Oleh: Zakaria )*

Pemerintah telah mendatangkan Vaksin Sinovac untuk mendukung program vaksinasi Covid-19. Berbagai pihak pun mengapresiasi langkah tersebut mengingat Vaksin Sinovac sudah teruji keamanan dan kehalalannya.
Pada tanggal 8 Januari 2021 lalu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menggelar sidang fatwa terhadap kehalalal vaksin sinovac pada jumat, 8 Januari 2021. Proses vaksinasi sendiri sudah direncanakan akan dimulai pada 13 Januari 2021.

Sebelumnya, proses vaksinasi akan diawali di tingkat pusat, yakni oleh Presiden Jokowi beserta jajaran Kabinet Indonesia Maju dan pejabat di tingkat pusat. Vaksinasi akan dilakukan setelah izin edar darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) dari BPOM keluar dan kajian kehalalan dari MUI terbit.

MUI sebagai pihak yang berwenang untuk menerbitkan fatwa terkait kehalalan vaksin Covid-19, sudah merampungkan audit lapangan beberapa hari lalu. Selanjutnya, hasil tersebut akan dibawa dalam rapat pleno Komisi Fatwa MUI besok untuk dibahas lebih lanjut.

Juru Bicara vaksinasi BPOM, Lucia Rizka Andalusia menuturkan pihaknya akan mengupayakan EUA vaksin Covid-19 terbit sebelum vaksinasi pertama dilakukan. Hasil audit dari MUI telah menunjukkan bahwa vaksin Sinovac adalah halal dan suci.
Pernyataan kehalalan vaksin tersebut dinyatakan setelah dilakukan diskusi cukup panjang dan hasil penjelasan dati tim auditor, maka komisi fatwa menyepakati bahwa vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh Sinovac yang diajukan oleh Bio Farma hukumnya suci dan halal. Pernyataan tersebut dinyatakan oleh Ketua MUI Bidang Fatwa dan Urusan Halal, Asrorun Niam Sholeh.

Niam mengatakan MUI hanya menentukan kehalalal vaksin Sinovac. Terkait keamanan akan diserahkan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). MUI sebelumnya juga telah merampungkan audit di lapangan terkait dengan vaksin Covid-19 Sinovac. Audit ini dimulai dari Beijing hingga Bandung.

Niam mengatakan, pada hari Selasa 5 Januari lalu, tim auditor MUI telah menuntaskan pelaksanaan audit lapangan terhadap vaksin Sinovac, mulai di perusahaan Sinovac di Beijing dan yang terakhir di Bio Farma Bandung.

Hasil dari audit lapangan vaksin Sinovac tersebut dilanjutkan dengan diskusi. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan juga diterima.

Asrorun menyebutkan, pelaksanaan audit lapangan dilanjutkan dengan diskusi pendalaman dengan direksi dan tim, berakhir pada pukul 15.45. Dokumen yang dibutuhkan oleh tim auditor guna menuntaskan kajian, juga sudah diterima hari ini dari Sinovac, sekira pukul 14.30 melalui surel.

Perlu diketahui, sudah ada 3 juta dosis vaksin Covid-19 dari Sinovac dalam bentuk jadi yang tiba di Indonesia. Minggu depan, rencananya ada 15 juta bahan baku vaksin yang tiba di Indonesia. Demikian dikatakan Presiden Jokowi saat menyerahkan sertifikat tanah. Dari 3 juta dosis vaksin ini, 700 ribu diantaranya sudah dikirim ke daerah-daerah.

Asrorun juga menanggapi terkait masih adanya sebagian masyarakat yang menolak vaksinasi. Niam bicara sejumlah faktor yang melatarbelakanginya.

MUI menilai salah satu aspek terjadinya keraguan di masyarakat adalah karena ragu terhadap kehalalan dan keamanannya. Untuk itu dengan adanya fatwa halal ini, MUI berharap dapat disosialisasikan untuk memberikan keyakinan pada masyarakat khususnya yang beragama Islam.

Sementara itu, melalui kanal youtube Sekretariat Presiden, Jokow berujar, dua hari lalu pemerintah telah mengirim vaksin ke 34 provinsi tahap pertama baru dikirim 700 ribu ke daerah-daerah. Tapi stoknya akan ada 3 juta baru dikirim ke daerah 700 ribu. Nantinya akan dikirim lagi berikutnya akan dikirim lagi berikutnya, insyaallah minggu depan juga akan datang lagi 15 juta vaksin dalam bentuk bahan baku yang diproduksi oleh Bio Farma.

Vaksinasi sendiri akan dimulai pada hari Rabu 13 Januari secara serempak di 34 Provinsi. Jokowi juga berpesan kepada masyarakat untuk tetap patuh akan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun.

Pada kesempatan berbeda, Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menuturkan, dengan adanya pernyataan tersebut maka tutup sudah perdebatan terkait halal tidaknya vaksin dan mendukung program vaksinasi dengan seksama.

Arsul mengatakan, persoalan halal kerap menjadi perdebatan dalam aspek pengobatan dan kesehatan. Hal ini tidak terkecuali terhadap vaksin Covid-19.
Kehalalan dan kesucian vaksin Covid-19 Sinovac sudah tidak perlu diperdebatkan, kita tentu perlu mendukung dengan mendukung sosialisasi dari masyarakat mengenai pelaksanaan pemberian vaksin.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Namira Purbananda )*

Pengusaha UMKM ditolong pemerintah melalui UU Cipta Kerja. Dalam UU ini, ada jaminan bagi mereka, agar bisnisnya bangkit dari keterpurukan pasca diterpa badai corona. Penerapan UU ini di lapangan akan memudahkan izin usaha dan biayanya digratiskan.

Pengusaha UMKM adalah pihak yang terpuruk dari awal pandemi covid-19, karena daya beli masyarakat yang menurun drastis. Mereka bingung bagaimana cara bertahan di tengah ketidakpastian, karena tidak memiliki pekerjaan lain. Jika ini diteruskan, maka akan sangat bahaya, karena menambah angka kemiskinan di Indonesia.

Pemerintah berusaha menolong pengusaha kecil dengan UU Cipta Kerja, karena UU ini memiliki klaster UMKM. Dalam klaster ini ada berbagai pasal yang menguntungkan mereka. Sehingga bisnis tersebut bisa bangkit lagi dan menghasilkan keuntungan yang lumayan banyak.

Sekretaris Umum Majelis Ekonomi dan Kewirausahan PP Muhammadiyah, Mukhaer Pakkana menyatakan bahwa UU Cipta Kerja memberi pendampingan dan perlindungan hukum kepada pelaku UMKM. Menurutnya, regulasi ini sangat ditunggu oleh publik. Karena ada perlindungan dan akses usaha yang nyata.

Perlindungan hukum sangat diperlukan oleh pengusaha UMKM. Karena mayoritas dari mereka kurang mengerti tentang hukum yang ada di Indonesia, dan tidak mampu menyewa penasihat hukum atau pengacara. Karena biayanya yang sangat mahal. Sehingga perlindungan yang dijamin pemerintah membuat pelaku UMKM sangat tertolong.

Mukhaer melanjutkan, UU Cipta Kerja menolong wong cilik. Sehingga pemerintah tidak hanya membantu para konglomerat. Dalam artian, Presiden Jokowi menerapkan sila kelima pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua pihak akan dibantu, tidak melihat dari background-nya.

Bantuan dari pemerintah, menurut Mukhaer, sebaiknya juga ditambah dengan pemberian uang untuk tambahan modal. Karena bukan rahasia lagi jika banyak pengusaha yang kesulitan keuangan saat pandemi, bahkan menutup bisnisnya karena sepi pelanggan. Dengan bantuan ini, diharap pengusaha kecil bisa bangkit lagi.

Pemerintah sebenarnya sudah memberi bantuan kepada pengusaha UMKM dengan suntikan modal sebanyak 2,4 juta, yang ditransfer langsung ke rekening penerima. Sehingga meminimalisir korupsi, karena tidak ada pihak ketiga yang mengurusnya. Diharap bantuan ini sudah cukup, agar para pengusaha berusaha mandiri.

Mengapa bantuan untuk pengusaha UMKM berupa Undang-Undang, bukan pemberian modal tahap 2? Karena pemerintah berusaha memberi kail, bukan ikan. Jika hanya diberi ikan alias dana, maka ditakutkan akan tidak diolah jadi usaha yang produktif. Namun dengan kemudahan berusaha melalui UU Cipta Kerja, bisnis akan berjalan lancar.

Kemudahan berusaha yang dimaksud adalah kemudahan untuk mendapat perizinan. Penguaha tidak usah menguru izin HO yang mahal, karena bisni akan dinilai berdasarkan resiko. Ketika mereka membuka usaha skala kecil yang beresiko rendah, cukup nomor izin berusaha, dan bisa jadi maksimal 7 hari kerja.

Izin ini juga 100% gratis, sehingga pengusaha UMKM yang bermodal cekak tidak usah takut akan harus membayar mahal untuk selembar legalitas usaha. UU Cipta Kerja benar-benar memudahkan pada pebisnis kecil, karena 90% usaha di Indonesia dilakukan oleh pelaku UMKM. Sehingga pemerintah serius dalam membantu kelancaran bisnis mereka.

Pemerintah juga menolong UMKM dengan pendampingan berupa pelatihan wirausaha dan marketing. Pebisnis akan mendapat insight baru, bagamana cara memasarkan produk, misalnya dengan digital marketing, pembuatan situs untuk promosi, dan lain-lain. Sehingga mereka mendapat ilmu berjualan yang baru.

Keberadaan UU Cipta Kerja benar-benar menguntungkan bagi pengusaha UMKM, karena mereka dimudahkan dalam mendapat izin usaha. Legalitas tersebut biayanya juga digratiskan, sehingga pebisnis cilik benar-benar tertolong. Mari kita dukung UU Cipta Kerja agar penerapannya di lapangan jadi lancar.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Yogyakarta

Oleh : Firza Ahmad )*

Rizieq Shihab mendekam di dalam penjara karena beberapa kasus yang membelitnya. Penegakan hukum terhadap mantan panglima FPI ini dirasa sudah tepat, karena ia terbukti melanggar peraturan, mulai dari protokol kesehatan hingga terbukti menghasut massa. Ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan jangan dibela masyarakat.

Penahanan Rizieq Shihab selama 6 tahun membuat pendukungnya makin emosional. Bahkan ada yang menyerahkan diri ke kantor polisi dan ingin bertukar posisi, agar ia saja yang ditahan. Selain itu, ex anggota FPI berusaha mengambil hati masyarakat dengan lagi-lagi bermain drama. Mereka bertindak seakan-akan jadi korban dari ketegasan pemerintah.

Padahal Rizieq Shihab jelas bersalah karena sudah berkali-kali melanggar peraturan dan meresahkan masyarakat. Sehingga hukuman yang didapat dirasa setimpal dengan perbuatannya. Walau berstatus sebagai penceramah, namun bukan berarti ia kebal hukum. Karena Indonesia adalah negara hukum dan tidak pandang bulu terhadap siapapun yang bersalah.

Indriyanto Seno Adji, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Krisnadwipayana menyatakan bahwa penahanan Rizieq Shihab sudah tepat. Pasal yang menjerat pria itu juga sesuai dengan kasus yang dialaminya. Yakni pasal 160 KUHP tentang penghasutan, pasal 216 tentang melawan petugas, dan pasal 93 UU no. 6/208 tentang UU kekarantinaan kesehatan.

Rizieq terjerat pasal penghasutan karena terbukti berkali-kali melakukan hate speech terhadap pemerintah dan mempengaruhi masyarakat untuk memusuhinya juga. Selain itu, ia dan FPI memaksa untuk mengganti pancasila dengan sistem kekhalifahan. Bahkan ia juga ketahuan mendukung ISIS di salah satu pidatonya, sehingga bisa dikategorikan kaum separatis yang radikal.

Sementara pasal 216 KUHP menjelaskan hukuman terhadap seseorang yang melawan petugas. Rizieq berkali-kali mangkir dari panggilan Polda Metro Jaya, padahal saat itu baru berstatus sebagai saksi. Bahkan anggota FPI kala itu turut berjaga sampai di depan gang rumahnya. Karena tidak segera datang, maka menurut hukum, ia dinaikkan statusnya menjadi tersangka.

Sementara yang paling menjerat Rizieq adalah kasus kerumunan, karena ia melanggar physical distancing, dengan menggelar pesta pernikahan yang didatangi 10.000 orang. Beberapa kali, ceramahnya juga mengundang massa. Mengundang kerumunan di masa pandemi sangat berbahaya, buktinya ada 80 orang yang tertular corona setelah mendatangi acaranya Rizieq.

Pasal kekarantinaan juga menjerat Rizieq, karena ia menolak untuk isolasi mandiri dan ngotot tak mau tes swab ulang. Padahal setelah datang dari luar negeri, tiap orang harus dikarantina minimal 14 hari.
Peraturan ini ditegakkan agar semua orang, termasuk dirinya sendiri, aman dari corona. Penyebabnya karena makin banyak OTG yang tertular saat dalam perjalanan.
Jika sudah banyak pasal yang ia langgar, untuk apa lagi dibela? Karena ia sudah membahayakan bagi banyak orang yang tertular corona. Jika seseorang sudah terinfeksi virus covid-19, apalagi bersatus komorbid alias punya penyakit bawaan, akan susah sembuh.
Bahkan kehilangan nyawa. Kasus ini tak bisa disepelekan, karena menyangkut nyawa orang lain.
Lagipula, polisi sudah menepati janji untuk bersikap adil dan menjunjung azas kemanusiaan. Buktinya saat diperiksa di hadapan penyidik, Rizieq diberi makan dengan menu yang layak, sama seperti yang dikonsumsi oleh polisi. Ia juga diberi kesempatan untuk beribadah di tempat yang bersih. Salah besar jika ada yang menuduh pemerintah dan aparat melanggar hak asasi manusia.

Penahanan Rizeq Shihab jangan dibesar-besarkan, apalagi dianggap sebagai kriminalisasi ulama. Karena ia terbukti melanggar protokol kesehatan (physical distancing), melakukan penghasutan, dan menolak panggilan dari Polda Metro Jaya. Biarlah ia mendekam di bui selama 6 tahun untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Rebecca Marian )*

Kelompok Kriminal Bersenjata seringkali bertindak keji terhadap warga sipil dan menghambat pembangunan di Papua. Masyarakat pun mendukung penumpasan gerombolan tersebut agar tercipta keamanan di Papua.
Tokoh papua seperti Beny Wenda sudah terang – terangan menyatakan bahwa Papua telah merdeka sampai memiliki Presiden sendiri dengan nama Yabol Sembut dan Kapolri Elias Ayakeding adalah tindakan makar yang terang-terangan dan harus diberi tindakan tegas agar jangan sampai eksis sehingga akan sulit dalam memberantasnya.

Hal yang diperhatikan adalah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan Gerakan Papua Merdeka sering menjadi “penumpang gelap” jalannya demokrasi di Indonesia.

Hal ini terlihat ketika bangsa Indonesia disibukkan dengan suasana tekanan politik dari kelompok-kelompok Islam radikal serta adanya gangguan dari kelompok Majelis Indonesia Timur terhadap warga sipil di Sulawesi Tengah serta agenda Pilkada Langsung di sejumlah daerah.

Pada April 2020, Tim Gabungan TNI-Polri yang tergabung dalam satuan tugas (satgas) Operasi Menangkawi telah mengetahui lokasi persembunyian KKB di Papua. Sepanjang tahun 2020, tim gabungan juga telah menindak beberapa anggota kelompok kriminal tersebut.

Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw menuturkan, Tim Gabungan TNI-Polri telah mengetahui dan memetakan tempat persembunyian kelompok-kelompok KKB.

Sepanjang 2020 ini, tim gabungan TNI/Polri serius dalam memberantas keberadaan KKB yang meresahkan dan mengganggu keamanan serta ketertiban di Papua.

Pada 9 April 2020 lalu, tim gabungan TNI/Polri telah menangkap 3 anggota KKB di lokasi persembunyian di Kampung Jayanti, Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika. Tiga Orang ditangkap yakni Tandi Kogoya, Manu Kogoya dan Ivan Sambom. Barang bukti yang disita di antaranya, amunisi, busur panah, senjata api rakitan dan senjata tajam jenis parang.

Sehari setelah itu, tim gabungan kembali menangkap satu anggota KKB di Gunung Botak, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika. Satu anggota KKB bernama Menderita Walia bersama barang bukti satu pucuk senjata api jenis SS1V11, satu magasin dan 17 butir amunisi.

Ketegasan TNI/Polri mutlak diperlukan untuk memberantas KKB, hal ini dikarenakan kelompok tersebut telah menebarkan teror dan bahkan menunjukkan perlawanan kepada TNI/Polri.

Pada April 2019 lalu misalnya, KKB menyerang satu regu personel TNI dari jarak cukup jauh sekitar 100 meter dengan sistem hit and run. Kala itu Helly dengan nomor seri HA-5179 milik penerbad TNI AD landing dalam rangka mengantar Bahan Makanan (Bamak) kebutuhan rutin pasukan TNI yang sedang melaksanakan pengamanan Trans Papua.

Saat bongkar muat bamak pada pukul 10.45 WIT yang dilaksanakan oleh 1 regu prajurit berjumlah 10 orang yang akan menjemput bamak, tiba – tiba regu tersebut mendapat serangan dari pihak kelompok Kriminal Separatis Bersenjata yang teridentifikasi dari kelompok Egianus Kogoya.

Serangan tersebut mengakibatkan 2 orang Prajurit TNI menjadi korban, keduanya mengalami luka tembak, atas nama Serda Dedy terserempet proyektil di bagian punggung dan Prada M. Hoirul Zahman Zahri mengalami luka tembak pada betis kiri.

Insiden tersebut mendapatkan tanggapan dari Kepala Staf Kepresidenan Moledoko, yang menyoroti pemberian nama dan status penumpasan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua. Moeldoko tak ingin pemberian nama kelompok kriminal membuat KKB di Papua sama statusnya dengan kelompok kriminal yang ada di kawasan tanah abang, Jakarta.

Moeldoko juga ingin agar KKB Papua disebut saja sebagai kelompok separatis. Dengan demikian, status penumpasannya dapat ditingkatkan dan tidak lagi membatasi prajurit TNI di lapangan.

Aksi penyerangan yang telah dilakukan oleh KKB tersebut tentu menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan NKRI dan jalannya program pembangunan di Papua yang tengah digalakkan oleh pemerintah.

Masalah peredaran senjata ilegal yang digunakan oknum tidak bertanggungjawab, tentu menjadi PR tersendiri bagi intelijan Indonesia. Hal ini tentu harus diusut darimana asal usulnya KKB bisa mendapatkan senjata untuk melancarkan penyerangan. Penyelundupan senjata terkesan sangat mudah. Sehingga kelompok separatis seperti KKB dapat dengan mudah mendapatkan senjata standar militer di mana–mana.

Sementara itu, pihak kepolisian juga berhasil mengungkap oknum di komite nasional Papua Barat (KNPB) dalam memasok senjata api untuk kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Penyelundupan senjata ini tentu saja merupakan aktifitas ilegal yang harus ditumpas, karena hal inilah KKB memiliki kekuatan untuk memporak-porandakan tanah Papua dan mengancam keutuhan NKRI. Sehingga pemberantasan terhadap KKB dan segala bentuk penyelundupan senjata adalah harga mati.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Kelompok Krimimal Bersenjata (KKB) Papua terus melakukan berbagai manuver guna mengganggu keamanan di bumi Cendrawasih. Terakhir mereka melakukan aksi brutal dengan membakar pesawat sipil yang mengangkut warga beserta bahan logistik.

Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw, mengatakan kelompok separatis itu membakar pesawat perintis milik Mission Aviation Fellowship (MAF) dengan registrasi PK-MAX oleh KKB di Bandara Kampung Pagamba, Distrik Mbiandoga, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Waterpauw tegas mengutuk keras kejadian pembakaran pesawat milik misionaris yang kerap melayani warga Papua itu.

“Saya mengutuk keras peristiwa pembakaran pesawat milik misionaris. Sudah berpuluh-puluh tahun misionaris melayani orang Papua, dari desa ke desa, masih saja ada manusia model seperti itu. Itu sudah bukan manusia lagi. Kami sudah identifikasi mereka. Kami akan buru itu orang sampai ke mana pun,” kata Irjen Paulus.

Lanjut Waterpauw, dia mengatakan pihaknya akan terus memburu dan mendalami para pelaku pembakaran pesawat MAF di Intan Jaya, Papua. Sebab peristiwa ini dapat dikatakan sebagai kejadian yang luar biasa.

Keterangan polisi tersebut juga didukung oleh Kepala Penerangan Kogabwilhan III, Kolonel Czi IGN Suriastawa. Bahkan sebelum pesawat hangus terbakar, KKB ini sempat menahan pesawat yang hendak lepas landas dari Bandara Kampung Pagamba menuju Kabupaten Nabire. Pesawat itu dia sebut memang sempat tertunda keberangkatannya akibat kendala cuaca.

“Mau berangkat masuk kelompok oknum-oknum yang menunggangi membuat risau, menambah jumlah penumpang, dibikin gaduh,” kata dia.

Menurut Suriastawa, kondisi tersebut diciptakan KKSB untuk memberi rasa takut terhadap masyarakat. Itu merupakan tindak lanjut dari pernyataan yang pernah dikeluarkan KKSB jauh sebelum ini dengan mengancam penerbangan sipil yang ada di Papua. Disamping itu, dirinya meminta masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh berbagai aksi dan pernyataan yang disuarakan oleh kelompok separatis Papua.

“Diimbau agar masyarakat jangan mudah terprovokasi oleh kebringasan KKSB, tetap tenang dan bantu pemerintah untuk membangun Papua dan Papua Barat agar bisa maju dan sejahtera,” kata dia.