Oleh : Zakaria )*

Banjir yang melanda Kalimantan Selatan benar-benar memilukan, karena ketinggian air lebih dari 2 meter. Bencana banjir berstatus tanggap darurat karena debit air terus bertambah. Presiden menginstruksikan semua pihak untuk mengatasi banjir di Banua, agar para pengungsi selamat.

Sejak rabu, 13 januari 2021, Kalimantan Selatan diguyur hujan deras sehingga Sungai Pelaihari meluap. Hal ini mengakibatkan banjir di 7 Kabupaten/ Kota, yakni Kota Banjar Baru, Kota Tanah Laut, Kabupaten Tapin, Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Tabalong, dan Kabupaten Balangan.

Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penaggulangan Bencana memaparkan bahwa ada 27.111 rumah yang terendam bajir dan 127.709 warga yang mengungsi. Karena banjir makin tinggi (lebih dari 2 meter) dan air belum juga surut, maka bencana ini berubah statusnya menjadi tanggap darurat nasional.

Presiden Jokowi memerintahkan berbagai pihak untuk mengirimkan bantuan secepatnya, termasuk Kepala BNPB, Panglima TNI, dan Kapolri. Bantuan yang utama juga termasuk perahu karet, karena sangat dibutuhkan dalam penanganan bencana banjir di Kalimantan Selatan. Beliau juga berkoordinasi dengan Gubernur Kalsel untuk mendapatkan laporan terkini.

Presiden juga mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada terhadap bencana alam akibat cuaca ekstrem. Dalam artian, ketika status bencana banjir ditingkatkan jadi tanggap darurat, maka akan ada evakuasi, penyelamatan, pemberian bantuan, dan perlindungan bagi korban sesegera mungkin. Setelah bencana berakhir maka ada pemulihan sarana dan prasarana.

Pemkot Banjarmasin langsung menanggap instruktur Presiden dengan mendirikan posko di 5 kecamatan dan 52 kelurahan. Sementara, warga mengungsi di ruang publik dan disediakan tak kurang dari 1.500 nasi bungkus per hari. Masyarakat sangat butuh bantuan, karena bisa jadi mereka mengungsi tanpa membawa bekal atau uang kontan.

Bantuan juga mengalir dari masyarakat, bahkan dari luar Kalimantan. Sumbangan berupa sembako dan uang sanagt diapresiasi oleh masyarakat Banua, karena sebagai sesama WNI, mereka memberi perhatian. Pemerintah daerah juga membantu koordinasi agar bantuan benar-benar sampai hingga ke tangan para pengungsi.

Kepala Dinas Sosial Banjarmasin Iwan Ristianto menjelaskan bahwa banjir belum bia ditanggulangi, karena masih hujan deras dan ketinggian air sungai bertambah. Bahkan ada daerah yang ketinggian airnya sampai 3 meter. Namun ia memastikan ada dapur umum yang didirikan di tiap kecamatan, agar para pengungsi selamat dan tidak kelaparan.

Dapur umum sangat penting karena pengungsi sangat butuh logistik. Namun perlu diperhatikan lagi, apakah menunya bergizi atau tidak. Pemerintah daerah Kalsel mengatur agar jangan sampai para pengungsi hanya makan mi instan, karena adanya itu. Apalagi di musim hujan dan banjir, mereka mudah masuk angin dan butuh makanan yang layak untuk dikonsumsi.

Selain itu, untuk masalah lokasi pengungsian juga perlu koordinasi yang teliti. Saat ini masih masa pandemi, sehingga tidak boleh ada pengungsi yang tidur berdesakan dalam ruang yang sempit. Protokol kesehatan seperti jaga jarak dan memakai masker harus tetap ditaati, agar semua pengungsi dan tim SAR, serta perwakilan pemda tidak tertular corona.

Para pengungsi juga selalu diingatkan agar rajin cuci tangan. Apalagi saat banjir, mereka mudah terkena diare, dan salah satu pencegahannya adalah perilaku hidup bersih. Cuci tangan bisa mencegah sakit perut, batuk pilek, dan menolak virus covid-19. Koordinator pengungsi juga memastikan mereka semua menaati protokol kesehatan.

Bencana banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan membuat pengungsi sedih karena rumah mereka terendam air. Presiden langsung tanggap dan mengutus bawahannya agar membereskan banjir, dan mengrim bantuan sesegera mungkin. Bantuan yang diberi tak hanya berupa sembako, makanan, dan pakaian, namun juga perahu karet untuk evakuasi.

)* Penulis adala warganet tinggal di Bogor

Oleh : Sabby Kosay )*

Kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) adalah organisasi pemberontak yang meresahkan, karena menggunakan senpi untuk menakut-nakuti warga. Bahkan mereka ketahuan membakar pesawat. Meski tidak ada korban jiwa, namun peristiwa ini membuat masyarakat makin antipati pada KKSB.

Papua adalah daerah yang eksotis dan saat ini sudah mengalami banyak kemajuan. Terbukti provinsi Papua dan papua barat dipercaya jadi tuan rumah pekan olahraga nasional (PON) tahun 2021. Namun sayang ada permasalahan di Bumi Cendrawasih yang masih menahun, yakni gangguan kelompok pemberontak alias OPM.

Intan Jaya adalah wilayah di Papua yang rawan, karena beberapa kali diganggu oleh kelompok separatis. Beberapa kali KKSB, pasukan milik OPM, melakukan penembakan di sana. Tanggal 6 januari 2021 terjadi lagi tragedi di Intan Jaya, ketika sebuah pesawat milik Mission Aviation Fellowship dibakar oleh kelompok kriminal separatis bersenjata.

Socratez S Yoman, Presiden Persekutuan Gereja-Gereja Baptis West Papua, bereaksi keras terhadap peristiwa itu. Penyebabnya karena pesawat MAF ternyata diisi oleh misionaris. Sehingga pembakaran tersebut adalah perlawanan terhadap keagungan Tuhan.
Dalam artian, bagaimana bisa mereka tega membakar pesawat, dan mengancam keselamatan pemuka agama?
Amatlah wajar jika Socrates marah, karena misionaris adalah pembawa kedamaian, namun malah dihalangi oleh KKSB. Menurutnya, Papua adalah daerah yang besar namun dirusak oleh berbagai kepentingan dari luar.
Karena mereka menginginkan kekayaan alam di Bumi Cendrawasih. Sehingga memanfaatkan kelompok separatis yang cenderung emosional.
Socrates melanjutkan, untuk mengademkan wilayah Papua, maka perlu ada siraman rohani dan penyatu perdamaian. Oleh karena itu ia dan kelompoknya gencar mengirim para misionaris hingga ke pelosok Papua. Namun pesawatnya malah dibakar oleh KKSB, sehingga menyulitkan transportasi mereka ke daerah pegunungan dan wilayah terpencil lainnya.

Sebagai tokoh masyarakat, Socrates mewakili suara hati warga sipil Papua. Karena mereka sudah lelah dengan segala kekejama KKSB. Wajar jika masyarakat langsung mengutuk pembakaran pesawat tersebut. Walau tidak ada korban jiwa, namun tentu saja pemiliknya mengalami kerugian hingga ratusan juta. Lantas KKSB tak mau bertanggungjawab dan kabur begitu saja.

Apalagi jika api merembet hingga ke bagian penyimpan avtur. Dikhawatirkan akan meledak dan menimbulkan korban selanjutnya. Bagaimana jika kemungkinan buruk ini benar-benar terjadi? Jika ada korban jiwa, maka bisa dikategorikan sebagai pembunuhan berencana. Apalagi kobaran api sebenarnya juga bisa merambat ke tubuh anggota KKSB sendiri, sehingga sangat bahaya.

Kolonel Nyoman Suriastawa, Kepala Penerangan III Wilayah Papua menyatakan bahwa pembakaran pesawat tersebut melibatkan massa dan ada tindakan brutal dari mereka. Kondisi ini akan menciptakan ketakutan di kalangan masyarakat. Selain itu, KKSB juga pernah mengancam akan mengacaukan setiap penerbangan sipil di Papua dan Papua Barat.

Ancaman KKSB ini sangat meresahkan, karena gangguan penerbangan amat menyulitkan transportasi di Papua. Penyebabnya karena di Bumi Cendrawasih masih ada wilayah yang sulit dijangkau oleh jalan darat, seperti di Yakuhimo dan beberapa daerah lain. Sehingga sangat butuh pesawat sebagai alat transportasi utama.

Ketika KKSB mengancam akan membakar pesawat, maka mereka juga menyusahkan banyak orang, karena selain transportasi terhambat, distribusi sembako dan barang lain juga akan susah dilakukan. Oleh karena itu, KKSB dan OPM wajib dibasmi. Agar tidak meresahkan masyarakat dan mengganggu kehidupan, ketertiban, dan perdamaian di Papua.

Pembakaran pesawat misionaris di Intan Jaya, Papua, oleh KKSB adalah peristiwa naas yang merugikan banyak orang. Karena para misionaris kesulitan untukmenyebarkan perdamaian di Bumi Cendrawasih. Kelompok separatis ini wajib ditangkap agar tidak lagi mengacau di Papua dan menakut-nakut warga sipil di sana.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh: Anjar Agustine (Mahasiswa Ilmu Kesehatan Universitas Diponegoro)

Sejak akhir tahun 2019 hingga awal tahun 2021, dunia masih belum terlepas dari pandemi Covid-19. Berbagai upaya untuk menekan jumlah korban Corona ini telah dilakukan oleh berbagai negara, namun masih tidak berhasil mengusirnya. Di sisi lain, banyak peneliti yang berusaha mengembangkan vaksin dari virus ini, tetapi vaksin yang berhasil dibuat dinilai masih belum sepenuhnya dapat menghentikan pandemi ini.

Berbagai negara, termasuk Rusia, Inggris, Cina, Amerika, dan berbagai negara lainnya mengeklaim telah mampu menemukan atau membuat vaksin untuk virus corona ini. Hal tersebut tentu menjadi angin segar bagi masyarakat. Meski disebutkan belum mampu mengatasi pandemi, tetapi bila masyarakat terus berperan aktif dalam vaksinasi dan taat menjalankan protokol kesehatan, maka tidak ada yang tidak mungkin untuk mengakhiri pandemi di Indonesia.

Sementara itu, Pemerintah Indonesia telah menyiapkan vaksin hasil kerja sama dengan berbagai negara. Pemerintah juga telah mendistribusikan vaksin tersebut pada awal 2021 silam.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menyampaikan bahwa saat ini sudah ada 4 jenis vaksin yang akan siap disebarkan secara massal kepada masyarakat. Vaksin-vaksin ini merupakan hasil kerja sama Indonesia dengan berbagai negara seperti Inggris hingga Cina. Langkah yang diambil pemerintah untuk menyiapkan vaksin dan bahkan membagikannya secara gratis kepada masyarakat merupakan kebijakan yang sangat luar biasa. Penentuan prioritas penerima vaksin pun juga merupakan keputusan yang baik.

Kebijakan dan langkah yang diambil pemerintah untuk mengatasi pandemi ini sebenarnya sudah tepat. Dimulai dengan kebijakan PSBB, bantuan sosial, larangan masuk WNA supaya virus yang bermutasi tak masuk Indonesia, hingga pemberian vaksin gratis. Namun, semuanya kembali kepada masyarakat. Pemerintah hanya bisa mengambil keputusan atau memberikan kebijakan, namun tetap rakyatlah yang menjalankannya.

Dalam mengatasi gelombang penolakan vaksin, pemerintah sendiri telah mengambil langkah yang jelas dan terbuka. Pihak Kementerian Kesehatan menuturkan bahwa pemerintah tengah berusaha memastikan kepada pihak produsen vaksin mengenai kehalalan vaksin. Pemerintah juga menuturkan bahwa pihak kesehatan telah memastikan keamanan vaksin tersebut. Pihak pemerintah juga menuturkan bahwa keamanan vaksin merupakan hal yang sangat penting sehingga pemerintah tidak mungkin sembarangan memberikan vaksin yang tidak aman untuk masyarakat.

Adanya berita dan informasi bohong seperti Covid-19 merupakan hasil propaganda atau konspirasi atau hanya tipuan belaka, juga menjadi penyebab penolakan masih terus terjadi. Sebagai harda terdepan, masyarakat harus ikut menyukseskan kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 dengan mendukung program vaksinasi nasional.

Dalam situasi pandemi seperti ini, kita tidak bisa menyalahkan pemerintah. Tidak ada yang ingin berada dalam kondisi pandemi yang tidak menguntungkan ini. Sebagai masyarakat yang cerdas, hendaknya kita bekerja sama dengan pemerintah dalam mengatasi pandemi ini. Langkah-langkah seperti menaati protokol kesehatan dan menjalankan vaksinasi yang diberikan pemerintah merupakan jalan yang harus kita lakukan demi menghentikan pandemi ini. Sudah sepantasnya seluruh elemen masyarakat mendukung vaksinasi Covid-19 demi keselamatan dan kemajuan bangsa.

Kita juga harus belajar menjadi masyarakat yang mampu memahami berbagai informasi terkait pandemi yang disampaikan pemerintah sehingga tidak mudah terbodohi dengan berita-berita palsu yang menyesatkan.

Oleh : Alfisyah Kumalasari )*

Pemerintah telah menginisiasi produk hukum yang mampu meringkas regulasi. Kebijakan tersebut diyakini dapat melindungi pekerja yang menjadi korban PHK.

Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) memberikan jaminan bahwa korban pemutusan hubungan kerja atau PHK akan mendapatkan manfaat yakni uang tunai, akses informasi kerja serta pelatihan kerja. Sehingga diharapkan korban PHK tersebut bisa tetap mendapatkan sumur penghasilan.

Artinya, terdapat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, dimana UU Ciptaker menjadi manfaat berupa peningkatan kompetensi atau up-skilling, serta ada akses untuk pekerjaan baru.

Pasal Jaminan Kehilangan Pekerjaan ini, tertulis dalam pasal 46A UU Cipta Kerja yang merevisi UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Dalam pasal yang sama, disebutkan bahwa program Jaminan Khilangan Pekerjaan ini akan dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Pada tahap awal, sumber pendanaan JKP berasal dari anggaran negara alias pemerintah. Selanjutnya, sumber iuran JKP akan mengandalkan rekomposisi iuran program jaminan sosial dan dana operasional BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek saat ini menjalankan 4 program jaminan sosial, yakni jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).

Adanya tambahan JKP, tentu diharapkan apabila aturan turunan teknis dan petunjuk pelaksanaan akan keluar dan nampak bahwa pekerja atau buruh harus mengalokasikan dana untuk program JKP apabila terkena PHK.

Timboel Siregar selaku Koordinator Advokasi BPJS Watch menuturkan, bahwa JKP tersebut diatur dalam pasal 46A, 46B, 46C, 46D dan 46E. Hal ini merupakan jaminan sosial baru yang terintegrasi dengan lima jaminan sosial lainnya.

Jaminan ini memberikan manfaat berupa uang tunai kepada korban PHK. Dimana terdapat kompensasi sebesar 6 bulan yang akan ditanggung dimana ketentuannya akan diatur oleh PP.

Ditengah Pandemi covid-19 tentu berdampak pada PHK masal yang tidak terelakkan, hal ini dikarenakan Pandemi covid-19 ini telah banyak membuat semua simpul ekonomi berhenti total dan berimbas pada pelambatan ekonomi.

UU Cipta Kerja mengatur bahwa setiap pekerja kontrak bila terjadi pemutusan hubungan kerja akan diberikan kompensasi penuh. Sedangkan bagi karyawan tetap akan diberikan pesangon dan itupun harus diberikan secara penuh.

UU Cipta Kerja bisa dibilang sebagai payung hukum. Dalam penerapannya, masih membutuhkan aturan turunan mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Menteri. Tentu sangat disayangkan jika ada pihak yang tidak memahami substansi UU Cipta Kerja secara menyeluruh. Apalagi, penjelasan yang terlanjur beredar di masyarakat justru diwarnai hoax dan disinformasi yang mampu menyulut emosi masyarakat.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan, bahwa di dalam Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja, terdapat aturan yang secara tegas menjelaskan bahwa pemerintah akan memberikan jaminan sosial berupa uang tunai dan peluang kesempatan kerja.

Oleh sebab itu, Program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) juga telah ditambahkan pada UU Cipta Kerja pada klaster ketenagakerjaan. Undang-undang ini memberikan kepastian bahwa hak pesangon tersebut diterima oleh pekerja/buruh dengan adanya skema di samping pesangon yang diberikan pengusaha.

Yang terpenting, ketika buruh di-PHK para buruh akan diarahkan untuk mendapatkan pelatihan peningkatan kemampuan kerja sehingga nantinya pekerja tersebut dengan mudah mendapatkan pekerjaan baru. Kemudian, dalam hal perlindungan pekerja atau buruh yang menghadapi proses pemutusan hubungan kerja, UU Cipta Kerja tetap mengatur mengenai ketentuan persyaratan dan tata cara PHK.

Pemerintah memaksimalkan program vaksinasi di seluruh wilayah Indonesia demi menanggulangi pandemi Covid-19. Upaya itu juga dilakukan di wilayah Papua dan Papua Barat. Sejumlah tokoh masyarakat setempat diketahui mendukung upaya ini agar dapat melindungi warga dari ancaman virus Covid-19.

Ketua Dewan Adat Papua (DAP) wilayah III Domberai, Papua Barat, Zakarias Horota, mengatakan dirinya mendukung program penyuntikan vaksin Covid-19 secara nasional oleh Pemerintah sebagai upaya cepat penanggulangan pandemi di wilayah Papua Barat. “Ini masalah pilihan sehat untuk hidup di tengah ancaman pandemi, bukan persoalan diajak atau terpaksa. Oleh karena itu semua pihak ikut mendukung program vaksinasi di Papua Barat,” kata Zakarias Horota.

Dia mengatakan, Pemerintah tak mungkin mencelakakan masyarakat lewat vaksin Covid-19. Dia pun mengakui, sempat berniat untuk menolak program vaksinasi di wilayah Papua Barat, karena terhasut kabar bohong. “Saya meminta masyarakat untuk tidak terprovokasi dengan berbagai kabar bohong tentang bahaya vaksinasi Covid-19,” ujarnya.

Sementara itu Anggota DPRD Maybrat, Papua Barat, Yonas Yewen, mengatakan warga Kabupaten Maybrat mendukung pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang diselenggarakan serentak di Indonesia.

“Intinya kita mendukung, rakyat Maybrat pasti menerima vaksin COVID-19, sepanjang itu baik bagi kebutuhan dan keselamatan warga masyarakat Maybrat,” ungkap Yewen.

Kedepannya diharapkan adanya sosialisasi secara berkelanjutan untuk memberikan pemahaman ke masyarakat terkait program vaksinasi sehingga tidak adanya penolakan akibat salah paham informasi.

Di kesempatan terpisah, Alberth Maniani selaku Perwakilan Generasi Muda Papua menyebut vaksin buatan Sinovac yang dipergunakan oleh Pemerintah Indonesia itu aman. Menurutnya, pengalamannya disuntik vaksin COVID-19 pun serupa dengan vaksinasi lainnya.

“Rasanya disuntik vaksin COVID-19 sama seperti rasa disuntik obat atau vaksin lainnnya. Makanya saya mengajak kawula muda untuk mau menerima vaksin dan tidak percaya berita hoaks,” kata Maniani yang juga lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih.

Oleh : Abner Wanggai )*

Vaksinasi corona nasional sudah dimulai di Indonesia, termasuk di Provinsi Papua dan Papua Barat. Masyarakat adat di Bumi Cendrawasih mendukung program ini, agar pandemi segera berakhir. Warga sipil Papua juga diimbau untuk divaksin corona, agar semua orang sehat dan terbentuk herd immunity.

Ketika vaksin corona ditemukan, maka banyak orang yang berharap agar pandemi bisa lekas selesai. Mereka sudah lelah dan jenuh harus work at home dan ingin bekerja di luar rumah. Termasuk juga warga Papua, yang terkena efek pandemi. Mereka ingin kondisi mencekik ini cepat usai, agar perekonomian di Bumi Cendrawasih bisa membaik.

Di Papua, vaksin Sinovac sudah mendarat sejak awal januari 2021. Namun pelaksanaan vaksinasi baru dimulai di pertengahan bulan, karena menunggu izin EUA dari BPOM dan fatwa halal MUI. Ketika program vaksinasi gelombang 1 sudah dimulai, maka tokoh masyarakat adat Papua mendukung penuh. Karena ia ingin agar warganya sehat dan bebas corona.

Zakarias Horota, Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Domberai, Papua Barat, mendukung vaksinasi di Bumi Cendrawasih. Ia juga menghimbau seluruh elemen masyarakat untuk mendukung pemberian vaksin tersebut. Menurutnya, vaksin adalah pilihan sehat untuk hidup di tengah pandemi. Oleh karena itu, semua pihak wajib mendukung vaksinasi di Papua Barat.

Zakarias juga mengingatkan agar semua orang untuk tidak mudah percaya hoax. Tidak mungkin pemerintah mencelakakan masyarakat lewat vaksin, seperti yang dikatakan oleh hoax. Ia percaya pemerintah akan selalu mensejahterakan dan menyehatkan rakyatnya, dan caranya adalah dengan vaksinasi corona nasional.

Memang ada beberapa berita palsu tentang vaksin Sinovac, yang katanya mengandung sel monyet afrika, padahal salah. Juga ada hoax bahwa vaksin ini bisa mengubah DNA manusia, padahal hal itu rumit dan tak bisa dilakukan hanya dengan menyuntik. Hoax paling menggelikan adalah katanya saat disuntik vaksin, jarumnya bisa masuk ke tubuh manusia, padahal salah.

Amatlah menyedihkan ketika hoax vaksin corona juga sudah masuk ke wilayah Papua yang notabena jauh dari ibukota. Di sini memang diperlukan edukasi, tak hanya dari para tenaga medis, namun juga dari tokoh masyarakat seperti Zakarias. Karena ia punya jabatan terhormat dan setiap perbuatannya akan diteladani oleh masyarakat. Sehingga semua warga mau divaksinasi.

Edukasi untuk meluruskan hoax corona sangat diperlukan, karena efek berita palsu ini amat berbahaya. Ketika 1 orang percaya berita palsu, maka akan menyebar ke mana-mana. Akibatnya banyak warga sipil yang tidak mau divaksin, hanya karena hoax yang umumnya beredar di media sosial.

Padahal seharusnya semua orang mau disuntik agar program vaksinasi corona nasional berhasil. Menurut dokter Wiku Adisasmito, Juru Bicara Tim Satgas Penanganan covid, vaksinasi diperlukan untuk membentuk herd immunity (kekebalan kelompok). Sehingga ketika semua orang sudah disuntik, tidak ada yang kena corona, karena imunitasnya sangat baik.

Vaksinasi untuk masyarakat di Papua amat penting karena kondisi alamnya yang beda dengan di Jakarta atau Surabaya. Di daerah pedalaman, ada wilayah yang masih berupa pegunungan, dan umumnya transportasi via jalur darat manual alias jalan kaki. Jika mereka kelelahan, imunitasnya menurun. Ketika lalai melepas masker, maka akan mudah tertular corona.

Jika kita ingin pandemi berakhir, maka jalan satu-satunya adalah dengan vaksinasi. Jadi ketika vaksin Sinovac sudah mendarat di Papua, masyarakatnya tinggal menunggu jadwal untuk disuntik. Mereka mau diinjeksi karena sadar bahwa vaksinasi adalah jalan menuju kebebasan, karena tidak ada lagi penularan corona dan pandemi bisa berakhir secepatnya.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh : Dita Subagya )*

Sebentar lagi Indonesia akan menggelar vaksinasi corona nasional. Program ini sangat penting untuk mengatasi pandemi covid-19. Namun sayang banyak hoax yang bermunculan mengenai vaksinasi, terutama di media sosial. Masyarakat dihimbau untuk melawannya dengan kampanye literasi positif, agar vaksinasi berjalan lancar.

Sudahkah Anda membuka media sosial hari ini? Medsos dan dunia maya sudah jadi rumah kedua bagi sebagian bear masyarakat Indonesia. Sayangya, media sosial juga ditumbuhi oleh postingan hoax. Apalagi jelang vaksinasi corona nasional, berita palsu makin menyebar, mulai dari Facebook hingga grup WA.

Salah satu hoax corona yang muncul di media sosial adalah vaksin covid-19 bisa membahayakan, karena mengandung vero cell yang berasal dari ginjal monyet hijau afrika. Hoax ini salah besar, karena vaksin Sinovac berasal dari virus yang dilemahkan, bukan vero cell. Agak menggelikan juga karena untuk apa mencampur sel monyet ke vaksin manusia?

Selain itu, hoax yang santer terdengar adalah vaksin ini bisa mengubah DNA manusia. Sehingga orang yang tidak paham akan ketakutan saat akan divaksin. Logikanya, bagaimana DNA diubah hanya dengan suntikan vaksin? Karena proses perubahan DNA sangat rumit, dan tidak bisa berganti hanya karena sebuah injeksi.

Hoax sangat meresahkan dan menjengkelkan, karena bisa membuat banyak orang jadi antivax (kaum anti vaksin) dadakan. Pemberantasan berita palsu harus segera dilakukan, agar semua WNI taat vaksin, dan kita bisa mengakhiri masa pandemi secepat mungkin. Jika tidak, maka target pemerintah kurang berhasil.
Ketua DPD RI LaNyalla Mattaliti mengajak semua orang untuk taat vaksin dan jangan percaya hoax yang beredar, terutama di media sosial. Menurutnya, memang ada pro kontra vaksinasi. Namun kita harus percaya pada pemerintah, agar bisa memutus mata rantai penyebaran corona di Indonesia.

Begitu pula dengan para dokter dari IDI. Mereka membentuk Kawan Vaksin, kelompok untuk mengkampanyekan vaksinasi corona hingga ke 34 provinsi di Indonesia. Koordinator Kawan Vaksin, dokter Iswanto Idji meyatakan bahwa gerakan ini dimaksudkan untuk mensukseskan protokol kesehatan dan menyikapi rendahnya literasi masyarakat terhadap vaksin, sehingga terkena hoax.

Perlu adanya gerakan literasi di media sosial agar tidak ada lagi yang terjebak hoax. Kita berjuang melawan kebiasaan buruk orang Indonesia yang tingkat literasinya rendah alias kurang suka membaca, bahkan hanya menyimpulkan dari judul berita saja. Perjuangan harus ditegakkan, demi kesuksesan vaksinasi corona.

Kampanye gerakan literasi anti hoax corona bisa kita mulai dari lingkungan terdekat. Untuk balita yang masih belum bisa membaca, beritahukan bahwa vaksinasi membuat tubuh bebas corona, sehingga ia wajib disuntik. Sementara untuk anak-anak yang sudah agak besar, kampanyekan bahwa vaksinasi akan membuat mereka sehat dan boleh belajar lagi di sekolah.

Anak-anak saat ini sudah pegang gawai untuk belajar di rumah. Ajari mereka cara membedakan berita asli dengan hoax, sehingga tidak mudah percaya jika ada antivax yang menyebarkan kepalsuan. Mereka akan bertanya kepada orang tuanya, dan berdiskusi ternyata ada hoax di media sosial.

Sebenarnya di Instagram, Facebook, dan Twitter, postingan hoax tentang vaksinasi corona juga sudah diblokir permanen. Namun tak ada salahnya untuk memberi tahu anak-anak, jadi ketika belum dblokir, mereka bisa melaporkannya ke pihak media sosial.
Kampanye literasi vaksinasi corona juga bisa dilakukan di lingkungan tetangga, teman kantor, dan keluarga besar.
Tantangan yang paling besar adalah ketika memberi tahu orang yang mudah percaya hoax, karena rata-rata mereka sudah berusia lanjut, atau memang tak tahu beda antara hoax dan berita asli. Jangan tegur dengan keras, namun beritahu dengan perlahan.

Gerakan literasi anti hoax juga bisa kta lakukan di akun media sosial sendiri. Sehingga para followers tahu perbedaan berita palsu dengan asli, dan mereka rela divaksin corona. Satu status di Facebook bisa mengubah pandangan banyak orang, oleh karena itu mar kita berkampanye agar vaksinasi nasional berhasil.

)* Penulis adalah warganet tinggal Semarang

Oleh : Deka Prawira )*

Saat ini, Pemerintah Pusat masih tetap menyerap aspirasi masyarakat dalam menyusun aturan turunan dari undang-undang (UU) 11/2020 tentang Cipta Kerja. Tercatat sudah ada 35 draft yang telah selesai, dimana draft tersebut terdiri dari 30 rancangan peraturan pemerintah (PP) dan 5 rancangan peraturan presiden (perpres). Rencananya, akan ada 44 aturan turunan terkait kebijakan tersebut.

Franky Sibarani selaku Ketua Tim Serap Aspirasi pelaksanaan UU Cipta Kerja mengatakan, bahwa tim-nya terus bekerja hingga rancangan ditetapkan. Melalui pesan singkat, Franky menuturkan, ketentuan perundang-undangan UU Cipta Kerja, RPP dan RP Presiden turunan UU Cipta Kerja akan ditetapkan pada bulan Februari.

Sinkronisasi antara rancangan PP dan perpres perlu dilakukan agar tidak mengandung multitafsir. Pemerintah melakukan hal ini agar dalam penerbitannya tidak banyak menerima penolakan dan mengakomodasi kesejahteraan masyarakat.

Ia menjelaskan, aspirasi-aspirasi yang sudah masuk dan terus disampaikan ke pemerintah. Saat ini sedang dalam proses pembahasan di pemerintah. Sebelumnya, Franky menjelaskan bahwa ada satu temuan yang menjadi perhatian pemerintah. Yakni masih adanya rancangan aturan turunan yang hasilnya peraturan pemerintah dan peraturan presiden itu tidak sejalan dengan UU Cipta Kerja.

Franky menjelaskan bahwa ada tiga contoh yang menurutnya krusial dan penting. Pertama berkaitan dengan kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Pada pembahasan terkait pendaftaran usaha kecil dan mikro, dalam UU Cipta Kerja telah ditulis bahwa hal tersebut dapat dilakukan secara daring ataupun luring. Namun pada rancangan yang disusun hanya bisa secara daring. Kemudian, pembiayaan bagi UMKM. Pada UU Cipta Kerja pemerintah pusat dan daerah akan menyediakan pembiayaan. Namun dalam rancangan tersebut hanya memberi kemudahan.

Terakhir mengenai fasilitas dan pembiayaan intensif fiskal. UU Cipta Kerja akan memberikan kepada usaha kecil dan mikro. Sementara itu, pada aturan turunan, fasilitas fiskal tersebut hanya diberikan kepada usaha mikro.

Pada pasal 91 UU Cipta Kerja disebutkan bahwa perizinan UMKM akan lebih mudah. Jika sebelumnya pengusaha harus datang mengurus langsung ke Dinas Perizinan dan melewati birokrasi yang berliku-liku, maka saat ini bisa didaftarkan via online. Dengan syarat harus melampirkan surat izin usaha dari Ketua RT serta KTP yang masih berlaku.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa dalam proses penyusunannya, pemerintah turun langsung ke beberapa daerah untuk menyosialisasikan substansi UU Cipta Kerja sekaligus menyerap masukan dan tanggapan masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan.

Airlangga menjelaskan bahwa UU Cipta Kerja diharapkan mampu memberikan perlindungan dan kemudahan bagi pelaku UMKM dan Koperasi. Luasnya cakupan UU Cipta Kerja menurut Airlangga dimaksudkan untuk mengharmonisasi berbagai sistem perizinan di berbagai UU sektor yang belum terintegrasi dan harmonis, bahkan cenderung sektoral, tumpang tindih dan saling mengikat.

Hal ini-lah yang membuat pelaku usaha mikro dan kecil hingga pelaku usaha menengah dan besar mengalami kesulitan dalam mendapatkan perizinan, memulai kegiatan usaha dan bahkan sulit untuk mengembangkan usaha yang telah ada.

Melihat kondisi tersebut, UU Cipta Kerja melakukan perubahan paradigma dan konsepsi perizinan berusaha dengan melakukan penerapan perizinan berusaha berbasis risiko.

Usaha dengan risiko rendah cukup dengan pendaftaran atau nomor induk berusaha (NIB). Usaha risiko menengah dengan sertifikat standar dan risiko tinggi harus memiliki izin.

UU Cipta Kerja juga diyakini Airlangga dalam memberikan banyak perhatian dan afirmasi kepada UMKM. Mulai dari perizinan tunggal hingga kemudahan bagi UMK untuk mendapatkan sertifikat halal dengan biaya yang ditanggung oleh pemerintah.

Pemerintah juga memberi insentif fiskal serta pembiayaan untuk pengambangan dan pemberdayaan UMKM serta Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendanai kegiatan pengembangan dan pemberdayaan UMKM.

Kemudahan dengan pemberian fasilitasi layanan bantuan dan perlindungan hukum bagi UMK, prioritas produk/jasa UMK dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, kemitraan UMK melalui penyediaan tempat promosi, serta tempat usaha atau pengembangan UMK pada infrastruktur publik yang dialokasi 30 persen.

Draft UU Cipta Kerja diharapkan menjadi angin segar bagi para pelaku UMKM yang ingin tetap menjalankan usahanya, tentunya kebijakan ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam berusaha.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Aldia Putra )*

Organisasi radikal terus bergerilya walau statusnya telah dibubarkan. Mereka menggunakan media sosial untuk mencari mangsa baru. Untuk melawan propaganda ormas radikal, maka di media sosial perlu dilakukan literasi nilai pancasila. Tujuannya agar netizen tidak teracuni oleh radikalisme dan persatuan Indonesia tetap utuh.

Masyarakat kita menggunakan media sosial tiap hari, bahkan netizen Indonesia diklaim sebagai pengguna Facebook nomor 3 sedunia. Namun sayangnya, selain untuk menambah teman dan networking, ada bahaya yang mengintai di medsos, yakni hoax dan propaganda. Jika tidak berhati-hati, maka bisa terjebak dan terbujuk dalam rayuan radikalisme.

Organisasi radikal sejak beberapa tahun lalu melakukan propaganda di mana saja, dan mereka memilih media sosial karena penggunanya beragam. Mulai dari anak muda hingga orang dewasa. Sasaran mereka adalah netizen yang terlalu mudah percaya hoax, sehingga tidak tahu bahwa yang dibaca adalah berita palsu yang merupakan propaganda kelompok radikal.

Organisasi radikal menggunakan isu terkini untuk propaganda agar pendukungnya bertambah. Saat pandemi covid-19 baru dimulai, maka ada kabar berembus bahwa penyakit itu buatan negara komunis, karena berasal dari Wuhan. Apalagi ketika pemerintah membeli vaksin Sinovac yang buatan RRC, mereka langsung mengklaim haram, padahal MUI sudah menjamin kehalalannya.

Selain itu, organisasi radikal juga selalu mengunggulkan konsep negara khilafah agar Indonesia maju. Padahal justru khilafah yang akan menghancurkan negeri ini, karena mereka akan mengganti pancasila sebagai dasar negara. Ideologi khilafah tidak cocok dengan masyarakat Indonesia yang majemuk dan memiliki 6 kepercayaan yang berbeda.

Wakil Rektor Bidang Kerjasama UIN Syarif Hidayatullah, Prof. Dr. Murodi, M.Ag menyatakan bahwa jika ada orang yang ingin mengganti ideologi pancasila dengan yang lain, maka mereka bukan WNI, dan silakan keluar dari NKRI. Pernyataan ini menegaskan pancasila adalah dasar negara. Tak ada yang boleh mengubahnya, karena akan menghianati perjuangan plokamator negara.

Untuk melawan propaganda ormas radikal di media sosial, maka perlu dilakukan beberapa cara. Pertama, ketika ada konten radikal, langsung laporkan saja ke Instagram atau Facebook. Jika ada akun yang beramai-ramai melaporkan, karena akun radikal membuat status hate speech atau menyebar hoax, maka bisa diblokir. Kita bisa juga lapor pada akun polisi siber.

Kedua, perlu ada konten di media sosial yang mengajak netizen untuk melek literasi pancasila, jadi tak hanya menghafalkan 5 silanya. Literasi pancasila adalah gerakan untuk memberi pengetahuan dan pemahaman tentang nilai-nilai pancasila. Sehingga bisa mengamalkan dan melestarikan pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Contoh dari gerakan ini adalah membuat lomba konten grafis bertema pancasila dan nasionalisme, yang diadakan di Instagram dan Facebook. Karena banyak anak muda Indonesia yang menggunakan 2 media sosial ini. Nanti kontennya bisa di-share sehingga makin banyak netizen yang paham akan penerapan pancasila dan mempertebal rasa nasionalisme.

Selain itu, kampanye literasi pancasila juga bisa melalui hashtag misalnya #kitaindonesiakitapancasila #cintapancasila , dan lain-lain. Netizen akan senang dan membuat status dengan tagar tersebut, yang berisi tentang ajaran untuk mencintai pancasila. Karena pancasila bukan hanya ada dalam buku pelajaran, namun wajib diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Literasi pancasila di media sosial perlu dilakukan bersama-sama agar makin kompak. Netizen akan menepis serangan konten radikal, karena yang sedang trending di Twitter, Instagram, dan Facebook adalah konten cinta pancasila. Kita juga bisa mengedukasi orang lain untuk mengecek berita di medsos, agar mereka tak terebak hoax dan terpedaya oleh propaganda radikalisme.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Padang