JAKARTA – Keberhasilan pembangunan di tanah Papua dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo mulai dari jalan, jembatan, insfrastruktur listrik, bandara harus tetap dilanjutkan. Tidak hanya lima tahun kedepan akan tetapi dua hingga tiga puluhan mendatang.

Demikian disampaikan Ketua Jaringan Pendamping Kebijakan dan Pembangunan (JPKP) Bonny Mandolang dalam webinar nasional secara daring dengan tema ‘ Dukung Keberlanjutan Pembangunan di Papua’ pada Rabu (27/1/2021).

Bonny Mandolang atau BAMP biasa disapa menyatakan bahwa pembangunan Infrastruktur tidak hanya dari Sorong ke Merauke, tapi juga memperhatikan tempat lain seperti, Pulau Biak, Kepulauan Yapen, Mamberamo, tidak hanya antar kota/kabupaten tapi juga antar kampung.

“Oleh sebab itu diperlukan pelibatan warga lokal (orang di kampung) dalam pembangunan,” ujar BAMP.

BAMP menguraikan setidaknya terdapat tiga poin keberlanjutan pembangunan di Papua yakni pertama infrastruktur yang sudah dijalankan, kemudian kedua pembangunan di bidang Pangan. Sehingga kejadian busung lapar di Kabupaten Asmat pada 2018 tidak terulang dengan membangun gudang pangan di beberapa tempat. Kemudian ketiga bidang telekomunikasi. Karena jaringan Internet belum bisa di rasakan semua masyarakat di Tanah Papua. Pelosok desa dan ibukota kabupaten masih minim merasakan penggunaan jaringan Internet.
Keberlanjutan pembangunan tersebut tambah BAMP, melalui otonomi khusus yang saat ini tengah digodok di DPR melalui RUU perubahan Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

“Tujuan dari otsus itu tidak lain adalah dalam rangka percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua yakni untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Bahkan kami setuju sekali adanya pemekaran lagi Provinsi,” tegasnya.

Senada pengamat ekonomi, Arif Takari Wibowo menilai dengan karakter masyarakat Papua yang nomaden, suka bertengkar perlu melibatkan pihak lain agar dapat menjalankan pembangunan. Maksudnya adalah pendorong sebagai pihak penengah.

“Dalam hal ini, faktor pihak swasta untuk membangun Papua adalah harapan besar kami, karena yakin pihak swasta yang bagian dari NKRI adalah sama menginginkan tanah Papua maju dan sejahtera,” tandasnya. []

Oleh : Yasin )*

Tak ubahnya peribahasa sedia payung sebelum hujan. Pemerintah tengah getol mengenalkan program vaksinasi. Seiring berita rilisnya izin serta label Halal MUI. Vaksin Sinovac yang telah teruji hingga ke negeri seberang, diklaim mampu kurangi angka kematian akibat COVID-19.

Heboh vaksinasi serentak yang diproklamirkan membuat warga seolah dilema. Bagaimana tidak, kecanggihan teknologi membuat gonjang-ganjing program menjadi lebih buruk. Namun, kesabaran pamong negara ini bisa diacungi jempol.

Setelah melewati masa uji klinis tahapan demi tahapan. Pemerintah unjuk gigi, karena vaksin yang digadang-gadang bisa segera dipergunakan untuk khalayak ramai. Bahkan, beberapa kalangan atau pihak telah mendapatkan suntikan tersebut.

Menurut sejumlah berita, vaksin yang memiliki tingkat efikasi cukup tinggi ini rendah efek samping. Bahkan, studi lebih lanjut menyebutkan bahwa vaksin ini mampu meminimalisir angka kematian serta kesakitan. Yang timbul akibat COVID-19.

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan epidemiolog. Yang membenarkan jika vaksin ini mampu mengurangi efek kesakitan lebih cepat. Dan hal ini bakal berimbas pada menurunnya angka kematian yang terjadi. Dirinya menambahkan, jika perihal Herd Imunity atau kekebalan kelompok, justru membutuhkan waktu yang panjang.

Dirinya turut mengingatkan jika rentang waktu penyuntikkan ialah dua pekan. Yakni, suntikan pertama kemudian yang kedua. Vaksin ini ditengarai akan melakukan proteksi setelah penyuntikkan yang kedua. Selain itu setelah disuntik, seseorang tidak perlu melakoni isolasi mandiri.

Namun, prokes atau protokol kesehatan wajib terus dilakukan. Sebab, Panji menuturkan hal ini bisa jadi double proteksi atas diri seseorang. Mengingat, setiap individu yang mungkin saja dalam kondisi sehat tetap berpotensi menularkan.
Panji juga mengemukakan jika Sinovac ini memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Bahkan telah mengantongi izin MUI. Sehingga tak perlu diragukan lagi legalitasnya.

Menelisik lebih dalam cara kerja vaksin ini lebih pada membentuk antibodi pada tubuh manusia. Serta merangsang munculnya sel imunitas alias Antigen-presenting cell (APC). Dalam penelitian ini, ketika virus diberi suntikan Sinovac. Berhasil mati, namun kabarnya protein yang membungkus virus tetap ada.

Namun, para peneliti ini mengklaim virus tidak akan mampu hidup kembali, meski disuntik COVID-19. Sebab, malah akan memicu sel imunitas seperti yang diutarakan diatas tadi. Dengan demikian, efektivitas vaksin Sinovac bisa dijadikan patokan. Lebih-lebih kini banyak pihak yang juga mengklaim aman. Setelah disuntik vaksin tersebut.

Pada orang sehat sistem imunitas tentu memiliki tingkatan yang bagus. Sehingga ketika disuntikkan vaksin akan menambah kuat imunitas tubuh itu sendiri. Sementara untuk orang dengan imunitas rendah, akan memicu peningkatan performa imunitas. Sehingga mampu menangkal segala kemungkinan serangan virus COVID-19.

Masalahnya ialah pola pikir masyarakat yang kadung terkontaminasi dengan aneka berita menyesatkan. Sehingga baru dengar berita tentang vaksin saja sudah insecure. Padahal perihal vaksin ini memang khusus dibuat untuk menanggulangi COVID-19.

Terlepas dari banyaknya sudut pandang terkait vaksin ini. Pemerintah masih terus mensosialisasikan akan positifnya melakukan vaksinasi, terutama Sinovac ini.

Orang nomor satu di Indonesia, Presiden Jokowi juga telah disuntik vaksin berikut. Dirinya meyakinkan ada seluruh warga Indonesia agar melakukan langkah besar ini juga. Beliau berharap, khalayak ramai bakalan terbuka pola pikirnya.

Vaksinasi bukanlah gaya-gayaan, namun langkah dini guna mengantisipasi COVID-19 yang kian merajalela. Penyebaran virus ini melejit diangka yang cukup fantastis. Tak hanya menyebabkan keterpurukan, namun juga membuat tatanan negara seolah berada dalam keprihatinan.

Datangnya kabar vaksin Sinovac telah berhasil melalui beragam uji klinis. Tentu membuat pemerintah dan sejumlah pihak bahagia. Sebab, upaya mereka tidaklah sia-sia. Nah, kini saatnya siapkan diri untuk lebih aware lebih positif thinking. Jika vaksinasi adalah langkah solutif yang bisa diambil, guna memproteksi diri dari virus yang COVID-19 ini.

Jika semua fakta serta hasil telah disajikan kenapa masih ragu lagi. Saatnya legowo serta ikut mensukseskan program ini. Sudah waktunya yakin pada pemerintah, yakin atas langkah nyata yang dihadirkan untuk rakyat. Mari bersama, bergandengan tangan. Mendukung program dan menyongsong keberhasilan.

Harapan kedepan, COVID-19 segera dapat disingkirkan dari dunia. Agar kehidupan kembali seperti sedia kala. Yuk, jangan takut vaksin!

)* Penulis adalah warganet tinggal di Tangerang

Oleh : Putu Prawira )*

Keberadaan UU Cipta Kerja menjadi terobosan untuk mempermudah perizinan Usaha. Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pun ikut mengapresiasi produk hukum tersebut yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing industri rakyat di tengah pandemi Covid-19.

Ketua Umum Kolaborasi Masyarakat UKM Indonesia, Sutrisno Iwantono mengatakan dirinya mendukung keberadaan UU Cipta Kerja dengan mengusulkan agar batas ambang atas ditingkatkan menjadi peredaran usaha paling banyak Rp 7.500.000.000 setahun, dengan mempertimbangkan tingkat inflasi suku bunga dan perkembangan ekonomi selama ini. Kemudian, jangka waktu insentif tersebtu juga tidak dibatasi seperti saat ini hanya antara 3-7 tahun sesuai bentuk badan usahanya.

Sehubungan dengan investasi, Sutrisno menilai UKM seharusnya mendapatkan perlindungan dari persaingan dengan usaha skala besar dan usaha asing. Saat ini investasi di atas Rp 10 miliar terbuka oleh asing, hal ini dianggap merugikan bagi UKM,

Ia mengusulkan agar besar Rp 10 miliar tersebut ditingkatkan menjadi Rp 25 miliar. Namun, apabila investasi tersebut di bawah Rp 25 miliar maka investor asing wajib bermitra dengan usaha kecil.

Selain itu, Komnas UKM juga menganggap sektor-sektor yang terbuka bagi asing terlalu luas. Seharusnya, sektor restoran kecil, kedai minuman, akomodasi harian hotel atau penginapan kecil dan akomodasi harian seharusnya tidak dibuka untuk usaha besar dan asing.

Pihaknya juga mengusulkan agar pejabat di BPKM, lebih terbuka perihal perlindungan investasi bagi UKM, pun meminta agar pejabat di BPKM berkenan berdialog dengan Komnas UKM.

Komnas UKM meminta agar asosiasi-asosiasi usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai sektor ekonomi dapat dilibatkan dalam setiap perumusan kebijakan dan program-program pemerintah agar aspirasi UMKM dapat ditampung sesuai dengan permasalahan riil di lapangan. Komnas UKM menyatakan dukungan sepenuhnya perizinan yang lebih disederhanakan bagi usaha mikro dan kecil dengan misalnya hanya bersifat pendaftaran bagi usaha mikro dan kecil tentu dengan tetap memperhitungkan faktor risiko usaha.

Beban biaya dan pungutan tentu bisa diringankan seperti misalnya sertifikasi halal. Kewajiban sertifikasi halal bagi usaha kecil untuk semua jenis barang/produk tentu sangat memberatkan bagi usaha mikro kecil. Demikian juga dengan sanksi yang dikenakan kepada pelaku usaha yang melakukan kemitraan haruslah wajar, jangan sampai menghambat keinginan pelaku usaha untuk bermitra.

Selain itu, Komnas UKM juga meminta agar koperasi dapat diberikan kemudahan berusaha secara khusus dan didukung dengan fasilitas pembiayaan yang konkret, bukan sekedar normatif. Demikian juga perlu adanya sumber pembiaaan yang jelas bagi koperasi usaha mikro, kecil dan menengah.

UU Cipta Kerja tentu menerima masukan maupun pandangan dari para pelaku UKM, sehingga aspirasi ini bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam menyusun aturan turunan UU Cipta Kerja.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Putu Prawira )*

Presiden Jokowi meresmikan Perpres mengenai pertahanan negara. Dalam peraturan baru itu, disebutkan komponen cadangan TNI alias masyarakat sipil bisa mendaftar jadi tentara cadangan. Perpers terbaru ini diharap membuat pertahanan negara jadi lebih kuat dan solid, untuk menghadapi tekanan dari luar maupun dalam.

Beberapa tahun ini, Indonesia diguncang peristiwa yang hampir merusak kedaulatan negara. Mulai dari terorisme, separatisme, hingga radikalisme. Sebagai penjaga pertahanan negara, maka TNI bergerak cepat untuk mengamankan masyarakat dan menegakkan kedaulatan. Personel TNI baik darat, laut, maupun udara bekerja keras demi keamanan Indonesia dan menjauhkan negara dari ancaman teroris.

Untuk mendukung kinerja TNI, maka Presiden Jokowi meresmikan Perpres nomor 3 tahun 2021. Perpres yang baru dikeluarkan, karena peraturan lama, yakni Perpres nomor 97 tahun 2014, sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Sehingga harus di-update dan mengikuti perkembangan terkini.

Dalam Prepres ini, pada pasal 1, disebutkan bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman serta gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
Dalam artian, tiap gangguan terhadap keutuhan NKRI harus dipertahankan oleh aparat yang berwenang.
Untuk mendukung kinerja TNI sebagai ujung tombak pertahanan negara, maka pada Perpres nomor 3 tahun 2021, pasal 48, memaparkan tentang komponen cadangan. Komponen cadangan bukan alutista atau pesawat tempur terbaru. Namun komponen cadangan adalah sumber daya alam, sumber daya buatan, dan warga negara.

Perpres ini spontan membuat masyarakat kaget. Karena mereka mengira akan ada peraturan untuk wajib militer, seperti yang dilakukan di Korea Selatan dan beberapa negara lain. Namun komponen cadangan bukanlah wamil. Karena ia merupakan kumpulan warga negara yang diseleksi dan dilatih, sehingga kemampuan fisik dan mentalnya setara dengan anggota TNI.

Komponen cadangan warga negara bukan orang sembarangan. Karena tetap melalui seleksi yang ketat. Seleksinya terdiri dari uji kesehatan, pengetahuan, kemampuan, dan sikap calon. Jadi dipastikan ia tak hanya kuat secara fisik, namun punya kemampuan intelektual yang tinggi. Juga punya EQ dan SQ yang mumpuni.

Setelah lolos seleksi, maka komponen cadangan diberi pelatihan militer selama 3 bulan. Pelatihan ini dilakukan di lembaga pendidikan di lingkungan TNI. Mereka tak perlu takut kelaparan, karena makan dan minum ditanggung oleh negara. Masih pula mendapat uang saku, perlengkapan perseorangan, perawatan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan kematian.

Setelah pelatihan, maka komponen cadangan dinyatakan lulus dan dibagi menjadi 3: matra laut, udara, dan darat. Pembagian ini sama seperti pada TNI. Mereka akan dipanggil oleh Kementrian yang membutuhkan, dan siap sedia membela negara. Juga amat bangga karena tenaga dan pemikirannya dibutuhkan oleh NKRI.

Masyarakat mendukung penuh dibentuknya komponen cadangan di Indonesia. Penyebabnya karena bisa jadi ada anak-anak muda yang tidak lulus tes TNI, misalnya tinggi badannya kurang. Ia bisa masuk ke komponen cadangan dan mewujudkan cita-citanya untuk membela negara sampai titik darah penghabisan.

Komponen cadangan adalah ide yang brilian, karena para pemuda bisa mendapatkan pelatihan ala militer dan diberi ilmu, tak hanya secara fisik tapi juga mental. Dengan menjadi anggota, maka rasa nasionalisme akan meningkat. Karena mereka menyadari bahwa keutuhan dan keamanan negara adalah nomor satu.

Pembentukan komponen cadangan merupakan keputusan yang agak mengejutkan. Namun masyarakat mendukungnya karena komponen cadangan amat dibutuhkan pada kementrian yang terkait. Mereka juga diajari untuk membela negara dan mempertahankan kedaulatan NKRI. Sehingga menjadi WNI yang cinta tanah air dan anti radikalisme.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Timotius Gobay )*

Walau terjadi pandemi Covid-19, program Papua Terang yang dicanangkan pemerintah pusat terus berjalan. Akhirnya 105 desa di wilayah paling timur Indonesia tersebut kini bisa menikmati layanan listrik.

General Manager PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat Abdul Farid di Jayapura mengatakan, program Papua terang di 105 desa pada tahun 2020 bisa dijalankan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan ketika Pemprov Papua sudah menerapkan kebijakan normal baru. PLN juga menuntaskan upaya melistriki 105 desa dari target 427 desa.

Adapun 105 desa ini meliputi 42 desa di Papua dan 63 desa di Papua Barat. Sementara dari tahun 2017 hingga 2019, jumlah desa di Papua dan Papua Barat yang telah teraliri listrik dalam program Papua Terang telah mencapai 606 desa.

Fasilitas kelistrikan dalam Program Papua Terang meliputi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dan pembangkit listrik mikrohidro. Rata-rata, ratusan desa ini mendapatkan layanan listrik dengan kapasitas 20 kilowatt (Kw) hingga 200 kW.

Ia mengungkapkan, sebelumnya terjadi kendala pemasangan infrastruktur kelistrikan ketika pandemi Covid-19 terjadi di Papua pada awal tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh adanya pembatasan sosial yang menyebabkan arus transportasi udara dan laut ke Papua terkendala selama beberapa bulan.

Abdul berujar, bahan material yang diperlukan untuk pemasangan infrastruktur kelistrikkan di desa-desa ini harus dikirimkan dari luar Papua. Sebab, komponen-komponen tersebut belum tersedia di Papua. Hal inilah yang menyebabkan upaya untuk melistriki sempat terkendala.

Ia mengaku masih ada banyak desa yang belum teraliri listrik sepanjang tahun 2020. Hal ini disebabkan karena akses penerbangan perintis ke wilayah tersebut juga mengalami kendala ketika pembatasan sosial diterapkan.

Selain itu, faktor lain yang menghambat adalah adanya penolakan warga ketika PLN melaksanakan survei di desa tersebut dan faktor keamanan.

Abdul menyatakan bahwa masih ada 322 desa yang akan mendapatkan aliran listrik PLN. Sebanyak 305 desa akan dilistri menggunakan alat penyalur daya listrik (APDAL) dan stasiun pengisian energi listrik (SPEL). Masyarakat akan menggunakan alat seperti baterai untuk mendapatkan daya listrik di SPEL.

Penggunaan APDAL tentunya bukan tanpa alasan, hal ini dikarenakan akses jalan menuju 305 desa tersebut belum memadahi. Kondisi tersebut menyebabkan petugas di lapangan kesulitan untuk pemasangan infrastruktur PLTD ataupun PLTS. Rencananya pihaknya akan mulai melakukan pemasangan APDAL di 10 desa di wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen.

Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Rasio Desa Berlistrik (RDB) Provinsi Papua saat ini mencapai 94,15% dari total 5.521 desa dan Papua Barat 94,45% DARI 1.837 desa.

Kerja keras PLN tersebut, mendapatkan apresiasi dari Bupati Sarmi, Eduard Fonataba, ia juga menuturkan bahwa sejak Oktober 2020, sebanyak lima distrik di Sarmi telah mendapatkan durasi waktu listrik beroperasi selama 18 jam hingga 24 jam.

Pihaknya juga berharap agar masyarakat sebagai pengguna dapat menjaga fasilitas infrastruktur kelistrikan di tempat tinggalnya. Upaya ini dapat terwujud berkat kerja keras PLN dan kerja sama dengan masyarakat setempat.

Sementara itu, Thomas Sondegau selaku Anggota DPRP Papua Komisi IV bidang Infrastruktur mengatakan, rasio elektrifikasi yang terus meningkat di Papua hingga melebihi angka 90 persen menunjukkan dampak besar kebijakan Nawacita yang dicanangkan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan pembangunan di daerah-daerah terpencil.

Sebelumnya, salah satu warga Papua, Joni bercerita bahwa hampir setiap hari dirinya mampir di pos jaga kalilapar saat ingin beristirahat sejenak dari pekerjaannya di ladang yang berjarak sekitar satu kilometer dari pos. Di tempat tersebut dirinya bisa menonton TV, mengisi daya batrei tanpa takut solar habis.

Selain itu, sejak pembangkit listrik sudah menyebar di Papua, kebutuhan energi secara umum bisa terpenuhi tanpa ketergantungan dengan solar atau bensin.

Keberadaan listrik tersebut diharapkan pos-pos jaga TNI dapat menikmati listrik secara mandiri tanpa bergantung pada diesel.

Aliran listrik untuk wilayah Papua merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap pemerataan pembangunan, sehingga hal ini bisa menjadi batu loncatan agar pembangunan bisa terfokus pada Indonesiasentris.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo

Wakil Presiden Indonesia, Ma’ruf Amin, yang ditunjuk sebagai Dewan Pengarah Tim Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat, menyebutkan bahwa pemerintah menaruh perhatian besar terhadap pembangunan kesejahteraan di Papua. Hal itu ditunjukan dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden 9 tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Ma’ruf menjelaskan, salah satu isu di Papua yang harus diselesaikan adalah tingkat kemiskinan yang tinggi. Karenanya, dia meminta agar dalam pembangunan Papua, dibutuhkan semangat baru, paradigma baru, dan cara kerja baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

“Kita harus bangun sebuah sistem dan desain baru, cara kerja yang lebih efektif agar mampu menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi rakyat Papua dan Papua Barat,” kata Ma’ruf Amin.

Instruksi dari Presiden ini, lanjut Ma’ruf, diharapkan dapat mewujudkan masyarakat provinsi Papua dan Papua Barat yang maju, sejahtera, damai dan bermartabat. Untuk itu dibutuhkan kerjasama dari sejumlah pihak agar target ini dapat direalisasikan. “Saya perlu menegaskan kembali bahwa dasar pemikiran dan tujuan penetapan ini adalah dengan mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat,” ujarnya.

Sementara itu, Staf Khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi), Billy Mambrasar mengatakan bahwa Pemerintah berkomitmen terus mengoptimalkan pembangunan di wilayah Papua, demi terwujudnya pemerataan sehingga menciptakan masyarakat yang sejahtera dan unggul di berbagi sektor.

“Pemerintah akan membangun Papua dengan sepenuh hati, demi terwujudnya Papua yang didalamnya terdapat pemerataan pembangunan, sehingga terciptanya masyarakat yang sejahtera dan terciptanya masyarakat yang unggul dalam sektor mana pun, berhenti untuk menanyakan komitmen beliau!” ungkap Billy Mambrasar.

Menurut Billy, Pemerintahan Jokowi sangat peduli dan memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas masyarakat Papua. Indikator seperti Indeks Pembangunan Manusia di kedua provinsi yang ada di Bumi Papua, meningkat pesat, aksesibilitas pendidikan membaik, dan serta pengangguran menurun.