105 Desa di Papua Teraliri Listrik

Oleh : Timotius Gobay )*

Walau terjadi pandemi Covid-19, program Papua Terang yang dicanangkan pemerintah pusat terus berjalan. Akhirnya 105 desa di wilayah paling timur Indonesia tersebut kini bisa menikmati layanan listrik.

General Manager PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat Abdul Farid di Jayapura mengatakan, program Papua terang di 105 desa pada tahun 2020 bisa dijalankan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan ketika Pemprov Papua sudah menerapkan kebijakan normal baru. PLN juga menuntaskan upaya melistriki 105 desa dari target 427 desa.

Adapun 105 desa ini meliputi 42 desa di Papua dan 63 desa di Papua Barat. Sementara dari tahun 2017 hingga 2019, jumlah desa di Papua dan Papua Barat yang telah teraliri listrik dalam program Papua Terang telah mencapai 606 desa.

Fasilitas kelistrikan dalam Program Papua Terang meliputi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dan pembangkit listrik mikrohidro. Rata-rata, ratusan desa ini mendapatkan layanan listrik dengan kapasitas 20 kilowatt (Kw) hingga 200 kW.

Ia mengungkapkan, sebelumnya terjadi kendala pemasangan infrastruktur kelistrikan ketika pandemi Covid-19 terjadi di Papua pada awal tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh adanya pembatasan sosial yang menyebabkan arus transportasi udara dan laut ke Papua terkendala selama beberapa bulan.

Abdul berujar, bahan material yang diperlukan untuk pemasangan infrastruktur kelistrikkan di desa-desa ini harus dikirimkan dari luar Papua. Sebab, komponen-komponen tersebut belum tersedia di Papua. Hal inilah yang menyebabkan upaya untuk melistriki sempat terkendala.

Ia mengaku masih ada banyak desa yang belum teraliri listrik sepanjang tahun 2020. Hal ini disebabkan karena akses penerbangan perintis ke wilayah tersebut juga mengalami kendala ketika pembatasan sosial diterapkan.

Selain itu, faktor lain yang menghambat adalah adanya penolakan warga ketika PLN melaksanakan survei di desa tersebut dan faktor keamanan.

Abdul menyatakan bahwa masih ada 322 desa yang akan mendapatkan aliran listrik PLN. Sebanyak 305 desa akan dilistri menggunakan alat penyalur daya listrik (APDAL) dan stasiun pengisian energi listrik (SPEL). Masyarakat akan menggunakan alat seperti baterai untuk mendapatkan daya listrik di SPEL.

Penggunaan APDAL tentunya bukan tanpa alasan, hal ini dikarenakan akses jalan menuju 305 desa tersebut belum memadahi. Kondisi tersebut menyebabkan petugas di lapangan kesulitan untuk pemasangan infrastruktur PLTD ataupun PLTS. Rencananya pihaknya akan mulai melakukan pemasangan APDAL di 10 desa di wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen.

Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Rasio Desa Berlistrik (RDB) Provinsi Papua saat ini mencapai 94,15% dari total 5.521 desa dan Papua Barat 94,45% DARI 1.837 desa.

Kerja keras PLN tersebut, mendapatkan apresiasi dari Bupati Sarmi, Eduard Fonataba, ia juga menuturkan bahwa sejak Oktober 2020, sebanyak lima distrik di Sarmi telah mendapatkan durasi waktu listrik beroperasi selama 18 jam hingga 24 jam.

Pihaknya juga berharap agar masyarakat sebagai pengguna dapat menjaga fasilitas infrastruktur kelistrikan di tempat tinggalnya. Upaya ini dapat terwujud berkat kerja keras PLN dan kerja sama dengan masyarakat setempat.

Sementara itu, Thomas Sondegau selaku Anggota DPRP Papua Komisi IV bidang Infrastruktur mengatakan, rasio elektrifikasi yang terus meningkat di Papua hingga melebihi angka 90 persen menunjukkan dampak besar kebijakan Nawacita yang dicanangkan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan pembangunan di daerah-daerah terpencil.

Sebelumnya, salah satu warga Papua, Joni bercerita bahwa hampir setiap hari dirinya mampir di pos jaga kalilapar saat ingin beristirahat sejenak dari pekerjaannya di ladang yang berjarak sekitar satu kilometer dari pos. Di tempat tersebut dirinya bisa menonton TV, mengisi daya batrei tanpa takut solar habis.

Selain itu, sejak pembangkit listrik sudah menyebar di Papua, kebutuhan energi secara umum bisa terpenuhi tanpa ketergantungan dengan solar atau bensin.

Keberadaan listrik tersebut diharapkan pos-pos jaga TNI dapat menikmati listrik secara mandiri tanpa bergantung pada diesel.

Aliran listrik untuk wilayah Papua merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap pemerataan pembangunan, sehingga hal ini bisa menjadi batu loncatan agar pembangunan bisa terfokus pada Indonesiasentris.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo

Tinggalkan Balasan