Pemerintah terus memaksimalkan pemanfaatan program Tol Laut dibangun di sejumlah wilayah, termasuk Papua. Di wilayah bumi Cendrawasih ini akan dipusatkan di wilayah Kabupaten Merauke guna menunjang sektor Pengiriman Bahan Pokok Penting (Bapokting) ke Papua dan Papua Barat. Ini merupakan rute perdana angkutan barang di laut ( tol laut) yang merupakan Program Strategis Nasional (PSN) pada T-19 dari Utara Papua ke Selatan Papua.

Wakil Bupati Merauke, Sularso, mengatakan kehadiran Tol Laut Papua mampu menjawab keresahan masyarakat terkait pengiriman hasil bumi maupun dagangan masyarakat ke wilayah lain, terutama yang berprofesi sebagai petani dan nelayan. Sularso so menambahkan, hal ini terwujud berkat koordinasi yang baik dari semua pihak terkait sejak tahun 2020 kemarin.

“Kehadiran Tol Laut membuat keinginan masyarakat kabupaten Merauke dalam hal ini masyarakat petani, nelayan dan masyarakat lainnya, khususnya masyarakat yang berhubungan disektor usaha terutama pertanian dan perdagangan, telah terjawab,” kata Sularso.

Lanjut dia, Tol Laut lintas Papua ini juga merupakan bukti nyata bahwa Pemerintah Pusat mendorong sektor usaha masyarakat Papua. “Pada awal tahun 2021 ini pengiriman perdana Tol Laut lintas Papua kita akan laksanakan, ini merupakan bukti nyata bahwa Pemerintah Pusat betul-betul menjawab keinginan masyarakat Papua dengan adanya Program Strategis Nasional Tol Laut lintas Papua ini dari Selatan ke Utara Papua dan sebaliknya kembali ke Merauke,” ucapnya.

Dihubungi secara terpisah, Kepala Kesejretariatan Perusahaan Pelni, Yahya Kuncoro, mengatakan masyarakat semakin merasakan manfaat dari pogram Tol Laut yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, terutama didaerah tertinggal, terdepan, terluar dan perbatan (3TP) Indonesia.

Yahya menambahkan Pelni mengajak seluruh pemerintah daerah dan pelaku bisnis untuk memanfaatkan angkutan tol laut untuk pemerataan distribusi bapokting di Indonesia. “Mari kita bersama-sama manfaatkan tol laut untuk mendistribusikan komoditi unggulan petani, terutama wilayah-wilayah yang terkendala angkutan dalam pendistribusian komoditi unggulan daerah,” ujar Yahya.

Yahya menyatakan jika kepercayaan masyarakat dalam memanfaatkan kapal tol laut sebagai jalur distribusi makin tumbuh. Karenanya, ia meyakini jumlah muatan pun makin bertambah tahun ini. “Perusahaan optimis pada 2021 ini kinerja angkutan tol laut akan terus bertumbuh seiring bertambahnya kebutuhan logistik di daerah dan kami pun optimis untuk 2021 ini KM Logistik Nusantara 2 bisa mengangkut 550 TEUs,” ungkapnya.

Program Tol Laut sendiri diluncurkan pada 2015 sebagai salah satu program unggulan Pemerintah berupa program pengangkutan logistik kelautan untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan di nusantara untuk mengurangi disparitas harga antar wilayah, antar pulau, antar daerah serta memangkas biaya logistik yang mahal. Terutama bagi daerah yang masuk kategori tertinggal, terdepan, terluar dan perbatasan.

Oleh : Timotius Gobay )*

Jalur tol laut Papua, menjadi sorotan publik. Kiprahnya yang memberikan sumbangsih dalam mobilitas masyarakat, memang patut dibenarkan. Terlebih, masyarakat sekitar mengakui terbantu dengan adanya jalur ini.

Membicarakan pulau paling timur di Indonesia ini tentu akan selalu menarik hati. Tak hanya sumber daya alamnya saja, keramahan penduduknya juga tak perlu diragukan lagi. Meski, tak menampik banyaknya kerusuhan hingga polemik yang kerapkali terjadi disana.

Papua merupakan salah satu pulau yang kini banyak mendapatkan perhatian. Ada banyak sisi terang yang bisa terus dijadikan pegangan. Hingga hal ini mampu menjadi kekuatan untuk terus berbenah, menjadi lebih baik serta menyongsong masa depan.

Dibalik kesedihan hingga krisis ketenangan, salah satu program pembangunan pemerintah, kini tengah jadi perbincangan, yakni Tol Laut. Sebagai salah satu program nasional tol laut Papua yang resmi dibuka awal 2021 ini sangat membantu pendistribusian berbagai macam komoditi di wilayah Papua. Bahkan, telah didapuk sebagai jalur pengiriman bahan pokok penting yang disingkat Bapokting.

Rute Tol Laut berawal dari Papua menuju Papua Barat. Dikatakan, jika jalur jni merupakan PSN atau Progran Strategis Nasional. Tepatnya pada T-19 yang berlokasi dari Utara Papua menuju Selatan Papua.
Dalam keterangannya, Wakil Bupati Merauke Sularso. Menyatakan dirinya sangat mengapresiasi kepala Syahbandar serta Otoritas Pelabuhan atau KSOP Merauke. Tak lupa PT PELNI Merauke juga dinas terkait. Yang mana telah memberikan angin segar atas program tersebut.

Dirinya menambahkan jika progran tersebut sangat membantu masyarakatnya. Ia mengatakan bahwa hal ini bisa terwujud akibat koordinasi seluruh pihak terkait. Sularso mengemukakan jika tol laut ini berjasa besar dalam mendukung mobilitas penduduk.
Salah satunya ialah, membantu kinerja nelayan, masyarakat petani, hingga masyarkat lainnya.
Terlebih lagi masyarakat yang bergelut langsung dengan sektor perdagangan juga pertanian. Sebab, kendala pendistribusian komoditi unggulan berupa beras hasil petani Merauke, terjawab sudah.
Ia turut merincikan jika barang diangkut melalui laut dengan KM. Logistik Nusantara 1. Tepatnya di trip terakhir, di penghujung Desember tahun lalu. Degan total 20 kontainer dengan muatan balik.

Jika ditotal, kontainer ini mencapai 21 dengan 20 kontainer berisi beras sebagai komoditi unggulan. Serta kecap 1 kontainer lainnya. Pengiriman ini mampu menjangkau beberapa wilayah Papua dan Papua Barat sekaligus. Dengan singgah pula disejumlah pelabuhan antara lain, pelabuhan Kokas, Sorong, juga pelabuhan Fak Fak,

Pencapaian besar ini tentunya sangat membanggakan. Selain mampu memberi solusi atas masalah yang lama dihadai. Rampungnya tol laut ini juga mampu mendatangkan lapangan kerja baru. Distribusi bahan pangan hingga kebutuhan lain juga turut lancar.
Tak ada lagi keluhan-keluhan terkait distribusi, khususnya komoditi utama dan unggulan masyarakat Papua, yakni Merauke. Jika pengiriman bahan-bahan pokok ini lancar, akan berdampak baik pula roda perekonomian masyarakat.

Jika yang sebelumnya konsumsi beras terkendala, kini masyarakat bisa memenuhi dengan lebih leluasa. Pun dengan perputaran uang yang semakin baik. Kolaborasi sistem yang hebat ini berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Jika demikian, program pemerintah ini tentu bisa dikatakan berhasil bukan? Ya, awal yang baik di tahun 2021 ini semoga membuka gerbang kesejahteraan, agar rakyat Papua makin jaya.
Harapan kedepan tentu bukan hanya disektor perekonomian saya. Sektor pendidikan hingga kesehatan turut termobilisasi dengan baik. Ketersediaan alat-alat medis hingga perlengkapan belajar. Mampu didatangkan dari daerah lain, maupun sekitar dengan lebih cepat.

Nantinya tak ada lagi kendala terkait pendistribusian barang-barang kebutuhan pokok dan non pokok. Sehingga, ketersediaannya diharapkan lebih dari cukup. Guna memenuhi tingkat konsumsi masyarakat.

Lebih-lebih potensi mengenalkan komoditas unggulan masyarakat Merauke, berupa beras akan lebih luas dan tanpa batas. Dan hal ini lagi-lagi bakal mendatangkan keuntungan bagi masyarakat Papua. Hal ini akan menjadi semacam resolusi yang mampu diwujudkan. Meski dalam prosesnya tentu melewati beragam cobaan. Namun, semua akan sebanding bukan?
Akhirnya, kerja keras seluruh pihak baik dari sektor pemerintahan hingga yang lainnya telah menuai hasil.
Rasa kagum dan puas atas terjawabnya permasalahan rakyat Papua. Tentu membuat pemerintah makin semangat, untuk memberikan perhatian kembali pada Papua. Yang notabene tetap dan akan selamanya jadi bagian NKRI, semangat Papua, Papua Jaya dan bahagia.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Semarang

Oleh : Raditya Rahman )*

Tahun 2021 kita sambut dengan semangat baru untuk melawan radikalisme. Karena paham ini berbahaya dan tidak sesuai dengan pancasila. Kemudian, pancasila harus jadi satu-satunya ideologi, dan tak bisa digantikan dengan apapun, termasuk khilafah. Karena pancasila sudah merangkum semua, mulai dari ketuhanan sampai keadilan.

Sudahkah Anda membuat resolusi 2021? Tahun baru, semangat baru, mari kita isi dengan harapan baru. Menjadi warga negara yang taat aturan, termasuk melawan radikalisme, menolak khilafah, dan membumikan falsafah pancasila. Karena pancasila adalah dasar negara yang tidak dapat digantikan oleh apapun.

Mengapa harus menolak konsep negara khilafah? Karena tidak sesuai dengan masyarakat Indonesia yang majemuk. Lagipula, sejak tahun 1945, kita sudah sepakat untuk memakai pancasila sebagai prinsip hidup. Mungkin saja konsep negara khilafah cocok di tempat lain, tapi bukan di Indonesia.

Ketika ada pihak yang memaksakan kehendak untuk mendirikan negara khilafah, maka ia melanggar hukum. Menurut Mantan Menko Polhukan Jenderal (Purn) Wiranto, khilafah bertentangan dengan pancasila dan berpotensi mengancam kedaulatan politik negara. ideologi khilafah akan meniadakan negara bangsa dan bersifat transasional. Dalam artian, NKRI akan dihancurkan.

Sungguh mengerikan ketika Indonesia diganti dengan negara dengan konsep lain. Oleh karena itu, kita juga wajib memberantas radikalisme. Karena radikalisme juga jadi cara yang dipakai oleh kelompok separatis yang ingin mengganti dasar negara. Bagaimana bisa sebuah negara bisa damai dan tentram jika penuh dengan kekerasan?

Kelompok radikal wajib diberantas secepatnya, karena cara mereka sangat ekstrim, bahkan mengorbankan nyawa. Teroris yang sudah kehilangan rasa welas asih melakukan segala cara, termasuk pengeboman, untuk menakut-nakuti kelompok lain yang bersebrangan prinsip dengannya. Kelompok radikal dan teroris mengundang peperangan dan kekacauan.

Jika ada tersangka kasus radikal dan terorisme, maka jangan malah dipelintir beritanya. Misalnya ia sudah berusia sangat tua, masih harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di dalam bui. Karena terbukti merugikan banyak orang. Sebelum bebas pun, masih harus melakukan program deradikalisme dan berjanji setia pada NKRI.

Untuk melawan radikalisme, terorisme, dan ideologi khilafah, maka kita wajib membumikan pancasila ke segala aspek kehidupan. Karena dalam 5 sila pancasila, sudah terangkum semua hal yang dibutuhkan oleh manusia. Mulai dari ketuhanan, kemasyarakatan, sampai azas keadilan. Sehingga pancasila sudah fix sebagai dasar negara dan tak bisa diganggu-gugat.

Cara membumikan pancasila agar tak sekadar hafalan perlu dilakukan, mulai dari lingkungan terdekat yaitu rumah, sampai ke sekolah dan tempat kerja.
Sedari kecil, anak-anak juga diajari nasionalisme dan menerapkan pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, dengan memberi contoh beribadah dengan khusyuk, juga adil dalam memberi perhatian kepada semua anak.

Jika orang tua memberi contoh, maka anak-anak akan menerapkan pancasila hingga mereka dewasa. Begitu pula dengan di kantor, di lingkungan RT, dan lingkup pergaulan lainnya. Pembumian pancasila tidak sulit, karena kita sebenarnya sudah terbiasa dalam melakukannya.

Warga negara yang menerapkan pancasila, selain taat beribadah, juga selalu tenggang rasa kepada tetangga. Ia menghormati orang lain dan tidak memaksakan pendapat. Pluralisme dilakukan, karena ia sadar bahwa Indonesia adalah negara yang multi budaya dan punya 6 keyakinan yang diakui oleh negara.

Ketika sudah membumikan pancasila, maka tidak ada yang mau jika diajak masuk ke kelompok teroris, radikal, atau yang berideologi khilafah. Karena ia sadar bahwa perbedaan itu indah, dan kita tidak bisa memaksakan pendapat. Apalagi memaksa untuk mengubah dasar negara, menghapus pancasila, dan membuat negara khilafah.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh: Ete Kusuma (Blogger Kota Depok)

Hingga kini vaksinasi Covid-19 di Indonesia masih diiringi pro dan kontra. Meski MUI telah menyatakan vaksin Sinovac halal dan suci. Ditambah lagi, BPOM telah memberikan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA).

Berbagai upaya pemerintah dilakukan untuk meyakinkan masyarakat agar program vaksinasi dapat berjalan dengan baik. Salah satunya, tindakan Presiden Jokowi yang menjadi penerima vaksin pertama di Indonesia serta mengajak beberapa tokoh publik. Hal ini dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat bahwa vaksin Sinovac aman dan tidak ada hal yang perlu ditakutkan.

Kita semua punya keinginan yang sama yaitu pandemi virus Corona segera berakhir. Vaksinasi yang dilakukan Pemerintah merupakan harapan dan upaya yang dapat menghentikan penyebaran Covid-19. Di satu sisi, vaksin dirasa dibutuhkan karena sudah banyak orang terdekat yang meninggal akibat Covid-19. Namun di sisi lain, harapan baik itu seolah menjadi rumit dengan keriuhan perdebatan pro dan kontra terhadap vaksin.

Adanya penolakan vaksin bisa jadi karena pernah mengalami suatu trauma, misalnya takut jarum suntik atau lainnya. Namun jika melihat kebelakang, hampir semua orang Indonesia sudah terbiasa dengan adanya vaksin ataupun imunisasi dengan disuntik. Bahkan sejak bayi hingga anak-anak berbagai macam imunisasi dilakukan, seperti: hepatitis B, polio, BCG, campak, dll.

Perlu Edukasi Publik Pra-Vaksinasi

Vaksinasi nasional harus tetap dilakukan, ketakutan dan penolakan terhadap vaksinasi pastinya tetap ada, sedangkan di sisi lain kasus aktif Covid-19 terus mengalami tren peningkatan. Lalu apa yang harus dilakukan? Menghentikan vaksinasi, tak mungkin; membiarkan orang-orang yang takut ataupun menolak vaksinasi juga bukan hal yang harus dipilih atau terjadi.

Langkah tepat atau pas yaitu sosialisasi dan edukasi publik. Sosialisasi, publikasi, edukasi tersebut ada baiknya terjadi atau dilakukan pada waktu sebelum, sementara, dan terus menerus hingga pelaksanaan vaksinasi mencapai angka atau jumlah aman terjadi kekebalan imunitas. Bahkan, perlu ‘mengobati’ mereka yang phobia vaksin serta vaksinasi.

Tanpa sosialisasi dan edukasi, orang atau siapa pun bisa atau dapat ‘menolak’ vaksinasi; jika terjadi, maka kelelahan vaksinasi (akan) menjadi sia-sia. Selain itu, jika vaksinasi di Indonesia tidak mencapai angka atau jumlah aman kekebalan imunitas, maka dipastikan, negeri ini mendapat ‘banned’ pada pergaulan internasional. Untuk itu Masyarakat harus mendukung upaya vaksinasi Covid-19 demi keselamatan dan kemajuan bangsa.

Jangan lupa, bersama kita juga lawan hoaks dan konten negatif seputar vaksinasi nasional di tahun 2021 melalui kampanye literasi positif guna membangun optimisme bangsa.

Oleh : Primadi Kurniasari *

UU Cipta Kerja merupakan terobosan Pemerintah untuk mendongkrak investasi yang selama ini dibekap regulasi. Produk hukum tersebut diyakini mampu meringkas perizinan yang selama ini berbelit dan memperluas kesempatan kerja.

Sejak UU Cipta Kerja disahkan oleh DPR, regulasi tersebut rupanya mengundang polemik dari berbagai kalangan. Meski demikian, UU Cipta Kerja merupakan jalang tengah bagi siapapun yang ingin membuka usaha sehingga terciptalah lapangan kerja baru.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah telah bekerja keras dalam menyusun UU Cipta Kerja untuk memperluas lapangan pekerjaan.

Hal ini seiring dengan disahkannya UU Cipta Kerja yang bakal mendatangkan investasi yang banyak di Indonesia. Sebelum UU Cipta Kerja dirumuskan, pemerintah juga telah mengidentifikasi aturan-aturan yang berkaitan dengan kewenangan dan kemudahan dalam perizinan.

Pasalnya dalam hal kewenangan, selalu ditemukan kendala dalam proses perizinan. Tumpang tindih wewenang dari tingkatan presiden, kementerian dan lembaga, sektor industri, hingga pemerintah daerah yang menjadi faktor penghambat investasi dan harus diurai. Jika peraturan ini diringkas dan investasi di Indonesia berkembang, maka bisa dipastikan lapangan pekerjaan akan terbuka.

Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Eka Sastra menilai, undang-undang (UU) Cipta Kerja merupakan kebijakan strategis yang sangar diperlukan dalam mendukung pertumbuhan melalui program pemulihan ekonomi, terutama pada masa pandemi Covid-19.

Menurutnya, UU Cipta Kerja ini akan mengakomodir pengusaha muda dalam mendorong penciptaan lapangan kerja. Dirinya menegaskan, hal ini perlu dilakukan, melihat masih ada 45 juta orang yang membutuhkan lapangan pekerjaan.

Pada kesempatan berbeda, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, jika pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5% – 5,5%, maka 2,5 juta masyarakat bisa memperoleh lapangan kerja. Bahkan, jika digitalisasi naik, hal ini bisa menjadi daya ungkit tersendiri.

Apalagi jika digitalisasi pada tahun 2025 bisa mencapai USD 130 miliar, tentu saja hal ini menjadi pengungkit sendiri di luar APBN. Sementara itu, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Rahmat Soekarno mengatakan, UU Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh Presiden Jokowi merupakan sebuah produk hukum yang sangat baik khususnya dalam upaya membuka peluang usaha bagi masyarakat.

Oleh karena itu, hal ini harusnya mendapatka dukungan oleh segenap kalangan. Karena dari semua produk, UU Cipta Kerja sangat baik untuk membuka peluang kerja pada masyarakat.

Menurut Rahmat pada masa pandemi Covid-19 Indonesia sedang melakukan upaya perbaikan ekonomi akibat hantaman krisis kesehatan yang berdampak pada kondisi ekonomi nasional. Pada semester awal tahun 2021, terdapat target-target pertumbuhan yang hendak dicapai oleh pemerintah.

Dirinya berujar, pada semester awal tahun 2021 Indonesia akan melakukan perbaikan ekonomi, di semester kedua diprediksi ekonomi Indonesia akan kembali normal dengan rata-rata pertumbuhan 5% seperti biasanya. Oleh karena itu upaya pemerintah dalam memperbaiki kondisi ekonomi melalui implementasi UU Cipta Kerja harus didukung bersama.

Rahmat yang merupakan praktisi hukum tersebut meyakini, apabila tidak ada terobosan UU Cipta Kerja tersebut, maka Indonesia bisa kalah dengan negara-negara lainnya.

Pada kesempatan sebelumnya, Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang PS Brodjonegoro mengatakan bahwa pengembangan budaya inovasi menjadi kunci negara menjadi maju dan hal tersebut harus terus dilakukan oleh Indonesia agar dapat keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah.

Bambang mengatakan bahwa Indonesia saat ini masih mengandalkan sumber daya alam sebagai tulang punggung perekonomian sehingga Indonesia masih belum bisa keluar dari jebakan negara dengan pendapatan kelas menengah.

Berdasarkan pengalaman beberapa negara yang dapat lolos dari kondisi middle income trap seperti Korea Selatan, pengembangan budaya inovasi menjadi kunci untuk suatu negara dalam meningkatkan perekonomiannya hingga menjadi negara maju.

Kita juga tidak bisa menampik bahwa pada tahun 2035, Indonesia akan menuju pada puncak bonus demografi. Dimana pada tahun tersebut, 70 persen penduduk Indonesia merupakan pemuda usia produktif yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian bangsa.

Bonus demografi ini tentu harus dipersiapkan sejak sekarang, agar nantinya para pemuda usia produktif tersebut dapat terlibat langsung sebagai penggerak perekonomian bangsa. Oleh karena itu lapangan kerja adalah hal mutlak yang harus tersedia. Tentu saja hal tersebut harus didukung dengan regulasi yakni UU Cipta Kerja.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini