dibubarkan sepihak. Masyarakat bisa kehilangan kesempatan untuk bersuara di ruang publik, karena kebebasan mereka dirampas oleh pemerintah. Dalam artian, mereka memikirkan hal buruk dari sebuah peristiwa, dan paranoid ketika ada 1 ormas yang dibubarkan.

Sebenarnya para mahasiswa berjas kuning tidak usah takut ada pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Karena buktinya hanya ada 1 ormas yang dibubarkan tahun 2020. Jika pemerintah melarang masyarakat untuk menyatakan pendapat, maka semua ormas di Indonesia akan dibubarkan tanpa pandang bulu. 

Pemerintah tidak akan melakukan pelanggaran HAM, karena justru organisasi massa tersebut yang melanggar hak asasi yang dibubarkan. Bagaimana bisa sebuah ormas menakut-nakuti umat agama lain saat sweeping tanpa izin aparat? Mereka sudah jelas intoleran dan tidak mengerti arti pluralisme. 

Pembubaran ormas seperti FPI juga sudah sesuai aturan dan tidak melanggar Undang-Undang, karena sudah ada payung hukumnya. Yakni SKB Menteri dan Ketua Lembaga. Selain itu, izin organisasi massa tersebut tidak diperpanjang oleh Mendagri Jenderal (Purn) Tito Karnavian sejak tahun 2019. Sehingga secara de jure mereka tidak ada dan bisa disebut ilegal.

Sebaiknya para anggota BEM UI lebih berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan ke depan banyak orang. Jangan sampai kata-kata yang dilontarkan malah membuat orang lain salah paham, dan menuduh mereka macam-macam. Karena 1 berita seperti itu bisa ‘digoreng’ oleh pembuat hoax, sehingga merugikan, baik ke pihak BEM maupun  UI.

Seharusnya mereka baca berita dan sejarah berdirinya ormas di Indonesia, serta peraturan untuk perizinannya. Sehingga tidak akan membuat blunder seperti ini, yang membuat orang menduga bahwa mereka mendukung FPI. Sebagai mahasiswa, jangan mudah emosi dan menuduh macam-macam kepada pemerintah, karena tidak terbukti ada pelanggaran hak asasi.

BEM UI memang sudah menyatakan bahwa mereka tidak mendukung FPI, namun hanya mengkritik tentang proses pembubaran ormas tanpa peradilan. Masyarakat sungguh kecewa karena mereka kurang berhati-hati dalam menyampaikan pendapat, karena pernyataannya membuat banyak orang salah paham. Seharusnya mereka lebih menahan diri.)* Penulis adalah warganet tinggal di Semarang