JAKARTA – Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, vaksin Covid-19 sangat pentingnya diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat, dalam mengurangi risiko terpapar dan juga kematian akibat Covid-19.

Oleh karena itu, pada fase tahap pertama Januari- April 2021, lebih diprioritaskan terutama pada tenaga kesehatan dengan jumlah 1,4 juta, petugas publik mulai dari TNI/Polri, PNS dan lainnya sebanyak 17,4 juta dan lanjut usia sebanyak 21,5 juta. Kemudian tahap kedua Maret- April diperuntukan bagi masyarakat rentan sebanyak 63,9 juta dan masyarakat umum lainnya sebanyak 77,4 juta.

“Vaksinasi ini sangat penting diberikan kepada tenaga supaya kita bisa mengurangi tingkat keparahan, bahkan kematian akibat Covid-19,” kata Nadia dalam webinar dengan tema’Dukung Vaksinasi Covid-19, Jangan Kendor Protokol Kesehatan,” Senin (25/1/2021).

Nadia mengatakan, vaksin yang saat ini digunakan akan memberikan perlindungan manusia dan mengurangi risiko penularan hingga 30%. Sedangkan tanpa perlindungan vaksin, risiko terpapar Covid-19 akan menjadi tiga kali lebih besar, dibanding orang yang mendapatkan vaksinasi covid 19.

Nadia mengajak semua pihak untuk bersama-sama memutus mata rantai penularan dengan peran serta masyarakat mendukung vaksinasi. Kemudian dengan tetap secara ketat menerapkan protokol kesehatan. “Vaksinasi memiliki manfaat yang lebih besar dibandingkan risikonya,” ucap dia.

Nadia menambahkan sampai Senin (25/1/2021) tercatat ada 172.901 tenaga kesehatan yang telah mengakses untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19. Namun dari total angka tersebut sebanyak 27.000 tenaga kesehatan batal ataupun ditunda penerimaan vaksinasinya dengan alasan masih menunggu analisa.

Saiful. Pengamat kebijakan publik menilai program vaksinasi Covid-19 adalah upaya pemerintah yang harus diapresiasi setinggi-tingginya. Upaya itu, adalah sebagai wujud tangungjawab pemerintah kepada masyarakat.

Oleh sebab itu, dukungan penuh masyarakat mutlak. Terkait beberapa pihak yang menolak menurut Bejo panggilan akrab Saiful kembali kepada masyarakat itu sendiri.

“Jika merupakan kewajiban sebagai warga negara hukumnya ya harus didukung. Jika sebagai hak maka tetap harus mendukung. Oleh karena itu, saya setuju jika yang menolak tanpa alasan kesehatan dikenakan denda,” tegas Bejo. []

Oleh : Indra Kurniawan )*

Saat ini Pemerintah terus mengoptimalkan pembahasan penyusunan aturan turunan UU Cipta Kerja. Aturan turunan tersebut diyakini mampu menyelesaikan permasalahan hiper regulasi dan tetap memihak pada kemajuan industri rakyat.

Pemerintah Pusat tengah merampungkan produk Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Perdagangan dan Perindustrian dimana hal tersebut merupakan turunan dari UU Omnibus Law Cipta Kerja.
Para pelaku usaha juga berharap agar RPP ini dapat mengakomodasi kepentingan industri, seperti jaminan kepastian bahan baku hingga perlindungan industri dalam negeri.

Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmadja mengatakan RPP Perindustrian dan perdagangan sangat penting bagi industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Maka dari itu pihaknya pun mengusulkan beberapa masukan. Salah satunya adalah perlu adanya perbaikan mekanisme impor.

Jemmy menilai, perlu adanya kebijakan ketat berupa kewajiban menyertakan perizinan impor bagi importir yang mengimpor melalui Pusat Logistik Berikat (PLB), Gudang Berikat (GB) dan Free Trade Zone (FTZ).

Adapun untuk RPP perindustrian dirinya menuturkan bahwa pemerintah perlu mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor. Menurutnya impor hanya dilakukan bila industri di dalam negeri tidak dapat memproduksinya baik sebagai bahan baku atau bahan penolong.

Pihaknya melihat belum ada bab yang membahas jaminan pasar domestik bagi produk dalam negeri, sehingga RPP ini tidak bisa mendorong penggunaan bahan baku dalam negeri hingga memperbaiki kebijakan impor.

Ia melihat selama ini kemudahan impor yang seharusnya membantu industri dalam negeri khususnya IKM malah menjadi bumerang dan mengancam industri dalam negeri. Dari dalam negeri masalah mahalnya ongkos logistik menjadi masalah klasik yang masih menjadi pekerjaan rumah.

Tingginya biaya logistik disebabkan karena penerapan infrastruktur logistik belum terintegrasi dan menciptakan biaya ekonomi tinggi.

Sementara itu Rachmat Hidayat selaku anggota dari Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (GAPMMI), menambahkan industri makanan dan minuman juga ikut terdampak dengan adanya pandemi ini. Meskipun masih bisa mencatatkan pertumbuhan yang positif, namun industri ini harus melakukan adaptasi dari perubahan perilaku konsumen yang lebih mawas terhadap kesehatan ataupun kebersihan dalam produk makanan dan minuman yang akan mereka konsumsi.

Disamping itu, beberapa tantangan juga dihadapi oleh industri makanan dan minuman seperti misalnya belum adanya jaminan pengadaan energi yang lebih kompetitif, ketersediaan bahan baku, hingga jaminan pasokan bahan baku.

Pada kesempatan berbeda, Direktur Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Agung Pambudhi berharap pemerintah menyelesaikan persoalan investasi dan berusaha melalui aturan turunan UU Cipta Kerja yang tengah disusun.

Oleh karena itu, pemerintah juga harus tegas selaku pemegang otoritas kebijakan dalam memutuskan perizinan dan aturan hukumnya. Pengusaha tentu sangat mengharapkan pelayanan perizinan jauh lebih memberikan kepastian dari sebelum adanya UU Cipta Kerja.

Dirinya sangat percaya manajemen paling primitif perlu dijalankan yakni reward and punishment bagi ASN yang bertugas melayani perizinan. Itu tepat untuk mengubah perilaku kerja yang selama ini ada.

Ia juga berharap, agar kemudahan investasi harus tergambar dari seluruh RPP yang dibuat pemerintah. Misalnya, mengenai kemudahan pengurusan izin yang berbasis sistem mulai pemenuhan persyaratan dokumen hingga pelaku usaha atau pemohon mendapatkan izinnya. Agung meminta proses tersebut tidak hanya mudah, tetapi juga pasti.

Langkah pemberian perizinan berbasis risiko memang menjadi ruh regulasi UU Cipta Kerja. Kebijakan tersebut harus dimaksimalkan untuk kemudahan masyarakat.

Agung berujar, yang paling penting dalam proses ini adalah terkait dengan bagaimana sistem yang dapat menjamin partisipasi dan juga konsultasi dimana publik bisa memberikan catatan atas peraturan-peraturan yang menjadi regulasi turunan dari UU Cipta Kerja.

Penerapan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja patut diapresiasi sebagai salah satu solusi mengatasi tumpang tindih regulasi kegiatan usaha. Metode penyusunan regulasi secara omnibus tersebut diharapkan dapat mereformasi peraturan sehingga mampu meningkatkan investasi di Indonesia, tentunya peningkatan investasi ini akan sejalan dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Aturan turunan ini diharapkan juga sejalan dengan semangat regulasi di atasnya agar tidak terjadi tumpang-tindih regulasi dan hambatan investasi lainnya.

Ke depan yang dibutuhkan oleh masyarakat baik pelaku usaha atau pekerja adalah iklim industri yang kondusif, sehingga perlu adanya regulasi yang dapat mempercepat upaya peningkatan ekonomi negara.

)* Penulis adalah kontriibutor Milenial Muslim Bersatu

Oleh: Johan Syahbudin (Ketua Forum Pegiat Media Sosial Independen Regional Kota Bandung)

Diksi “radikalisme” sedang menjadi pembicaraan hangat akhir-akhir ini. Ada sebagian pihak melontarkan asumsi pentingnya penanggulangan radikalisme, menganggap hanya sebagai isu tematik yang sengaja dimainkan dan sebagian lainnya menganggap radikalisme adalah penyakit yang harus diobati.

Terlepas dari asumsi berbagai pihak, yang jelas radikalisme pasti bisa muncul kapan saja dan di manapun tempatnya. Di sinilah sebenarnya kita harus selalu waspada, pun jika rezim kekuasaan saat ini berusaha keras mengangkat pedang memerangi radikalisme.

Kasak-kusuk yang sedang trending memang tidak berlebihan mengingat jika kita semua mau menengok kebelakang, amat banyak aksi dari para teroris yang tidak hanya membuat resah masyarakat, lebih dari itu banyak korban-korban berjatuhan. Di samping perlunya memberantas aksi teror, kita juga harus mengakui masih memiliki sebuah problem juga bernama intoleransi.

Menganggap sepele problem “intoleransi” dan “radikalisme” sama dengan perlahan membiarkan lepasnya ikatan keberagaman. Lepasnya ikatan keberagaman menandai keteruraian sebuah bangsa. Dalam kondisi demikian sebuah bangsa berada di ambang pintu perpecahan dan kehancuran. Toleransi lah yang harus diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Toleransi memang mudah dikatakan tapi sangat sulit diimplementasikan. Namun, jika dengan keinginan kuat, tidak ada yang tidak mungkin.

Toleransi menuntut untuk selalu “open mind” dalam melihat sebuah perbedaan sebagai keragaman, sehingga dampak atas kesadaran itu adalah timbulnya sikap menghormati dan menghargai terhadap sesama anak bangsa.
Praktek toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara tidak langsung akan menjadi tatanan yang damai dan harmoni, menumbuhkan sikap menghargai dan menghormati orang lain tanpa harus saling menyalahkan dan saling memusuhi.

Pancasila: Perekat Persatuan dan Pencipta Toleransi

Banyaknya perbedaan sudut pandang dan latar belakang bangsa Indonesia menghasilkan sebuah pedoman yang unik dan hanya Indonesia yang memilikinya, yaitu Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Singkatnya, Pancasila (panca berarti lima, sila berarti dasar) jika disatukan Pancasila memiliki 5 sila dan Bhinneka Tunggal Ika dilambangkan dengan burung Garuda yang dituangkan dalam makna, “berbeda-beda tetapi tetap satu jua”. Sebagai Warga Negara Indonesia, kita dituntut bukan hanya sekedar tahu tentang Pancasila, namun juga memahami dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bersama melawan propaganda paham organisasi radikal dengan literasi nilai-nilai Pancasila di media sosial demi persatuan dan kemajuan Indonesia.

Oleh : Raza Rahardian )*

Program vaksinasi corona nasional harus berhail 100%, jika kita ingin keluar dari fase pandemi. Oleh karena itu pemerintah meminta agar pers berperan dalam kampanye vaksinasi, karena media memiliki pengaruh yang besar kepada masyarakat. Selain itu, kaum milenial juga diharap ikut mendukung vaksinasi, agar program ini berhasil.

Ketika vaksin Sinovac sudah mendarat di Indonesia, maka masyarakat bersorak gembira, karena ada harapan baru untuk mengakhiri pandemi covid-19. Vaksinasi sudah dimulai sejak pertengahan januari, dan akan dilakukan secara bertahap. Rencananya program ini akan dilakukan selama setahun, karena jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 220 juta jiwa, sehingga harus mengantri giliran suntik.

Untuk mensukeskan vaksinasi corona nasional, maka pemerintah meminta para wartawan untuk ikut berperan serta. Karena mereka adalah ujung tombak penyebaran berita di masyarakat, sehingga wajib mendukung program ini. Berita yang disajikan harus selalu pro vaksinasi corona.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan bahwa pers harus tetap mampu memainkan peran penting dan positif dalam menyampaikan informasi ke publik. Salah satunya terkait program vaksinasi covid-19. Ia juga memohon dukungan pers untuk menjelaskan ke masyarakat bagaimana pentingnya vaksin.

Persa sangat berperan penting dalam mensukseskan vaksinasi corona, karena masyarakat akan percaya keampuhan vaksin ketika membaca berita tentang keberhasilan program ini. Vaksin Sinovac terbukti efektif dalam menolak virus covid-19, dan sudah lolos uji BPOM. Serta mendapatkan sertifikat halal MUI. Jadi pers jangan malah memberitakan hal yang sebaliknya.

Kemudian, Yasonna juga meminta agar pers tidak ikut menyebarkan hoax tentang vaksin corona, karena akan menyesatkan masyarakat. Dalam artian, kekuatan media sangat dahsyat, sehingga jangan sampai salah tulis dan hanya menyalin berita palsu dari situs luar negeri. Saat media menulis tentang hoax, maka masyarakat akan takut divaksin.

Hal ini sangat mengerikan karena jika program vaksinasi corona gagal, tidak akan terbentuk herd immunity alias kekebalan kelompok. Padahal menurut dokter Wiku Adisasmito, juru bicara Tim Satgas Covid, kekebalan kelompok sangat penting agar kita semua bebas dari pandemi. Dalam artian, pers jangan asal menulis hoax hanya karena tergiur click bait.

Selain pers, kaum milenial juga mendukung vaksinasi corona. Karena selain wajib disuntik, mereka juga bisa berkampanye untuk mensukseskan program ini. Kaum milenial sangat kreatf dalam membuat campaign di media sosial dan hasilnya akan ada banyak orang yang mau divaksin. Karena mereka percaya akan efektivitas vaksin Sinovac.
Kaum milenial bisa berkampanye di media sosial seperti Twitter dan Instagram dan membuat konten positif mengenai vaksinasi corona nasional.
Konten bisa berupa poster, tweet dan ajakan untuk mau divaksin kepada netizen di seluruh Indonesia. Selain itu juga ada meme dan kreasi lain yang berisi ajakan untuk vaksinasi.
Ada pula twibbon alias pigura yang membingkai foto profil kaum milenial, yang tersedia di situs resminya. Kaum milenial ramai-ramai mengedit foto dengan twibbon berisi tulisan tentang ajakan untuk divaksin. Sehingga teman-teman FB-nya akan mau juga mensukseskan vaksinasi corona nasional.

Kaum milenial merasa bangga dan berani divaksin, karena ingin sehat dan bebas dari virus covid-19. Karena jika pandemi terus-terusan berjalan, akan sangat susah. Sekolah dan kuliah harus online dan minim interaksi secara langsung. Sehingga akan menurunkan kemampuan sosialisasi.

Pers dan kaum milenial sama-sama berperan penting dalam mensukseskan vaksinasi corona nasional. Mereka paham bahwa program ini sangat penting untuk mengeluarkan masyarakat Indonesia dari fase pandemi yang menyakitkan, karena ada herd immunity. Semoga vaksinasi ini 100% berhasil dan kita semua bebas corona.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Media

Oleh : Moses Waker )*

OPM kembali membuat ulah. Kali ini mereka melukai warga sipil di Nduga hingga menimbulkan korban jiwa. Kekejaman OPM sudah berlangsung selama bertahun-tahun, sehingga membuat masyarakat geram. Mereka ingin organisasi separatis itu segera dibubarkan agar tak lagi meresahkan.

Kedamaian di Papua tercemar oleh ulah OPM yang mengesalkan. Berkali-kali mereka meneror warga dengan menyebarkan foto hoax, melakukan penembakan, hingga penyerangan ke kantor polisi. Organisasi separatis ini sengaja meneror agar permintaan mereka untuk memerdekakan Papua dituruti.

Tanggal 21 januari 2021 terjadi lagi kekejaman di Nduga, tepatnya di wilayah Kenyam. Dua orang warga diserang oleh anggota OPM, yakni Stevanus Mella dan Benny Kurniawan. Sayangnya Stavenus tak dapat diselamatkan dan akhirnya meninggal dunia. Peristiwa ini terjadi sektar pukul 22.00 WITA, di depan SMAN 1 Kenyam.

Kekejaman OPM ini membuat masyarakat makin antipati. Mereka sama sekali tidak menyetujui usulan Papua merdeka, dan heran mengapa OPM begitu getol memperjuangkannya. Mengapa harus memenuhi ambisi hingga membuat saudara sesuku kehilangan nyawa?

Masyarakat anti OPM karena mereka sudah berkali-kali melakukan kekejaman sampai menimbulkan korban jiwa. Sebelum peristiwa naas ini, ada pembakaran pesawat milik kelompok misionaris, penembakan ke mobil aparat, hingga penyerangan ke pekerja di Intan Jaya. OPM benar-benar meresahkan dan makin dibenci warga sipil Papua.

Alfredo Kway, mahasiswa asli Papua menyatakan bahwa ia tidak setuju dengan OPM karena menginginkan kedamaian di Bumi Cendrawasih. Apalagi selama bertahun-tahun, ada kontak senjata antara OPM dengan aparat, yang membuat banyak korban. Sehingga perdamaian mustahil terwujud jika OPM belum dibubarkan.

Alfredo juga merasa heran mengapa masih ada stigma dari sebagian masyarakat di luar Papua, yang menganggap OPM adalah saudara dari warga sipil. Memang benar kalau mereka adalah saudara sesuku. Namun karena terlalu sering melakukan kekejaman dan kerusuhan, masyarakat sipil malah membenci OPM dan KKSB.

Naasnya, ketika ada anggota KKSB (yang berafiliasi dengan OPM) mengutamakan keselamatan warganya, ia malah disebut sebagai penghianat. Karena dianggap lebih pro kepada pemerintah Indonesia daripada OPM. Padahal ia hanya ingin warganya selamat dan tidak jadi korban kekejaman KKSB.

OPM juga tega mengajak anak ABG ingusan untuk direkrut jadi anggota KKSB. Padahal dengan menjadi kader baru, masa depan mereka akan rusak. Alih-alih belajar di SMP atau SMA, mereka malah dibujuk untuk gerilya dari hutan ke hutan. Serta latihan angkat senjata. Hanya demi status dan dibilang keren.

Selain itu, OPM juga memaksa masyarakat untuk mengibarkan bendera bintang kejora. Apalagi jelang ulang tahun mereka tanggal 1 desember. Anggota OPM akan turun gunung dan meneror, serta menyebarkan bendera bintang kejora mulai dari ukuran mini sampai besar.

Dengan fakta-fakta seperti ini, maka pemberantasan OPM menjadi prioritas. Segenap anggota TNI selalu melakukan penyisiran sampai ke wilayah pelosok. Agar ada anggota OPM dan KKSB yang tertangkap dan tidak ada lagi yang membuat kerusuhan. Perbuatan OPM sudah tidak bisa ditelorir lagi karena mereka melakukan kekejian sampai membunuh warga sipil.

Ketika ada anggota OPM yang menyerahkan diri, maka ia dipastikan aman dan tidak akan disiksa. Penyebabnya karena ia sudah bertobat dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Malah ia bisa jadi informan untuk aparat, sehingga mereka bisa melakukan penyelidikan lanjutan.

Ketika OPM melakukan kekejian lagi, maka masyarakat langsung sakit hati. Penyebabnya karena kali ini ada korban jiwa dari warga sipil. OPM wajib diberantas hingga ke akar-akarnya karena selalu meresahkan dan membuat kekacauan di Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Semarang

Aktivitas kelompok Organisasi Papua Merdeka di bumi Cendrawasih terus mengganggu dan membuat masyarakat semakin resah. Mereka dengan kejinya melakukan penyerangan kepada petugas keamanan hingga ke masyarakat sipil biasanya.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen (Pol) Awi Setiyono, mengatakan OPM terus melakukan aksi yang kerap meresahkan masyarakat dan keji. Kelompok OPM tidak segan merampas harta masyarakat dan membunuh warga yang menolak mendukung aksi mereka.

“Kelompok bersenjata ini memang membuat resah masyarakat di tanah Papua, suka merampas harta masyarakat bahkan tak segan untuk membunuh,” kata Awi.

Ditempat terpisah, Direktur Eksekutif Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP), Efriza, mengatakan aksi teror dan keji OPM terus membuat masyarakat Papua resah. Pemerintah tidak boleh membiarkan kelompok separatis ini.

Efriza mengatakan layak jika OPM ditautkan sebagai kelompok teroris. Hal ini merujuk sejumlah aksi OPM yang memakan korban dari kalangan aparat sampai warga sipil.

Tindakan OPM malah berseberangan dengan sikap pemerintah yaitu dengan menunjukkan perlawanan untuk menunjukkan ketidaksetujuan mereka apabila Papua sejahtera. Karena itu, Efriza menilai selain menggunakan pendekatan kesejahteraan, juga perlu dibarengi dengan pendekatan militer untuk memberikan keamanan dan keselamatan bagi masyarakat Papua dengan memasukkan OPM sebagai organisasi teroris di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Situasi ketidaknyamanan masyarakat Papua ini membuat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa mengerahkan pasukan tempur. Hal itu bertujuan untuk menghindari gangguan dari Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Oleh : Putu Prawira )*

Program Vaksinasi akan segera di gelar di Indonesia. Warganet dan milenial pun ikut aktif mendukung kebijakan nasional tersebut sebagai upaya memutus mata rantai penularan Covid-19 dan menciptakan kekebalan kolektif.

Masyarakat Indonesia telah menunggu hasil uji klinis 3 dari Sinovac yang dilakukan di Bandung, Jawa Barat. Hingga akhirnya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah mengumumkan bahwa uji efikasi vaksin Sinovac tersebut di Indonesia sebesar 65,3%.

Berdasarkan hasil tersebut, akhirnya BPOM mengeluarkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization terhadap vaksin Covid-19 Sinovac asal China tersebut pada Senin 11 Januari lalu. Sementara itu, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mendukung pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dan meminta agar semua pihak berhenti berpolemik.

Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Daeng M Faqih, dalam konferensi pers secara daring, ia mengajak kepada masyarakat auntuk mendukung bersama vaksinasi agar persoalan covid-19 bisa diakhiri.

Dukungan tersebut diberikan karena IDI sudah memantau dan mengikuti semua proses dan prosedur vaksin Sinovac, mulai dari penelitian uji klinis sampai penilaian.

Kepala BPOM Penny Lukito juga menyampaikan bahwa vaksin virus corona yang dikembangkan oleh China Sinovac Biotech Ltd aman, meski ada efek samping setelah vaksinasi. Secara keseluruhan vaksin corona aman dengan kejadian efek samping yang ditimbulkan bersifat ringan hingga sedang.

Penny menyampaikan hasil tersebut merupakan evaluasi terhadap data dukung keamanan vaksin corona dari uji klinis fase tiga di Indonesia, Turki dan Brazil yang dipantau sampai tiga bulan setelah penyuntikan dosis yang kedua.

Dirinya menyampaikan efek ringan tersebut berupa efek samping lokal seperti nyeri, iritasi, pembengkakan, nyeri otot dan demam. Selain itu juga efek samping berat yakni sakit kepala, gangguan kulit atau diare.

Pada kesempatan berbeda, Politisi Milenial Tsamara Amani mengatakan bahwa vaksin harus menjadi barang publik. Karena itu ada kewajiban dan tanggungjawab negara dalam menyediakan bagi seluruh rakyat. Rakyat yang sehat akan membantu negara semakin maju. Karena itu, PSI mengapresiasi keputusan pemerintah terkait dengan vaksinasi secara gratis.

Dirinya meyakini bahwa penyediaan vaksin gratis secara luas akan bermanfaat untuk dua hal, yaitu kesehatan rakyat dan percepatan pemulihan ekonomi.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo juga telah menyatakan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat akan diberikan secara gratis.

Setelah pengumuman ini, warganet-pun banyak bereaksi dengan mencuitkan kalimat terima kasih dan respect atas kebijakan ini. Meski demikian, Jokowi menghimbau agar masyarakat tetap melaksanakan protokol kesehatan 3M untuk kebaikan semuanya.

Kerja keras pemerintah dalam hal upaya pengadaan vaksin bagi masyarakat Indonesia mendapat apresiasi dari Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah. Hal ini lantaran pemerintah melalui tim gabungan lintas kementerian dan sektoral telah gigih bekerja keras melakukan percepatan vaksinasi bagi kelompok yang paling rentan terinfeksi Covid-19, khususnya di sektor pelayanan publik.

Dirinya juga menyambut baik laporan kunjungan pemerintah dari Swiss dan Inggris yang dilakukan oleh Menteri BUMN dan Menlu, di mana Indonesia mendapatkan komitmen pengadaan vaksin dari AstraZeneca Eropa sebanyak 100 juta.

Sedangkan untuk tahun 2022, vaksin Merah Putih dari lembaga Eijkman telah selesai uji dan siap dieralisasikan.

Yang terpenting, menurutnya pemerintah harus segera membangun komunikasi publik yang efektif, terarah dan sistematis sehingga di tengah terbatasnya vaksin yang tersedia di tahun 2020 ini dapat dipahami masyarakat mengapa harus diberikan prioritas kepada sektor tertentu.

Ketua PP Muhammadiyah Dedi Irawan mengatakan bahwa penerapan vaksin harus transparan, tidak boleh ada satu saja diberikan kepada orang yang tidak sesuai kriteria sehingga dapat menimbulkan kemarahan publik.

Kabar baik terkait vaksin ini tentu saja menjadi energi positif bagi rakyat Indonesia untuk segera terlepas dari Pandemi Covid-19, karena dengan pulihnya sektor kesehatan, masyarakat otomatis akan segera memulihkan segala sektor.

Pemerintah mencanangkan pemberian vaksin corona tahap pertama dimulai pada Januari sampai April 2021. Budi menargetkan penyelesaian vaksinasi virus corona di Indonesia berdasarkan hitung-hitungan jumlah vaksin, memakan waktu 3,5 tahun.

Program pemerintah untuk memulihkan kondisi saat pandemi tentu patut kita dukung, salah satu hal kecil yang bisa kita lakukan adalah dengan mengganti foto profil dengan kampanye #siapDiVaksin atau #tidakTahutVaksin.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Percepatan pembangunan di Papua menjadi komitmen tegas Pemerintah untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, selain membuat desain percepatan peningkatan kesejahteraan Papua, Pemerintah juga mengucurkan anggaran yang cukup untuk pembangunan di Papua. Pemerintah telah memberikan keistimewaan kepada masyarakat di Bumi Cendrawasih, dengan menetapkan provinsi Papua dan Papua Barat sebagai Daerah Otonomi Khusus.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa, menyampaikan bahwa pemerintah memperkuat desain pembangunan di Papua yang berbasis orang asli Papua. Menurutnya, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat menjadi landasan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan akar masalah yang dialami oleh masyarakat Papua

Suharso menyebutkan adanya perubahan yang signifikan tercermin pada penurunan persentase penduduk miskin, dari 54,75 persen pada Maret 1999 menjadi 26,55 persen pada September 2019 melalui sejumlah langkah dalam desain besar telah dilakukan untuk Papua dan Papua Barat. Adapun desain besar percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat, yakni pertama, pemerintah sepakat kerangka otonomi khusus (Otsus) sesuai UU Nomor 21 Tahun 2001 bagi Provinsi Papua merupakan langkah afirmatif dan kontekstual dalam mengelola pembangunan pemerintah daerah dan pelayanan publik.

Kedua, Otsus telah mendorong desentralisasi politik yang membuka ruang bagi Orang Asli Papua (OAP) untuk berperan serta dalam pemerintahan daerah. OAP sebagai gubernur, bupati dan wali kota, mengakui kekhususan kultural melalui kehadiran Majelis Rakyat Papua sejak tahun 2004 dan membentuk kabupaten-kabupaten baru sejak 2002 guna percepatan pelayanan publik untuk masyarakat Papua di daerah-daerah terpencil.

Ketiga, Otsus menjadi panduan pemerintah dalam desain khusus pembangunan Papua yang bersifat percepatan, melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2017 dan yang terbaru Inpres Nomor 9 tahun 2020. Strategi tersebut, merupakan bukti keberpihakan yang bersifat kontekstual Papua dengan fokus di SDM Papua, ekonomi rakyat dari hulu ke hilir, infrastruktur wilayah yang terpadu, pembangunan berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Keempat, langkah Jokowi melalui adopsi pendekatan kultural wilayah adat dan ekologis dalam perencanaan pembangunan nasional, baik dalam RPJMN 2015-2019 dan RPJMN 2020-2024. Adapun pendekatan tujuh wilayah adat di Papua meliputi Saireri, Tabi, Laa Pago, Mee Pago, Animha, Domberai dan Bomberai. Strategi kebijakan dan pelaksanaan tersebut diharapkan dapat sesuai dengan kebutuhan aspirasi dan kearifan lokal di Papua dan Papua Barat.

Kelima, komitmen untuk memberdayakan OAP dalam ruang publik, baik di jajaran kementerian/lembaga, TNI/Polri dan BUMN. Secara Khusus, Presiden Jokowi juga telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat, yang mendorong keberpihakan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam peningkatan kapasitas pelaku usaha Papua.

Selanjutnya keenam, pemerintah juga menetapkan Provinsi Papua sebagai tuan rumah PON XX 2020 yang diundur ke bulan Oktober 2021 sebagai upaya mitigasi pandemi Covid-19 dan akan diselenggarakan di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Mimika. Ketujuh, berbagai pendekatan, strategi dan kebijakan yang bersifat holistik dan afirmatif untuk Papua didasarkan dengan kondisi global yang berlangsung, baik adaptasi perubahan iklim, ketahanan bencana, gender dan inklusi sosial, pemerintahan yang kolaboratif dan terbuka, maupun keamanan insani.

Prinsip dasar percepatan pembangunan Papua yang humanis, berkelanjutan dan inklusif yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.Dalam rangka turut mendukung upaya pemerintah dalam merealisasikan percepatan pembangunan di Papua, Indonesia Care Forum akan kembali menggelar Webinar dalam bentuk Zoom Meeting, pada Rabu 27 Januari 2021 dengan tema ‘Dukung Keberlanjutan Pembangunan di Papua’. Kegiatan rencananya bakal berlangsung hingga 14.30 WIB, dengan menghadirkan narasumber Ketua JPKP, Bonny Mandolang dan Pengamat Ekonomi Arif Takari Wibowo. (red.mm)

Oleh : Galih Firmansyah )*

Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak sosial yang luar biasa kepada masyarakat. Kebosanan, frustrasi dan kepanikan sosial bisa memprovokasi pandangan eksklusif dan radikal yang kemudian dapat meradikalisasi masyarakat. Karena itu, penting adanya vaksin yang bisa menjaga imunitas sosial dan kultural agar tidak mudah terprovokasi dari virus radikalisme.

Ketua Umum Pengurus Besar Al Washliyah, KH Yusnar Yusuf Rangkuti menuturkan radikalisme adalah ajaran pemikiran yang menyimpang dari paham yang sebenarnya tentang islam itu sendiri. Adanya pemikiran yang menyimpang dari Agama Islam itu dikarenakan memahami terhadap ajaran Islam yang tidak sempurna dan tidak mendalam.

            Sehingga kemudian memandang orang lain itu tidak sesuai dengan pandangan dia. Hal ini yang kemudian menjadi paham radikal.

            Di masa pandemi, kelompok radikal diduga memanfaatkan situasi ini guna mendiskreditkan pemerintah. Narasi-narasi yang menyebut bahwa Pemerintah gagal dalam menghadapi virus Covid-19, dimanipulasi oleh mereka untuk menjatuhkan keseriusan Negara dalam melindungi warganya dari ancaman virus corona.

            Sebelumya, Kriminolog dari Universitas Indonesia (UI) Dr Mohammad Kemal Dermawan, Msi menyarankan kepada masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih informasi yang ada dan menghindari berita-berita yang berisi provokasi yang tentunya bisa merugikan bangsa ini di tengah pandemi Covid-19.

            Ia mengatakan bahwa hal seperti adanya berita provokasi tersebut tentu akan lebih sulit terjadi kepada masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang lebih tinggi. Karena masyarakat kelas ini memiliki kemampuan bertahan hidup secara ekonomi yang berbeda dengan warga masyarakat dengan status sosial dan ekonomi rendah.

            Kemal juga mengungkapkan bahwa masyarakat bisa diajak dan diimbau untuk tidak terlalu cepat meneruskan pesan atau berita yang diterima apalagi jika belum terbukti kebenarannya. Pemerintah-pun menurutnya juga bisa merangkul para tokoh masyarakat untuk menyampaikan hal ini.

            Pemerintah sendiri sebenarnya bisa melakukan berbagai upaya untuk menangkal sebaran informasi provokatif di masyarakat khususnya yang melalui dunia digital, salah satu caranya dengan menggiatkan ‘patroli cyber’. Karena secara teknologi, pemerintah melalui aparat penegak hukum bisa melakukan ‘patroli cyber’ untuk mengamankan konten-konten berita yang menghasut seperti berita hoax dan provokasi.

            Kemal juga mengajak kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi terhadap isu-osu yang muncul terkait Covid-19 ini. Dirinya juga meminta kepada seluruh warga untuk bersama-sama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk bekerja sama menangkal virus corona dengan mengikuti anjuran pemerintah untuk mematuhi segenap kebijakannya.

            Selain itu, ia juga tidak menampik akan adanya kelompok masyarakat yang mudah terhasut oleh berita-berita provokasi terkait dengan adanya pelarangan sementara ibadah di tempat ibadah. Bahkan kini kuota jemaat dibatasi demi memutus mata rantai penularan virus corona.

            Tentu saja upaya ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, masyarakat yang memiliki akun media sosial beserta warganet tentu memiliki andil besar dalam meningkatkan konten-konten yang menyejukkan dalam upaya menjaga perdamaian terhadap bangsa ini.

            Jika terdapat konten berita atau informasi yang menghasut atau mengajak anarkis atau berita bohong, dianjurkan bagi pengguna agar melaporkan konten, kontak atau grup yang bermasalah kepada pihak yang berwajib.

            Sebagai masyarakat yang menggunakan internet dalam keseharian, tentu kita memiliki peran untuk tidak menambah keruh keadaan selama pandemi. Salah satu cara paling mudah adalah, tidak menyebarkan informasi yang bernada provokasi dan belum jelas kebenarannya. Saring sebelum sharing adalah acuan yang bisa kita lakukan selama tenggelam dalam media sosial.

Ditengah digitalisasi Industri yang ada, kelompok milenial dinilai paling mampu beradaptasi dengan segala perkembangan yang ada. Mereka-pun memiliki literasi teknologi yang lebih baik daripada generasi sebelumnya.

            Saat ini lebih dari separuh generasi milenial tinggal di perkotaan. Kalangan ini memiliki akses yang luas terhadap lingkungan pendidikan, kesehatan, teknologi informasi dan internet.

            Pandemi adalah masalah kita bersama, sehingga sudah sepantasnya kita ikut terlibat dalam melawan virus radikalisma yang memprovokasi dan menghambat upaya yang sedang digalakkan oleh pemerintah, apalagi vaksinasi akan segera dimulai sebagai upaya mengakhiri pandemi Covid-19.)* Penulis adalah warganet tinggal di Pat

Oleh : Alfisyah Kumalasari )*

Pemerintah saat ini sedang mempercepat pembahasan aturan turunan UU Cipta Kerja. Aturan turunan UU Cipta Kerja tersebut diyakini mampu menyelesaikan permasalahan industri, khususnya hiper regulasi yang selama ini menghambat investasi.

Ina Primiana selaku Ekonom Senior mengatakan, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) pelaksanaan Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja harus mendorong reindustrialisasi bila pasal-pasal yang ada mengatur beberapa persoalan yang dihadapi industri manufaktur nasional.

Menurutnya, ada beberapa permasalahan yang harus dijawab RPP UU Cipta Kerja agar dapat mendorong industri semakin meningkat pasca pandemi.

            Dalam kesempatan Webinar, ia menuturkan, kelak RPP diharapkan dapat mengatur beberapa permasalahan yang sering terjadi pada industri selama ini.

            Diantaranya mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor. Di mana impor hanya dilakukan jika industri dalam negeri tidak dapat memproduksi baik sebagai bahan baku atau bahan penolong.

            Kemudian memperbaiki kebijakan impor yang selama ini masih belum terkontrol, misalnya hanya boleh diimpor oleh produsen (API-P) yang terverifikasi dan tidak dilakukan melalui PLB dan gudang berikat.

            Selain itu RPP juga harus membantu industri dalam negeri dengan memberikan kemudahan lokal tujuan ekspor (KLTE) dan kemudahan lokal tujuan lokal (KLTL) agar terjadi fairness atau fasilitas KITE untuk bahan baku.

            Adapun beberapa regulasi yang harus dipastikan dalam RPP, yakni mendorong TKDN 35 persen, serta memastikan bahwa perjanjian kerja sama perdagangan atau FTA tidak merugikan manufaktur dalam negeri.

            Selain itu memperbaiki supporting system industri yaitu jaminan pasokan dan mahalnya biaya energi. Rendahnya produktifitas tenaga kerja dan mahalnya biaya logistik serta sistem perpajakan.

            Pada kesempatan yang sama, Rachmat Hidayat selaku Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi) berharap agar sebuah regulasi juga harus memberikan kemudahan dalam penanaman modal dan jaminan akan ketersediaan pasokan bahan baku.

            Pihaknya juga memberikan masukan untuk RPP, di mana kemudahan pengadaan bahan baku yang selama ini masih menyisakan kendala.

            Sementara itu, Jemmy Kartiwa selaku Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) meminta agar RPP UU Cipta Kerja nantinya memiliki pengawasan ketat terhadap impor bahan baku dan bahan penolong industri.

            Dirinya berujar agar terdapat pengawasan ketat terharap perizinan impor dan sanksinya. Serta mengusulkan peningkatan penerapan TKDN sesuai rencana program 35 persen subtitusi impor.

            Sementara itu Presiden RI Joko Widodo menyatakan beberapa aturan turunan dari Undang-undang Cipta Kerja sudah selesai. Pemerintah akan segera menerbitkan aturan turunan tersebut.

            Meski demikian, masih ada beberapa aturan turunan UU Cipta Kerja yang masih dalam proses penyusunan. Jokowi menyatakan seluruh aturan turunan tersebut dibuat untuk meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia.

            Namun, mantan Gubernur DKI tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut terkait aturan turunan mana saja yang sudah selesai. Ia juga tidak merinci aturan yang masih dalam proses penyelesaian.

            Hanya saja, terdapat beberapa rancangan peraturan presiden dan rancangan peraturan pemerintah yang dipaparkan pemerintah dalam laman resmi uu-ciptakerja.go.id.

            Terlihat, ada lima rancangan peraturan presiden yang disusun pemerintah, yakni rancangan soal bidang usaha penanaman modal, pengadaan barang atau jasa pemerintah.

            Kemudian, badang percepatan penyelenggara perumahan, kerjasama pemerintah dengan BUMN dalam geospasial dasar, dan hak keuangan dan fasilitas lembaga pengembangan jasa konstruksi (LPJK).

            Sementara, beberapa rancangan peraturan pemerintah yang sedang disusun, antara lain aturan soal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perizinan berusaha di daerah, jaminan produk halal, bank tanah, hak pengelolaan dan hak atas tanah, serta penertiban kawasan dan tanah terlantar.

            Sebelumnya, Ajib Hamdani selaku Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mengatakan RPP Cipta Kerja ini menunjukkan komitmen pemeringah untuk memberikan kemudahan-kemudahan dalam iklim berusaha di daerah-daerah.

            Dalam pasal 5 RPP tersebut disebutkan bahwa kemudaha perizinan yang dilakukan di daerah guna meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan usaha.

            Selanjutnya di pasal 31 tertulis bahwa para pelaku usaha atau UMKM dapat melakukan pendaftaran secara online untuk mengantongi izin dalam mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).

            Aturan Turunan UU Cipta Kerja diharapkan memiliki andil besar dalam mengatasi segala permasalahan di sektor industri, tentu saja hal ini semacam angin segar bagi Indonesia agar perekonomian negara dapat segera bangkit.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Depok