Kebrutalan dan kekejaman yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap masyarakat maupun aparat keamanan semakin menjadi-jadi. Mereka telah dibutakan oleh nafsu politik untuk menguasai wilayah Papua. Jelas upaya tersebut bertentangan dengan upaya kedaulatan NKRI.

Tokoh Papua, Franz Korwa, mengatakan OPM melakukan penyerangan terhadap elemen penyebar agama di sejumlah rumah ibadah di Papua. Sayangnya Dewan Gereja malah berusaha menutupi aksi brutal KKB itu dan bahkan mendukung kekerasan OPM karena menjadi bagian dari separatisme di Papua.

Franz Korwa juga mempertanyakan sikap Dewan Gereja Papua yang dinilai bukan sebagai kiblat yang bisa dijadikan contoh dan panutan. “Saya perlu sampaikan ini karena ada upaya dari Dewan Gereja yang mencoba menutupi bahkan dugaan tersebut menguatkan mereka yang jelas mendukung pelanggaran HAM oleh OPM,” kata Franz.

Franz menuturkan bahwa Dewan Gereja hanya berputar-putar dengan berbagai alasan untuk mengaburkan fakta bahwa KKB telah melakukan penyerangan keji bahkan terhadap elemen penyebar agama di Papua.

Sebelumnya, OPM diketahui membakar sebuah gereja di wilayah Tembagapura beberapa waktu lalu. Walaupun tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian itu, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol AM Kamal menerangkan bahwa KKB yang berada di bawah pimpinan Lekagak Telenggen membakar gereja yang sebelumnya dijadikan tempat persembunyian. “(Gereja) Dialih fungsikan menjadi pos untuk bersembunyi dari kejaran aparat keamanan TNI dan Polri di Tembagapura,” ujar Kamal. Ulah OPM ini menunjukkan bahwa mereka hanya ingin menciptakan kegaduhan dan kerusuhan saja di tanah Papua.

Oleh : Alfisyah Dianasari )*

UU Cipta Kerja penting sebagai landasan transformasi ekonomi dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi agar menjadi lebih cepat. Pengesahan undang-undang tersebut tentu bertujuan dalam rangka membebaskan Indonesia dari jebakan middle income trap.

Pemerintah terus menyusun aturan turunan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Setidaknya, terdapat 40 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan 4 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan 4 Rancangan Peraturan Presiden (Rperpres) sebagai aturan pelaksana UU Cipta kerja yang menjai perhatian sejumlah kementerian/lembaga. Tentunya, 44 aturan turunan itu agar UU Cipta Kerja dapat diterapkan secara efektif.

            Deputi Bidang Perekonomian Satya Bhakti Parikesit mengatakan pandemi Covid-19 berdampak pada perekonomian Indonesia. Ekonomi Indonesua tengah memasuki tahap pemulihan. Salah satu upaya memulihkan perekonomian Indonesia adalah dengan mengimplementasikan UU Cipta Kerja. Dimana salah satu dari manfaat UU Cipta Kerja ini akan membebaskan Indonesia dari middle income trap (negara berpendapatan menengah ke bawah).

            Dalam kesempatan webinar, Satya Bhakti Parikesit mengatakan, UU Cipta Kerja diperlukan secara cepat untuk Indonesia, mengingat pada tahun 2020 ini momen emas dan akan menyongsong bonus demografi. Diharapkan, tahun 2021 UU Cipta Kerja sudah dapat diimplementasikan.

            Dirinya menjelaskan bahwa UU Cipta Kerja akan menjadi sesuatu yang penting agar Indonesia bisa keluar dari jebakan middle income trap. Menurut Satya, pademi Covid-19 berdampak mayoritas masyarakat berpendapatam rendah mengalami penurunan pendapatan, sehingga berpotensi meningkatkan kemiskinan.

            Satya menegaskan, dari pengalaman negara yang sukses, kontribusi daya saing tenaga kerja dan produktifitasnya menjadi andalan. UU Cipta Kerja penting untuk transformasi ekonomi dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi menjadi lebih cepat agar Indonesia dapat segera keluar dari MIT.

            Selain itu, UU Cipta Kerja juga mendorong penciptaan lapangan kerja, memudahkan pembukaan usaha baru sekaligus memulihkan perekonomian nasional setelah dihantam pandemi covid-19. World Bang juga mengatakan bahwa UU Cipta Kerja merupakan reformasi yang paling positif di Indonesia dalam 40 tahun terakhir di bidang investasi dan perdagangan.

            Nantinya ada 44 aturan pelaksana UU Cipta Kerja. Jika tahun 2021, semua aturan turunan tersebut selesai, UU Cipta Kerja akan lebih cepat diterapkan.

            Middle Income Trap adalah kegagalan suatu negara untuk naik kelas dari pendapatan menengah bawah (lower-middle income) ke menengah-atas (upper-middle income). Kondisi ini banyak terjadi pada negara yang tidak mempu berpindah dari pendapatan menengah ke pendapatan tinggi. Sebab, mereka tak mampu lagi bersaing dengan negara berpenghasilan lebih rendah yang bergantung pada sumber daya alam dan murahnya tenaga kerja. Namun tidak juga mampu bersaing dengan negara maju yang mengandalkan kualitas manusia dan teknologi.

            Anggapan bahwa UU Cipta Kerja mampu mengentaskan Indonesia dari jebakan negara menengah juga diungkapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Ia mengatakan bahwa UU tersebut memberikan regulasi yang sederhana dan efisien.

            Ia juga menunjukkan adanya ketentuan yang tertulis dalam UU Cipta kerja. Yakni dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan paling sedikit sebesar 30 persen dari laba setelah pajak.

            Pada kesempatan berbeda, Ichwan Sukardi selaku Managing Partner Tax RSM Indonesia mengatakan, klaster kemudahan berusaha bidang perpajakan dalam UU Cipta Kerja untuk meningkatkan pendanaan investasi, mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak (WP), meningkatkan kepastian hukum, ,menciptakan keadalan iklim berusaha di dalam negeri.

            Dirinya memberikan contoh untuk meningkatkan pendanaan investasi berupa penurunan tarif PPh Badan, termasuk Wajib Pajak Go Public. Penghapusan PPh atas dividen dari dalam negeri ; PPH atas dividen dari dalam negeri, PPH atas dividen dari luar negeri tidak dikenakan sepanjang diinvestasikan di Indonesia. Penyesuaian tarif PPh 26 atas penghasilan bunga, perubahan ketentuan non-objek PPH, Inbreng tidak terulang.

Desempatan sebelumnya, Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang PS Brodjonegoro mengatakan bahwa pengembangan budaya inovasi menjadi kunci negara menjadi maju dan hal tersebut harus terus dilakukan oleh Indonesia agar dapat keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah.

Sudah saatnya Indonesia bangkit, tentunya dengan regulasi yang telah disetujui oleh DPR dan pemerintah yakni melalui implementasi produk.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Depok

Oleh : Rebecca Marian )*

OPM agaknya enggan menyerah dan terus membuat ulah. Nyawa-nyawa yang telah melayang seolah menekankan keberingasan. Dan kini kabar datang, yang jadi korban ialah jemaat rumah ibadah. Masyarakat pun mendukung penumpasan gerakan Papua merdeka yang selalu menyengsarakan masyarakat.

Polah tingkah oknum-oknum yang berlindung di balik HAM ini dirasa kian meresahkan. Bukan hanya membuat keributan atau kerusuhan. Kelompok berjuluk OPM ini tak segan menjadikan saudaranya sebagai bahan buruan.

Konflik yang berkepanjangan dan seolah tak mau mengalah. OPM terus-menerus menebar teror. Serangan-serangan yang intens dilakukan, memang ditujukan membuat musuh bergetar. Bagaimana tidak, kelompok separatis baru-baru ini melakukan aksi serupa. Yakni, penyerangan rumah ibadah di Intan Jaya Papua.

Berita ini terus menyebar dan meruncing kala fakta lain yang terbuka membuat banyak pihak naik pitam. Dewan gereja yang seharusnya menjadi penengah dan bersfat bijak. Ditengarai justru menutupi dan melindungi pihak OPM. 

Diketahui Franz Korwa yang seorang tokoh Papua menyatakan hal tersebut saat menanggapi insiden terkait Pesawat Misionaris. Yang terjadi beberapa waktu lalu di Papua. Franz meragukan atau mempertanyakan sikap yang diberikan oleh Dewan Gereja Papua. Dirinya menilai, jika Dewan Gereja justru mendukung pelanggaran HAM oleh OPM ini.

Hal ini terlihat jelas ketika Dewan Gereja memberikan keterangan yang berputar-putar  Dan tidak lantas ke inti permasalahan. Serta mengaburkan fakta jika KKB ini telah melancarkan aksi penyerangan secara keji. Yakni, terhadap elemen penyebar agama di wilayah Papua.

Pernyataan ini diperkuat jika banyaknya momentum-momentum. Dimana mereka diduga selalu memberikan kalimat atau pernyataan-pernyataan berisi provokasi. Dan hal ini mengerucut kepada dua terduga dari anggota dewan gereja. Yakni, Benny Giay serta Socratez Yoman.

Keduanya dianggap selalu bertingkah, bahkan diakui oleh Franz Korwa. Jika Dewan Gereja ini urung merealisasikan kedamaian. Khususnya di Papua melalui jalan pendekatan agama. Dan, Franz khawatir jika hal ini merupakan indikasi bawah dewan ini justru mendukung kekerasan tersebut. 

Sebab, mereka juga bagian dari separatisme di Papua. Yang demikian ini tentu sangat meresahkan. Franz menilai jika hal ini sama saja dengan menjual agama demi memenuhi kepentingan mereka.

Yang terus disayangkan ialah, tak adanya respon positif mengenai perlawanan terhadap KKB. Mereka tidak melakukan pernyataan atau komando-komando yang menyerukan untuk melawan KKB Ini.

Yang mengejutkan bahwa Socratez Yoman, pernah melakukan sebuah dukungan buta. Yang mana menepis tindak penembakan terhadap warga negara asing dari Selandia Baru, yakni Greame T Wall. Tepatnya saat Maret 2020 lalu. Padahal, faktanya KKB terbukti sebagai pelaku penyerangan ini.

Keruwetan pasca terjadinya insiden ini tentunya meninggalkan banyak luka. Belum lagi nilai-nilai agama yang tercoreng dan menjadi hitam. Hal lain yang perlu diwaspadai ialah terjadinya konflik baru. Yang bisa saja memunculkan pihak lain sebagai kambing hitam.

Jika keadaan kondusif dan bisa diatasi, tentu hal ini tak jadi soal. Bagaimana jika kemudian ditemukan potensi kasus baru hingga persekongkolan lain? Runyam sudah! Dan siapa yang bakal jadi korbannya? Sudah pasti warga Papua. 

Bukankah hal ini sama saja dengan nila setitik  rusak susu sebelanga? Karena perilaku buruk seseorang maka yang lainnya bakalan ikut terkena imbasnya. Apa yang dilakukan kedua orang ini (Dewan Gereja) ini patut dijadikan pembelajaran. Toh, tidak mungkin melihat isi hati setiap orang.

Ada baiknya, kelompok-kelompok separatis semacam ini segera diurusi. Banyak sudah yang jadi korbannya. Yang dikhawatirkan ialah provokasi yang mungkin saja mereka lakukan. Iming-iming berdalih kemanusiaan, padahal justru membuat kita jatuh kedalam lubang yang dalam. Hingga masuk dalam lingkaran kejahatan berbalut kedamaian. 

Dari kejadian sebelumnya, harusnya bisa diambil pelajaran. Ada banyak jalan yang ditempuh oknum separatis, untuk melancarkan aksinya. Sehingga terkadang kekurangwaspadaan masyarakat perlu ditingkatkan. Kesadaran perlu digali lagi. Apa sih tujuan KKB atau OPM ini? 

Sudah jelas rekam jejak mereka. Sudah nyata mereka ingin memecah belah bangsa. Jangan lengah, lawan dan bersatu untuk menepis mereka. Jangan berikan kesempatan barang sedikitpun, untuk kelompok separatis ini merajai hati juga pikiran. Ingat, lawan dan dukung pemerintah untuk meringkus oknum KKB juga OPM ini.)

* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta