Oleh : Alfisyah Dianasasri )*

Setelah mengalami serangkaian ujicoba hingga beberapa tahapan. Vaksin yang digadang-gadang jadi senjata melawan COVID-19, resmi mendapat label Halal! Lantas, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarkat untuk terlibat.

Setelah melewati masa uji klinis dengan beberapa tahapan. Vaksin andalan yang digaungkan akan menjadi senjata melawan COVID-19. Resmi rilis dengan beragam legalitas yang menyertainya. Termasuk dari BPOM juga MUI.

Vaksin dengan nama Sinovac ini berasal dari Negeri Tirai Bambu. Yang mana uji klinisnya turut menggandeng brand dari PT Bio Farma. Vaksin dengan tingkat efikasi hingga 65.3 persen berikut juga telah diuji ke beberapa negara. Bahkan telah ada yang menggunakannya.

Yakni, Brasil, Chile hingga Turki dan di Indonesia sendiri sudah ada beberapa pihak yang disuntik vaksin tersebut. Disebutkan bahwa vaksin memiliki efek samping relatif kecil hingga medium. Hal ini umum tergantung dengan kondisi kesehatan setiap orang.

Namun, secara garis besar penggunaan vaksin ini telah aman untuk dilakukan. Seperti yang tengah diberitakan jika mulai tanggal 13 Januari 2021, Sinovac siap membantu masyarakat Indonesia dalam memperkuat sistem antibodi. Sehingga, mampu menanggulangi penyebaran virus Corona atau COVID-19.

Menurut Panel Barus, yang merupakan Bendahara umum Pro Jokowi menilai. Jika program pemberian vaksin ini, merupakan wujud nyata guna melindungi segenap rakyat Indonesia. Sehingga, dirinya berharap vaksin tidak dijadikan komoditas. Selain itu warga berhak mendapatkan vaksinasi demi perlindungan terhadap COVID-19.

Sejalan dengan hal ini Presiden Jokowi melakukan langkah besar. Yakni, menggandeng tatanan masyarakat dari beragam elemen. Sehingga program vaksinasi mampu dilaksanakan dengan suskes tanpa kendala.
Sehubungan dengan rilisnya izin-izin tersebut, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mensuskeskan program vaksinasi ini. Bahkan kalangan santripun turut andil dalam mendukung resolusi ini.

Tak menampik isu panas terkait vaksin yang tengah mengudara. Sedikit banyak mempengaruhi psikologis warga. Mulai dari mosi tidak percaya hingga adanya tuduhan konspirasi. Namun, hal ini dibuktikan dengan baik oleh aparatur negara.

Serta-merta dengan peliknya proses uji klinis yang memakan waktu lama. Kini, Vaksin Sinovac menuai izinnya, bahkan tingkat kehalalannya tidak diragukan lagi. Dikutip dari beberapa sumber, bahwa gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Telah mengemukakan jika dirinya telah disuntik vaksin tersebut.

Dirinya menyatakan jika vaksin tersebut sejauh ini aman. Dia bahkan sempat mengutarakan jika vaksin tersebut membantunya memperkuat antibodi. Namun, dia tetap mengklaim harus didukung pula dengan pola hidup sehat, serta olahraga teratur dan menerapkan prokes yang dianjurkan pemerintah.

Beberapa pihak lain juga sudah memberikan dukungannya untuk program vaksinasi ini.
Terlepas dari isu atau kabar miring, tentunya sebagai warga negara yang baik. Wajib menyaring beragam info. Terlebih kemajuan zaman ini seringkali dipergunakan oleh oknum-oknum tak bertanggungjawab. Demi memecah belah kerukunan dan mengambil keuntungan darinya.

Secara logika, mulai dari ekspansi COVID-19 di tahun 2020 hingga berada di tahun 2021. Langkah nyata pemerintah untuk membantu masyarakat sudah tak terhitung jumlahnya. Mulai dari dukungan moril hingga materiil. Namun, ada saja statement yang terus memojokkan pemerintahan.

Ya, seharusnya semua bisa dilihat dari sudut pandang yang pas. Bukan hanya langsung menjustifikasi tanpa referensi atau tanpa dasar juga bukti. Sebab, hal ini justru akan menimbulkan polemik hingga memperburuk keadaan.

Nantinya ada saja pihak yang menyatakan program ini hanyalah kedok, atau hanyalah alat untuk meraup keuntungan. Padahal ditilik dari kinerja para pihak terkait vaksin bisa dilihat. Kerja keras ini tentu dilakukan demi melindungi seluruh rakyat Indonesia dari bahayanya serangan COVID-19 yang membabi buta, hingga tak kenal usia.

Maka dari itu, marilah berdamai dengan diri. Positif thinking dengan niat besar dan baik yang akan dilakukan pemerintah. Toh, segalanya akan berbalik kepada diri kita sendiri. Jikalau Corona mampu diatasi dengan lebih cepat, kenapa harus menunggu. Ya, kan?

Ada baiknya lekas berbenah, saring segala informasi penting. Dan buang yang hanya memperburuk keadaan. Kita wajib bersatu, bergotong-royong mensukseskan program vaksinasi ini. Harapan kedepan, COVID-19 bisa ditanggulangi dengan lebih baik. Yuk, katakan untuk siap divaksinasi, siap mendukung pemerintah menjalankan misi besar ini!

)* Penulis adalah warganet tinggal di Depok

Oleh : Zakaria )*

Ketika pengusaha nyaris bangkrut karena efek pandemi, apa yang harus mereka lakukan? Mau pinjam uang, namun tak ada agunan. Salah satu cara untuk bangkit adalah dengan bekerja sama dengan investor, terutama penanam modal asing. UU Cipta Kerja membawa banyak investor masuk ke Indonesia dan menyelamatkan para pengusaha lokal.

Investasi adalah salah satu cara agar sebuah usaha bertahan, karena dengan uang dari penanam modal, produksi di pabrik akan dimulai lagi dan pekerja bisa digaji lagi. Namun sayangnya, investor asing selama ini memilih negara tetangga untuk menanamkan modal, karena panjangnya birokrasi. Hal ini sangat disayangkan karena sebenarnya Indonesia adalah pasar yang potensial.

Untuk mengatasi hal ini, maka pemerintah meresmikan UU Cipta Kerja pada oktober 2020. Dalam UU ini, ada jaminan kemudahan dalam berinvestasi bagi penanam modal asing. Ada perubahan dalam ketentuan bisnis di Indonesia. Yakni aspek kemudahan berusaha, pemberdayaan UMKM, percepatan proyek strategis nasional, peningkatan hak pekerja, dan peningkatan sistem investasi.

Ketika pemerintah serius dalam meningkatkan sistem investasi, maka yag diubah pertama kali adalah birokrasinya. Pengusaha asing mau masuk ke Indonesia karena ada jaminan kemudahan dalam mengurus perizinan. Prosesnya hanya butuh waktu kira-kira seminggu. Beda jauh seperti dulu, yang harus menunggu hingga berbulan-bulan.

Proses yang lambat ini yang akhirnya membuat investor asing kapok untuk bekerja sama di Indonesia. Apalagi ketika akan mempercepatnya, malah diminta uang pelicin oleh oknum. Namun ketika perizinan bisa lebih cepat, dan dilakukan va online, mereka akan mengurungkan niatnya untuk keluar dari Indonesia.

Bagi investor asing, time is money. Jadi mereka sangat menghargai aturan dalam UU Cipta Kerja yang mempercepat perizinan. Juga senang akan inovasi pengurusan legalitas online. Sehingga tidak harus bertemu dengan oknum pegawai yang suka korupsi. Secara tidak langsung, UU Cipta Kerja juga memberantas KKN di Indonesia.

Ketika pengusaha asing masuk ke Indonesia, maka pengusaha lokal bisa memberi proposal kerja sama. Mereka sudah punya produk yang cukup memiliki nama di negeri ini. Dengan dana dari investor asing, maka usaha UMKM lokal bisa bangkit lagi. Karena ada suntikan modal dari mereka.

Ketika pengusaha cilik asli Indonesia bangkit lagi, maka mereka bisa bernafas lega. Karena tak harus bingung mencari pinjaman tanpa agunan, bahkan terjebak kejamnya rentenir. Namun mereka bisa memproduksi barang lagi dan memasarkannya, berkat dana dan suntkan motivasi dari pengusaha asing.
Kerja sama ini jelas menguntungkan dan tidak bisa dikatakan penjajahan, seperti yang dituduhkan oleh sebagian orang. Karena baik pengusaha asing maupun pengusaha lokal punya kekuatan sendiri-sendiri.
Mustahil pengusaha asing menjajah, karena mereka terikat perjanjian kerjasama dengan pebisnis lokal.
Malah yang ada, pengusaha lokal diuntungkan dengan kerjasama ini. Karena dalam UU Cipta Kerja disebutkan bahwa pengusaha asing wajib melakukan alih teknologi atau memberi pengetahuan baru kepada pebisnis lokal. Sehingga pengusaha Indonesia mendapat wawasan baru, bertambah cerdas, dan makin tangguh dalam mengelola bisnisnya.

Investor asing juga memberi contoh yang baik, misalnya kedisiplinan, taat waktu, standarisas produk yang tinggi (tidak asal masuk quality control). Bahkan kalau bisa, produknya dimasukkan ke pasar ekspor. Sehingga kolaborasi ini makin menguntungkan bagi kedua belah pihak.

UU Cipta Kerja sangat menguntungkan bagi bidang investasi, karena banyak penanam modal yang tertarik untuk masuk ke Indonesia. Mereka senang karena mendapat jaminan kemudahan berusaha dan juga perizinan. Sehingga legalitas bisa didapatkan dengan cepat, mudah, tanpa harus menyogok, dan tanpa ribet. Pengusaha lokal akan bisa bekerja sama dengan investor asing dan ada simbiosis mutualisme.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Janus Adiputro )*

Rizieq Shihab dianggap berbohong terkait kondisi kesehatannya. Dalam sebuah kesempatan, Rizieq mengaku sehat wal afiat padahal pada saat itu dirinya terkonfirmasi positif Covid-19. Atas pernyataanya tersebut, Rizieq harus mau mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum.

Sudah bukan hal aneh lagi, jika mantan pentolan FPI Rizieq Shihab mendapat masalah. Orang yang paling getol menguarkan sikap oposisi terhadap pemerintah kembali melejit. Pasca berita yang mengabarkan dirinya tengah berbohong. Terkait hasil swab test di RS Ummi. Yang berlokasi di Bogor, provinsi Jawa Barat.

Seperti biasa, sang mantan imam agaknya seolah biasa berteman masalah. Senyuman penuh artinya bahkan saat berada di kepolisian, menyiratkan hatinya. Santai, tenang, dan terkesan masa bodoh. Kendati demikian cercaan pertanyaan tentu bakal mengungkap kebenaran.

Semenjak bermasalah dengan pemerintah, orang ini ini agaknya urung untuk berdamai dengan negeri. Kiprahnya di Nusantara cukup diakui. Sayangnya, dirinya kerap sekali tersandung kasus juga kontroversial.

Sebut saja kasus esek-esek, hingga masalah susah pulang sewaktu berada di Arab Saudi. Bukan kali pertama pula dirinya menghebohkan publik. Kini dia datang kembali dengan sederet problem yang membuat orang geleng kepala.

Sehubungan dengan hal ini, Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi. Menyatakan jika sang ulama besar berbohong terkait hasil test swab yang ia dapatkan. Dirinya menambahkan, bahwa tanggal 25 November Rizieq positif terjangkit COVID-19. Namun, di tanggal 26 bulan yang sama dia (Rizieq) mengatakan dirinya sehat dan tidak ada masalah apapun.

Bahkan kabar ini disiarkan oleh Front TV. Disebutkan bahwa Rizieq bersama sang menantu juga Dirut Rumah sakit terkait telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara ancaman yang diberikan untuk kasus ini ialah 10 tahun penjara.

Mereka dijerat ancaman hukuman berdasar atas pasal 14 ayat 1 serta 2 Undang-Undang No 4 tahun 1984. Bahkan mereka juga terancam pasal 216 KUHP, juga pasal 15 UU No 1 Tahun 1946. Pasal 14 diketahui membahas tentang wabah penyakit, disamping itu dalam hasil lidik, sidik konstruksi pasalpun turut ditambahkan.

Bukan Rizieq namanya jika tak melakukan sejumlah langkah banding. Dirinya beserta sang pengacara andalan mengajukan permohonan praperadilan. Namun, sayangnya upaya ini ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta.

Sebagaimana yang dikemukakan, bahwa Hakim Tunggal Akhmad Sayuti. Memutuskan status Rizieq sah sebagai tersangka, dimata hukum. Hakim menambahkan jika penetapan tersangka ini dinilai sah karena telah memenuhi dua alat bukti yang sah atau valid.

Namun, meski putusan ini telah mengisyaratkan kekalahan Rizieq. Pentholan FPI ini urung mundur. Dirinya bersikeras untuk mengajukan praperadilan kembali. Hal ini turut diperkuat sang pengacara. Bahwa, jika pengajuan ini ditolak mereka bakalan mengajukan lagi.

Keyakinan kubu Rizieq ini terpancar jelas, bahkan saat mereka menghadiri sidang. Entah kekuatan darimana mereka ini yakin benar dan bakal menang. Kendatipun sang Hakim telah memutuskan serta menunjukkan dua alat bukti yang sah. Kubu Rizieq nekat akan melawan.

Reaksi pengikut Rizieqpun cukup menarik untuk dibahas dan agaknya telah bisa diprediksi. Ya, koar-koar membela jika orang yang mereka jadikan panutan yakin bakal memenangkan kasus ini. Bahkan, dengan percaya diri, mereka menyiapkan langkah guna menghadapi kasus tersebut.

Bukan hal yang langka jika hal ini terjadi. Dulu saat hendak menggelar aksi, pengikut ini berbondong-bondong dari hampir seluruh kota di Indonesia, demi ikut andil dalam acara tersebut. Atau ketika menggandeng politisi, sang Habib dielu-elukan. Padahal masalah yang menyandungnya juga belum terselesaikan. Miris.

Inikah definisi pengikut fanatik? Sayang sekali, seharusnya simpatisan ini juga perlu membuka sudut pandang lain. Sehingga kejadian mengagungkan sang ulama besar tidak berlebihan. Apalagi jika nantinya sang ulama ini betul-betul masuk bui. Apakah mereka tidak kecewa?

Ya, seperti yang sudah-sudah, masalah yang membelit sang ulama ini menuai kontroversial. Mantan imam yang memiliki banyak pengikut sontak populer dengan beragam support. Sayangnya, banyak yang menilai pula jika sang ulama ini suka bermain drama.

Bikin masalah sendiri, pura-pura diintimidasi hingga playing victim. Jangan sampai nanti tiba-tiba nangis seperti saat ingin pulang ke Indonesia. Bahkan, tak segan menuduh pemerintah Indonesia telah mendiskriminasikannya. Terlepas dari seluruh problem yang menjerat, ada baiknya, jika telah terbukti bersalah, hadapi saja! Ya, kan?

)* Penulis adalah warganet tinggal di Semarang

Oleh : Timotius Gobay )*

Pembangunan infrastruktur dan Otonomi khusus menjadi salah satu program prioritas Pemerintah di Papua. Masyarakat pun mendukung kelanjutan Pembangunan dan Otsus dalam rangka mewujudkan Papua yang lebih sejahtera.

Puluhan tokoh masyarakat Papua, yang terdiri dari kepala suku, tokoh pemuda dan tokoh agama, menggelar aksi damai yang bertujuan untuk mendukung keberlanjutan otonomi khusus (otsus) di Kantor Otonom Wenehule Huby Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan aspirasinya yang berkaitan dengan kelanjutan otsus dan memberikan surat pernyataan sikap yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah Jayawijaya agar Otsus yang telah berjalan selama 20 tahun tetap dilanjutkan di tanah Papua.

Tokoh veteran Jayawijaya Alex Doga yang mewakili masyarakat dalam menyampaikan dukungannya atas pelaksanaan Otsus di Tanah Papua, di mana menurutnya Otsus telah memberikan banyak manfaat dalam pembangunan di segala bidang di Papua.

Ia menyampaikan, bahwa pihaknya selaku tokoh masyarakat, pejuang, perintis, tokoh pemuda, kaum perempuan, pihaknya hadir di kantor bupati untuk menyampaikan aspirasi bahwa pihaknya mendukung keberlanjutan otsus.

Aksi damai yang berlangsung 1 jam tersebut dipimpin oleh sdr Carlos Huby dari Lembaga Masyarakat Adat (LMA), Sili Gombo dari Barisan Merah Putih (BMP), Alek Silo Karno Doga dari Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), Hengky Heselo dari perwakilan kepala suku besar distrik Kurima, Arnol Haselo mewakili tokoh pemuda, Aser Huby mewakili tokoh Agama.

Sementara itu, DPR RI akan segera membahas RUU Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Eskalasi konflik di Papua yang melibatkan kelompok kriminal bersenjata dinilai banyak pihak sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap pemerintah.

Mardani Ali Sera selaku anggota DPR menyatakan, revisi UU Otsus Papua akan menjadi momentum dalam memulihkan kepercayaan tersebut. Setidaknya, dalam satu pekan terakhir sempat ada gangguan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata di Papua. Gangguan tersebut termasuk aksi penembakan menara BTS yang mengakibatkan jaringan internet dari program Palapa Ring Timur tidak berfungsi.

Oleh karena itu, dirinya berharap agar NKRI hadir untuk melindungi dan melayani. Jangan sampai ada simplifikasi persoalan kekerasan di Papua dan Papua Barat.

Lebih jauh lagi, Mardani mengatakan, saat ini memasuki masa akhir dana Otsus Papua 2021. Krena itu pemerintah perlu melakukan evaluasi kebermanfaatan dana tersebut. Kenapa uang yang berikan kepada Rakyat Papua selama hampir dua dekade belum mampu mengangkat masyarakat Papua dari kemiskinan.

Evaluasi aturan Otsus Papua juga perlu dilakukan dengan tokoh-tokoh masyarakat Papua secara langsung. Selain itu, pemerintah perlu melakukan kajian, dialog dan penelitian yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat serta mendengarkan para pakar. Sehingga tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan Otsus selama ini bisa diketahui.

Selain dana Otsus, pemerintah juga mengalokasikan dana tambahan Infrastruktur (DTI) sebesar Rp 4,3 triliun dalam RAPBN 2021. Penentuan besaran anggaran ini berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dan DPR serta mempertimbangkan usulan Pemda Papua dan Papua Barat.

Hal tersebut telah tertulis dalam Nota Keuangan RAPBN 2021, DTI diharapkan dapat menghubungkan transportasi darat, laut dan/udara yang berkualitas di seluruh distrik di provinsi penerimanya sekurang-kurangnya dalam 25 tahun sejak 2008 lalu.

Menurut data Kementerian Keuangan, dana Otsus dan DTI terus meningkat setidaknya selama lima tahun ke belakang. Billy Mambrasar selaku staf khusus Presiden Joko Widodo pernah mengatakan, hasil survey dengan sampel 500 orang kalangan milenial Papua, mereka berpandangan bahwa otsus merupakan proses dan perlu perbaikan yang terus-menerus. Misal penggunaan anggaran yang harus diperbaiki.

Ia menyebut otsus merupakan proses membangun jiwa raga. Karena itu, hal baik yang sudah didapat dari otsus, seperti pada sektor pendidikan yang merupakan investasi sumber daya manusia, terus ditingkatkan. Di sisi lain, dirinya sepakat bahwa agar semakin baik, perlu dengarkan aspirasi dari AOP agar otsus bisa berjalan lebih baik.

Tentu saja kebijakan Otsus mendapatkan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat Papua karena kebijakan ini dinilai mampu menjadikan SDM di Papua memiliki akses untuk mendapatkan pendidikan yang baik.

Siapa yang menolak keberadaan otsus tentu dipertanyakan kepeduliannya kepada negara, karena Otsus Jlid II hadir sebagai langkah konkrit Pemerintah Pusat untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua.

Sejumlah pemuda Papua kembali menegaskan bahwa keberadaan OPM di bumi Cendrawasih sudah sangat mengganggu. Bukan hanya membuat masyarakat takut akan aksi kekerasannya saja, tetapi OPM mengganggu program pembangunan yang sedang dikerjakan Pemerintah di Papua. Akibatnya masyarakat semakin terisolasi dan jauh dari kehidupan yang sejahtera.

Para pemuda Papua meminta Pemerintah bersikap tegas terhadap kelompok separatis itu. Mereka mendukung aparat keamanan melakukan penindakan hukum karena aksi OPM itu sudah mengancam kondusivitas di sepanjang wilayah Papua. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pemuda Trikora Papua, Albert Ali Kabiay.

Ia bahkan menyebutkan bahwa OPM layak dicap sebagai teroris karena menebar aksi teror di tengah pandemi virus Corona atau Covid-19 yang melanda dunia saat ini.

“OPM sudah layak dicap sebagai teroris kelas dunia karena aksinya di tengah pandemi virus corona. Mereka tak perduli dunia sedang dilanda wabah virus corona. Mereka musuh kita bersama,” kata Ali Kabiay. Untuk itu, selaku pemuda asli Papua, dirinya sangat mendukung penegakan hukum terhadap OPM sesuai dengan berbagai terornya selama ini kepada masyarakat.

“Sejak lama hak rasa aman bagi orang-orang di Papua sangat terganggu dengan adanya OPM yang terus menerus meneror dan mengintimidasi. Mereka sebagai warga sipil menyalahgunakan senjata, padahal merujuk hukum mereka tidak berhak memiliki dan menguasai senjata itu,” tegasnya.

Dukungan juga hadir dari Ketua Umum Presidium Putra Putri Pejuang Pepera Papua (P5) Yanto Eluay. Sebagai anak tokoh Papua, Yanto Eluay merasa keberadaan OPM sangat mengganggu stabilitas umum dan kedaulatan NKRI. Untuk itu, dirinya juga mendukung aparat hukum harus tegas terhadap kelompok-kelompok garis keras, seperti OPM.

“Aparat keamanan harus tegas terhadap kelompok-kelompok garis keras yang mengganggu stabilitas umum dan kedaulatan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Kelompok itu masih terus membuat kekacauan, dari sisi politik mereka selalu mengganggu stabilitas keamanan,” tegas Yanto.

Oleh : Savira Ayu )*

Dunia properti sempat terpukul akibat efek badai corona, karena daya beli mayarakat benar-benar turun. Pemerintah menolong para pengusaha properti dengan UU Cipta Kerja dan aturan turunannya, bahkan juga menerima masukan sebelum peraturan itu diresmikan. Sehingga masalah perizinan akan dipermudah dan dunia properti membaik.

Hampir setahun kita berada di tengah pandemi covid-19 yang menyesakkan dada. Nyaris semua sektor lumpuh, mulai dari ekonomi, pariwisata, kuliner, sampai properti. Padahal bisnis properti butuh perputaran uang yang sangat besar, karena modalnya juga tinggi. Ketika perumahan dan apartemen tak laku, maka pengusaha gigit jari.

Para pengusaha properti yang diwakili oleh Dewan Pengurus Pusat Real Estate Indonesia (REI) beraudensi dengan Ketua MPR Bambang Soesatyo. Mereka membahas sektor peluang properti Indonesia. Bamsoet, panggilan akrab Bambang Soesatyo, menyatakan bahwa UU Cipta Kerja dan aturan turunannya bisa membangkitkan sektor properti di Indonesia.

Bamsoet melanjutkan, pemerintah sedang merancang aturan turunan (berupa rancangan peraturan pemerintah dan peraturan presiden) UU Cipta Kerja sebagai payung hukum. Beliau juga meminta pihak REI untuk memberi masukan, agar rancangan peraturan pemerintah makin baik.

Pihak REI yang terdiri dari ketua umum Paulus Totok Lusida, wakil ketua umum Ikang Fawzi dan Hari Ganie, dan Sekjen Amran Nukman memberi masukan untuk aturan turunan UU Cipta Kerja. REI telah membentuk tim pengkaji RPP, dan dari hasil penelitian mereka, ada beberapa yang agak memberatkan.

Paulus mengungkapkan bahwa ada pasal dalam RPP yang menjadi sorotan REI, yakni di bidang PUPR yakni perjanjian pengikatan jual beli. Jika syaratnya adalah sertifikat tanah dan beberapa hal lain, maka dikhawatirkan pengembang akan terlalu lama dalam memasarkan properti. Sehingga ia memberi masukan, sertifikat tanah bisa disubsitusi dengan surat kepemilikan tanah.

Bamsoet menerima masukan REI tersebut dan akan memberi kemudahan pada mereka. Dalam artian, para pengusaha properti selama ini sudah kesusahan akibat rendahnya daya beli masyarakat. Lantas pemerintah akan membuat aturan turunan UU Cipta Kerja yang menguntungkan bagi para pengusaha, termasuk pebisnis di bidang properti.

Selama ini pemerintah membuat aturan turunan cipta kerja dengan transparan. Dalam artian, mayoritas dari 44 RPP dan RperPres bisa dibaca di situs resmi. Bahkan masyarakat juga boleh memberi masukan, agar aturan turunan itu benar-benar berguna. Sehingga pemerintah benar-benar mendengarkan suara rakyat, termasuk yang bergerak di bidang properti.

Dalam UU Cipta Kerja ada kemudahan berupa legalitas. Dalam UU ini memang bernapaskan kemudahan birokrasi, karena perizinan tak lagi betele-tele seperti dulu. Izin usaha, termasuk bisnis properti, bisa dilakukan via online atau jalur offline alias datang ke Dinas seperti biasa. Namun di tengah pandemi, lebih aman mengurus via online.

Proses perizinan usahanya juga cepat, maksimal 7 hari kerja sudah selesai. Perizinan melalui jalur daring ini juga sekaligus memperkecil kemungkinan KKN oleh oknum, karena mereka tak bisa minta uang pelicin. Sehingga pengusaha properti akan mendapatkan izin dengan cepat, tanpa harus melanggar aturan.

Peresmian aturan turunan UU Cipta Kerja rencananya akan dilakukan februari 2021. Diharapkan 44 PP dan Perpres ini akan membuat kehidupan masyarakat membaik. Termasuk para pengusaha properti. Perubahan aturan pada sektor perdagangan rumah dll akan memudahkan mereka dalam berbisnis, dan mampu bangkit lagi di tengah pandemi.

Meski pandemi belum usai, namun pengusaha properti masih terus berjuang. Mereka, yang diwakili oleh REI, memberi masukan kepada pemerintah agar aturan turunan UU Cipta Kerja dipermudah. Sehingga proses penjualan properti lebih cepat, dan mereka bisa survive dalam berbisnis.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Moses Waker )*

Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang terus meresahkan warga Papua, membuat aksinya selalu dicemooh. Pemberantasan organisasi separatis terus dilakukan oleh aparat. Para pemuda Papua juga mendukung penumpasan OPM, karena mereka cinta NKRI dan tidak mau Indonesia dirusak kedaulatannya oleh kaum separatis.

Saat Papua bergabung dengan Indonesia setelah penentuan pendapat rakyat (pepera), maka ada yang tak menyetujui hasilnya. Mereka membentuk organisasi Papua merdeka (OPM) dan ngotot ingin berdikari. Alasannya, mereka dapat merdeka dan mengatur wilayahnya sendiri. Padahal menurut hukum internasional, bekas jajahan Belanda menjadi wilayah RI, termasuk Papua.

Para pemuda Papua mendukung pemerintah dan tidak mau bergabung dalam OPM. Mereka malah mendukung pemberantasan organisasi separatis tersebut, karena selalu meresahkan masyarakat. OPM dan KKB terlalu sering menyakiti hati warga sipil dengan melakukan penembakan dan penyerangan yang membabi-buta.

OPM bahkan pernah ketahuan menggunakan warga sipil Papua sebagai tameng hidup, ketika mereka menyerang aparat. Peristiwa ini sangat memilukan, karena bagaimana bisa mereka tega membuat saudara sesukunya jadi korban jiwa? Hanya demi ancaman pada aparat dan masyarakat lain.

Para pemuda Papua berbondong-bondong mendaftar jadi tentara, karena ingin membela wilayahnya. Jika mereka sudah resmi jadi anggota TNI, maka bisa membela warga sipil dan ikut ke hutan dan pegunungan, dalam rangka pencarian markas OPM.
Pemberantasan organisasi ini sangat penting, karena mereka merusak kedamaian di Bumi Cendrawasih.
Penerimaan tentara di Papua juga terselenggara berkat beasiswa program otsus. sehingga meringankan beban finansial para pemuda. Mereka bisa dilatih jadi bintara dan siap ditempatkan di wilayah terpencil sekalipun. Tujuannya agar membela kehormatan NKRI dan memberantas OPM serta KKB, yang selalu meresahkan masyarakat.

Permasalahan separatisme di Papua tidak hanya berkisar pada kekejaman OPM. Namun juga ada campur tangan dari pihak asing. Mereka ikut cawe-cawe karena mengincar tambang tembaga di Mimika, sehingga jika OPM berhasil, akan bisa menikmati hasilnya. Pihak asing sangat licik dan menggunakan OPM sebagai perpanjangan tangan.

Para pemuda Papua yang tergabung dalam AMPERA (aliansi mahasiswa, pemuda, dan rakyat Papua) mengecam pihak asing yang mendukung OPM, serta ikut merayakan ulang tahunnya pada tanggal 1 desember. Bahkan pihak asing ikut mengibarkan bendera bintang kejora yang jadi lambang OPM. Peristiwa itu adalah sebuah penghinaan besar bagi Indonesia.

AMPERA meminta pemerintah Indonesia lebih gencar dalam memeberantas OPM, karena permasalahan separatisme ini merembet ke banyak hal lain. Selain mengancam kedaulatan negara dan merusak perdamaian, maka separatisme juga membuat negri lain merendahkan Indonesia.

Pihak asing sengaja melakukan propaganda pada OPM agar terus memberontak dan mendirikan Republik Federal Papua Barat. Namun ketika berhasil merdeka, bukannya kebahagiaan yang didapat, melainkan kesengsaraan. Karena pihak asing akan menjadikan pemimpin OPM sebagai presiden boneka, dan mengeruk dalam-dalam kekayaan Papua.

Hal inilah yang tidak disadari oleh OPM, karena mereka sudah termakan oleh propaganda asing. Mereka tak berpikir jernih dan melihat betapa besar perubahan pada Papua, saat era Presiden Joko Widodo. Sekarang, Papua makin cantik dan maju, berkat Jalan Trans Papua, Jembatan Youtefa, Bandara Internasional Sentani, dan berbagai infrastruktur lain.

Pemuda Papua mendukung penuh perjuangan aparat untuk memberantas OPM. Mereka juga menghimbau para remaja untuk cinta NKRI dan melarang untuk terbujuk oleh KKB. Karena kelompok kriminal bersenjata itu sering mengincar ABG sebagai kader baru. Jika remaja diberi penjelasan, maka akan menjauh dari OPM dan KKB.

Para pemuda Papua mencela tindakan OPM yang di luar batas, dan nekat membunuh orang yang tak bersalah. Padahal korbannya adalah saudara sesuku, namun mereka tetap melakukan kekejaman. Pemberantasan OPM sangat perlu untuk dilakukan, agar mereka tidak meresahkan masyarakat dan merusak perdamaian.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali

Oleh : Reza Kurniawan )*

Gugatan praperadilan Rizieq Shihab ditolak mentah-mentah oleh hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim berpendapat bahwa penyidikan kepoliian sudah sah. Masyarakat mendukung penuh langkah sang hakim yang dengan tegas menolak gugatan praperadilan Rizieq, karena mantan pemimpin FPI itu memang bersalah.

Ketika Rizieq Shihab dikenakan vonis 6 tahun penjara karena kasus kerumunan, maka FPI memprotes keras. Mereka mengancam akan melakukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri. Sidang dijalani tanggal 4 januari 2021 dengan mendatangkan saksi yang pernah datang ke pesta resepsi yang diadakan oleh Rizieq Shihab.

Namun Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Akhmad Sahyuti, dengan tegas menolak permohonan gugatan praperadilan Rizieq Shihab. Putusan sang hakim dibacakan dalam sidang tanggal 12 januari 2021. Sahyuti mengungkapkan bahwa ia mengadili, menolak permohonan praperadilan dari pemohon untuk seluruhnya.

Sahyuti menambahkan, penolakan gugatan praperadilan ini dilakukan setelah ia menimbang dan menilai rangkaian penyelidikan oleh kepolisian terkait kerumunan di rumah Rizieq, sudah sah. Peningkatan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan oleh penyidik telah sesuai dengan aturan. Dalam artian, ketika di Petamburan ada kerumunan, maka penyelidikan polisi sudah sesuai aturan.

Dengan ditolaknya permohonan praperadilan dari Rizieq Shihab, maka ia tetap berstatus tersangka dan harus mendekam 6 tahun dalam penjara. Mantan pemimpin FPI wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena terbukti mengundang 10.000 orang dalam pesta pernikahan putrinya, di rumah pribadinya. Padahal membuat kerumunan di masa pandemi sangat berbahaya.

Rizieq Shihab terkena beberapa pasal pada kasus kerumunan ini. Mulai dari UU Kekarantinaan, sampai 2 pasal lainnya. Yakni pasal 160 KUHP tentang penghasutan supaya melakukan kekerasan terhadap penguasa umum dan melakukan perbuatan pidana. Karena Rzieq sudah terbukti berkali-kali mengajak pengikutnya untuk melawan pemerintah.

Rizieq juga terasangkut pasal 216 KUHP karena tidak menuruti perintah oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, alias mangkir 2 kali dari panggilan Polda Metro Jaya. Padahal saat dipanggil, ia baru berstatus saksi. Namun ketika tak kunjung datang, dan statusnya naik menjadi tersangka.

Walau Rizieq sudah menyerahkan diri, namun bukan berarti ia bebas dari gugatan. Karena ia masih harus bertanggungjawab akan kesalahannya. Ia juga tak bisa menyalahkan aparat, karena mereka hanya menjalankan tugasnya. Sedangkan Rizieq sebagai WNI nyatanya tidak pernah mau taat aturan.

Kegagalan gugatan praperadilan ini sangat disambut baik oleh masyarakat, karena mereka sangat geram terhadap tingkah Rizieq yang seenaknya sendiri. Ketika membuat pesta di Petamburan, memang semua orang pakai masker, tapi tidak ada physical distancing. Ia juga tancap gas berceramah di beberapa tempat lain, dan mengundang massa, seolah lupa saat ini masih pandemi.

Setelah acara berakhir baru ketahuan kalau 80 orang jamaah dan tamu Rizieq positif corona. Ini salah mereka sendiri karena nekat melanggar protokol kesehatan. Apalagi Rizieq habis dari luar negeri dan tidak karantina mandiri serta menolak tes swab. Ia melanggar peraturan dan bisa berpotensi menularkan corona karena dicurigai berstatus OTG.

Penolakan gugatan ini menunjukkan keadilan yang diberikan oleh pemerintah. Karena orang yang bersalah pasti dihukum, tak peduli apa ia seorang tokoh terkenal atau warga sipil biasa. Sang hakkim di pengadilan negeri juga bertindak tegas dengan menolak gugatan Rizieq. Ia menunjukkan tidak ada hukum tebang pilih di Indonesia.

Masyarakat merasa lega karena gugatan praperadilan Rizieq ditolakmentah-mentah oleh pengadilan negeri. Meski FPI mengancam untuk menggugat ke pengadilan tingkat selanjutnya, namun hakim juga pasti akan menolaknya. Karena kesalahan Rizieq amat fatal, dengan menyebabkan penyebaran corona, dan ia terkena pasal berlapis-lapis.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Adiba Kinsasa )*

Sebentar lagi kita akan menjalani vaksinasi corona. Program yang berlaku nasional ini wajib dijalankan oleh seluruh WNI, termasuk para santri. Mereka rela divaksin karena yakin bahwa kandungannya aman dan halal. Para santri juga siap berkampanye demi mensukseskan vaksinasi nasional.

Vaksinasi corona gelombang 1 sudah dimulai sejak pertengahan januari 2021. Program ini wajib berjalan dengan lancar, agar semua orang sehat dan. Kita tentu ingin segera bebas dari kungkungan pandemi dan hidup dengan aman, tanpa takut terinfeksi virus covid-19. Sehingga jalan satu-satunya adalah dengan vaksinasi.

Namun sayang di media sosial dan grup WA beredar video hoax yang berisi adegan para santri yang pingsan, dan narasinya berisi berita bahwa mereka tepar pasca kena vaksin corona. Padahal setelah ditelusuri, video itu dibuat tahun 2018, dan santri itu hanya kelelahan setelah divaksin difteri.

Hoax ini sangat menyesatkan, seolah-olah vaksin itu berbahaya. Padahal para santri selama ini bersedia divaksin dan menunggu giliran dengan sabar. Lagipula, vaksin baru diberi tanggal 13 januari ke Presiden Jokowi, baru ke para tenaga medis, dan WNI lain. Sehingga mustahil jika ada video yang beredar, sebelum presiden divaksin.

Padahal seluruh santri se-Indonesia sudah siap untuk divaksin, karena mereka yakin akan kehalalannya. Status halal vaksin Sinovac juga sudah dikeluarkan oleh MUI, sehingga tidak bisa diganggu-gugat. Vaksin ini halal karena tidak mengandung gelatin babi atau zat lain yang haram. Sehingga MUI menjamin kehalalan dan keamanannya.

Vaksin bagi kalangan santri sangat penting karena mereka tinggal di pondok yang memiliki banyak sekali murid. Sehingga agak susah untuk melakukan physical distancing, walau semua wajib pakai masker. Dalam kondisi ini, maka vaksin diperlukan untuk mencegah penularan corona, karena siapa tahu ada OTG dalam lingkungan pondok.

Bayangkan jika tidak ada vaksin, maka virus covid-19 akan cepat sekali menular dalam 1 pondok. Memang bisa dilakukan penutupan dan penyemprotan disinfektan, namun para santri yang pulang kampung bisa saja jadi OTG, dan malah menularkan ke keluarganya di rumah. Maka rantai penularan corona akan semakin panjang.

Para santri rela divaksin karena sebagai bentuk ketaatan terhadap pemerintah, dan hal itu juga diajari oleh para kiai. Ketaatan ini memang diwajibkan karena dengan taat, akan tercipta keamanan, ketertiban, serta kemakmuran. Dengan taat vaksin, maka selain menuruti anjuran pemerintah, juga menyehatkan diri sendiri.

Santri yang divaksin akan kebal corona dan dia tidak bisa berstatus OTG, serta menularkan ke orang lain. Vaksinasi adalah cara untuk menyayangi nyawa sendiri dan orang lain, agar tidak ada lagi penularan corona. Para santri sudah teredukasi dengan baik dan tidak mudah terkena hoax tentang vaksin corona.

Mereka paham bahwa vaksinasi corona memiliki proses yang mirip dengan vaksinasi lainnya, misalnya hepatitis atau MMR. Prosesnya hanya disuntik lalu vaksin akan bekerja dalam tubuh, dan memperkuat imunitas. Dengan catatan, saat diinjeksi tubuh santri harus dalam keadaan sehat, dalam artian tidak demam, flu, batuk, serta tensi dan gula darahnya normal.

Santri dan segenap kiai juga mengkampanyekan keamanan dan kehalalan vaksin corona pada segenap masyarakat. Sehingga mereka makin percaya bahwa vaksin ini tidak akan membahayakan. Karena para santri yang saleh sudah tahu bahwa vaksin Sinovac halal MUI, dan masyarakat jadi percaya akan status halalnya.

Vaksinasi corona di kalangan pesantren didukung penuh, baik oleh para santri maupun kiai dan ustadz. Mereka paham bahwa vaksinasi adalah satu-satunya cara agar tidak ada penularan virus covid-19. Sehingga semua orang sehat, bebas corona, dan bisa mengakhiri masa pandemi sesegera mungkin.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini