Publik Mendukung UU Ciptaker Meningkatkan Investasi

Oleh : Citra Lestari )*

Pemerinta telah mendorong implementasi UU Cipta Kerja dalam rangka meringkas hiper regulasi yang selama ini menyulitkan usaha. Masyarakat pun mengapresiasi produk hukum tersebut yang diyakini mampu meningkatkan investasi di masa pandemi Covid-19.

Perencanaan yang matang, tentu akan membuahkan hasil yang memuaskan. Begitupun dengan program dan rancangan pemerintah. Lama sudah terdengar gaung rilisnya UU Ciptakerja dalam induk Omnibuslaw. Undang-undang yang memiliki banyak rentetan urgensi terkait ekonomi ini cukup menyita perhatian publik.

Tak banyak yang paham memang, pasalnya keadaan telah terkontaminasi. Dengan besarnya kabar hoax yang mendominasi. Rakyat dicerahkan? Faktanya tidak. Padahal Undang-undang sapu jagat ini memiliki potensi keuntungan yang cukup bagus. Khususnya untuk me-recovery tatanan ekonomi Indonesia, yang tengah carut-marut.

Sebelumnya, ekonomi Indonesia telah diketahui cukup anjlok. Dengan beragam alasan, salah satunya ialah korupsi. Rentetan kasus korupsi yang seolah tak berkesudahan, selalu menghantui. Gonta-ganti hingga reshuffle kabinet terus dilakukan. Namun, negara terus mengalami kecolongan.

Dan kini, faktanya keadaan makin dipersulit pandemi yang tak tahu kapan berhenti. Namun, pemerintah telah memikirkan hal ini kedepan. Sehingga segera merampungkannya. Ya, meski semua jadi dilema. Mulai dari draft hingga akan rilisnya, menemui banyak benturan.

Kendati demikian, tak sedikit yang mendukung dan vokal menyuarakan semangat dan keyakinan mereka. Mulai dari kalangan elite, hingga warga sipil. Mereka sadar betul apa efisiensi UU Ciptakerja bagi kedepannya.

Sebagaimana disebutkan, UU ini memberikan sejumlah solusi hingga realisasi yang nyata. Banyaknya bantuan negara hingga optimalitas kinerja lembaga. Menjadi bukti UU ini bisa diandalkan. Meski belum segalanya sempurna dan tercapai secara paripurna.

Agaknya jangan dipandang sebelah mata. Banyaknya pasal, mungkin juga telah disesuaikan, atau dikondisikan dengan data dan fakta lapangan. Sehingga, masyarakat diajak smart, untuk melihat kedalam. Yang manakah urgensi UU yang akan dikedepankan.

Menurut MGN sebuah lembaga Survei Media Group News. Menyatakan jika mereka sepakat akan hadirnya UU ini. Yang mana bakal memberi harapan baru atas nasib perekonomian bangsa. Bahkan, Beleid juga yakin bakal mendongkrak iklim ekonomi di dalam negeri.

Dikabarkan keyakinan ini mendapatkan respon hingga 50.6 persen. Sedangkan yang menganalisa tidak yakin terdapat 48.6 persen. Serta sisanya 0.8 persen netral alias tidak memberikan jawabannya.

Hadirnya UU ini disambut baik karena dianggap mampu menyediakan lapangan pekerjaan. Bahkan setengah lebih menjawabnya dengan yakin terkait hal ini. Namun, disisi lain UU ini belum secara penuh menghadirkan investor di Nusantara. Namun, pemerintah turut direkomendasikan agar lebih waspada atas hal-hal sensitif serta implementasi Beleid tersebut.

Salah satunya ialah kehati-hatian atas dampak negatif seperti potensi kerusakan lingkungan maupun stigmatisasi tentang kedaulatan NKRI. Hal ini diutarakan oleh Head of NRC Media Group News, yakni Ade Alawi.

Hal ini tentu sangat penting dilakukan, mengingat negara kepulauan kita memiliki aneka sumber daya yang luar biasa. Jika tak dikelola secara hati-hati. Nantinya akan merugikan negeri sendiri. Harapan kedepan, Indonesia segera mendapatkan investor-investor jempolan untuk makin melaju.

Kembali ke UU Ciptakerja yang telah memberikan banyak bantuan secara real. Dibanyak sektor juga bisa ditemui. Namun, semua deretan prestasi ini tentu akan mengerucut ke satu tujuan. Yakni, meningkatnya perekonomian dalam negeri.

Jika demikian ini dapat direalisasikan dengan lebih cepat. Target-target dari tujuan yang telah dirumuskan akan segera tercapai. Pemulihan ekonomi di berbagai sektor, kian membaik. Sehingga menciptakan iklim kondusif yang bisa dinikmati semuanya.

Investasi tak hanya berperan sebagai jalan menuai keuntungan. Namun, investasi diharapkan bisa memberi solusi-solusi yang nyata saat masalah ekonomi melanda. Melalui UU Ciptakerja yang diperkuat dengan testimoni serta keyakinan sesuai data diatas. Seharusnya langkah kedepan sudah bisa direncanakan.

Mana sajakah yang perlu diprioritaskan, mana kah yang bakal mendatangkan pengaruh baik. Khususnya di ranah ekonomi. Baik dari ekonomi paling mendasar hingga yang paling spesifik. Pun dengan banyak cadangan cara guna meminimalisir kegagalan. Misalnya, peningkatan lapangan kerja baru.

Pertumbuhan industri ekonomi kreatif, peningkatan kualitas produk dalam negeri. Hingga mendongkrak kualitas SDM yang ada saat ini. Mengingat, dunia terus mengalami perkembangan. Meski tak mampu menyaingi, berjalan beriringan tentu dirasa lebih mengenakkan. Akhirnya, UU Ciptakerja yang baru rilis ini diyakini bakal lebih membuahkan hasil.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Thomas Krei )*

Tol laut adalah inovasi baru dalam distribusi barang hingga ke Indonesia timur, termasuk Papua. Dengan adanya tol laut, maka masyarakat Papua akan selalu diuntungkan. Karena mereka bisa mendapatkan sembako dengan lebih mudah dan kualitasnya baik.

Papua dan Papua Barat adalah 2 provinsi terujung di Indonesia timur. Kebanyakan penduduk aslinya mengkonsumsi sagu dan bahan pokok lain. Sementara para pendatang masih makan nasi putih. Memang di sana ada beras, namun harganya tentu berbeda dengan di Jawa, karena ongkos transportasinya mahal. Kebanyakan diangkut via pesawat terbang.

Bagaimana mengatasi mahalnya harga beras, gula, dan sembako lain di Papua? Salah satunya adalah dengan pengiriman via tol laut. Dengan jalur laut, maka bisa menekan ongkos kirim, karena tidak semahal via pesawat terbang. Tol laut nantinya akan menyambung dengan Jembatan Youtefa, sehingga distribusi sembako akan makin cepat.

Yahya Kuncoro, Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut menyatakan bahwa KM Logistik Nusantara 2 telah menyalurkan sembako dan bahan pokok lain ke wilayah Papua dan Papua Barat. Rutenya Merauke-Kokas-Sorong-Biak dan Jayapura-Sorong-Merauke. Total ada 21 kontainer berisi beras dan kecap, yang akan didistribusikan.

Keberadaan tol laut sangat berguna, karena jalurnya bisa dilewati oleh KM dan kendaraan lain. Sehingga memudahkan transportasi penduduk dan mereka sangat tertolong oleh infrastruktur penting ini. Distribusi barang penting seperti beras juga lebih mudah. Apalagi akan ada 8 trayek tol laut, sehingga mempercepat pengirimannya.

Masyarakat di wilayah yang ada di ujung seperti Merauke dapat menikmati beras dan sembako lain, tanpa harus harap-harap cemas menunggu kedatangan pesawat. Mereka menunggu kendaraan yang lewat jalur tol laut, dan nantinya bisa menikmati kiriman dari Jayapura. Akan ada pemerataan dalam hak mengkonsumsi sembako.

Selain itu, pengiriman melalui trayek tol laut juga memangkas biaya kirim. Karena harga avtur makin mahal, sehingga pengangkutan via pesawat harganya tinggi. Akan berimbas pula pada harga jual sembako. Tidak semua orang mampu untuk membelinya, padahal beras adalah bahan pokok yang selalu mereka konsumsi.

Ketika biaya kirim bisa ditekan maka harga beras dan sembako lain bisa turun. Hal ini sangat membantu masyarakat, karena bisa makan nasi putih tanpa pusing memikirkan harganya. Sehingga mereka bisa menghemat pengeluaran dan mampu menabung sedikit demi sedikit.

Keberadaan tol laut juga mempermudah pengiriman dari Jayapura ke Merauke dan dari Merauke ke Biak. Pengiriman barang dari ibu kota Jayapura bisa menjangkau wilayah yang sangat jauh seperti Merauke. Sehingga penduduk di sana tidak akan kesulitan mendapatkan barang pokok atau kebutuhan sehari-hari.

Sebaliknya, trayek kendaraan yang lewat tol laut dari Merauke ke Biak akan mempermudah perdagangan. Karena petani dan pengusaha di Merauke bisa menjual hasil bumi dan barang dagangannya, sampai ke wilayah Biak. Ketika transportasi dimudahkan, maka bisnis akan lancar.

Mereka tak perlu bergantung kepada pesawat carteran. Selain sewanya amat mahal, di musim hujan ini amat beresiko untuk terbang. Sehingga lebih aman lewat tol laut. Keberadaan tol itu benar-benar membantu mereka, agar kehidupan jadi makin baik. Karena infrastruktur ini memang didesain untuk menguntungkan masyarakat.

Presiden Jokowi memang sangat perhatian pada rakyat Papua dan membuat tol laut yang memudahkan transportasi mereka. Sehingga semua urusan beres. Pembangunan tol sebagai infrastruktur bukanlah sebuah pemborosan.
Melainkan investasi jangka panjang, agar mempermudah kehidupan warga sipil Papua.
Tol laut sangat membantu distribusi beras dan barang-barang lain, hingga ke Merauke. Masyarakat di pelosok tak akan merasa dianak-tirikan, karena mereka juga bisa menikmati barang kiriman dari Jayapura. Ketika distribusi via tol laut lancar, maka harga sembako bisa ditekan. Karena ongkosnya lebih miring daripada via pesawat terbang.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Semarang

Oleh: Azhar Idrus (Koordinator Forum Pegiat Media Sosial Independen Regional Kota Depok)

Indonesia masih rawan penyebaran virus radikalisme, terlebih ditengah upaya pemerintah dan dunia menekan laju Covid-19. Oknum radikal memanfatkan momentum ketakutan dan kegelisahan masyarakat untuk menunjukkan eksistensinya.
Meningkatnya penggunaan internet, menjadi sebuah keuntungan bagi penebar radikalisme dan merupakan jalur cepat untuk menebar narasi kekerasan dan memperbanyak anggota ‘keluarga’ mereka. Narasi kekerasan disebar melalui media sosial yang dibalut dengan informasi kesehatan dan keagamaan. Tak ada kata selain waspada. Sebab semua rentan terserang virus radikalisme tanpa disadarinya.

Kegelisahan masyarakat menghadapi pandemi Covid-19 menjadi momentum tepat bagi oknum radikal guna memperbanyak diri dan menunjukkan eksistensi. Strategi yang mereka gunakan kini berbeda. Jika jaman dulu mereka menyerang secara sembunyi-bunyi, mereka kini mulai muncul dipermukaan. Menyerang dengan jarak dekat, seperti yang menimpa mantan Menkopolhukam Wiranto beberapa waktu silam. Target mereka pun kini berubah. Hari ini mereka tertarik menyerang pemerintah secara umum.

Narasi kekerasan yang mereka tebar beraneka ragam. Mulai dari yang sederhana, seperti pesan berantai yang ‘mewajibkan’ penerima untuk meneruskannya, hingga yang dibalut tips dan trik yang beraroma kesehatan atau keagamaan, bahkan politik. Kekerasan dan kekacauan adalah bumbu utama mereka yang diramu dengan informasi menarik agar mudah diterima. Bahkan banyak diantara masyarakat yang terpapar tanpa sadar. Mereka dengan asyik menikmatinya dengan berselancar di dunia maya. Membaca informasi yang seolah-olah bermanfaat tetapi tersirat hal yang menjerumuskan ke arah radikal.

Ujaran kebencian dikaitkan dengan isu-isu kehidupan. Seperti keagamaan, diawal meruaknya isu Covid-19 yang mewajibkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Adanya Larangan bahwa vaksin adalah konspirasi, yang digembor-gemborkan sebagai kebobrokan pemerintah. Hingga, manipulasi data jumlah pasien dan korban yang meninggal tidak luput dimainkannya. Ujaran kebencian dan tindak kekerasan juga melaju. Tujuannya tak lain adalah tindak kekerasan yang mengarah ke radikal.

Tujuan utama oknum dan organisasi radikal adalah menyerang pemerintah. Mereka mem- blow up sejumlah berita untuk menjadi sebuah serangan kepada pemerintah. Sebaran ujaran kebencian, hoaks ‘dilepaskan’ agar kekacauan tercipta. Membuat masyarakat membenci pemerintah, sehingga hilanglah rasa percaya kepada pemerintah.

Oleh karena itu, masyarakat bersama pengguna media sosial dan warganet secara keseluruhan perlu mendukung pemerintah melalui penegakan hukum dan pembubaran ormas radikal demi keutuhan NKRI.

Maka waspadalah terhadap segala hal dan lakukan proteksi diri dengan benar. Mematuhi protokol kesehatan tetap harus dilaksanakan. Namun, tidak lupa untuk membentengi diri dari segala bentuk berita atau informasi yang menjerumus ke arah radikal, baik yang tersirat maupun tersurat. Oleh karenanya, mari kita sambut tahun 2021 dengan gerakan melawan radikalisme dan tolak khilafah serta memperkuat semangat membumikan falsafah Pancasila di kehidupan sehari-hari.

Oleh : Rahmat Sholeh )*

Sebentar lagi kita akan divaksinasi corona secara massal. Pemerintah meminta jurnalis dan tokoh masyarakat, agar ikut berperan aktif dalam kampanye positif vaksinasi. Karena mereka memiliki peran besar dalam mensukseskan program ini. Sehingga kita bisa bebas dari masa pandemi yang mengerikan.

Vaksinasi corona nasional adalah program super penting dan keberhasilannya wajib 100%. Karena hanya vaksin satu-satunya yang jadi penyelamat, saat kita sudah lelah ditekan oleh pandemi. Menurut dokter Wiku, Juru Bicara Tim Satgas Covid, ketika semua orang sudah disuntik vaksin, maka akan terbentuk herd immunity sehingga kita bisa bebas dari penyakit berbahaya itu.

Namun sayang ada halangan dari kaum antivaksin dan kalangan yang mudah terjebak hoax. Mereka ngotot tidak mau divaksin karena beranggapan bahwa zatnya tidak halal atau bahaya bagi tubuh. Bahkan ada yang percaya vaksin ini mengandung sel monyet, sehingga dapat merusak tubuh manusia. Padahal ini hanya berita palsu yang sangat menyesatkan.

Pemerintah melalui Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) meminta para jurnalis berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk vaksinasi corona. Para wartawan diminta untuk menjalankan pilar keempat demokrasi, yakni menyiarkan kebenaran. Serta melawan hoax corona agar tidak membuat program vaksinasi jadi gagal.

Peranan para jurnalis sangat penting karena memberi informasi yang akurat tentang vaksinasi. Jika mereka menulis berita positif mengenai vaksin, dan tidak mempedulikan hoax, maka dipastikan vaksinasi corona nasional akan berhasil. Wartawan adalah ujung tombak dalam menyebarkan kabar dan mensukseskan vaksinasi.

Dokter Kohar Hari Santoso, Direktur RSSA Malan menjelaskan bahwa media sangat berperan dalam vaksinasi corona nasional. Sama seperti tahun 2017, kampanye vaksinasi MR (measles-rubella) sukses karena wartawan memberitakannya dengan angle positif. Sehingga ia berharap para jurnalis bekerja sama lagi dan mendukung program pemerintah.

Peran wartawan sangat penting karena mereka harus memakai mata hatinya dalam menyebarkan berita. Jangan malah sengaja memajang hoax di situsnya, hanya karena ingin traffic tinggi, atau melakukan trik kotor click-bait. Dokter Kohar melanjutkan bahwa memang ada hoax anak meninggal pasca imunisasi, namun ternyata ia kehilangan nyawa karena DBD, bukan akibat efek vaksin.

Selain wartawan, para tokoh masyarakat juga berperan penting dalam vaksinasi corona. Karena mereka juga memiliki pengaruh dalam mengedukasi warga sipil, agar mau disuntik dan tidak percaya hoax. Sebagai tokoh masyarakat, mereka juga berperan penting agar program vaksinasi nasional berhasil 100%.

Para tokoh masyarakat harap bertindak bijak dan mengikuti kampanye positif vaksinasi corona. Kampanye ini bisa dilakukan di media sosial, agar para followers paham bahwa vaksin Sinovac dan vaksin lain yang masuk ke Indonesia benar-benar aman. Karena sudah mendapat izin EUA dari BPOM.

Selain itu, tokoh masyarakat juga ikut meyakinkan banyak orang bahwa vaksin Sinovac halal. Karena sudah mendapat fatwa dari MUI. Masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim akan percaya pada kehalalannya. Vaksin sudah dijamin halal dan tidak mengandung zat berbahaya, sehingga mereka tidak akan meragukannya.

Masyarakat juga tidak akan terjebak hoax bahwa vaksin ini terbuat dari gelatin babi, sel kera, atau bahan lain yang non halal. Mereka hanya tertawa saat ada berita palsu tentang vaksin yang menyatakan bahwa jarum suntik akan tenggelam ke dalam kulit, karena sangat tidak logis.

Kampanye vaksinasi nasional dilakukan agar program ini berhasil 100%. Peran para tokoh masyarakat dan wartawan sangat penting dalam mensukseskannya. Karena mereka memiliki pengaruh besar di mata masyarakat. Mari kita ikut mensukseskan vaksinasi corona nasional, agar bisa lekas keluar dari masa pandemi.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Media

Serangkaian teror yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka (OPM) belum berhenti. Selain disebut menyuarakan perlawanan terhadap negara, OPM juga meneror warga sipil di Papua. Atas dasar itu berbagai pihak meminta OPM ditetapkan sebagai kelompok teroris.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP), Efriza mengungkapkan bahwa sudah selayaknya OPM dilabeli sebagai organisasi teroris. Karena aksi yang dilakukan selama ini bukan hanya memakan korban dari kalangan aparat keamanan, tetapi juga masyarakat Papua. “OPM selama ini menolak secara tegas Otonomi Khusus (Otsus) Papua secara brutal dan meminta agar Papua merdeka penuh dari Indonesia,” ujar Efriza.

Presiden Jokowi tegas menyebut bentuk nyata kehadiran negara diimplementasikan dengan pendekatan kesejahteraan melalui pemberian dana Otsus yang ditingkatkan dan berbagai pembangunan infrastruktur. Namun di sisi lain, menurut dia, tindakan OPM malah berseberangan dengan sikap pemerintah yaitu dengan menunjukkan perlawanan yang seolah mereka tidak suka apabila Papua sejahtera.

Lanjut Efriza, memasukkan OPM sebagai organisasi teroris di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan suatu keharusan. “Konsekuensinya ketika jadi organisasi teroris maka tidak dapat diintervensi negara PBB dan untuk membatasi ruang gerak OPM misalnya tidak dapat sumbangan dana dari negara luar,” katanya.

Sebelumnya, Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irfan Idris mengatakan selama ini label teroris selalu ditujukan pada kelompok yang melakukan aksi teror dengan menggunakan simbol keagamaan. Namun menurut dia masyarakat kurang “aware” pada aksi teror OPM yang selama ini dilakukan telah memakan korban baik dari kalangan aparat keamanan dan masyarakat sipil Papua.

“Varian radikalisme di Indonesia bisa dikategorikan pada tiga hal yaitu dalam hal politik, keyakinan, dan tindakan. Kategori Politik dan tindakan bisa dilihat pada OPM yaitu tindakan brutal yang menyebarkan aksi teror,” ujarnya. Menurut Irfan, meskipun aksi teror OPM tidak berbasis pada simbol keagamaan namun lebih pada aspek geografis. Hal itu justru lebih berbahaya karena kalau dibiarkan terus-menerus akan menghabisi wilayah Republik Indonesia.

Oleh: Jody Rinjani (Ketua Forum Pegiat Media Sosial Independen Regional Kabupaten Cirebon)

Islam mengajarkan perdamaian dan antikekerasan. Sebagaimana Islam dalam arti harfiahnya berasal dari kata “salam” artinya damai, selamat, dan tunduk. Salam dan Islam sama-sama bertemu mengajak kepada ketentraman, keamanan, ketenangan, dan kedamaian. Masyarakat pun diajak untuk terus memoderasi Islam dan menolak provokasi khilafah.

Jika dilihat faktanya dalam Pancasila tidak ada satu pun yang bertentangan dengan ajaran Islam, justru Pancasila menjamin hak-hak umat Islam dalam beribadah. Secara tidak langsung Pancasila ini sudah menghimpun nilai-nilai Islam, karena didalamnya bertujuan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan umat muslim untuk beribadah.

Jika dilihat atau dipahami lebih dalam, poin-poin Pancasila benar-benar tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Sila pertama, ke-Tuhan-an Yang Maha Esa. Sila yang pertama ini jelas sangat bersesuaian sekali dengan semangat kemahaesaan Tuhan yang digaungkan dalam berbagai ayat-ayat al-Quran.

Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jika kita menolak semangat yang terkandung dalam sila kedua dari Pancasila ini, berarti dengan sendirinya kita menolak menjalin hubungan baik dengan manusia secara beradab dan berakhlak. Dalam al-Quran, banyak sekali ayat-ayat yang berbicara mengenai posisi manusia dan kemanusiaan.

Sila ketiga, persatuan Indonesia. Dalam al-Quran, persatuan merupakan prinsip terpenting dalam membangun komunitas atau sebuah negara.

Sila keempat, kerakyatan yang sipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hal demikian menjadikan penegasan untuk selalu bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Apalagi yang menyangkut hajat masyarakat luas.

Sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika mereka menolak Pancasila, berarti mereka mengabaikan keadilan dan membela kezaliman. Sila kelima dalam Pancasila sangat menjunjung tinggi keadilan, semangat yang selalu digaungkan al-Quran dalam berbagai ayat-ayatnya.

Jadi sebagai umat muslim saat ini, kita harus pintar-pintar dalam memahami Islam, jangan mau diadu-domba oleh narasi-narasi yang tidak jelas bahkan menyesatkan seperti paham radikal dan provokatif. Sejatinya Pancasila sudah bersifat final, pada masanya sudah dibahas secara tuntas. Oleh karenanya, Pancasila dan Islam berjalan beriringan dan sekarang waktunya masyarakat termasuk generasi milenial untuk bersatu lawan virus radikalisme yang kerap memprovokasi masyarakat demi keutuhan NKRI.

Oleh : Zainudin Zidan )*

UU Cipta Kerja didesain pemerintah agar tak hanya menguntungkan para pekerja dan pengusaha, tapi juga petani. Akan ada kemudahan partnership dan investasi. Sehingga mereka menjadi petani modern yang menangguk banyak uang. Indonesia tak hanya jadi negara agraris yang maju, tapi juga punya industri pengolahan pangan yang mumpuni.

Indonesia terkenal akan kekayaan alamnya, namun mengapa petani masih saja miskin? Profesi petani kalah tenar dengan pengusaha atau PNS. Karena dianggap kurang bergengsi dan pendapatannya kurang stabil. Padahal jasa para petani sangat besar, karena mereka yang menjaga ketahanan pangan masyarakat Indonesia.

Untuk menolong para petani sekaligus mengatasi masalah ketahanan pangan di Indonesia, maka pemerintah membuat UU Cipta Kerja. UU sapujagat ini juga ikut membantu para petani, karena ada klaster pertanian. Sehingga petani akan merasa terbantu, karena pemerintah merancang UU ini agar mereka tak lagi terjebak dalam rayuan tengkulak nakal.

Lantas bagaimana cara pemerintah menyelamatkan para petani melalui UU? Aturanlah yang perlu untuk dibenahi terlebih dahulu. Karena kita sudah terlalu lama terjebak birokrasi. Sehingga ketika ada aturan investor asing yang boleh masuk ke Indonesia dengan jaminan kemudahan berusaha, akan bisa joint venture dengan para petani.

Para petani bisa diajak bekerja sama dengan membuat pabrik pengolahan hasil bumi. Misalnya singkong tidak hanya dijual begitu saja, namun diolah jadi tepung mocaf, sehingga harganya berlipat ganda. Mocaf digemari masyarakat modern karena bebas gluten. Sehingga aman dikonsumsi bagi penyintas diabetes dan anak-anak autis.

Wakil Ketua KADIN Bidang Pengolahan Makanan dan Industri Juan Permata Adoe menyatakan bahwa implementasi UU Cipta Kerja akan membuat percepatan di sektor pertanian. Karena ada pula program P3 (public private partnership). Antara pengusaha, petani, dan BUMN.

Kerja sama ini akan membuat petani diuntungkan, karena mereka dibina oleh BUMN dan diberi gemblengan oleh pengusaha. Sehingga akan ada kerja sama yang saling menguntungkan, dan mereka tidak akan gigit jari karena gagal panen. Petani akan mendapat ilmu, tak hanya uang kontan.

Pengusaha akan mem-briefing petani bagaimana cara pemasaran modern, misalnya menghubungi mereka melalui WA dan menjual dagangan hasil bumi secara online. Para petani tidak akan tergantung pada tengkulak nakal, yang mempermainkan harga dan membuat mereka rugi besar. Bahkan mereka berani menolak sistem ngijon.

Syahroni, Direktur Institut Agroekologi, menyatakan bahwa UU Cipta Kerja memang bagus. Namun perlu digarisbawahi aturan turunannya, dalam artian jangan sampai bentrok dengan pasal pada UU tersebut. Menurutnya, UU Cipta Kerja harus memberi ruang kepada 2 mahzab pertanian, yakni pertanian modern dan pertanian ramah lingkungan.

Bisa jadi kita kalah dari petani di Eropa karena kurangnya modernisasi alat kerja. Sistem pembajakan manual atau dengan kerbau bisa diganti dengan traktor kualitas bagus. Sedangkan untuk menyemprot pupuk bisa dengan alat khusus yang ditempel pada drone. Sehingga hasil tani yang didapatkan akan lebih montok, subur, dan cepat panen. Semua ini karena UU Cipta Kerja.

Sementara itu, aturan turunan dalam UU Cipta Kerja juga sebaiknya pro pada pertanian ramah lingkungan. Saat ini sedang trend sayur dan buah organik, sehingga petani tidak boleh membasmi hama dengan pestisida kimiawi. Mereka seharusnya pakai pupuk alami dan insektisida ramah lingkungan, sehingga hasil taninya 100% organik.

Sayur dan buah organik lebih mahal jika dijual. Sehingga akan menguntungkan petani. Mereka bisa mengandalkan hasil pertanian sendiri, karena menguasai ilmu pertanian modern dan ramah lingkungan, serta bisa memasarkannya sendiri. Petani akan jadi tuan rumah di negeri sendiri dan kita tidak usah impor lagi.

Implementasi UU Cipta Kerja dan aturan turunannya di bidang pertanian harus dilakukan dengan baik. Tujuannya agar para petani sejahtera dan mereka tak terlilit rayuan lintah darat, karena lagi-lagi gagal panen. UU Cipta Kerja dan aturan turunannya memang harus merangkul petani, agar kita bisa swasembada hasil bumi dan bahkan berani mengekspornya.

)* Penulis adalah kontributor Milenial Muslim Bersatu Bandung

Oleh : Moses Waker )*

OPM adalah organisasi yang selalu membuat kekacauan, agar mereka berhasil memerdekakan Papua. Cita-cita yang salah besar ini membuat TNI makin gencar dalam menangkapnya. Selain itu, ada usulan bahwa OPM diubah statusnya jadi organisasi teroris, karena mereka sudah melakukan teror ke masyarakat berulang kali.

Papua adalah wilayah yang diberi anugerah kekayaan alam dan hasil tambang yang besar oleh Tuhan. Sayangnya keistimewaan Papua ini membuat banyak pihak ingin merebutnya dari Indonesia. Mereka memanfaatkan OPM agar mewujudkan Republik Federal Papua Barat. Ketika berhasil, akan mengeruk kekayaan itu secara diam-diam dan memanipulasi rakyat yang tak berdaya.

Selain melakukan gerakan separatis, OPM juga melakukan kekejaman dengan berbagai cara, mulai dari penembakan hingga pembakaran. Tak heran jika Efriza, Direktur Eksekutif Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan meminta pemerintah untuk menetapkan OPM sebagai organisasi teroris. Karena mereka selalu melakukan aksi teror yang mencengangkan.

Efriza melanjutkan, saat menyuarakan perlawanan terhadap negara, OPM selalu melakukan tindakan layaknya teroris, dan sudah memakan banyak korban. Mulai dari aparat keamanan, warga pendatang, hingga masyarakat sipil. Dalam artian, tindakan ala teroris sudah sangat meresahkan banyak orang.

Nyaris tak terhitung banyaknya kekejaman yang dilakukan oleh OPM. Mulai dari membunuh warga sipil tanpa alasan dan menuduh pelakunya adalah aparat, menembak mobil milik TNI, sampai menjadikan saudara sesukunya sebagai ‘tameng hidup’ ketika melakukan penyerangan. Terakhir, mereka melakukan pembakaran pesawat misionaris di Intan Jaya.

Jika OPM dikategorikan sebagai organisasi teroris, maka penangananya akan dibantu oleh BNPT (Badan Penanggulangan Terorisme). Sehingga penyisiran tempat persembunyian mereka akan lebih terstruktur dan pembubarannya cepat dilaksanakan. BNPT akan bekerja secara cepat dan melakukan misi pemberantasan OPM dengan tepat sasaran.

Jika ada bantuan dari BNPT, maka OPM akan raib dari Bumi Cendrawasih. Tak ada lagi organisasi yang meresahkan masyarakat, karena anggotanya sudah menyerahkan diri. jelang 1 desember warga sipil juga tak lagi cemas, karena tidak dipaksa untuk ikut merayakan hari jadi OPM dan mengibarkan bendera bintang kejora.

Menurut Efriza, selain melakukan terorisme, OPM juga menolak perpanjangan otonomi khusus. Oleh karena itu mereka terus meneror, agar memperlihatkan kehebatannya di hadapan aparat, yang merupakan representasi pemerintah pusat. Tujuannya agar otsus jilid 2 dibatalkan karena bisa mengganggu kemerdekaan Papua.

Padahal program otonomi khusus sangat bagus karena memberikan infrastruktur dan fasilitas lain ke Papua. Di Bumi Cendrawasih ada Bandara Internasional Sentani, Jembatan Youtefa yang rencananya akan tersambung dengan tol laut, dan lain-lain. Sehingga kehidupan masyarakat akan makin maju.

Hal seperti ini yang tidak dipikirkan oleh OPM. Karena menurut mereka Indonesia adalah penjajah. Padahal mana ada penjajah yang dengan rela memberi dana hingga milyaran rupiah? Meeka keburu terbakar emosi, menolak otsus, lalu menembaki aparat untuk melepaskan amarah. Sungguh langkah yang tidak bijak, dan jika tertangkap bisa jadi kasus kriminal.

Semoga pemerintah Presiden Jokowi mendengarkan usulan Efriza agar pemberantasan OPM, KKSB, dan anteknya benar-benar efektif. Karena permasalah separatisme di Papua sudah menahun, mulai zaman orde baru hingga sekarang. Jika tidak ada OPM maka masyarakat akan bahagia. Karena bisa hidup dengan rukun, damai, aman, dan tak lagi takut akan teror mereka.

OPM bisa dikategorikan organisasi teroris karena mereka melakukan pembakaran, penembakan, hingga pembunuhan. Kekejaman ala terorisme membuat mereka harus diberantas saat ini juga. Bantuan dari BNPT akan membuat OPM lekas dibasmi, dan kehidupan masyarakat akan aman, sejahtera, dan sentosa.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo

Oleh: Gina Hujandra (Blogger Jakarta)

Pemerintah sudah menganggarkan dana khusus vaksinasi yang menembus angka 74 triliun rupiah, demi keselamatan warganya. Vaksin Covid-19 sudah dibagi dan dikirim ke berbagai daerah bahkan vaksinasi perdana sudah dimulai sejak 13 Januari 2021.

Sebagai kepala negara, Presiden Joko Widodo menjadi yang pertama disuntik vaksin Covid-19 dan dengan disuntiknya presiden, merupakan tanda dimulainya vaksinasi nasional. Vaksinasi perdana yang dilakukan oleh presiden memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksi aman untuk digunakan.

Tidak hanya itu, demi memastikan keselamatan warganya, presiden tetap mengingatkan kepada penyelenggara vaksinasi terkait pentingnya kehati-hatian penggunaan vaksin. Seluruh proses pelaksanaan harus berbasis data dan riset keilmuan. Hal ini demi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap vaksin agar masyarakati tidak ragu.

Survei Kompas Desember 2020, menyatakan, 64,3 persen merespon positif terhadap penggunaan vaksin Covid-19. Namun hanya 55,4 persen yang bersedia untuk divaksin. Ini seperti, orang sakit ingin sembuh, tapi tidak mau pergi ke dokter dan tidak mau minum obat.

Segala cara telah dan harus ditempuh oleh pemerintah agar masyarakat bersedia divaksin karena vaksinasi adalah solusi Indonesia bebas dari pandemi. Sementara itu, MUI telah menuntaskan audit lapangan pada vaksin Covid-19 produk Sinovac. Hasil audit MUI, adalah halal. Keputusan ini menjadi bagian dari membangun kepercayaan publik akan keamanan penyuntikan vaksin terhadap nyawa manusia.

BPOM dan para pakar/ahli juga telah mengatakan vaksin Covid-19 aman dan berkekuatan riset ilmiah. Berbagai persyaratan yang telah terpenuhi, sekiranya dapat menjawab keraguan publik terhadap vaksin. Bersama kita lawan hoaks dan konten negatif seputar vaksinasi nasional di tahun 2021 lewat kampanye literasi positif guna membangun optimisme bangsa.

Pemerintah Indonesia tengah melakukan sejumlah upaya dlam rangka percepatan penanganan pandemi Covid-19, termasuk program vaksinasi.Vaksin yang disediakanpun untuk warga adalah gratis, artinya, masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya sedikitpun.

Sampai dengan Desember 2020, sebanyak 3 juta vaksin dari jumlah total 125 juta dosis Covid-19 telah didatangkan dari perusahaan Sinovac Biotech Ltd (Sinovac), asal Tiongkok. Menurut Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, dari jumlah tersebut dan dengan memperhitungkan bahwa satu orang membutuhkan dua dosis vaksin serta 15 persen sebagai cadangan sesuai dengan ketentuan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), maka total vaksin yang dibutuhkan adalah sekitar 426 juta dosis vaksin. Menteri Kesehatan telah memastikan bahwa jumlah kebutuhan dosis vaksin tersebut dapat dipenuhi. 

Pemerintah juga memastikan bahwa pemberian vaksin dilakukan apabila telah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagi produk yang aman, efektif dan halal.

Berdasarkan survei Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI), mencatat bahwa sebanyak 81,7% responden menyatakan siap mengikuti program vaksinasi Covid-19 yang dicanangkan oleh pemerintah. Survei tersebut juga menunjukkan sebanyak 76,6% responden merasa puas dan yakin dengan usaha pemulihan ekonomi nasional oleh pemerintah yang sangat membantu pada ekonomi masyarakat akibat dampak pandemi Covid19. Sedangkan 18,7% menyatakan tidak puas terhadap usaha pemulihan ekonomi nasional oleh pemerintah karena tidak ada dampak positif terhadap keadaan ekonomi masyarakat. Adapun 4,7% tidak menyatakan apapun. Dari hasil survei juga diketahui bahwa sebanyak 71,8% merasa puas dengan penanganan dan penanggulangan Covid-19 oleh pemerintah.

Namun, meskipun divaksin, kita harus tetap taat kepada protokol Kesehatan. Potokol Kesehatan pola 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak), menghindari kerumunan, dan pola hidup sehat sudah seharusnya menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari kita.

Untuk itu, sudah sepatutnya masyarakat agar turut menyukseskan program vaksinasi gratis mendatang dengan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. 

Dengan dukungan penuh masyarakat, diyakini bahwa persoalan yang kini juga dihadapi oleh setidaknya 215 negara di dunia tersebut dapat segera diatasi di Indonesia. 

Dalam rangka turut mendukung upaya pemerintah mengatasi pandemic Covid-19, Indonesia Care Forum akan kembali menggelar Webinar dalam bentuk Zoom Meeting, pada Senin 25 Januari 2021 mendatang. Kegiatan yang rencananya bakal berlangsung poukul 13.00 dengan menghadirkan narasumber Pengamat Kebijakan Publik, Bapak Saiful dan Jubir Vaksinasi Covid-19 Kemenkes RI, Ibu dr. Siti Nadia Tirmidzi, M.Epid. (red.mm)