Pemerintah membangun Tol Laut sebagai sebuah novasi baru dalam distribusi barang hingga ke Indonesia timur, termasuk Papua. Dengan adanya tol laut, maka masyarakat Papua akan selalu diuntungkan. Karena mereka bisa mendapatkan sembako dengan lebih mudah dan kualitasnya baik.

Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut, Yahya Kuncoro, mengatakan keberadaan tol laut sangat berguna dan memberikan dampak positif bagi daerah-daerah yang selama ini terisolasi sehingga tidak mendapat pasokan bahan pokok sehari-hari. Selain itu juga dapat memudahkan transportasi penduduk serta mengikis disparitas harga kebutuhan pokok.

“Keberadaan tol laut sangat berguna, karena jalurnya bisa dilewati oleh KM dan kendaraan lain. Sehingga memudahkan transportasi penduduk dan mereka sangat tertolong oleh infrastruktur penting ini. Distribusi barang penting seperti beras juga lebih mudah. Apalagi akan ada 8 trayek tol laut, sehingga mempercepat pengirimannya,” ujar Yahya Kuncoro.

Lanjut Yahya, pengiriman melalui trayek tol laut juga memangkas biaya kirim. Karena harga avtur makin mahal, sehingga pengangkutan via pesawat harganya tinggi. Akan berimbas pula pada harga jual sembako.

“Ketika biaya kirim bisa ditekan maka harga beras dan sembako lain bisa turun. Hal ini sangat membantu masyarakat, karena bisa makan nasi putih tanpa pusing memikirkan harganya. Sehingga mereka bisa menghemat pengeluaran dan mampu menabung sedikit demi sedikit,” imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, menyebut melalui Tol Laut ini, Pemerintah menginginkan kegiatan perekonomian masyarakat tumbuh dan menjamin pasokan logistik ke wilayah Papua.

“Saat ini kami telah berupaya semaksimal mungkin agar tol laut dapat lebih baik memberikan layanan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya bagi saudara-saudara kita di Timur Indonesia. Dan untuk memaksimalkan Tol laut butuh peran semua pihak agar benar-benar dapat memaksimalkan kapasitas angkut yang ada di dalam kapal sehingga dapat menurunkan disparitas harga,” kata Budi.

Disamping itu, sejak awal tahun ini, program tol laut juga bekerjasama dengan Satgas Pangan yang melakukan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan penimbunan, monopoli dan menjual harga barang secara tidak wajar.

Oleh : Adityatama Prasetyo )*

Kita ingin pandemi covid segera berakhir, oleh karena itu vaksinasi adalah cara terbaik untuk mencegah penyebaran corona. Selain vaksinasi, protokol kesehatan juga wajib ditaati. Tujuannya agar semua orang higienis, punya imunitas tinggi, dan tidak mudah tertular corona.

Ketika awal pandemi menyerang Indonesia, maret 2020, kita semua berebutan membeli masker, hand sanitizer, rajin cuci tangan, dan taat untuk stay at home. Namun kebiasaan baik itu kendor pasca diberlakukannya fase adaptasi kebiasaan baru. Masker kadang dipakai sekenanya, alias tidak menutup hidung sampai bawah dagu. Saat hari libur, banyak orang pergi ke tempat wisata.

Ketika banyak yang mengunjungi kawasan rekreasi, maka akan susah untuk melakukan physical distancing. Akibatnya jumlah pasien corona melonjak. Buktinya saat ini sudah lebih dari 10.000 orang per hari yang terinfeksi virus covid-19. Mereka kena corona dari klaster liburan, pasca long weekend pada akhir tahun 2020 yang lalu.

Semua ini tak akan terjadi jika semua orang disiplin dalam melakukan protokol kesehatan. Dokter Wiku Adisasmito, Juru Bicara Tim Sagas Covid menerangkan bahwa kunci dari penanganan corona adalah tetap menaati protokol kesehatan. Ditambah lagi dengan 3T, yakni testing, tracing, dan treatment.

Testing adalah pengetesan dan jangan tersinggung ketika kena tes rapid massal yang dikenakan pemerintah, karena saat ini makin banyak OTG. Jika masih kurang yakin, maka kita bisa mengetes swab nesofaring di laboratorium terpercaya. Tracing adalah penelusuran, siapa aja yang pernah berkontak, apabila hasilnya positif corona. Sehingga mereka wajib tes rapid juga.

Sedangkan treatment adalah pengobatan. Jika RS masih penuh, maka mau tak mau harus isolasi mandiri selama minimal 14 hari. Konsultasikan pada dokter, apa saja obat yang harus dikonsumsi, dan terangkan jika Anda punya penyakit lain. Takutnya obat untuk mengatasi corona akan kontra dengan obat penyakit itu, sehingga bisa diganti dengan pil lain yang sama khasiatnya.

Dokter Wiku menambahkan, selain taat protokol kesehatan, maka vaksinasi juga bisa mencegah penularan corona. Karena fungsnya adalah membentuk herd immunity alias kekebalan kelompok. Jika mayoritas WNI divaksinasi, maka kita semua akan punya imunitas yang baik. sehingga tak mudah kena serangan virus covid-19, dan pandemi akan segera berakhir.

Aneh sekali jika kita ingin hidup norlam dan bosan dikungkung pandemi, namun menolak vaksinasi. Karena itu adalah cara terbaik untuk mencegah penyebaran corona. Vaksin adalah zat yang sudah diteliti para ahli, sehingga dipastikan aman. MUI juga sudah mengeluarkan fatwa halal, dan mereka juga ikut mengawasi proses pembuatannya. Jadi tidak ada kata tidak pada vaksinasi corona.

Vaksin tidak bisa diganti dengan herbal seperti rebusan jahe atau akar-akaran, karena substansinya berbeda. Memang herbal itu menyehatkan dan menambah imunitas. Namun ketika tubuh manusia divaksin, akan lebih kebal jika tidak sengaja berkontak dengan OTG. Vaksin Sinovac berisi virus yang dilemahkan, namun sudah dijamin aman oleh semua tenaga medis di Indonesia.

Jangan ada yang menolak vaksinasi corona karena termakan hoax, misalnya karena membaca berita bahwa seorang putri presiden di luar negeri meninggal setelah disuntik. Padahal itu hanya berita palsu yang menyesatkan. Hati-hati membaca berita di internet, dan lihat sumebrnya, apakah benar-benar valid.

Lagipula, vaksinasi sudah kita alami sejak zaman orde baru. Sehingga ketika disuntik vaksin corona seharusnya kita tidak asing lagi. Selain itu, tetaplah taati protokol kesehatan dan jangan lupa pakai masker ketika keluar rumah, walau hanya beli garam di warung. Jangan lengah sedikitpun dalam menjaga protokol kesehatan dan semoga kita semua bebas corona.

)* Penulis adalah ketua literasi Pekalongan

Oleh : Putu Prawira )*

UU Cipta Kerja adalah Undang-Undang yang tak hanya melindungi pengusaha, tapi juga pekerja. Bahkan aturan turunannya juga memuat pasal perlindungan pada pegawai WNI. Mereka tidak usah takut akan pekerja asing, karena pemerintah memprioritaskan pekerja lokal.

Ketika pertama kali diresmikan, UU Cipta Kerja sangat menghebohkan karena pemerintah dituding pro asing. Penyebabnya, dalam UU itu tercantum klaster investasi yang memudahkan masuknya investor asing, termasuk pula WNA yang jadi pegawainya. Pekerja asing seolah menghantui karena pekerja lokal takut tergusur.

Namun pekerja lokal tidak usah takut, karena selama ini mereka salah paham. Pemerintah bukannya ingin menarik pekerja asing sebanyak-banyaknya. Kesalahpahaman ini perlu diluruskan, agar tidak ada lagi yang mengecap pemerintah terlalu berpihak kepada WNA.

Franky Sibarani, Ketua Tim Serap Aspirasi menyatakan bahwa UU Cipta Kerja melindungi pekerja lokal. Penyebabnya karena pada pasal 42 UU ini dijelaskan bahwa TKA dilarang menjabat sebagai personalia. Aturan ini ditegaskan dalam PP (peraturan pemerintah) yang menjadi aturan turunannya, pada pasal 6.

Dalam PP pasal 6 ayat 2 bahkan dijelaskan jabatan apa saja yang dilarang untuk dipegang TKA. Sehingga pada tenaga kerja lokal tidak merasa bersaing dengan TKA, karena posisi mereka diamankan. Para TKA tidak akan menjabat posisi strategis, atau sebaliknya. Mereka tidak akan bekerja sebagai buruh kasar, karena rata-rata slotnya diisi oleh para WNI.

Masuknya TKA memang sedikit mengejutkan, karena banyak pekerja yang takut posisinya tergusur. Apalagi banyak yang di-PHK saat pandemi. Boro-boro mendapat pekerjaan baru, yang ada malah mendapatkan saingan dari TKA. Begitulah yang mereka pikirkan, oleh karena itu para buruh sempat memprotes UU Cipta Kerja.

Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Ketika investor asing masuk ke Indonesia, bukan berarti 100% pekerjanya juga asing. Namun TKA yang masuk bukan diplot sebagai buruh, atau personalia dan jabatan tinggi lainnya. Mereka diposisikan sebagai teknisi utama, dengan tujuan mengajari para pegawai lokal.

Tak sembarang TKA boleh masuk ke Indonesia. Mereka harus dites skill-nya, IQ, EQ, psikotes, dan lain-lain. Para TKA juga harus lolos tes swab sebelum berangkat, baru ia boleh terbang ke Indonesia. Sampai di sini, juga harus karantina mandiri selama 14 hari, sesuai aturan yang berlaku. 

Hal ini yang perlu diperhatikan oleh pekerja lokal dan mereka jangan emosi dan menuduh yang bukan-bukan. Jangan sampai terbakar omongan dan berdemo lagi dan lagi, demi membatalkan UU Cipta Kerja dan turunannya. Karena sudah banyak berita yang dipelintir, padahal kenyataannya pemerintah sangat melindungi pekerja lokal.

Ketika para investor asing masuk, maka mereka membuat pabrik baru dengan mesin dan teknologi baru pula. Di sinilah peranan TKA untuk menjelaskan bagaimana cara kerja mesin tersebut. Mereka melatih para pegawai lokal jadi operator, sampai benar-benar paham. Sehingga tidak ada kesalahan saat mengoperasikan mesin tersebut.

Dalam UU Cipta Kerja memang mewajibkan investor asing untuk melakukan ailh teknologi alias mengajari para pegawai lokal. Keberadaan TKA inilah yang mengambil peran dalam mengajari teknologi terbaru. Jadi pekerja lokal makin cerdas dan tangkas. TKA dijamin tidak akan menggeser posisi pegawai lokal, karena ada aturan mainnya.

UU Cipta Kerja dan aturan turunannya (peraturan pemerintah) sangat pro pada pekerja lokal. Mereka tak akan serta-merta diganti oleh tenaga kerja asing. Penyebabnya karena walau nanti banyak investor asing, namun TKA yang masuk dilarang menempati posisi personalia. Melainkan jadi operator mesin dan pengajar agar ada alih teknologi dari investor asing ke pegawai lokal.)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Abner Wanggai )*

Keberadaan tol laut membawa efek positif bagi masyarakat. Mereka bisa berkendara dengan lebih fleksibel sejak ada tol yang istimewa ini. Selain itu, setelah ada tol laut, harga barang penting seperti semen menurun, karena biaya transportasi juga turun. Sejak trailer pengangkutnya bisa melewati tol laut.

Tol laut adalah jalan bebas hambatan yang unik, karena berada di atas laut. Pembangunan tol ini digenjot oleh pemerintah, karena keberadaannya sangat dibutuhkan masyarakat. Sebagai infrastruktur penting untuk memperlancar transportasi, dan juga mempermudah distribusi barang-barang dari Jayapura ke kota lain, dan sebaliknya.

Wisnu Handoko, Direktur Lalu Lintas dan Angkatan Laut Kemenhub menyatakan ada 23 trayek tol laut pada tahun 2020. Sehingga mempermudah pengiriman barang sampai ke pelosok Papua. Menurutnya, dengan adanya tol laut, harga barang-barang juga bisa turun hingga 30%, karena biaya transportasi yang lebih murah.

Buktinya, harga semen di wilayah Papua bisa turun hingga 28%. Di wilayah pegunungan Papua, harga semen bisa mencapai 500.000 per sak. Namun sejak ada tol laut, harganya bisa ditekan sehingga berkisar 300.000-an saja per saknya. Jika harganya bisa turun, maka sangat bermanfaat bagi warga sipil Papua, karena mereka bisa menghemat pengeluaran.

Turunnya harga ketika ada tol laut, karena tak perlu mengirim via pesawat terbang. Dulu di Papua memang mengandalkan transportasi via udara, karena wilayahnya ada yang hutan dan pegunungan. Namun harga avtur makin tinggi, sehingga ongkosnya ikut naik, dan berimbas pada harga yang menggila.

Namun sekarang pengirimannya bisa melalui tol laut, dan bisa menekan harga barang. Selain itu, rute pengirimannya sampai ke wilayah terjauh seperti Merauke. Sehingga masyarakat di sana bisa menikmati sembako karena stoknya selalu tersedia, berkat pengiriman via tol laut. Harganya juga terjangkau kantong mereka.

Jika harga barang turun maka akan berimbas pada kesejahteraan masyarakat. Mereka tak perlu bingung karena harus membeli beras atau sembako lain dengan harga mahal. Namun bisa membelinya dengan harga yang wajar. Sehingga tak ada keluhan, bahwa harga barang di Papua mencekik leher, jauh lebih mahal daripada di Pulau Jawa.

Yahya Kuncoro, Direktur Usaha dan Angkutan Barang Tol Laut menyatakan bahwa PT Pelni mengajak seluruh pemerintah daerah untuk memanfaatkan tol laut. Sehingga distribusi barang ke wilayah 3T (tertingggal, terdepan, dan terluar perbatasan) merata. Ia mengajak pemda untuk memasarkan produk unggulan petani, hingga ke daerah pelosok seperti ujung Papua.

Pemerataan distribusi ini sangat penting, agar masyarakat di Papua juga bisa menikmati barang-barang kiriman dari Jawa dan pulau lain, dengan harga yang terjangkau. Mereka tak akan kesulitan lagi mendapatkan beras dan hasil bumi lain, karena tak semua tanaman bisa tumbuh di Bumi Cendrawasih. Penyebabnya karena faktor tanah dan iklim yang berbeda.

Ketika transportasi antar pulau bisa lancar dengan adanya tol laut, maka tak hanya menguntungkan rakyat Papua. Namun juga masyarakat di pulau lain. Mereka bisa menikmati sagu asli Bumi Cendrawasih dan hasil bumi lain dengan harga yang lebih terjangkau.

Harga barang yang terjangkau ketika dikirim via tol laut terjadi karena pada 2020 lalu ada subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Pada 2021, sedikit demi sedikit subsidinya dipangkas, namun harga yang harus dibayar saat lewat tol laut dijamin masih terjangkau. Sehingga tidak akan memberatkan masyarakat dan pengusaha yang memanfaatkannya.

Adanya tol laut di wilayah Papua sangat menguntungkan masyarakat, karena transportasi jadi lancar. Selain itu, distribusi barang-barang juga lebih mudah, karena menjangkau sampai wilayah yang amat jauh seperti Merauke. Akan ada pemerataan pengiriman sembako dan barang lain, sehingga terjadi azas keadilan di Papua. 

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh : Zainudin Zidan )*

Ketika ormas radikal dibubarkan oleh pemerintah, maka warganet mendukung penuh tindakan tersebut. Menurut netizen, memang perlu ada ketegasan dan penegakan hukum, agar radikalisme tidak merajalela. Karena jika dibiarkan, persatuan Indonesia akan sangat terancam.

Pembubaran FPI menjadi berita heboh, karena akhirnya ia benar-benar tamat setelah 22 tahun berdiri. Masyarakat sangat mengapresiasi ketegasan Presiden Jokowi dan merasa lega ketika ada SKB 6 Kepala Lembaga yang jadi dasar hukum pembubaran ormas tersebut. Akhirnya tiada lagi yang mengganggu kedamaian di Indonesia.

Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, sebenarnya FPI sebagai ormas dianggap tidak ada, karena sejak tahun 2019 izinnya tak diperpanjang oleh pemerintah. Sehingga otomatis dianggap bubar secara de jure. Dalam artian, pembubaran ormas melalui SKB adalah cara untuk menegaskan kembali, bahwa ia tidak boleh beraktivitas lagi di Indonesia.

Pembubaran ormas radikal sangat disyukuri oleh netizen dan menganggapnya sebagai kado akhir tahun dari pemerintah. Karena selama ini sudah banyak yang mengeluhkan tindakan mereka yang meresahkan. Ormas itu selalu memaksakan ideologi khilafah dan menolak pancasila, padahal tindakan itu bisa dikategorikan separatisme. Karena ingin membelot dan merusak NKRI.

Paham radikalisme merusak Indonesia karena mereka melakukan tindak kekerasan untuk mencapai kehendaknya. Caranya bertahap, mulai dari propaganda di media sosial, perekrutan anggota, baru cuci otak dan pengkaderan, baru perancangan huru-hara. Propaganda ini yang perlu diwaspadai, karena mereka menyebar hoax dan fitnah di media sosial.

Kita wajib waspada ketika ada berita yang beredar di Facebook, Twitter, dll. Apalagi yang hanya hasil share di grup WA, karena sudah di-forward berkali-kali. Sehingga sumbernya tak diketahui dan bisa jadi itu berita palsu. Sebagai netizen yang cerdas, cek dan ricek sebuah berita yang menghebohkan, jangan sampai itu hoax yang merupakan propaganda dari ormas radikal.

Selain memakai propaganda di media sosial, mereka tak segan untuk mengancam dengan senjata tajam, bahkan pengeboman. Warganet membuktikannya dari berita temuan senjata tajam dan senapan milik ormas radikal. Juga ada foto saat laskar ormas berlatih kekebalan tubuh, serta video mereka berafiliasi dengan ISIS. Aparat juga menangkap 35 anggota mereka yang terlibat terorisme.

Warganet juga mendukung penegakan hukum dari ormas radikal. Dalam artian ketika ada anggota ormas yang bersalah, maka boleh saja dijadikan tersangka, apapun statusnya. Walau ia seoran penceramah, ketika ditangkap, bukan berarti kriminalisasi ulama. Karena ia bersalah telah melanggar protokol kesehatan dan melakukan hate speech.

Begitu pula ketika ormas tersebut melakukan tindakan di luar batas. Netizen malah berkomentar positif ketika ada aparat yang melarang sweeping, karena mereka paham bahwa aktivitas itu hanya boleh dilakukan oleh polisi atau Satpol PP. Selama ini sweeping yang dilakukan ormas dilakukan di tempat hiburan, Mall, dan cafe yang mereka anggap mencurigakan, padahal kenyataannya bukan.

Warganet tak menyalahkan aparat, karena paham bahwa sweeping sembarangan sangat berbahaya. Selain mengancam keselamatan, maka juga bisa membuat aktivitas pejalan kaki terganggu. Jika sweeping dilakukan di warung, maka pemiliknya akan sangat rugi. Karena ia batal mendapatkan keuntungan. Jadi pelaku sweeping memang boleh dibui karena bertindak seperti preman dan merugikan banyak orang.

Netizen beramai-ramai menolak sweeping dan tindakan anarkis oleh ormas radikal dengan membuat status di Facebook dan hashtag di Twitter, agar kampanyenya berhasil. Mereka sudah sangat lelah dengan radikalisme yang merajalela dan merusak perdamaian di negeri ini. Kemkompakan netizen sangat diperlukan, agar kita bersatu-padu, bukannya saling mencela.

Ketika pemerintah dengan tegas membubarkan ormas radikal dan menegakkan hukum, maka warganet mendukungnya 100%. Mereka kompak memuji tindakan Presiden Jokowi yang memikirkan keselamatan rakyatnya. Karena radikalisme bisa merusak keutuhan NKRI dan menghancurkan perdamaian di Indonesia.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bengkulu