Oleh : Namira Purbananda )*

Setiap tahun jumlah penduduk di dunia akan terus bertambah. Kenaikan jumlah penduduk yang tidak terkendali biasanya akan terjadi di negara-negara berkembang, Indonesia adalah salah satunya. Penambahan penduduk ini juga sangat erat kaitannya dengan bonus demografi.

Bonus demografi merupakan suatu keadaan dimana penduduk suatu negara yang masuk ke dalam usia produktif jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif. Usia produktif jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif. Usia produktif yang dimaksud adalah berkisar antara 15 hingga 64 tahun.

Perlu diketahui, bonus demografi dianggap hanya terjadi satu kali di setiap negara, sehingga sudah sepantasnya peristiwa ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Banyak negara yang telah berhasil dan terbukti memanfaatkan bonus demografi dengan maksimal seperti Malaysia, Korea Selatan dan masih banyak lagi. Salah satu manfaat yang diberikan oleh bonus demografi adalah, bisa mengubah tingkat perekonomian di sebuah negara dari negara berkembang menjadi negara maju.

Hal tersebut bukanlah sesuatu yang tidak mungkin terjadi di Indonesia. Mengingat, bahwa saat ini jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk usia tidak produktif.

Jika bonus demografi tidak dibersiapkan dengan baik, tentu saja hal ini bisa menjadi bahaya bagi sebuah negara. Khususnya dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang nantinya akan menentukan tingkat keberhasilan engara dalam memanfaatkan peluang bonus demografi ini. Jika tidak memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, maka sudah dapat dipastikan saat memasuki bonus demografi jumlah pengangguran akan semakin meningkat dan tidak dapat terkendali.

Jumlah pengangguran yang meningkat akan menjadi awal yang buruk bagi negara yang tidak mampu memanfaatkan bonus demografi. Sebab, dari hal itu bisa berdampak ke berbagai aspek kehidupan.

Tentu terdapat beberapa syarat untuk mencapai keuntungan di dalam bonus demografi, yaitu bisa dimulai dengan melakukan peningkatan pelayanan kesehatan, kualitas dan kuantitas pendidikan, hal tersebut tentu harus didukung dengan adanya kebijakan yang mendukung terwujudnya fleksibilitas tenaga kerja.

Salah satu kebijakan yang sudah dirumuskan oleh pemerintah adalah terbitnya UU Cipta Kerja. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI menyebutkan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja akan menjadi kunci untuk menyerap bonus demografi melalui penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya.

Ketua Umum Badang Pengurus Pusat atau BPP HIPMI Mardani H Maming dalam keterangan tertulisnya menuturkan, kita tidak bisa menampik bahwa pada tahun 2035, Indonesia akan menuju pada puncak bonus demografi. Dimana pada tahun tersebut, 70 persen penduduk Indonesia atau sekitar 148,5 juta merupakan pemuda usia produktif yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian bangsa.

Menurut Mardani, UU Cipta Kerja merupakan komitmen dan kebijakan pemerintah yang harus didukung dan diimplementasikan dengan baik. Sebab, selain memperbaiki iklim investasi, regulasi ini juga memberikan dukungan untuk memajukan usaha mikro, kecil dan menengah dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Pada puncak bonus demografi di Indonesia, sektor swasta akan memiliki peran vital menyerap tenaga kerja lokal yang jumlahnya mencapai ratusan juta orang. Dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup maka mereka akan menjadi mesin pertumbuhan. Mereka akan mampu menggerakkan perekonomian melalui konsumsi rumah tangga.

Mardani mengatakan bonus demografi seperti layaknya pedang bermata dua. Jika tidak dipersiapkan lapangan pekerjaan, justru akan berdampak buruk di masa depan.

Salah satu upayanya, adalah melalui penerapan UU Cipta Kerja untuk menyiapkan lapangan kerja secara lebih luas jelang bonus demografi pada 2035. Kalau tidak mampu mengelola perizinan berusaha mulai dari sekarang, bonus demografi justru akan menjadi masalah. Akibatnya tentu akan menjadi beban ekonomi dan berdampak sosial juga politik.

Saat ini, negara membutuhkan investasi sektor swasta yang cukup besar untuk menciptakan lapangan kerja. Bila investasi tidak masuk ke Indonesia, bayang-bayang pengangguran dari angkatan kerja terdidik ada di depan mata.

Adanya bonus demografi tentu harus dimanfaatkan dan dipersiapkan, salah satunya dalah dengan menerapkan UU Cipta Kerja yang memangkas berbelit-belitnya birokrasi, sehingga proses pendirian usaha menjadi lebih cepat, dan jumlah pengangguran dapat berkurang.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Yogyakarta

Oleh : Timotius Gobay )*

Daerah Jawa dan Bali akan kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Berkala Besar (PSBB). Masyarakat diminta untuk rela menjalaninya, karena hal ini sangat efektif dalam menekan laju penularan corona. Karena mobilitas banyak orang dibatasi, sehingga terjadi physical distancing dan otomatis mengurangi penyebaran virus covid-19.

Awal tahun 2021, pemerintah memberlakukan PSBB lagi di Pulau Jawa dan Bali, mulai 11 januari. Menko Perekonomian sekaligus ketua Komite Penanganan Covid-19, Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pembatasan ini dilakukan selama 2 minggu. Gunanya agar mencegah penularan virus corona, dan semoga setelah PSBB pandemi bisa lekas berakhir.

Masyarakat yang kena PSBB diharap bekerja sama dengan pemerintah dan tim satgas covid. Mereka dibatasi saat bepergian ke luar rumah, dan wajb pakai masker. Sementara anak-anak tetap belajar di rumah, dan orang tuanya boleh work from home meski hanya 75% dari jatah masuk kerja.

Sementara itu, pusat perbelanjaan maksimal buka pukul 7 malam. Jam buka ini juga berlaku pada pula tempat keramaian lainnya seperti restoran atau cafe. Mereka juga hanya boleh menampung 25% pengunjung. Juga harus memenuhi protokol kesehatan seperti semua pengunjung dan karyawan pakai masker, menjaga jarak, dan disediakan tempat cuci tangan.

PSBB yang dilakukan lagi, khusus di 2 pulau ini, tidak usah membuat masyarakat kecewa. Karena tujuan dari pembatasan adalah menekan penularan corona. Dari data tim satgas Covid-19 per 6 januari 2021, ada lebih dari 10.000 pasien covid yang baru. Angka ini tentu mengerikan, dan PSBB adalah cara untuk mengendalikan naiknya angka infeksi virus covid-19.

Naiknya jumlah pasien corona sebenarnya sudah diprediksi oleh para ahli epidemi. Karena pada desember lalu, ada libur panjang akhir tahun. Meki durasinya dipersingkat oleh pemerintah, namun tetap saja ada yang bandel dan traveling ke luar kota. Bahkan mereka rela melakukan tes swab ketika akan mengunjungi Pulau Dewata, padahal termasuk mahal.

Kenakalan sebagian masyarakat ini membuat para tenaga medis pusing. Karena Rumah Sakit yang menangani corona selalu penuh oleh pasien. Bahkan di salah satu RS besar di kota Malang, ruang lobby jadi kamar pasien sementara, saking membludaknya orang yang terangkit oleh virus covid-19.

PSBB diharap bisa menekan jumlah pasien hingga 20%. Karena menurut Ketua Tim Satgas Covid Doni Monardo, saat mobilitas masyarakat dibatasi pada september 2020 lalu, terjadi penurunan jumlah pasien hingga seperlimanya. Pembatasan di Bali dilakukan, karena di Denpasar dan Badung tetap jadi daerah zona merah.

Sementara di DKI Jakarta, juga masih berstatus zona merah. Bahkan Gubernurnya, Anies Baswedan, juga terjangkit corona. Ia harus melakukan isolasi mandiri selama sebulan, dan bekerja memimpin ibukota secara online. Jika masyarakat Jakarta taat aturan, maka bisa berkaca dari sakitnya sang gubernur ini, karena saat dilanda virus tentu rasanya sangat tidak enak.

Bayangkan jika Anda ngotot keluar saat jam malam dan melanggar PSBB. Selain beresiko ditangkap oleh Satpol PP dan harus bayar denda, maka juga bisa berpotensi kena corona. Karena virus ini bisa menyebar lewat udara yang kotor dan pengap. Jika sudah sakit maka penciuman hilang, napas sesak, tubuh lemas, dan tidak mampu berpikir jernih (delirium). Maukah Anda seperti ini?

Jangan marah ketika ada PSBB di Jawa dan Bali, karena hal ini sebagai bukti, bahwa pemerintah sangat sayang pada rakyatnya. Mobilitas dibatasi dan ada jam malam, demi alasan yang logis, agar tidak ada penularan corona yang membludak. Kita tentu ingin pandemi segera berakhir dan hidup normal lagi, sehingga wajib menaati program PSBB ini.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal Gorontalo

Oleh : Deka Prawira )*

Pemerintah terus mengusut pengumpulan massa dan hasutan yang dilakukan Rizieq Shihab di masa pandemi Covid-19. Tindakan tersebut dianggap proporsional dan sesuai aturan hukum yang berlaku.
Pernikahan anak dari pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab berujung pidana. Polisi memutuskan untuk menahan habib Rizieq pada 13 Desember lalu. Penahanan ini-pun membuat kelompoknya geram.

Rizieq Langsung mengajukan praperadilan untuk menguji penetapan tersangka dan penahanannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara itu, Tim kuasa hukum Polda Metro Jaya selaku termohon I dalam gugatan praperadilan yang diajukan oleh Habib Rizieq Shihab menegaskan penyidikan dan penetapan tersangka terhadap pimpinan ormas FPI itu sah. Penyidik melakukan proses penegakan hukum sesuai aturan yang berlaku.

Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengky menuturkan, bahwa pihaknya sudah sesuai dengan aturan yang dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel.

Pada sidang jawaban termohon atas materi gugatan Habib Rizieq sebagai pemohon terungkap bahwa Polda Metro Jaya selaku termohon I telah melakukan pemeriksaan terhadap Rizieq sebagai saksi lalu sebagai tersangka. Polisi juga telah meminta keterangan saksi-saksi serta ahli dan gelar perkara.

Dari semua tahapan tersebut penyidik merekomendasikan Habib Rizieq sebagai tersangka dalam Pasal 160 KUHP dan Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan/atau Pasal 216 KUHP.

Surat keputusan sebagai tersangka juga telah dikirimkan oleh Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, pelapor dan juga pemohon. Tim kuasa hukum Polda Metro juga menyebutkan bahwa pada 12 Desember 2020 lalu, termohon 1 telah melakukan penangkapan terhadap diri pemohon, dengan melengkapi surat perintah penangkapan dan berita acara penangkapan.

Namun, pemohon menolak menandatangani tanda terima surat perintah penangkapan, dan tanda terima berita acara penangkapan tersebut. Selanjutnya termohon I atau penyidik Polda Metro Jaya juga menerbitkan berita acara penolakan penandatanganan surat perintah penangkapan dan berita acara penangkapan.

Namun, pemohon tetap tidak bersedia menandatanganinya sehingga termohon I menerbitkan berita acara penolakan tanda tangan terhadap berita acara penolakan tanda tangan surat perintah penangkapan, dan berita acara penangkapan.

Saat dikonfirmasi kepada kuasa hukum pemohon mengenai Rizieq menolak menandatangani surat penangakapan tersebut, kuasa hukum Rizieq Alamsyah mengakui bahwa kliennya tidak mau menandatangani surat tersebut, karena kliennya merasa tidak bersalah.

Pada kesempatan berbeda, Arteria Dahlan selaku politikus PDIP menyatakan bahwa pimpinan FPI Rizieq Shihab tidak boleh memposisikan diri di atas negara atau kekuasaan negara.

Ia meminta agar Rizieq menghormati seluruh proses hukum yang berjalan dengan bersikap kooperatif. Sebagai warga negara yang baik, sebaiknya kita hormati saja proses penegakkan hukum yang sedang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. MRS sebaiknya menghormati jalannya proses penegakkan hukum, kooperatif dan menghadiri setiap panggilan kepolisian, tutur Arteria.

Ia juga berpendapat bahwa langkah polisi menetapkan Rizieq sebagai tersangka dalam kasus kerumunan di Petamburan dan Tebet, Jakarta, sebagai hal yang wajar. Dirinya meyakini bahwa giat penegakan hukum mereka profesional dan humanis. Penetapan tersangka dan perintah penangkapan ini tentu tidak tiba-tiba, akan tetapi melalui proses criminal justice system yang proper.

Berangkat daru itu, ia meminta agar seluruh elemen masyarakat, dapat bersabar, menahan diri. Serta memberikan ruang dan dukungan bagi Polri untuk bekerja dengan baik. Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menegaskan polisi akan menangkap Rizieq Shihab bersama lima orang lainnya, yakni Haris, Ali, Maman, Sobri dan Habib Idrus yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kerumunan di Petamburan dan Tebet.

Dalam kasus ini, kepolisian juga telah melakukan pencekalan terhadap para tersangka, termasu Rizieq untuk 20 hari ke depan. Surat tersebut telah dikirimkan ke pihak Ditjen Imigrasi Kemenkumham. Sementara itu, lembaga The Centre for Indonesian Crisis Strategic Resolution (CICSR) mendukung penuh penegakkan hukum terhadap Rizieq Shihab.

Muhammad Makmun Rasyid selaku Direktur CICSR menyatakan dukungan tersebut, menyikapi insiden penembakan di Tol Jakarta-Cikampek yang mengakibatkan enam pengikut Rizieq Shihab tewas.

Pihaknya juga percaya bahwa lembaga keamanan negara akan bertindak sesuai dengan standar operasional prosedur dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Rizieq Shihab selaku tokoh masyarakat tentu saja harus menjadi teladan bagi para pengikutnya, proses hukum kepadanya harus tetap berjalan sesuai konstitusi.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Tangerang

Oleh : Firza Ahmad )*

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kembali beraksi dengan membakar satu unit pesawat komersil milik PT MAF di Intan Jaya, Papua. Hal tersebut telah dibenarkan oleh Kapen Kogabwilhan III, Kolonel Czi IGN Suriastawa melalui pesan singkat.

Menurutnya, Pesawat PK MAK milik MAF dijadwalkan terbang menuju Intan Jaya pada pukul 06.00 WIT. Pesawat tersebut sempat terbang selama beberapa menit, namun karena kondisi cuaca buruk, pesawat tersebut harus kembali ke Nabire.

Suriaswata menyebut, setelah cuaca membaik pesawat kembali diagendakan terbang ke Intan Jaya pada pukul 09.40 WIT. Namun, saat itu terjadi penumpukan penumpang yang akhirnya saling berebut kursi, disitulah KKB melakukan provokasi sampai akhirnya mereka membakar pesawat.

Ia menilai, kejadian tersebut sebagai tindak lanjut atas pernyataan yang pernah di keluarkan KKB dengan mengancam setiap penerbangan sipil yang ada di wilayah Papua maupun Papua Barat.

Aksi brutal tersebut dimulai dengan adanya penembakan terhadap beberapa pesawat sipil termasuk beberapa hari yang lalu dilakukan penembakan terhadap pesawat helikopter PT Freeport Indonesia dan saat ini dilakukan pembakaran pesawat MAF.

Dirinya juga memberikan himbauan agar masyarakat jangan mudah terprovokasi oleh keberingasan KKB, tetap tenang dan bantu pemerintah untuk membangun Papua dan Papua Barat agar dapat maju dan sejahtera.

Pada kesempatan berbeda, Kabid Humas Polda Papua, Kombes AM Kamal mengatakan, pembakaran pesawat tersebut diduga dilakukan oleh KKB. Dalam kejadian tersebut, pilot Alex Luferheck yang merupakan warga negara Amerika Serikat selamat dari insiden setelah diselamatkan para pendeta.

Pilot telah melaporkan bahwa pesawat tersebut mendarat di Bandara Pagamba dengan baik pukul 09.30 WIT. Selanjutnya salah seorang yang diduga merupakan anggota dari KKB meminta pilot untuk turun, kedatangan orang yang diduga KKB tersebut tampak membawa senjata dan mengeluarkan tembakan ke udara sembari menyuruh pilot untuk merunduk.

Kala itu, Pilot diamankan oleh para pendeta dan masyarakat ke Kampung Tekai perbatasan antara kampung Bugalaga dan Kampung Pagamba Distrik Mblandoga, Kabupaten Intan Jaya. Kemudian pesawat tersebut dibakar oleh KKB secara brutal.

Pembakaran pesawat MAF tersebut, akhirnya terdeteksi Badan SAR Nasional (Basarnas) yang selanjutnya meminta yayasan MAF untuk mengecek pesawat. Kamal menyebutkan, pembakaran pesawat MAF itu terdeteksi oleh BASARNAS. BASARNAS pun meminta Yayasan MAF di Nabire untuk mengecek kondisi pesawat.

Kini, Alex telah dievakuasi ke Nabire, Kamal menuturkan bahwa kondisi pilot dalam kondisi trauma. Pilot Alex diterbangkan ke Nabire dengan menggunakan heli VIDA. Sementara itu, Pihak KKB telah menyatakan bahwa pihaknya bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

Menurut KKB, pihaknnya sudah pernah mengumumkan akan menargetkan pesawat yang mengangkut TNI dan Polri. Alasannya juga sudah jelas bahwa tahun lalu, manajemen markas pusat Komnas TPNPB-OPM sudah pernah mengumumkan apabila helicopter civilian dan pesawat sipil komersial mengangkut anggota TNI dan Polri maka TPNPB siap tembak.

Pada kesempatan berbeda, Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw menuturkan, kondisi geografis menjadi penghalang untuk petugas yang hendak menjangkau lokasi tersebut. Meski demikian, Polda Papua telah meminta bantuan Satuan Tugas (Satgas) Nemangkawi untuk bergabung dengan personel lain agar dapat menjangkau lokasi tersebut.

Menurutnya, Kapolres Intan Jaya AKBP I Wayan G Antara juga belum bisa melaporkan informasi terkait jarak tempuh menuju lokasi dari pusat kota Kabupaten Intan Jaya. Selain personel dari Polres Intan Jaya, Polres Nabire juga mengerahkan sejumlah anggota untuk mencapai lokasi kejadian terbakarnya pesawat MAF.

Paulus mengatakan, insiden pembakaran pesawat itu telah dilaporkan kepada Kapolri Jenderal Idham Azis. Menurut Paulus, Kapolri telah memerintahkan personel Polda Papua untuk mengejar pelaku pembakaran pesawat tersebut.

Sebelumnya, Pdt. Albert Yoku selaku tokoh Agama telah menghimbau kepada masyarakat di Papua agar menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kerusuhan dan kekacauan di Bumi Cenderawasih.

Dari Insiden ini, jelas menunjukkan bahwa KKB merupakan kelompok yang gemar memicu keributan di tanah Papua, padahal masyarakat Papua sendiri telah menunjukkan komitmennya untuk menjaga agar Papua tetap menjadi wilayah yang damai.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Kepolisian Daerah Papua berhasil menangkap Naftali N Tipagau (NT) yang menjadi buronan kasus pembelian senjata ilegal dan amunisi yang selama ini memasok kelompok separatis di Papua. Hal itu diungkapkan oleh Kapolda Papua, Irjen Paulus Waterpauw kepada wartawan.

Paulus Waterpauw mengatakan bahwa tersangka ditangkap di dekat Kampus Universitas Yapis Jayapura. “Dari hasil penyelidikan tim bahwa NT berada di Kota Jayapura, selanjutnya anggota melakukan penangkapan terhadap NT di Jalan Sam Ratulangi depan Kampus Universitas Yapis Jayapura,” ujar Waterpauw.

Nataniel Tipagau sendiri merupakan Sekretaris Umum KNPB Intan Jaya sekaligus jaringan pencari senjata api dan amunisi untuk KKB Intan Jaya. Pria ini dikenal licin, dua kali lolos dari penyergapan polisi. Selain itu, NT masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 25 November 2020 atau ketika polisi melakukan penangkapan transaksi pembelian amunisi bersama-sama dengan Paulus Tebay di Kabupaten Nabire.

Tersangka NT juga diketahui aktif melakukan propaganda dengan mengangkat isu-isu pelanggaran HAM oleh aparat keamanan di media sosial dalam mendukung upaya penolakan Otsus Jilid II dan pelaksanaan mogok sipil nasional 2021.

Sebelumnya, Kapolda Papua Barat, Irjen Polisi Tornagogo Sihombing, mengatakan Tim Polda Papua Barat mencurigai adanya transaksi penjualan senjata api yang dilakukan jaringan Filipina kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB).

“Jadi jaringan KKB ini punya hubungan khusus dengan pelaku tindak kejahatan yang ada di Filipina. Dari Filipina senjata masuk Indonesia melalui Manado, Sulawesi Utara. Selanjutnya dari Manado penyelundupan senjata api ke Papua Barat dilakukan melalui Sorong lalu ke Manokwari. Diduga jaringan ini juga sudah masuk ke wilayah Papua melalui Kabupaten Nabire,” kata Tornagogo Sihombing.

Sejumlah kasus penangkapan tersangka pemasok senjata ke kelompok separatis Papua ini meningkatkan kecemasan masyarakat lokal, karena hal ini membuktikan bahwa kelompok tersebut terbukti meningkatkan resistensi keamanan di wilayah Papua. Keterlibatan kelompok separatis pendukung pro kemerdekaan Papua semestinya memperjelas posisi mereka yang hadir untuk menciptakan kerusuhan di wilayah Papua, saat Pemerintah berupaya memajukan bumi Cendrawasih.

Oleh : Timotius Gobay )*

Kelompok Kriminal Bersenjata merupakan musuh negara dan masyarakat yang selalu menghambat berbagai program pembangunan. Kelompok tersebut seringkali terlibat aksi keji dengan menembaki masyarakat sipil. Publik pun diminta mewaspadai tindakan brutal mereka, termasuk mewaspadai penyelundupan senjata api.

Polisi mengungkap oknum di komite nasional Papua Barat (KNPB) dalam memasok senjata api untuk kelompok kriminal bersenjata (KKB). Pelaku tersebut menjabat sebagai sekretaris organisasi.

Pelaku atas nama Naftali Tipagau alias Niel Tipagau (25). Selama ini dia bertugas untuk mencari amunisi dan senjata api untuk KKB.

            Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpaw di Kota Jayapura mengatakan, tersangka juga aktif dalam organisasi KNPB dengan jabatan sebagai sekretaris umum wilayah Kabupaten Intan Jaya.

            Dia juga dinilai aktif melakukan propaganda dengan mengangkat isu-isu pelanggaran HAM yang dilakukan aparat keamanan di media sosial. Naftali juga mendukung upaya penolakan otsus Papua dan mogok sipil nasional 2021.

            Pelaku berhasil diamankan petugas pada Senin 4 Januari 2021 pukul 17.30 WIT di depan kampus Universitas Yapis Jayapura tanpa perlawanan. Saat ini Naftali diamankan di Mapolda Papua.

            Paulus berujar, tersangka dijerat dengan pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 KUHP.

            Dirinya juga menuturkan bahwa saat ini Kabupaten Nabire menjadi jalur utama penyelundupan senjata api ilegal ke wilayah pegunungan Papua.

            Sejak awal 2020, aparat keamanan berhasil menggagalkan transaksi jual beli senjata api ilegal dan amunisinya di Nabire.

            Pada 25 Januari 2020 lalu, saat itu petugas kepolisian melakukan penindakan terhadap transaksi pembelian amunisi yang dilakukan NT bersama Paulus Tebay.

            Pada saat dilakukan penindakan, aparat gabungan berhasil membekuk Paulus Tebay beserta barang bukti amunisi cal 9 mm sebanyak 20 butir dan uang tunai sebesar Rp 1.110.000.

            Lalu pada 21 Oktober 2020, Tim Gabungan TNI dan Polri menangkap anggota Brigade Mobil (Brimob) Bripka JH terkait penyelundupan senapan M16 dan M4, di Nabire.

            Saat itu, tim juga menemukan satu pucuk senjata laras pendek jenis Glock yang dimiliki tersangka DC pada 22 Oktober lalu.

            Adapun MJH beberapa kali mendapat bayaran dari tugasnya membawa 7 pucuk senjata ini. Totalnya MJH menerima uang yang nilainya mencapai Rp 155 juta.

            Setelah dikonfirmasi mengenai penyelundupan tersebut, Kapolres Nabire AKBP Kariawan Barus mengaku bahwa dirinya belum mengetahui pasti alasan mengapa Nabire saat ini menjadi jalur utama penyelundupan senjata api ilegal di Papua.

            Ia menilai, keberadaan Nabire sebagian daerah transit bagi lima kabupaten yang ada di sekitarnya, yaitu Paniai, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya dan Mimika.

            Menurutnya, banyak kabupaten di wilayah adat Mepago, sangat bergantung kepada Nabire karena distribusi logistik seluruhnya berasal dari daerah tersebut.

            Selain itu, pintu masuk ke Nabire yang bisa diakses melalui jalur udara, laut dan darat dari Manokwari, Papua Barat, dianggapnya juga mempermudah masuknya senjata api ilegal ke Nabire.

            Kariawan menuturkan, memang ini menjadi kepedulian pihaknya karena logistik termasuk bahan pokok ke atas juga banyak dari sini. Akses ke Nabire juga bisa diakses melalui jalur darat, laut dan udara. Nah, ini yang harus diperketat.

            Pengungkapan kasus penjualan senjata api dari Filipina ke Papua dan terungkap di Nabire pada 6 November 2020, dipastikan untuk memperkuat keberadaan KKB di Intan Jaya.

            Hal ini dikarenakan polisi telah memeriksa riwayat perjalanan YZ atau Jhon sebagai pembeli senjata api.

            YZ sendiri kini terus dikejar oleh kepolisian dan telah dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang (DPO) atas kasus jual beli senjata api ilegal.

            Hubungan YZ dengan KKB di Intan Jaya pun hingga kini belum dapat dipastikan karena belum cukup informasi mengenai dirinya.

            Ia memastikan bahwa YZ sering melakukan perjalanan dengan rute Nabire – Intan Jaya. 

            Dari pengungkapan kasus tersebut, diketahui jika telah terjadi transaksi jual beli senjata di Sanfer, Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara antara RB dan YZ.

            Kemudian MS dan SS berperan sebagai kurir yang membawa 12 pucuk senjata api di dalam 2 karton.

            Penyelundupan senjata api tentu saja tindakan yang ilegal dan berbahya bagi keutuhan NKRI, penegak hukum perlu memberikan tindakan tegas kepada siapapun yang menyelundupkan senjata bagi kelompok kriminal bersenjata.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal Gorontalo

Oleh : Namira Purbananda )*

UU Cipta Kerja menjadi salah satu terobosan Pemerintah untuk meringkas segala bentuk regulasi yang menghambat. Baleid itu juga diyakini sebagai bentuk reformasi perizinan usaha agar perekonomian nasional dapat kembali bergerak.

Prof. Budi Mulyanto selaku Akademisi IPB mengatakan, kehadiran undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) menjawab persoalan karut marutnya regulasi perizinan berusaha di Indonesia. UU cipta kerja ini akan memberikan kepastian hukum, menciptakan efisiensi regulasi perizinan usaha dan daya saing investasi.

Dirinya mengatakan, Omnibus Law di negara lain telah banyak diterapkan dengan tujuan untuk memperbaiki regulasi di negaranya masing-masing dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan iklim serta daya saing investasi.

            Menurutnya, ada beberapa akibat yang ditimbulkan dari ketidakpastian hukum dan regulasi. Pertama, banyak terjadi permasalahan agraria seperti sengketa, konflik dan perkara agraria/pertanahan.

            Kedua, perkembangan ekonomi nasional menjadi lamban. Ketiga, lapangan kerja sulit dikembangkan, padahal angkatan kerja terus meningkat sehingga banyak pengangguran.

            Keempat, Indonesia peringkat 109 di Ease of Doing Bisnis (EODB) terendah di ASEAN (2016). Prof. Budi menerangkan bahwa UU Cipta kerja merupakan solusi dari salah satu permasalahan yang ditekankan oleh penilaian EODB untuk Indonesia, yaitu persoalan perizinan hingga ketidakpastian hukum yang menjadi hambatan bagi pelaku usaha untuk berinvestasi.

            Guru Besar Ilmu Tanah IPB ini menambahkan, manfaat UU Cipta Kerja dapat mempermudah, menyederhanakan proses dan meningkatkan produktifitas dalam penyusunan peraturan.

            UU Cipta Kerja sebagai strategi reformasi regulasi bertujuan agar penataan dilakukan sekaligus terhadap banyak peraturan perundang-undangan. Tujuannya, tak lain untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam proses perizinan berusaha.

            Berdasarkan data dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) per 20 Februari 2020, terdapat 8.451 Peraturan pusat dan 15.965 Peraturan Daerah yang menggambarkan kompleksitas regulasi di Indonesia.

            Omnibus law juga dipandang sebagai salah satu terobosan yang kreatif dalam menghidupkan sektor perekonomian untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas guna menyerap tenaga kerja Indonesia.  Di mana, angkatan kerja Indonesia setiap tahun hampir mencapai 2,9 juta jiwa. Sementara, jumlah tenaga kerja yang membutuhkan pekerjaan saat ini sudah hampir 15 juta orang.

            Solusi konkrit untuk mengurangi jumlah pengangguran tersebut adalah dengan mendatangkan investasi sebanyak-banyaknya dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya, dengan begitu, tenaga angkatan kerja yang masih menganggur bisa terserap maksimal.

            UU Cipta Kerja ini mempercepat dan mempermudah proses perizinan. Birokrasi yang berbelit-belit juga bisa diatasi dengan adanya regulasi yang terdapat dalam Omnibus Law ini. Tentu saja hal ini sangat membantu pelaku usaha.

            Dengan adanya UU Cipta Kerja, pemerintah tidak hanya mendukung pelaku usaha dalam rangka penciptaan lapangan kerja, tetapi juga untuk meingkatkan perlindungan pekerja.

Sari Pramono selaku Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Vokasi, dan Kesehatan Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), mengatakan UU Cipta Kerja akan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Angkatan kerja Indonesia juga akan memiliki pendapatan yang layak.

            Dirinya menilai bahwa UU Cipta Kerja dapat menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif. Khususnya pada industri UMKM, sehingga bisa bersaing di tingkat global.

            Pramono mengatakan pengesahan UU Ciptaker dapat menekan masalah dan hambatan bagi industri. Dengan adanya Omnibus Law juga, diharapkan regulasi tersebut dapat menarik minat investasi demi meningkatkan kapasitas industri UMKM nasional.

            Sebagai pengusaha, pihaknya berharap agar UU Cipta Kerja dapat senantiasa mendorong perekonomian dan investasi melalui penciptaan dan perluasan lapangan kerja. Dinamika perubahan ekonomi global memerlukan respons cepat dan tepat. Tanpa reformasi struktural, pertumbuhan ekonomi akan tetap melambat.

Di luar UU Cipta Kerja, selama ini, pemerintah mengeluarkan beragam kebijakan yang mendukung para pelaku usaha, dalam bentuk KUR dan sebagainya. Hal tersebut bertujuan agar pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bisa naik level dan makin optimal.      

            Sebelumnya, Staf ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum dan Ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Elen Setiadi menjalaskan pentingnya UU Cipta kerja, salah satunya adalah mendorong transformasi ekonomi untuk memacu pertumbuhan ekonomi lebih cepat, sehingga membuat Indonesia bisa keluar dari jebakan middle income trap sehingga Indonesia bisa keluar dari jebakan negara dengan penghasilan menengah.

            Penyederhanaan regulasi tentu saja perlu dilakukan agar pengurusan izin tidak perlu melewat banyak “pintu” hanya untuk memulai usahanya.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Yogyakarta