Oleh : Deka Prawira )*

Imbauan untuk tetap mematuhi prokes atau protokol kesehatan. Meski telah melakoni penyuntikkan vaksin Sinovac. Hal ini ditengarai mampu memberikan dobel proteksi atas tubuh kita.

Kemampuan vaksin Sinovac dari negeri Tirai Bambu. Yang masih disempurnakan dengan menggandeng pihak PT Bio Farma, telah rilis. Penantian panjang serta berliku ini agaknya terbayar sudah. Legalitas hingga uji klinis tahap 3 telah dilampaui secara sempurna.

Pun dengan uji coba penyuntikkan kepada pihak-pihak yang mendukung program vaksinasi berikut. Tak menampik semenjak COVID-19 menyerang, keputusasaan seolah menjadi teman abadi.
Kendati demikian, aneka upaya meredam hingga mengurangi penyebaran virus terus dilakukan. Bantuan dari segi moril dan materiil ikut digelontorkan. Hampir seluruh sektor mendapatkan bantuan tersebut.

Di sektor pendidikan, diwajibkan untuk belajar secara daring alias online. Di bidang kesehatan penambahan alkes hingga tenaga medis, sebagai garda terdepan. Sektor ekonomi, usaha kecil menengah hingga besar. Mulai dari pekerjaan formal sampai non formal, semua tersentuh.

Rasa miris yang berkelanjutan membuat para warga merasa pesimis. Akankah wabah atau pandemi ini bisa segera terhenti. Pasalnya, tatanan ekonomi jua seperti mati suri. Membuat mobilitas menjadi porak-poranda, dan meninggalkan harapan tanpa mampu terwujud.

Namun, pemerintah tak menyerah. Segala macam cara dijajal. Termasuk menghadirkan vaksin Sinovac, yang mana digadang-gadang akan membantu mengatasi COVID-19. Vaksin yang telah lolos uji di beberapa negara seperti Chile, Turki hingga Brasil. Ini memicu peningkatan rasa percaya diri.

Keyakinan atas akan ada pelangi setelah badai, bak sudah didepan mata. Meski mengalami cibir sana-cibir sini, serta beragam tuduhan. Nyatanya, vaksin tetap mampu menunjukkan eksistensinya. Vaksin mampu menghadirkan sejumlah solusi.

Diantaranya ialah mengurangi kesakitan lebih dini dan cepat. Termasuk mengurangi angka kematian akibat virus Corona. Sinovac memiliki cara kerja membentuk antibodi dalam tubuh manusia. Disebutkan jika Sinovac mampu membunuh virus, kendati protein pembungkus tetap ada.

Namun, sejauh ini protein pembungkus virus justru akan terpicu untuk membentuk imunitas yang lebih kuat lagi. Sehingga meski terserang virus COVID-19 lagi, maka tidak akan bisa hidup dalam tubuh seseorang tersebut.

Seperti dilansir sejumlah kanal berita, meski seseorang telah resmi disuntik Sinovac. Bukan berarti bisa leha-leha serta mengabaikan prokes atau protokol kesehatan. Setelah melalui dua kali penyuntikkan, dengan jarak 2 minggu. Vaksin baru akan membentuk antibodi untuk memproteksi diri.

Memang, dikatakan setelah vaksinasi seseorang tak butuh isolasi mandiri. Akan tetapi, tetap wajib mematuhi prokes yang berlaku. Mulai dari pemakaian masker, cuci tangan dengan sabun, pola hidup sehat hingga yang lainnya.

Meski sempat dikabarkan mengalami penurunan. Namun, dengan beragam kondisi yang dinilai tidak kondusif, COVID-19 meledak bagai bom waktu. Yang kemudian memunculkan angka yang fantastis. Menelisik lebih dalam, penyebab melejitnya angka penyebaran ini ialah ketidakdisiplinan atas prokes.

Apalagi penggunaan masker seolah menjadi hal yang sering diremehkan. Masker itu tentunya memang tak dapat secara eksplisit melindungi. Namun, mampu mencegah sehingga menjaga orang lain dari kita. Mengingat, diri kita ini juga bisa berpotensi menularkan, nah!

Daripada mengikuti anjuran yang berlalu lalang di media sosial dan tak jelas juntrungannya. Bukankah lebih baik mengikuti terapan peraturan pemerintah. Yang jelas dan nyata untuk menekan angka ekspansi COVID-19.

Protokol kesehatan sebetulnya telah digalakkan saat COVID-19 menyerang. Namun, sampai saat ini terus mengalami perkembangan. Hingga akhirnya program vaksinasi dengan Sinovac berhasil dirilis. Pengumuman vaksinasipun serentak diberitakan.

Tepatnya ialah tanggal mulai tanggal 13 Januari 2021. Bahkan Presiden Joko Widodo juga telah turut andil menjadi pihak yang divaksinasi. Beliau turut mengimbau agar seluruh elemen masayarakat tanpa kecuali mendukung program ini. Dirinya juga berharap agar masyarakat mampu melihat dari sudut pandang yang lebih positif.

Sehingga program vaksinasi dalam rangka melindungi seluruh warga negara Indonesia dari ancaman COVID-19. Mengingat, persatuan ini tentu bakal menimbulkan hal yang baik pula untuk kedepannya. Yang perlu digarisbawahi ialah, meski vaksinasi telah dilakukan. Protokol kesehatan ini wajib terus dipatuhi. Bahkan demi menggalakkan prokes ini, pihak kepolisian rutin menggelar operasi. Hal ini juga ditujukan kepada masyarakat agar lebih aware lagi dengan kesehatan mereka.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Hanif Ramadhan )*

Penemuan senjata api rakitan milik FPI menguak fakta bahwa pengurus ormas itu berbohong di depan publik. Karena sebelumnya mereka mengaku bahwa laskar FPI tak bersenjata. Ketika senjata api ditemukan, maka polisi menyelidiki dari mana mereka mendapatkannya. Jika selesai ditelusuri, maka sang pemilik bisa dibui.

Peristiwa di Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 50 akhir tahun 2020 menjadi sorotan masyarakat, karena polisi menindak tegas laskar FPI. Namun masyarakat tetap percaya pada integritas polisi, walau FPI ngotot memperkarakannya ke meja hijau. Bahkan ormas tersebut mengancam akan membawa berkas kasus ini ke Komnas HAM.

Tak diduga, pihak Komnas HAM malah menemukan fakta bahwa laskar FPI memiliki senjata api rakitan. Bukti ini mempermalukan petinggi FPI, karena mereka ketahuan memfitnah polisi dan sekaligus berbohong. Tidak akan ada kejar-kejaran antar mobil dan tindakan tegas polisi, jika laskar FPI tidak menyerang terlebih dahulu dengan tembakan dari senjata api mereka.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Argo Yuwono menyatakan bahwa kepolisian RI akan mengusut dugaan kepemilikan senjata api rakitan oleh anggota FPI. Irjen Argo menyatakan juga bahwa kepemilikan ini jelas melanggar Undang-Undang. Hal ini dijelaskan ke depan publik, setelah mendengarkan keterangan dari pihak Komnas HAM.

Sebelumnya memang pengurus FPI Munarman mengelak bahwa ormasnya memperbolehkan anggota laskar untuk membawa senjata tajam, apalagi senpi. Namun ia mati kutu saat Komnas HAM memaparkan barang bukti berupa senjata api rakitan dan selongsong peluru milik mereka.

Di Indonesia, yang boleh untuk memiliki senjata api hanya anggota polisi dan tentara. Jika masyarakat sipil ingin punya pistol karena faktor keamanan, maka ia harus meminta izin ke kepolisian. Sebelum mendapatkannya, maka harus ada uji psikologis apakah benar-benar siap memegang senjata api. Juga harus membayar biaya yang sangat mahal.

Ketika ada WNI yang ketahuan memiliki senjata api rakitan yang tak berizin, maka ia bisa mendapat hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dalam peristiwa di Jalan Tol Jakarta-Cikampek lalu, ada 4 anggota laskar FPI yang melarikan diri. Jika mereka tertangkap, maka bisa dikenakan hukuman tersebut.

Pihak FPI tak bisa mengelak lagi karena sudah ada uji balistik dan tes sidik jari yang membuktikan bahwa senjata api rakitan itu milik anggota laskar. Sebelum ada uji tersebut, seorang netizen juga membongkar fakta, bahwa ada anggota FPI yang pamer foto pistol miliknya. Dua hal ini yang membuat masyarakat makin antipati terhadap FPI, karena selalu berbohong.

Penyelidikan tentang senjata api dilakukan dengan teliti, karena bagaimana bisa seorang warga sipil memilikinya? Dugaan pertama, mereka membuatnya sendiri. Kemudian dugaan kedua, senjata api rakitan tersebut dibeli dari pasar gelap dan digunakan pada saat mengawal Rizieq Shihab.

Jika ada anggota FPI yang bisa merakitnya sendiri, maka sangat berbahaya dan harus ditangkap secepatnya. Jika tidak maka senjata api itu bisa digunakan dengan semena-mena. Indonesia adalah negara hukum, tidak bisa asal tembak seperti zaman koboi. Jangan sampai ada senjata rakitan produksi sendiri, yang bisa merambah ke dunia kriminal.

Ketika mereka mendapatkannya dari pasar gelap, maka bisa dikenakaln pasal perdagangan ilegal. Karena biasanya senjata itu impor, sehingga ditelusuri di pelabuhan, dan dari mana asalnya serta siapa penyuplainya? Apalagi ada video ketika FPI mengaku mendukung ISIS, apakah senjata itu pemberian mereka?

Penemuan senjata api rakitan milik anggota FPI membuat mereka bisa terkena kasus kepemilikan senpi ilegal. Hukuman 6 tahun penjara menanti jika ada angota laskar yang ketahuan memilikinya. FPI benar-benar mati kutu ketika organisasinya dibubarkan dan laskarnya terancam hukuman, karena punya senjata api rakitan.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Moses Waker )*

Pemerintahan Presiden Jokowi menggenjot pembangunan di Papua, agar ada keadilan antara kemajuan di Indonesia bagian barat dan timur. Untuk mengoptimalkan program modernitas di Bumi Cendrawasih, maka otonomi khusus dilanjutkan tahun 2021. Otsus sangat baik karena membuat kehidupan masyarakat Papua makin makmur.

Papua adalah wilayah yang elok namun sayang belum semaju di Jakarta. Untuk mengenjot modernitas di Bumi Cendrawasih, maka pemerintah membuat otonomi khusus yang dimulai tahun 2001. Program ini dilanjutkan tahun 2021 karena sudah terbukti memajukan Papua, dan otsus jilid 2 diharap makin mengoptimalkan pembangunan di sana.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa anggaran otsus jilid 2 dinaikkan, dari 2% dana alokasi umum (DAU) nasional, menjadi 2,5%. Sehingga pemerintah daerah provinsi Papua dan Papua Barat mendapat dana hingga trilyunan rupiah. Kenaikan dana otsus memang diperlukan, karena faktor inflasi dan untuk mempercepat kemajuan di Papua.

Sri Mulyani melanjutkan, untuk dana otsus jilid 2, maka pemberiannya lewat transfer melalui skema block grant dan performance based. Artinya, penggunaan dana diserahkan langsung ke pemerintah Papua dan Papua Barat, karena ada otonomi daerah. Namun penggunannya tentu sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat di sana.

Pemberian dana via transfer dan penggunaan oleh pemerintah daerah menunjukkan bahwa pemerintah pusat mempercayai kemampuan Gubernur Papua Lukas Enembe dan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan. Selain mengimplementasikan otonomi daerah, maka penggunaan dana oleh pemda membuat Gubernur bisa langsung memakainya tanpa harus sedikit-sedikit berkonsultasi pada pemerintah pusat.

Selain itu, ketika dana diberikan dan dikelola langsung oleh pemerintah daerah Papua dan Papua Barat, maka mereka langsung mengalokasikannya untuk kebutuhan yang mendesak. Misalnya di suatu Kabupaten Puskesmasnya rusak, maka direnovasi menggunakan dana otsus. Sehingga masyarakat tak akan bingung saat akan berobat.

Pemberian dan pengelolaan dana oleh pemerindah daerah membuktikan kemampuan 2 gubernur, di Papua dan Papua Barat. Mereka sudah paham apa saja yang dibutuhkan oleh warga sipil Papua. Selain itu, mereka juga tahu psikologis masyarakat, dan mengerti bagaimana menjelaskan kepada mereka tentang apa saja keuntungan otsus jilid 2.

Otsus jilid 2 sangat berguna karena anggaran program ini tak hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jembatan dan gedung. Namun juga digunakan untuk keperluan lain, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, agama, ekonomi, dan lain-lain. Sehingga masyarakat Papua akan makin maju, karena ada kemajuan di berbagai bidang, berkat dana otsus.

Contoh nyata dari penggunaan dana otsus adalah beasiswa yang dinikmati oleh para putra Papua. Mereka bisa bersekolah dan mendapatkan scholarship, sehingga tak bingung untuk membayar SPP dan membeli seragam. Jika mereka benar-benar cerdas, dapat mengajukan beasiwa kuliah ke Jawa atau daerah lain di Indonesia, bahkan di luar negeri seperti Amerika Serikat.

Salah satu pejabat yang merupakan alumni beasiwa otsus adalah Billy Mambrasar. Ia sukses menjadi pejabat di Jakarta, saat diangkat Presiden Jokowi menjadi salahs atu staf khusus milenial. Keberhasilan Billy menunjukkan bahwa beasiswa otsus memberi efek baik hingga puluhan tahun ke depan, karena membuat kehidupan masyarakat Papua makin bersinar.

Ketika otsus diperpanjang, maka masyarakat Papua menyetujuinya. Karena mereka sadar bahwa kemajuan di Bumi Cendrawasih ada berkat dana otsus. Ketika ada program otsus jilid 2, maka diharap Papua akan makin modern dan tak lagi ketinggalan jauh dari Jawa. Pemerintah berusaha agar Bumi Cendrawasih makin maju dan tak lagi identik dengan keterbelakangan.

Kemajuan di Papua berkat dana otsus sangat disyukuri oleh warga sipil di Bumi Cendrawasih. Mereka mengapresiasi Presiden Jokowi yang sangat memperhatikan Papua, dan ingin ada pemerataan pembangunan di Indonesia barat maupun timur. Presiden mengimplementasikan pancasila dan bertindak adil pada rakyatnya.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Semarang

Oleh : Dinindya Putri )*

Salah satu alasan mengapa dibuatnya UU Ciptakerja ini ialah realisasi tujuan hingga kemudahan akses di beragam bidang. Kemudahan akses ini tentu saja diperuntukkan bagi UMKM yang jelas membutuhkan berbagai fasilitas penunjang, khususnya dalam pencarian modal usaha.

Sejak rilis beberapa bulan lalu, UU Cipta Kerja telah mencatatkan sejarahnya. Ada banyak sektor yang betul-betul terbantu. Terutama sektor perdagangan dan investasi. Yang nyata-nyata dapat membantu meningkatkan ekonomi kerakyatan.

Menjalani titik jenuh roda ekonomi dengan peningkatan stagnan. Membuat para pamong pemerintahan bergerak segera memikirkan solusi. Korupsi yang telah mendarahdaging, dan menyengsarakan rakyat. Juga perlu untuk segera ditumpas.

Deretan kasus tak berkesudahan, dari yang kelas teri hingga kelas kakap. Dari yang alasannya ecek-ecek hingga berkelas. Semua menjadi satu kesatuan sehingga terasa sulit untuk dibumihanguskan.

Ritme atau pola korupsi ini jadi semacam makan-dimakan atau bahkan dikambinghitamkan. Yang ujung-ujungnya tetap saja membuat negara bangkrut! Maka dari itu pemerintah segera mengambil tindakan. Revisi sana-sini UU yang bermasalah.

Menciptakan beragam kebijakan hingga perlindungan berlapis. Hingga rilislah UU Omnibus law. UU sapu jagat yang diketahui bakalan menjadi induk dari segala peraturan, kini sudah mulai berjalan. Bahkan, kabar baik datang di sektor ketenagakerjaan.

Melalui upaya kolaborasi serta sinergi dari berbagai elemen, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil. Terus menggenjot semangat UU Cipta Kerja untuk UMKM. Selaku Deputi Pembiayaan KUKM, Hanung Harimba Rachman. Menyatakan jika terdapat beberapa hal yang dibawa UU Ciptakerja.

Kaitannya ialah dalam mendorong kemajuan UMKM.
Salah satunya ialah rasio partisipasi UMKM dalam rantai pasok global. Yang mana saat ini masih menunjukkan angka 4.1 persen. Yang kedua ialah percepatan akselerasi digital UMKM serta Koperasi. Dengan tujuan menjadikan koperasi sebagai pilihan yang rasional. Serta berguna bagi kegiatan usaha masyarakat.

Khususnya melalui peningkatan persentase jumlah penduduk yang melakukan sistem koperasi. Lebih-lebih pembiayaan yang mudah serta murah bagi para UMKM terus digiatkan. Agar UMKM ini mampu terhubung dengan lembaga pembiayaan serta meningkat jumlahnya.

Hanung menilai jika implementasi kebijakan dengan angka 40 persen alokasi belanja untuk lembaga atau kementerian digunakan sebagai penyerap produk-produk UMKM. Termasuk minimal 30 persen total area komersial infrastruktur publik. Diperuntukkan bagi pengembangan maupun promosi UMKM.

Dirinya sangat berharap jika kebangkitan UMKM ini akan mendorong roda perekonomian nasional. Sehingga wajib bagi semua pihak untuk memberikan dukungan. Baik berupa patisipasi, sinergi hingga kolaborasi. Agar proses pengembangan serta pemberdayaan UMKM kedepan bisa makin dioptimalkan.

Dalam rangka peningkatan kualitas ekonomi Nusantara. UU Ciptakerja diklaim memiliki ragam pasal aturan yang mampu menaungi semua. Sejumlah sektor yang begitu menonjol dan diprioritaskan salah satunya ialah perihal tenaga kerja. Pun dengan ranah investasi, yang dirasa bisa memberikan sumbangsihnya untuk negeri.

Kaitannya realisasi UU Ciptakerja ini ialah, bantuan terkait pandemi. Penciptaan lapangan pekerjaan hingga peningkatan mutu SDM. Bantuan-bantuan hingga upaya ini diharap juga dapat mencakup segala target yang telah ditentukan di awal. Jika permasalahan ketenagakerjaan hingga bagian terkecilnya, bisa tersentuh. Bukan tak mungkin jika taraf hidup yang nantinya menjadi motif pendongkrak tatanan ekonomi negara. Sehingga dapat lebih berkembang pesat.

UU Ciptakerja kaitannya dengan UMKM, dinilai memberi nilai lebih hingga korelasi yang kuat. Undang-undang ini memberikan keleluasaan bagi pelaku bisnis untuk berkreasi sebesar-besarnya. Termasuk turut menciptakan industri kreatif hingga memunculkan aneka jenis lapangan pekerjaan.

Yang tentu bakal ikut mengurangi angka pengangguran, yang nyata-nyata memang menjadi masalah yang cukup pelik bagi negara. Selain itu, UU ini akan menghadirkan kemudahan perihal modal. Yang notabene selalu menjadi problem yang berkepanjangan.

Meski modal tak melulu soal fulus, bisa jadi skill hingga pendidikan. Namun, dana ini selalu menjadin poin utama ketika membuka suatu usaha. Bahkan, untuk mempekerjakan seseorang yang memiliki skill, harus memiliki dana sebagai gaji, untuk membayarnya.

Demi mensukseskan program ini, pemerintah berkolaborasi dan bersinergi dengan berbagai pihak. Kaitannya ialah dengan pendanaan. Jika sebelumnya banyak UMKM terkendala syarat dan ketentuan. Dengan adanya UU ini kedepan, pelaku UMKM dapat terus berkembang. Dengan bantuan modal usaha sesuai kriteria yang diberikan.

)* Penulis adalah kontributor Milenial Muslim Bersatu

Pemerintah berusaha mewujudkan Indonesia Sehat mulai Tahun 2021 dengan mewajibkan semua orang yang memenuhi ketentuan agar dapat divaksin Covid-19. Oleh karena itu kampanye dan literasi positif terkait suksesnya program vaksinasi penting dilakukan karena bisa menambah kepercayaan masyarakat tentang pentingnya vaksinasi Covid-19.

Atas latar belakang tersebut, Media Siaran Santri menyelenggarakan live podcast pada (26/1) dalam rangka mengoptimalkan peran kalangan santri  mendukung suksesnya kebijakan vaksinasi nasional pada 2021.

Pemimpin redaksi Media Siaran Santri Hafyz  mengatakan bahwa peran santri di masyarakat sangat penting dalam suksesnya berbagai kebijakan pemerimtah khususnya terhadap program vaksinasi nasional demi Indonesia bebas Pandemi.

“Kami mengajak kaum santri agar  memanfaatkan aplikasi media sosial dan mengakses media publik lainnya secara cerdas dan edukatif guna mensukseskan program vaksinasi Covid-19 demi Keselamatan dan Kemajuan Bangsa, salah satunya demgan memposting konten-konten positip yang menumbuhkan semangat optimisme dan memajukan bangsa ” kata Hafyz.

Sementara itu, Jubir Vaksinasi Nasional dr. Reisa Broto mengajak masyarakat untuk mendukung program penyuntikan vaksin Covid-19 secara nasional oleh Pemerintah demi suksesnya penanganan pandemi Covid-19.

“Dari Istana Kepresidenan Indonesia Saya mengajak Sahabat Siaran Santri agar menjadi garda terdepan dalam mensukseskan kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid 19 dengan mendukung program  vaksinasi nasional. Mari kita hindari berita hoax seputar Vaksinasi.
Dan mari selalu kita menjaga protokol kesehatan dengan pelaksanaan vaksinasi solusi indonesia bebar dari pandemi,” kata dr. Reisa Brotoasmoro dalam video ucapannya.

Lebih lanjut, dokter Wisma Atlet sekaligus alumni lulusan Pesantren Gontor dr. Tan’im mengungkapkan kesediaannya sebagai tenaga kesehatan divaksin  sebagai wujud ikhtiar bersama untuk menghentikan dan menuntaskan masalah pandemi COVID-19 di tanah air.

“Vaksin itu kan upaya kita untuk memerangi COVID-19, dengan ikut serta sebagai tenaga kesehatan berarti mendukung pemerintah untuk mengatasi masalah COVID-19 ini,, untuk otu saya mengajak agar masyarakat luas dapat mematuhi ketentian  yang telah dibuat pemerintah agar nmemudahkan pemerintah menyelesaikan masalah pandemi ini ” kata dr. Tan’im.

Sebelum pelaksanaan live Podcast, media Siaran santri bersama komunitas santri Nusantara konsisten melaksanakan penyebaran konten positif di media sosial demi mendukung dan mensukseskan kedesiplinan menjalankan protokol kesehatan serta program vaksinasi dalam rangka keberhasilan  Penanganan Covid-19.

Setelah bincang online Podcast berlangsung, dilanjutkan dengan pembacaan deklarasi bersama komunitas santri Nusantara sebagai komitmen mendukung Vaksinasi nasional. Adapun beberapa poin deklarasi tersebut sebagai berikut,

Pertama, Siap menjaga Persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Dan Undang – Undang Dasar 1945 Serta Kebhinekaan.

Kedua, Siap mengoptimalkan peran santri melalui aksi literasi narasi positip mendukung kebijakan vaksinasi nasional demi suksesnya Penanganan Pandemi Covid-19 oleh pemerintah menuju Indonesia yang sehat dan tangguh.

Ketiga , Siap bergotong royong melawan hoaks dan konten negatif di lini media publik seputar vaksinasi guna menumbuhkan kondusifitas dan optimisme terhadap kesuksesan vaksinasi nasional menuju Indonesia bebas Pandemi Covid-19.

Eksistensi paham radikal memiliki banyak pintu masuk baik secara luring maupun daring. Oleh karenanya, mulai dari kalangan orang tua hingga anak muda yang masih produktif, cukup rentan terpapar virus radikalisme. Kini saat pemerintah disibukkan dengan penanganan Covid-19, justru dijadikan peluang bagi gerakan dan organisasi berpaham  radikal  berkeliaran  membangun serta memperkuat sentimen negatif atau ketidakpercayaan publik kepada pemerintah.

Atas latar belakang tersebut, Komunitas Forum Pegiat Media Sosial Independen (FPMSI) akan
Mengglar  Aksi Penyebaran Konten Narasi Positip serta  menyelenggarakan live podcast guna Mengajak Warganet Sebarkan Nilai-Nilai Pancasila di Media Publik dengan mengambil.tema “Melawan Radikalisme di Masa Pandemi Dengan Penguatan Nilai-Nilai Pancasila di Media Sosial” pada Kamis (28/1) siang.

Dalam live podcast tersebut akan menghadirkan narasumber Co-Founder The Centre for Indonesia Crisis Strategic Resolution (CICSR), Ketua FPMSI Rusdil Fikri dan akan dipandu oleh Blogger Jakarta Shania Shaufa.

Ketua FPMSI Rusdil Fikri menjelaskan tujuan terselenggaranya live Podcast idan aksi penyebaran konten positip ini adalah mengedukasi masyarakat utamanya warganet dan generasi milenial untuk tidak terpapar konten hoaks, radikalisme, dan ujaran kebencian di media sosial demi menjaga persatuan dan keutuhan NKRI serta suksesnya penanganan  Covid-19  di masa pansemi ini.

“Pengguna media sosial atau warganet yang berjumlah besar  di Indonesia merupakan sebuah tantangan tersendiri, sebab media sosial menjadi media yang efektif dalam menyebarkan konten radikal. Oleh karena itu kami hadir untuk mengedukasi warganet” ujar Rusdil dalam keterangan rilis nya (26/1).

Sebelum menyelenggarakan live Podcast, Komunitas Forum Pegiat Media Sosial Independen bersama generasi milenial  lainnya juga  melakukan penyebaran aksi konten positip dan kreatif di media sosial serta lini media publik lainnya dalam rangka melakukan literasi edukasi masyarakat membumikan nilai-nilai Pancasila guna melawan konten radikalisme di media sosial.

“FPMSI terus hadir dan menginisiasi gerakan warganet di media sosial agar sadar bahaya konten hoaks dan provokatif oleh organisasi radikal maupun khilafah dalam rangka menjaga kondusivitas lini media publik” tambah Rusdil.

Diharapkan dari hasil live podcast dan aksi sebar konten positip  nilai-nilai Pancasila di berbagai lini media publik ini dapat  meliterasi dan memggerakan pemgguna dan kalangan pegiat mesia sosial ikut berkontribusi  menjaga persatuan serta mendukung kebijakan pemerintah terhadap program deradikalisasi dan pembubaran organisasi radikal.

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua terus melancarkan aksi terornya. Mereka diketahui tidak segan melakukan penyerangan terhadap warga sipil secara brutal. Bahkan tidak jarang menyebabkan korban jiwa yang tidak sedikit.

Kabid Humas Polda Papua, Ahmad Mustofa Kamal, mengatakan keberadaan OPM sangat meresahkan masyarakat Papua. Tindakan penyerangan kepada warga sipil ini menjadi cara mereka memaksakan kehendak kelompok separatis yang selama ini mengancam kedamaian di tanah Papua. Kelompok ini terus mendesak Pemerintah Indonesia untuk memberikan kemerdekaan kepada warga Papua. Bahkan mereka juga mengajak warga asli di Bumi Cendrawasih untuk ikut memberontak.

“Dari informasi yang kami kumpulkan, OPM ini sengaja melakukan penyerangan ke warga sipil. Langkah itu dilakukan untuk membuat masyarakat takut, agar tuntutan kemerdekaan yang mereka minta dipenuhi Pemerintah. Kelompok ini pun juga sering merekrut sejumlah warga untuk melakukan pemberontakan kepada Pemerintah,” ujar Ahmad Mustofa Kamal.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (PLT) Kapolres Persiapan Maybrat Kompol Bernadus Okoka Bernardus mengatakan OPM tidak segan menembak warga yang dinilai tidak mau mendukung perjuangan mereka. Yang lebih brutal, setelah membunuh warga, kelompok OPM itu berfoto bersama jasad korban yang kemudian disebarkan ke warga setempat.

“Setelah mereka melakukan pembunuhan terhadap warga, para pelaku ini sempat foto bersama jasad korban, kemudian mereka edarkan untuk meneror warga di sana,” kata Bernadus.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP) Efriza meminta agar Pemerintah menetapkan OPM sebagai organisasi teroris. Penetapan itu perlu dilakukan karena tindakan OPM selama ini tidak hanya menyuarakan perlawanan terhadap negara namun juga melakukan aksi teror terhadap warga di Papua.

“Kekejaman OPM sering kita lihat. Apalagi mereka tidak segan melakukan penyerangan terhadap warga sipil”, ungkap Efriza. Untuk itu, dia meminta Pemerintah untuk bersikap secara tegas terhadap OPM, untuk memberikan keselamatan bagi masyarakat Papua.